Search for:

Sebagian Pemerintah Desa Belum Paham Kesehatan Reproduksi

Berswafoto bersama Kader Kesehatan “Permata” Kecamatan Juwiring.

Hal tersebut terungkap dalam kegiatan Diskusi bersama Kader Kesehatan “Permata” se-Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten pada rabu, 12/2 di Sanggar Kespro “Permata” Desa Tanjung. Hadir dalam kegiatan ini kader kesehatan perempuan perwakilan 19 desa yang ada di Kecamatan Juwiring.

Disampaikan mayoritas kader kesehatan yang hadir, bahwa saat ini pemerintah desa belum paham tentang informasi Kesehatan Reproduksi (Kespro). Sutiyem Kader dari Desa Serenan menyampaikan bahwa pemerintah desa belum mengerti dan paham tentang apa itu Kesehatan Reproduksi. “Setahu saya ya belum paham (Kespro), makanya sampai dengan saat ini belum menjadi prioritas penganggaran,” ungkap Sutiyem.

Diskusi Kader Kesehatan “Permata” Kecamatan Juwiring.

Feri Ariningsih salah seorang Kader Kesehatan dari Desa Trasan mengatakan bahwa Pemerintah Desa saat ini masih berorientasi pada pembangunan fisik atau infrastruktur dan belum menganggap bahwa Kesehatan Reproduksi menjadi kebutuhan. “Persoalannya adalah pemerintah desa tidak peduli, tidak ngerti apa itu kesehatan reproduksi. Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), pemerintah desa banyak menganggarkan untuk pembangunan fisik daripada pembangunan manusia,“ jelas Feri.

Sementara itu hal lain disampaikan oleh Rini Dwi Lestari Kader Kesehatan dari Desa Pundungan, menurutnya Pemerintah Desa Pundungan sudah memberikan dukungan dalam program Kespro, yaitu berupa anggaran. “Pada saat pembahasan anggaran, saya masukkan kegiatan tentang Kespro, kebetulan saya kan ketua PKK,” ungkap Rini.

Dia menambahkan Kepala Desa juga telah memberikan dukungan, salah satunya dengan memberikan sosialisasi tentang Stunting, Kesehatan Reproduksi dan perlindungan anak pada kelompok laki-laki atau suami. Harapannya agar laki-laki atau suami memiliki keberpihakan pada perempuan dan anak. Henrico Fajar dari SPEK-HAM yang hadir dalam kegiatan ini, menyampaikan pentingnya melakukan lobi dan advokasi kepada pihak-pihak terkait agar muncul keberpihakan pada isu Kesehatan Reproduksi. “Lobi-lobi harus dilakukan kepada pihak-pihak potensial yang bisa diajak untuk mendukung program atau kegiatan ini dan tidak harus formal, lobi bisa dilakukan di dimanapun dan kapapun,” ungkap Fajar. Pihak-pihak potensial yang dimaksud adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua PKK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Karangtaruna dsbnya. Henrico Fajar/Divisi Kesmas/SPEK-HAM

Temuan Kesehatan Reproduksi sebagai Sebuah Refleksi Bersama

Pelatihan kesehatan reproduksi dilakukan oleh SPEK HAM di 14 Kelurahan di Surakarta, serta dilanjutkan dengan pemeriksaan IVA, IMS dan VCT di 14 Kelurahan yang sama pada tahun 2014. Dari total 531 peserta pemeriksaan IVA, IMS dan VCT, ditemui kasus IVA positif 39, IMS 269, VCT positif 1.

Adalah menjadi rekomendasi tersendiri bagi Dinas Kesehatan dan mitra-mitranya untuk bekerja secara terintegrasi dan berkesinambungan untuk lebih membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan reproduksi dan juga untuk mewujudkan layanan kesehatan reproduksi yang merata di setiap wilayah, sebagai bentuk tanggungjawab Negara terhadap DSCN13951kesehatan masyarakat. Hal ini menjadi harapan masyarakat, seperti yang diungkapkan salah satu peserta dalam pertemuan Jaringan Kota, Bu Maryam “Ketika kami mulai ikut kegiatan SPEK HAM maka kami menyadari pentingnya kespro dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Pemeriksaan yang dilakukan dengan bekerjasama dengan SPEK HAM bisa kami monitor, karena setelah selesai pemerikaan, kami langsung diberi hasilnya. Yang saat ini menjadi pertanyaan kami adalah apakah Pemerintah khususnya Dinas Kesehatan tidak bisa mendampingi, mengembangkan dan mendekatkan akses layanan kepada masyarakat? Bagaimana kalau dikembangkan layanan pemeriksaan ke Solo Utara, karena kalau harus ke sangkrah itu jaraknya jauh. Ini adalah bukan tanggung jawab satu komponen tetapi tangggung jawab kita bersama. Biasanya kalaupun mengundang Legislatif merekapun tidak bisa memberi solusi. Seperti hari ini, saya lihat daftar undangannya ada dari Legislatif tapi tidak ada perwakilan yang datang. Bagaimana kalau kita membuat gerakan untuk menanggapi hal ini?

Dalam kesempatan pertemuan Jaringan Kota untuk Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan di Ruang Pertemuan Dharma Wanita Kota Surakarta, 22 Desember 2014 ini, Ibu Endang dari Bapermas memberikan tanggapan “Hal tersebut bisa kita lakukan advokasi. Advokasi bisa dilakukan untuk mengubah kebijakan. Advokasi bisa dilakukan ketika kebijakan Pemerintah belum pas, belum berpihak. Dalam konteks ini kita perlu memeriksa apakah kebijakan kespro sudah tepat atau belum. Kadang-kadang kebijakan sudah tepat tetapi sinerginya yang kurang tepat. Usulan bu Efi juga bagus sekali yaitu untuk mendekatkan akses layanan ke masyarakat dengan menyediakan mobil sesuai kebutuhan. Misalnya tadi juga manahan programnya sangat bagus tetapi ketika tenaganya kurang maka pelayanannya juga kurang maksimal.”

(nuel oei/spekham.org)