Audiensi DPRD; Informasi, Layanan dan Anggaran Kesehatan Reproduksi Kota Surakarta

Spekham.org, SURAKARTA – 6 Juli 2015. SPEK-HAM Surakarta bersama perwakilan dari beberapa kelurahan mengadakan audiensi dengan Komisi IV DPRD Surakarta. Audiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil diskusi jaringan kota tanggal 12 Juni 2015. Komisi IV DPRD diwakili oleh Ibu Hartanti selaku Ketua Komisi IV DPRD, beserta dengan Pak Paulus Haryoto selaku Wakil Komisi IV DPRD, dan Pak Widodo selaku Anggota Komisi IV DPRD.

Pertemuan diawali dengan pemaparan hasil pemeriksaan IVA tes, VCT, dan IMS oleh Mbak Ayu. Sebelum memaparkan hasil pemeriksaan tersebut, Mbak ayu terlebih dahulu memperkenalkan SPEK-HAM secara umum. “SPEK-HAM fokus kepada pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan.” Tutur Mbak Ayu.  “Pada tahun ini SPEK-HAM bekerja sama dengan BAPERMAS melatih kader kesehatan di 10 kelurahan, pemeriksaan kesehatan reproduksi, dan diskusi komunitas yang membahas hasil pemeriksaan tersebut.” Sambung Mbak Ayu.

Screening kesehatan reproduksi dimulai dari tahun 2014 – 2015 di 24 kelurahan dengan peserta total 868 orang. Berdasarkan hasil screening yang didapatkan dari Klinik/Puskesmas LKB, hampir 47% dari total peserta ibu rumah tangga mengalami persoalan kesehatan reproduksi, mulai dari jamur/kandidiasis, bakterial vaginosis, kencing nanah, dan kandiloma. Selain itu ditemukan 36 orang mengalami gejala awal kanker leher rahim, dan ditemukan 4 kasus HIV (2 orang ibu rumah tangga, 2 orang laki laki). Hasil tersebut memberikan potret realita kondisi kesehatan reproduksi perempuan yang memprihatinkan. “Terima kasih atas informasinya. Data yang saya peroleh hari ini sungguh mencengangkan dan membuat saya miris. Hal ini membuka mata kami, pengetahuan kami tentang kespro.” Ujar Pak Paulus. Selain itu, Pak Paulus juga menambahkan bahwa data tersebut akan menjadi materi Komisi IV DPRD untuk diskusi dengan BAPERMAS dalam upaya menyikapi kondisi yang ada.

Melalui audiensi ini, perwakilan dari beberapa kelurahan juga berkesempatan mengutarakan pengaduan akan kesehatan reproduksi. Banyak dari mereka menuturkan kendala akan anggaran yang tersedia.

“Baru-baru ini kami mengadakan pemeriksaan kespro dan hasilnya banyak yang positif, sehingga kami sebagai kader semangat untuk melakukan pemeriksaan. Kendalanya ada di anggaran Pak.” Tutur Ibu Sri Wahyuni yang mewakili Kelurahan Gilingan.

“Anggaran kita dulu memang mendapatkan 5% dari DPK, dan untuk saat ini jumlahnya menurun. Sekarang kita tidak ada patokan berapa dana yang bisa kami akses, jadi tolong kami dikasih tahu patokan berapa % misal untuk WPA.” Kata Ibu Tri Murniati yang memakili Kelurahan Keprabon.

“Saya ingin menyampaikan kalau antusiasme masyarakat di wilayah Tipes dalam melakukan periksa itu sudah tinggi. Terbukti pada pemeriksaan yang pertama ada 100 orang yang mendaftar, namun hanya 63 orang yang dilayani. Untuk pemeriksaan yang kedua ada 55 pendaftar, tapi baru 27 orang yang dilayani. Yang menjadi kendalanya ialah kenapa kuota dari penyedia layanan dibatasi hanya 20 orang. Saya mohon untuk pelayanan dari Puskesmas itu sekali periksa 50 orang, dan juga sosialisasi ke kelurahan itu supaya berkesinambungan. Hasil dari pemerikaan juga membuat kami terkejut karena banyak yang positif.” Sambung Ibu Yuni yang mewakili Kelurahan Tipes.

Ibu Hartanti juga berharap, melalui audiensi ini kegiatan seperti yang sudah diutarakan tadi bisa dilaksanakan di 51 kelurahan. Sependapat dengan dengan Pak Paulus, Bu Hartanti juga sangat prihatin dengan temuan yang diperoleh dari pemeriksaan tersebut.  Ibu Hartanti juga menjanjikan akan mengkoordinasikan dengan Pak Sekda.

“Hasilnya sangat memprihatinkan, kita harus menyadarkan kesadaran bapak yang pada intinya kita harus bisa menanggulangi. Yang bisa saya bantu adalah nanti saya akan koordinasi dengan Pak Sekda dan bisa membuat surat edaran.” Pungkas bu Hartanti.

Selain itu, Bu Hartanti juga berharap SPEK-HAM mau bekerjasama dengan DPRD. “Saya mohon dari SPEK-HAM ada sharing terkait perkembangan kespro ibu-ibu. Tidak usah sungkan datang ke DPRD.” Ujar Bu Hartanti. Di akhir diskusi Bu Hartanti juga sepakat dana kegiatan di kelurahan digunakan untuk pemeriksaan, bukan hanya sosialsiasi.

(Paul Sinaga – Mahasiswa Magang dari STT Jakarta)

Share This: