Jurnalisme Warga, Sarana Pencegahan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan Roadshow 10 kota di Indonesia untuk memperkenalkan media baru yang dimiliki oleh lembaga anti korupsi tersebut, yakni Kanal KPK. Kota Surakarta merupakan kota pertama yang disinggahi KPK, dilatarbelakangi penggunaan internet di Kota Surakarta cukup tinggi jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia.

Acara yang dikemas dalam workshop yang bertajuk “Citizen Jurnalism: Berani Lawan Korupsi” tersebut dihadiri oleh penggiat anti korupsi Kota Surakarta, Lembaga Swadaya Masyarakat, Seniman dan Mahasiswa, diadakan di Teater Arena, Taman Budaya Jawa Tengah Surakarta pada 30 Juli 2015.

Acara diawali dengan sambutan oleh Humas KPK, Priharsa Nugraha, yang menjelaskan latar belakang dihadirkannya Kanal KPK, salah satunya sebagai media massa alternative yang berbeda dengan arus media massa lainnya. Kanal KPK ini berbentuk Siaran Televisi dan Siaran Radio streaming yang isinya mengajak masyarakat ikut mengawasi penggunaan anggaran publik di lingkungan sekitar mereka.

Kanal KPK juga mengundang masyarakat untuk dapat mengabadikan berita-berita baik (good news) dan dapat dikirimkan ke Kanal KPK. Berita baik misalnya mengenai Sosok Kepala Desa yang transparan dan menjadi panutan bagi warganya. Menurut Priharsa, berita baik ini menjadi salah satu langkah pencegahan tindak pidana korupsi.

Pembukaan dilanjutkan dengan materi Teknik-Teknik Jurnalisme Warga. Ada 3 film dokumenter yang diputar yang merupakan hasil kiriman warga ke Kanal KPK. Ketiga Film tersebut memiliki tema berlainan tetapi masih dalam kesatuan benang merah, yakni urusan publik dan transparansi. Penyampaian materi tentang teknik jurnalisme warga ini disampaikan oleh Pakar Citizen Jurnalism. Dalam pemaparannya dijelaskan bagaimana warga membuat konten video secara sederhana dan tips agar tidak mendapatkan tuntutan pidana dikemudian hari.

Kanal KPK ini ditujukan untuk menggalang advokasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama. Masyarakat diajak lebih sensitif mengawal dana-dana yang akan turun nantinya, misalnya dana desa. Misalnya saja warga bisa memanfaatkan program radio di Kanal KPK untuk menyampaikan pendapatnya tentang pengelolaan dana desa. Program radio masih menjadi media interaktif dua arah yang digandrungi masyarakat. Kesempatan ini semestinya dapat ditangkap oleh masyarakat, khususnya masyarakat di pedesaan terlebih dengan turunnya dana desa pada akhir tahun 2015 ini. Harapannya penggunaan dana desa bisa tepat sasaran dan transparan pertanggungjawabannya. (Lailiy Anisah – CO Divisi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Masyarakat/spekham.org)

Share This: