Forum Peserta JKN Boyolali Buka Pos Pengaduan Implementasi JKN-BPJS

Hal tersebut disepakati dalam pertemuan Forum Peserta JKN Boyolali yang dilaksanakan pada kamis (23/3) di Warung Bamboo Arum, Boyolali. Hadir dalam kegiatan ini perwakilan beberapa kecamatan yaitu Banyudono, Teras, Selo, Andong, Ampel, Sawit, Musuk, Boyolali, Sambi, Ngemplak dan perwakilan media massa.

Pertemuan Forum JKN BPJS Boyolali

Pos pengaduan dibentuk untuk merespon banyaknya keluhan masyarakat terkait dengan implementasi JKN-BPJS baik dilingkup masyarakat maupun layanan. Menurut Fajar Wibowo, warga Ampel, Boyolali, keluhan masyarakat terkait dengan implementasi JKN belum terwadahi dengan baik. “Forum ini harapannya menjadi wadah pengaduan berbasis masyarakat. Segala keluhan warga harus disampaikan kepada pihak-pihak terkait, misalnya Dinas Kesehatan dan BPJS,” ungkap Fajar. Masih menurut Fajar, selama ini pos pengaduan yang dibentuk oleh BPJS belum menyentuh pada masyarakat tingkat bawah seperti Desa, RW, dan RT.

Penerima Aduan Berbasis Masyarakat Implementasi JKN BPJS Kab. Boyolali

Kegiatan ini juga menyoroti tentang uji coba layanan screening IVA yang dilakukan oleh ibu-ibu dari Kecamatan Selo dan Kecamatan Musuk di Puskesmas Musuk pada 17 dan 28 Februari 2017. Hasilnya, dari 61 perempuan, sebanyak 15 perempuan (25%) terdeteksi mengalami kanker leher rahim stadium awal. Sementara itu sebanyak 13 perempuan terkena penyakit kelamin atau Infeksi Menular Seksual.

Dipaparkan oleh Rahayu Purwaningsih, pegiat kesehatan masyarakat dari SPEK-HAM, bahwa tidak semua layanan puskesmas di kabupaten bisa melaksanakan screening IVA dan IMS. Dikatakan Rahayu, layanan IVA tes dan IMS tes bisa diakses di Puskesmas Boyolali 1, Puskesmas Ampel 1, Puskesmas Banyudono dan RSUD. Pandanarang. ”Selain bisa melayani IVA tes dan IMS tes, keempat layanan tersebut juga bisa melayani VCT atau tes HIV,” ungkap Rahayu.

Forum JKN BPJS Boyolali

Masih menurut Rahayu, ketika diketemukan kasus kanker leher rahim stadium 2 atau 3 harus dilakukan kemoterapi sebagai langkah pengobatannya. Boyolali sudah memiliki alat untuk melakukan kemoterapi, tetapi tidak dapat digunakan karena tidak ada tenaga medis yang mampu menjalankannya. Selain itu juga karena Peraturan Bupati terkait dengan pengoperasian alat itu tak kunjung ada. “Alat tersebut tersimpan di Puskesmas Boyolali I, dokter yang sudah bersertifikat untuk menggunakan alat tersebut sekarang berdinas di Puskesmas Musuk I,” ungkap Rahayu. Dia berharap agar Perbup segera diterbitkan sehingga perempuan yang membutuhkan pengobatan bisa tertolong.

Widodo, warga Kecamatan Boyolali menyampaikan pandangannya terkait dengan kemoterapi. Menurutnya, kita harus mendesak agar alat itu bisa segera digunakan. “Kalau saya melihat data itu saja sudah miris, saya meminta ada tindaklanjut, tidak ada kata lain Perbup harus segera diterbitkan”, ujar Widodo. Masih menurut Widodo, pemerintah juga harus menjamin layanan Kespro di semua puskesmas dan rumah sakit daerah, sehingga harapannya layanan bisa merata.

Pada pertemuan kali ini juga disepakati dalam waktu dekat akan melakukan rapat dengar pendapat dengan komisi IV DPRD Kabupaten Boyolali, dan menjadwalkan untuk bertemu dengan Bupati Kabupaten Boyolali untuk menyampaikan temuan kasus kesehatan reproduksi dan implementasi pelaksanaan JKN-BPJS.

Sebagai informasi, kegiatan pertemuan Forum Peserta JKN Boyolali ini merupakan rangkaian dari kegiatan sebelumnya, yaitu Riset JKN-BPJS untuk Kesehatan Reproduksi Perempuan, ujicoba layanan kespro, audiensi dengan BPJS Kesehatan dan Dinkes. Kegiatan ini diselenggarakan SPEK-HAM bekerjasama dengan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan (JP2K), dengan dukungan AUSAID Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan).(Henrico Fajar K.W – Divisi Kesehatan Masyarakat/spekham.org)