Forum Peserta JKN Boyolali Agendakan Bertemu BPJS

Para peserta JKN Boyolali

Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan bertajuk “Diskusi Layanan Aduan JKN-BPJS” di Merbabu Penyet, Boyolali Sabtu (13/4). Kegiatan ini dihadiri oleh 20 anggota Forum Peserta JKN Boyolali yang berasal dari Kecamatan Selo, Musuk, Boyolali, Sawit, Ampel, Mojosongo, Nogosari, Andong, Klego, Kemusu dan Ngemplak.

Dalam kegiatan ini dibahas tentang keluhan-keluhan warga masyarakat khususnya perempuan dalam mengakses layanan JKN-BPJS Kesehatan, baik di Rumah Sakit, Puskesmas maupun Faskes layanan primer. Peserta cukup aktif menyampaikan keluhan dari warga masyarakat, misalnya Eti Dalwati dari Musuk mengeluhkan adanya denda bila telat bayar iuran BPJS Kesehatan di tiap bulannya. “Menurut saya denda itu memberatkan ya, karena kita bayar iuran per bulannya saja sudah berat apalagi ini ditambah denda bila telat bayar iuran,” keluh Eti. Dia menambahkan dalam sehari periksa ke dokter dengan BPJS tidak bisa digunakan lebih dari satu kali.

Hal lain disampaikan Fitri Haryani warga Kecamatan Sawit yang mengeluhkan tidak dikavernya layanan Visum pada perempuan korban kekerasan. “Mestinya untuk perlindungan perempuan korban harusnya bisa dikaver dalam BPJS, karena korban kekerasan banyak yang secara ekonomi tidak mampu”, ungkap Fitri yang juga pegiat isu perempuan dan HAM itu.

Sementara itu yang masih menjadi catatan dalam implementasi JKN-BPJS adalah banyak warga khususnya perempuan belum menggunakan kartu JKN-BPJS untuk mengakses layanan Kespro, misalnya IVA tes, Papsmear, IMS, dsb. Hal ini diakui oleh para peserta yang hadir dalam kegiatan ini, Fikri dari Klego menyampaikan bahwa masih banyak perempuan yang takut mengikuti IVA tes. “Kita harus terus-menerus sosialisasi kepada ibu-ibu, tidak boleh menyerah karena kita ingin perempuan sehat secara reproduksinya”, ungkap Fikri.

Beberapa keluhan lainnya yang disampaikan, antara lain: masih banyak fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama  tidak buka 24 jam sehingga harus ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit, konsumsi  makan saat opname dan obat dibedakan dengan pasien umum, antrean pasien untuk rawat inap masih sering terjadi, penerima kartu JKN-BPJS yang salah sasaran dan aturan kegawatdaruratan yang belum tersosialisasi dengan baik.

Diskusi pada forum peserta JKN

Terlepas dari permasalahan itu Forum Peserta JKN Boyolali mengapresiasi beberapa hal yang baik dalam implemantasi JKN-BPJS, yaitu: layanan gratis (periksa dokter, laboratorium, cuci darah obat, operasi dan persalinan bagi perempuan) dan sistem gotong-royong untuk membantu warga yang tidak mampu.

Sebagai informasi Diskusi Layanan Aduan JKN-BPJS ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya, yaitu riset JKN-BPJS untuk Kesehatan Reproduksi Perempuan, pembentukan Forum Peserta JKN Boyolali, Audiensi dengan BPJS Kesehatan dan Dinkes. Kegiatan ini diselenggarakan SPEK-HAM bekerjasama dengan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan (JP2K), dengan dukungan AUSAID Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan). (Henrico Fajar K.W – Divisi Kesehatan Masyarakat/spekham.org)

Share This:

Post Tagged with , ,