Potret Realita Kondisi Kesehatan Reproduksi Perempuan Kota Surakarta
“Reproduksi adalah siklus untuk setiap kehidupan manusia sehingga sangat penting untuk diperhatikan,” pernyataan itu muncul pada sambutan pembuka Ibu Ariani Indriastuti, SH. selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Surakarta dalam acara Jaringan Kota.
Ibu Aryani menegaskan, diskusi dalam jaringan ini nantinya tidak hanya terfokus pada kesadaran isu kesehatan reproduksi saja tapi juga sadar akan adanya Keluarga Berencana, dan KB semakin berhasil di kota Surakarta.
Kegiatan jaringan kota yang dihadiri oleh Komisi 1 DPRD Kota Surakarta, Ibu Hartanti, dan perwakilan dari Walikota Surakarta, Kepala Dinas Kesehatan, serta masyarakat Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan Surakarta yang terdiri dari perwakilan 51 kelurahan yang ada di Surakarta merupakan bentuk dukungan dari Pemerintah Kota lewat DPPKB sebagai media untuk saling berdiskusi dan memberikan solusi tentang temuan kasus kesehatan reproduksi perempuan (ibu rumah tangga) di Surakarta.
Selain jaringan kota (Jarkot), dukungan dana dari pemerintah diimplementasikan dalam bentuk kegiatan pelatihan dasar kesehatan reproduksi bagi kader-kader 51 Kelurahan, dan akses layanan kesehatan reproduksi (pemeriksaan IVA, IMS, VCT) pada 1.104 orang perempuan dari 42 kelurahan. DPPKB memberikan kepercayaan penuh kepada SPEK-HAM Surakarta untuk melakukan pendampingan serta mengawal program pemerintah sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat langsung.
Kegiatan pelatihan dan akses layanan tersebut melahirkan 102 perempuan kader kesehatan di 51 kelurahan, dan kelompok peduli kesehatan reproduksi yang terdiri dari 1.050 perempuan dari 42 kelurahan, serta 1.104 ibu rumah tangga mengakses layanan klinik kesehatan reproduksi dan mengetahui kondisi kesehatannya yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Surakarta.
Dukungan pemerintah telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengetahuan kesehatan reproduksi para perempuan untuk meningkatkan derajat kesehatan reproduksi di Kota Surakarta. Pengaruh yang mendasar yang bisa dirasakan adalah banyaknya ibu rumah tangga yang mengakses tes IVA dan tes IMS di 42 kelurahan. Hal ini memberikan potret realita kondisi kesehatan reproduksi perempuan yang perlu mendapatkan perhatian serius oleh semua pihak.
Data yang didapatkan SPEK-HAM dari Puskesmas LKB (Manahan, Sangkrah, Kratonan, Stabelan, Gajahan, Penumping, Pajang, Purwodiningratan, Purwosari, Pucang Sawit) ada 49% atau sebanyak 545 perempuan mengalami persoalan kesehatan reproduksi, mulai jamur, bakteri, kencing nanah dan kandiloma. Dari 1.104 perempuan yang menjali tes IMS, ditemukan 27 perempuan mengalami gejala awal kanker leher Rahim, serta 2 orang perempuan HIV positif. Fakta ini menjadi refleksi pihak pemerintah kota yang disampaikan oleh Ibu Eny selaku perwakilan Walikota Surakarta. Walikota merasa prihatin dengan kondisi temuan kasus kesehatan reproduksi ibu rumah tangga. Harapannya kader-kader yang sekarang hadir di pertemuan jaringan kota ini tidak henti-hentinya melakukan pendampingan pada ibu rumah tangga guna tercapainya pengurangan kasus kesehatan reproduksi.
Kondisi kesehatan reproduksi perempuan dengan temuan kasus yang begitu banyak membuat ibu Hartanti, anggota DPRD dari Fraksi PDIP kota Surakarta yang sekarang ada di Komisi 1 DPRD angkat bicara. Beliau menyampaikan unek-uneknya, fasilitas kesehatan di Kota Surakarta sudah sangat mudah diakses masyarakat, tapi kondisi masyarakat yang kurang informasi membuat layanan yang sifatnya pencegahan jarang dilakukan. Biasanya kalau sudah sakit parah baru datang ke layanan. Beliau juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kasus HIV AIDS. Menurut informasi dan data dari KPAD Surakarta, jumlah perempuan yang dinyatakan positif HIV dan AIDS sampai tahun 2016 sebanyak 322. Kader kesehatan masih diharapkan untuk menjadi garda terdepan dalam proses pendampingan dan pemberi informasi di tengah masyarakat.
Ibu Hartanti juga meminta kerjasama. Beliau dan teman-teman berjuang di Dewan (DPRD) untuk penyusunan penganggaran, sedang teman-teman kader berjuang di tingkatan bawah untuk pendampingan. Dan mohon selalu informasikan kalau ada temuan-temuan kasus baru, serta kalau ada kurang maksimalnya layanan kesehatan.
Peningkatan kualitas serta kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan di Surakarta mengalami perubahan yang positif dan berpihak kepada masyarakat. Pada diskusi juga diinformasikan bahwa komitmen Pemerintah Kota Surakarta dalam isu kesehatan dituangkan dalam Perwali No. 25-A tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Layanan Kesehatan.
Pemerintah Kota Surakarta melalui Kepala Dinas Kesehatan mengucapkan terima kasih kepada SPEK-HAM yang sudah melakukan mobilisasi masyarakat dalam kegiatan screening kesehatan reproduksi di 42 kelurahan sehingga kami Dinas Kesehatan bisa melihat dan ditemukan kasus-kasus kesehatan reproduksi perempuan di Kota Surakarta. Bentuk komitmen pada isu kesehatan reproduksi sesuai dengan Perwali No. 25-A tahun 2016 adalah membebaskan biaya layanan kesehatan yang menjadi program pemerintah (tes IVA dan tes IMS) dengan persyaratan membawa KTP, kartu keluarga dan keterangan domisili. Harapan pemerintah, dengan semakin dimudahkannya akses layanan kesehatan reproduksi, perempuan Kota Surakarta semakin meningkat derajat kesehatannya. (Antonius Danang Wijayanto – Divisi Kesehatan Masyarakat/spekham.org)
