Klaten – SPEKHAM.ORG. BUMDes Maju Makmur Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten diresmikan hari ini 24 Februari 2017 oleh Plt Bupati Klaten Sri Mulyani di lokasi wisata Talang River. Dalam peresmian ini juga dilakukan pengukuhan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Balerante.
Sri Mulyani dalam sambutannya mengatakan “Setelah diresmikannya BUMDes Maju Makmur serta dikukuhkan Pokdarwis, potensi yang ada di Balerante bisa dioptimalkan. Segala potensi wisata yang ada di Balerante dikelola dengan baik sehingga menarik wisata dari Klaten sendiri dan juga dari luar kota”.
Pada acara yang juga dihadiri BPBD jateng, BPPTKG, PRB Jakarta, kepala desa-kepala desa di Klaten, dan masyarakat, Sri Mulyani mengatakan akan membantu BUMDes Maju Makmur sebesar 100 juta. Selain Desa Balerante, ada 150 desa di Klaten yang akan menerima bantuan untuk BUMDes, akan tetapi belum ditentukan desa mana saja yang akan menerimanya. Mendirikan BUMDes bukan hanya untuk menerima bantuan, tapi BUMDes ini harus dikembangkan karena yang menjadi salah satu syarat untuk diberikannya bantuan adalah BUMDes harus bagus”.
Salah satu objek wisata yang dikelola oleh BUMDes Maju Makmur adalah Talang River. Talang River berada di lokasi yang termasuk pada Kawasan Rawan Bencana (KRB) 3. “Pesan saya kepada pengurus harus hati-hati. Setiap pengunjung diiingatkan untuk hati-hati. Para pengurus harus menutup lokasi wisata kalau kondisi membahayakan; hujan, lahar dingin atau ketika ada material dari gunung merapi yang turun” pesan Sri Mulyani.
Kepala Pelaksana Harian BPBD Jateng, Sarwo Pramono pada kesempatan yang sama mengemukakan “Pada saat BUMDes dimulai maka semangatnya luar biasa, nanti setelah berkembang harus ada duduk bersama biar semuanya bisa dirembug bersama. Kalau dilihat dari lokasi Talang River ini kan berada di wilayah yang menjadi tanggungjawab kehutanan, jadi harus dikomunikasikan ke Dinas Perhutanan, jangan sampai setelah nanti berkembang malah terjadi persoalan tersendiri”. (nueloei/spekham.org)
Kelima Kelurahan tersebut adalah Kampung Baru, Timuran, Bumi, Laweyan dan Purwodiningratan. Hal tersebut disepakati dalam Rapat Koodinasi (Rakor) Pelatihan Kesehatan Reproduksi Bagi Kader Kesehatan Kalurahan pada Rabu, 1/2 di Ruang Rapat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Surakarta. Hadir dalam kegiatan ini narasumber dan fasilitator pelatihan dari DPPKB, Dinas Kesehatan, LPPM UNS, dan SPEK-HAM. Pelatihan akan dimulai pada bulan Februari hingga awal Maret 2017.
Dalam pengantarnya, Ariani Indriastuti, kepala DPPKB Kota Surakarta menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas kepedulian dan kesanggupan para Narasumber dan Fasilitator terkait dengan persoalan Kesehatan Reproduksi. Dalam kesempatan tersebut, Ariani menyampaikan terkait dengan SOTK (Struktur Organisasi Tata Kerja) yang berlaku per 1 Januari 2017 Kota Surakarta yang berimbas pada dipecah dan digabungnya beberapa SKPD. “Jadi mulai 1 januari 2017, diadakan DPPKB. DPPKB merupakan pecahan dari Bapermas, PP, PA, dan KB. DPPKB memiliki tiga bidang, yaitu Bidang KB, Pengendalian Penduduk, dan Bidang Kesejahteraan dan Ketahanan”, jelas Ariani. Dia berharap Dinas yang dia pimpin dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga dapat bermanfaat bagi semua warga masyarakat Kota Surakarta.
