Sebagian Pemerintah Desa Belum Paham Kesehatan Reproduksi

Berswafoto bersama Kader Kesehatan “Permata” Kecamatan Juwiring.

Hal tersebut terungkap dalam kegiatan Diskusi bersama Kader Kesehatan “Permata” se-Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten pada rabu, 12/2 di Sanggar Kespro “Permata” Desa Tanjung. Hadir dalam kegiatan ini kader kesehatan perempuan perwakilan 19 desa yang ada di Kecamatan Juwiring.

Disampaikan mayoritas kader kesehatan yang hadir, bahwa saat ini pemerintah desa belum paham tentang informasi Kesehatan Reproduksi (Kespro). Sutiyem Kader dari Desa Serenan menyampaikan bahwa pemerintah desa belum mengerti dan paham tentang apa itu Kesehatan Reproduksi. “Setahu saya ya belum paham (Kespro), makanya sampai dengan saat ini belum menjadi prioritas penganggaran,” ungkap Sutiyem.

Diskusi Kader Kesehatan “Permata” Kecamatan Juwiring.

Feri Ariningsih salah seorang Kader Kesehatan dari Desa Trasan mengatakan bahwa Pemerintah Desa saat ini masih berorientasi pada pembangunan fisik atau infrastruktur dan belum menganggap bahwa Kesehatan Reproduksi menjadi kebutuhan. “Persoalannya adalah pemerintah desa tidak peduli, tidak ngerti apa itu kesehatan reproduksi. Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), pemerintah desa banyak menganggarkan untuk pembangunan fisik daripada pembangunan manusia,“ jelas Feri.

Sementara itu hal lain disampaikan oleh Rini Dwi Lestari Kader Kesehatan dari Desa Pundungan, menurutnya Pemerintah Desa Pundungan sudah memberikan dukungan dalam program Kespro, yaitu berupa anggaran. “Pada saat pembahasan anggaran, saya masukkan kegiatan tentang Kespro, kebetulan saya kan ketua PKK,” ungkap Rini.

Dia menambahkan Kepala Desa juga telah memberikan dukungan, salah satunya dengan memberikan sosialisasi tentang Stunting, Kesehatan Reproduksi dan perlindungan anak pada kelompok laki-laki atau suami. Harapannya agar laki-laki atau suami memiliki keberpihakan pada perempuan dan anak. Henrico Fajar dari SPEK-HAM yang hadir dalam kegiatan ini, menyampaikan pentingnya melakukan lobi dan advokasi kepada pihak-pihak terkait agar muncul keberpihakan pada isu Kesehatan Reproduksi. “Lobi-lobi harus dilakukan kepada pihak-pihak potensial yang bisa diajak untuk mendukung program atau kegiatan ini dan tidak harus formal, lobi bisa dilakukan di dimanapun dan kapapun,” ungkap Fajar. Pihak-pihak potensial yang dimaksud adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua PKK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Karangtaruna dsbnya. Henrico Fajar/Divisi Kesmas/SPEK-HAM

Share This: