Dukungan Akses Sanitasi untuk Masyarakat

Program “Pengembangan Perubahan Perilaku Masyarakat yang Berkelanjutan di 6 Kabupaten/Kota  di Jawa Tengah untuk Mendukung Peningkatan Layanan Sanitasi” adalah program yang lebih difokuskan pada bidang sanitasi. Program ini akan mendukung program Pemerintah yang berhubungan dengan program-program sanitasi seperti Infrastruktur Sanitasi Perkotaan Pedesaan (USRI) dan SLBM yang telah berjalan di Provinsi Jawa Tengah, khususnya di Kota Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Rembang, Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Klaten.

Dukungan yang bisa diberikan dari program ini berupa upaya-upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas sanitasi yang layak dengan memanfaatkan mekanisme perubahan perilaku yang berkelanjutan. Kontribusi program ini adalah mendukung dan mengembangkan keberlanjutan dalam program-program sanitasi yang dilakukan oleh Pemerintah.

Salah satu hal yang dilakukan untuk mendukung program ini berupa kegiatan pertemuan KPP dengan multistakeholder, dengan mengikutkan beberapa pihak dan komponen yang terlibat langsung dalam Program USRI dan atau SLBM. Kegiatan pertemuan KPP dengan multistakeholder dilaksanakan di 2 wilayah yaitu Sukoharjo dan Klaten. Pertemuan di Sukoharjo dilaksanakan di ruang rapat BAPPEDA Sukoharjo pada tanggal 28 mei 2015. Sedang kegiatan pertemuan KPP dengan multistakeholder di Klaten dilaksanakan di ruang rapat Kantor BAPPEDA Klaten pada tanggal 5 juni 2015, kegiatan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai selesai.

Tujuan dari  Pertemuan KPP dengan multistakeholder ini adalah terjalin kerjasama antara KPP dengan multistakeholder  untuk meningkatkan sarana sanitasi.

Peserta yang  terlibat dalam Pertemuan KPP dengan multistakeholder  ini ada 25 orang yang berasal dari unsur: Pengurus KPP, Lurah, BAPPEDA, DPU, SPEK-HAM, Dinkes, BLH, BAPPERMAS.

Kegiatan dilaksanakan satu hari dengan materi yang disampaikan adalah sebagai berikut;

1. Sharing hasil assessment dari SPEK-HAM.
2. Sharing perwakilan dari setiap lokasi IPAL/ sarana sanitasi.
3. Masukan dan pengarahan dari BAPPEDA.

Metode yang digunakan selama pelatihan adalah :

1. Ceramah,
2. Tanya jawab,
3. Curah pendapat,
4. Diskusi,

Kegiatan  pertemuan KPP dengan multistakeholder  ini menghasilkan rencana tindak lanjut yaitu akan dialokasikan pendanaan dari APBD untuk pengembangan sarana sanitasi, agar kemanfaatan maksimal.

Tantangan yang muncul dari pelaksanaan Program USRI adalah masih minimnya sosialisasi oleh fasilitator kelurahan USRI sehingga muncul pro-kontra di masyarakat. Disamping itu keterbatasan lahan yang digunakan untuk lokasi IPAL komunal juga masih banyak ditemui. Juga adanya keberatan dari warga yang rumahnya menggunakan keramik, kalau harus dibongkar dengan biaya sendiri warga keberatan, perlu musyawarah mufakat tentang biaya tehnis penyambungan, perawatan dan pemeliharaan sarana, terlebih jika didapati bangunan yang tidak berfungsi dikarenakan faktor teknis.

Pembelajaran

• Leading sektor program USRI di wilayah Klaten dan Sukoharjo ini adalah  Dinas PU. Dalam hal ini, pihak PU semakin memahami, berkomitmen tinggi bersama BAPPEDA, dan merasa memiliki program yang tidak sebatas sebagai “Pelaksana Program USRI  dan SLBM”,  sehingga PU dan BAPPEDA bersepakat untuk mengalokasikan dana pengembangan IPAL agar sarana bermanfaat secara maksimal.

• Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten, BLH, dan BAPERMAS membuktikan komitmennya dalam mendukung upaya pengembangan sarana sanitasi IPAL Komunal. Potensi positif ini perlu selalu dijaga dan dikawal dengan semakin mengintensifkan komunikasi dan koordinasi bersama melalui optimalisasi peran Pengurus KPP di masing-masing lokasi IPAL.

(Wijiatmi – Korlap Program Sanitasi IUWASH untuk wilayah Klaten dan Sukoharjo/spekham.org)