Selain menyepakati jumlah Kelurahan, kegiatan ini juga membahas materi-materi yang akan diberikan pada para peserta dalam kegiatan Pelatihan Kesehatan Reproduksi tersebut. Beberapa materi yang akan diberikan antara lain tentang Kesehatan Reproduksi Remaja, Kesehatan Seksual dan Hak Seksual Perempuan, IMS, HIV dan Kerentanan Perempuan, Pemetaan Persoalan Kespro, Gender dan Kesehatan Reproduksi, Kebijakan dan Strategi Pengendalian Penduduk dan KB. Selain itu pertemuan ini juga menyepakati agar Kepala Kelurahan di 5 kelurahan tersebut menyampaikan Program dan Anggaran Kespro di tingkat kelurahannya masing-masing.
Sementara itu Direktur SPEK-HAM, Endang Listiani menyampaikan bahwa fungsi pelatihan ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya perempuan agar berani melakukan upaya-upaya preventif, diantaranya dengan melakukan akses ke layanan kesehatan tanpa perlu merasa malu. “Saat ini masih banyak perempuan yang malu untuk berani periksa organ reproduksinya karena konstruksi budaya kita yang membentuknya”, ungkap Elist. Dia berharap lewat pelatihan ini akan muncul kader-kader kesehatan yang handal di tingkat Kelurahan.
Sebagai informasi, SPEK-HAM dipercaya sejak tahun 2013 sebagai mitra Pemerintah Kota Surakarta dalam menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Kesehatan Reproduksi. Melalui Program Advokasi dan KIE Kesehatan Reproduksi dengan dukungan dana dari APBD Kota Surakarta, hingga tahun 2016 bersama dengan Bapermas, PP, PA dan KB Kota Surakarta, SPEK-HAM telah melatih 41 Kelurahan dari total 51 Kelurahan yang ada. Sementara itu melalui program ini, lebih dari 1500 perempuan di Kota Surakarta telah mengakses layanan Kespro di Puskesmas. Kini di tahun 2017, bersama DPPKB Kota Surakarta yang bermitra dengan SPEK-HAM bersiap untuk merampungkan Pelatihan Kespro di 10 Kelurahan yang tersisa. (Henrico Fajar KW-Divisi Kesmas SPEK-HAM/spekham.org)
Upaya untuk mengawasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-BPJS) mulai dilakukan. Belasan orang warga Boyolali yang peduli pada pelaksanaan JKN-BPJS membentuk Forum Peserta JKN Boyolali. Deklarasi pembentukan forum ini dilaksanakan di Rumah Makan Bamboo Arum, Boyolali pada kamis, 2/2. Hadir dalam pembentukan forum ini adalah perwakilan dari Kecamatan Musuk, Kecamatan Ampel, Kecamatan Boyolali, Kecamatan Andong, Kecamatan Sawit, Kecamatan Banyudono, Kecamatan Selo, Kecamatan Ngemplak, Dharma Desa dan SPEK-HAM.
Forum Peserta JKN Boyolali
Forum Peserta JKN Boyolali terbentuk karena rasa keprihatinan pada pelaksanaan JKN-BPJS yang masih buruk. Mereka menyoroti pemberi layanan, baik Rumah Sakit, Puskesmas atau Faskes Primer belum memberikan layanan yang prima. Masih sering dijumpai diskriminasi terhadap pasien, misalnya layanan yang berbelit-belit, jenis-jenis obat yang tidak tepat untuk pasien dan seringnya pasien diminta untuk pindah kelas oleh Rumah Sakit. Selain itu, Forum ini juga menyoroti tentang data penerima BPJS PBI yang tidak tepat sasaran dan sosialisasi dari BPJS yang belum menyentuh semua kalangan masyarakat.
Tarmi, salah seorang warga Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Boyolali menyatakan pernah mendapatkan pelayanan yang tidak baik dari Rumah Sakit. Ia menceritakan suaminya yang pernah menjalani operasi di Rumah Sakit, operasi selesai dan harus menjalani perawatan. Dengan alasan kamar penuh maka pihak Rumah Sakit meminta untuk pindah kelas. “Pindah kelas itu kan konsekuensinya kita harus membayar, itu yang memberatkan kami sebagai keluarga pasien”, ungkap Tarmi.
