Kabar SPEK-HAM
Home » Headline » Kesehatan Adalah Hak Asasi Manusia

Kesehatan Adalah Hak Asasi Manusia

Diskusi tentang kesehatan masih harus terus diadakan untuk memberikan pendidikan bagi masyarakat tentang pentingnya kesehatan.

Masihkah perempuan Klaten terdiskriminasikan? Jawabannya bisa iya bisa juga tidak. Jawabannya masih diruang abu-abu. Program pengarusutamaan gender sudah sangat familiar di tingkatan birokrasi (baca:pemerintah). Apakah kefamiliaran itu berbanding lurus dengan usaha dan hasil dari kesetaraan gender?

Tidak ada yang menjamin bahwa program pengarusutamaan gender di Klaten sudah berbanding lurus dengan hasilnya. Meski demikian, kantor PPKB bagian pemberdayaan perempuan yang dipimpin oleh Bpk. Giyanto berusaha memenuhi salah satu kewajibannya sebagai tangan panjang negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa  yang dalam hal ini adalah mempromosikan HAM. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Pak Giyanto adalah mengadakan diskusi – diskusi. Acara ini sudah berjalan dua kali, yang pertama tanggal 23 Juni dan kedua tanggal 23 Agustus 2011.

Pertemuan pertama membahas tentang partisipasi perempuan. Pertemuan kedua bertemakan tentang Kesehatan yang menjadi Hak Asasi Manusia. Peserta diskusi sangat berharap pemerintah (dalam hal ini PPKB) memprogramkan acara serupa secara rutin dan diadakan juga di tingkat desa, karena sangat besar manfaatnya bagi perempuan. “Maturnuwun, acara ini sangat bermanfaat. Saya menjadi paham akan kebutuhan perempuan”, demikian komentar salah satu peserta.  Hasil dari pertemuan pertama tidak hanya menjadi kekayaan pribadi peserta. Beberapa peserta mensosialisasikannya di PKK atau kelompoknya masing-masing. Gerakan-gerakan perempuan di basis sangatlah penting untuk didukung.

Tema “Kesehatan adalah Hak Asasi Manusia” masih dibutuhkan meski isu tersebut sudah bukan isu baru lagi. Dari hasil diskusi, diketahui bahwa masih ada peserta yang belum paham tentang VCT, Iva test dan seluk beluk IMS. Logikanya, bagaimana mereka akan memperjuangkan kebutuhan dasar (kesehatan) agar masuk dalam program-program desa jika mereka sendiri sebagai pejuang – pejuang di tingkatan basis tidak pernah mendapatkan pemahaman mengenai kesehatan? Inilah waktunya untuk cerdas bersama-sama.

Program pemerintah untuk Jampersal (Jaminan Persalinan)pun masih butuh advokasi agar mampu menjalankan amanat UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan  yang juga sejalan dengan CEDAW. Bahwa perlindungan kesehatan reproduksi itu dimulai sejak remaja dan adanya jaminan makanan bergizi di semua tahapan persalinan.

Untuk perjuangan tersebut bangsa ini membutuhkan gerakan-gerakan sosial secara bersama-sama dari tingkat dasar (PKK desa, dasa wisma, posyandu atau kelompok-kelompok masyarakat lain) dan dilandasi pantang menyerah. Mari bergandeng tangan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

CEDAW pasal 12 ayat (2) negara-negara peserta wajib menjamin kepada perempuan pelayanan yang layak berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa sesudah persalinan, dengan memberikan pelayanan cuma-cuma dimana perlu, serta pemberian makanan bergizi yang cukup selama kehamilan dan masa menyusui”

Penulis : Maria Sucianingsih     Editor : Ariwan K Perdana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>