Kasus lain dialami oleh Santi, warga Boyolali ini mengaku pernah merasakan pengalaman yang tidak baik menggunakan kartu BPJS di Rumah Sakit. Ia bercerita, ayahnya yang seorang Pensiunan PNS sakit dan harus dirawat di Rumah Sakit. Awalnya dirawat di RSUD Pandanarang Boyolali, tetapi selang beberapa hari dirujuk ke sebuah Rumah Sakit Swasta di Kota Solo. “Sebagai keluarga pasien tentu saya manut saja karena demi kesembuhan ayah saya, walaupun ternyata di Rumah Sakit itu kamar perawatannya harus naik kelas”, jelasnya. Namun yang membuat Santi kecewa adalah biaya pengobatan ayahnya yang sungguh amat mahal, ia harus membayar sejumlah 56 juta rupiah, sementara itu yang dikaver oleh pihak BPJS hanya 7 juta rupiah saja. Tak sampai disitu, ia juga harus membayar obat sebesar 6 juta rupiah.
Beberapa temuan-temuan kasus tersebut semakin memacu Forum Peserta JKN Boyolali untuk mendorong perbaikan bagi BPJS selaku penyelenggara program JKN dan Dinas Kesehatan (Faskes Primer atau Puskesmas dan Rumah Sakit) selaku pemberi layanan untuk melakukan perbaikan dalam memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat. “Dalam waktu dekat forum ini akan bertemu dan duduk bersama dengan BPJS dan Dinas Kesehatan membicarakan temuan-temuan kasus tersebut,” ujar Fitri anggota Forum dari Kecamatan Sawit. Lebih lanjut Ia menambahkan bahwa pihaknya akan terus mendorong peran-peran masyarakat hingga di tingkat desa untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan JKN-BPJS khususnya di Kabupaten Boyolali.
Pada sisi lain, Forum juga mengapresiasi pelaksanaan JKN-BPJS yang menurut sebagian anggota sudah cukup baik. Diantaranya adalah sistim gotong royong yang diterapkan dalam program JKN-BPJS. Warga yang kaya membantu warga miskin sehingga warga yang kurang mampu bisa mengakes layanan kesehatan dengan gratis.
Forum Peserta JKN Boyolali berharap mampu menjadi forum yang mewadahi keluhan warga terkait dengan implementasi skema JKN-BPJS di Kabupaten Boyolali. “Kami berharap forum ini menjadi tempat pengaduan bagi warga peserta BPJS yang mendapat pelayanan yang tidak baik, entah itu dari Faskes Primer, Puskesmas maupun Rumah Sakit”, ungkap Ayu, anggota Forum dari Kecamatan Andong. Masih menurut Ayu, segala keluhan dan pengaduan dari warga peserta BPJS akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang sehingga akan dicarikan solusinya dengan baik dan tepat.
Sebagai informasi, kegiatan pembentukan Forum Peserta JKN Boyolali merupakan rangkaian dari kegiatan sebelumnya, yaitu riset JKN-BPJS untuk Kesehatan Reproduksi Perempuan, Audiensi dengan BPJS Kesehatan dan Dinkes. Kegiatan ini diselenggarakan SPEK-HAM bekerjasama dengan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan (JP2K), dengan dukungan AUSAID Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan). (Henrico Fajar K.W – Divisi Kesehatan Masyrakat SPEK-HAM/spekham.org)
Klaten – SPEKHAM.ORG. BUMDes Maju Makmur Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten diresmikan hari ini 24 Februari 2017 oleh Plt Bupati Klaten Sri Mulyani di lokasi wisata Talang River. Dalam peresmian ini juga dilakukan pengukuhan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Balerante.
Sri Mulyani dalam sambutannya mengatakan “Setelah diresmikannya BUMDes Maju Makmur serta dikukuhkan Pokdarwis, potensi yang ada di Balerante bisa dioptimalkan. Segala potensi wisata yang ada di Balerante dikelola dengan baik sehingga menarik wisata dari Klaten sendiri dan juga dari luar kota”.
