data kasus Archives

Tingkatkan Capaian Program Kespro, SPEK-HAM Gandeng MUI Juwiring.

Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan pertemuan rutin Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Aula Kantor Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Juwiring pada Rabu 15/1. Hadir dalam pertemuan ini Muspika dan pengurus beserta anggota MUI Kecamatan Juwiring yang merupakan perwakilan dari NU, Muhammadiyah, LDII, MTA, IPHI, Asyiyah dan beberapa elemen organisasi keagamaan lainnya.

**Paparan Direktur SPEK-HAM terkait angka kasus kespro di Klaten**

Dalam kesempatan ini Direktur SPEK-HAM Rahayu Purwaningsih menyampaikan data kasus Kesehatan Reproduksi (Kespro) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten yang masih tinggi. Kasus tersebut antara lain Angka Kematian Ibu pada tahun 2017 yang mencapai 18 Kasus dan merupakan peringkat ke 7 di Jawa Tengah. Kehamilan pada remaja, di tahun 2016 mencapai 125 kasus, tahun 2017 naik menjadi 295 dan tahun 2018 sampai bulan September mencapai 158 kasus.

**Suasana pertemuan MUI Kecamatan Juwiring, Klaten**

Disampaikan oleh Ayu bahwa angka remaja yang bersalin di tahun 2016 mencapai 77 orang, tahun 2017 naik menjadi 136 dan tahun 2018 mencapai 102 orang. ”Kehamilan pada remaja disebabkan karena faktor informasi Kespro yang tidak berkualitas dan banyaknya konten pornografi di media sosial,” jelas Ayu. Pihaknya berharap ada dukungan nyata dari para pihak terkait untuk menyukseskan program Kesehatan Reproduksi.

Sementara itu masih menurut Ayu, angka kasus kehamilan remaja di Kecamatan Juwiring tahun 2019 mencapai 8 kasus. Hal ini berbanding lurus dengan angka Dispensasi Perkawinan di tahun 2019 yang mencapai 22 kasus. Kasus keguguran pada ibu hamil di Kecamatan Juwiring pada tahun 2018 ada 20 kasus. Angka ini mengalami kenaikan sebanyak 24 kasus di tahun 2019.

Menanggapi hal tersebut, Muslim Fadhil Penasehat MUI Kecamatan Juwiring menyampaikan pentingnya kampanye dan edukasi pada kelompok perempuan dan remaja agar mereka paham tentang dampak dari seks bebas, pernikahan dini dan kehamilan pada remaja. ”Pamflet atau selebaran menjadi kebutuhan bagi kelompok perempuan dan remaja, harapannya mereka membaca dan paham informasi Kesehatan Reproduksi”, ungkap Fadhil. Hal senada disampaikan Dayadi selaku Ketua MUI Kecamatan Juwiring yang berkomitmen mendukung dan mengajak pengurus MUI untuk membantu program ini dengan mengedukasi masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Sebagai informasi pada tahun 2018 SPEK-HAM bersama dengan Yayasan Inisiatif Perubahan Akses menuju Sehat (IPAS) Indonesia telah menjalankan program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Perempuan Terintegrasi (PEKERTi) di Kecamatan Juwiring, Bayat dan Klaten Tengah. 400 perempuan dewasa dan 250 perempuan remaja telah menerima manfaat dari program ini. Salah satu fokus kegiatannya adalah layanan Asuhan Paska Keguguran (APK). Henrico Fajar/Divisi Kesmas SPEK-HAM

DATA DAN ANALISA : PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2014

Gambaran Umum

Selama kurang lebih 16 tahun, yakni sejak tahun 1999, SPEK-HAM Surakarta telah melakukan penanganan kasus kekerasan gender terhadap perempuan dan anak di Solo Raya. Terhitung sejak Januari sampai dengan November 2014 ini, SPEK-HAM telah menerima dan menangani 36 kasus kekerasan. Sebagai gambaran pengaduan dan penanganan kasus yang dilakukan SPEK-HAM dapat dilihat dari data tahun 2010 s/d 2014 sebagai berikut:

Dari data diatas menunjukkan bahwa jumlah kasus yang ditangan SPEK-HAM dalam kurun waktu lima (5) tahun ini mengalami fluktuasi namun lebih cenderung meningkat. Secara khusus pada tahun 2014 ini terlihat mengalami peningkatan sebesar 17% kasus yang ditangani dibandingkan tahun 2013. Kasus kekerasan terhadap perempuan seperti fenomena gunung es hanya nampak permukaan saja, apalagi kasus kekerasan seksual. Selama ini masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang belum terlaporkan karena beranggapan sesuatu yang tabu jika di ketahui orang lain. Stigma di masyarakat juga cenderung masih menyalahkan korban karena dianggap perempuan penggoda dan memakai pakaian yang minim. Hal tersebut juga terus mencuat, terlebih ketika dilakukan dialog interaktif melalui radio juga bahwa perilaku berpakaian perempuan kerap disalahkan sebagai pengundang terjadinya kekerasan maupun pelecehan.

Bentuk dan Jenis Kekerasan

Secara umum dalam penanganan kasus, SPEK-HAM berupaya membagi dalam 5 bentuk yang kemudian didalamnya terdapat beberapa jenis kekerasan yang secara spesifik dialami oleh korban. Berdasarkan bentuk dan jenis kekerasan yang dialami, maka penanganan kasus yang dilakukan SPEK-HAM adalah sebagai berikut:

Dari grafik dapat terlihat bahwa hingga November 2014 bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) masih mendominasi yakni 26 kasus (72% ). Sedangkan Pencabulan ada 5 kasus (14%), Kekerasan Dalam Pacaran 3 kasus ( 8%), dan Perkosaan 2 kasus (6%). Kasus KDRT yang ditangani juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni 27% dibandingakn dengan penanganan serupa di tahun 2013. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sudah semakin banyak kasus yang dilaporkan dan semakin kuat juga pernyataan bahwa kasus KDRT bukan lagi sekedar persoalan pribadi.

Tren dan Kecenderungan Kasus

Kasus KDRT yang SPEK-HAM tangani biasanya bersifat ganda, mengalami satu bentuk kekerasan disertai dengan bentuk kekerasan lainnya seperti sudah mengalami kekerasan fisik kemudian di telantarkan dan di tinggal nikah siri. Bentuk dan jenis dari 26 kasus KDRT terdiri dari kekerasan fisik 31%, kekerasan psikologis 35% dan penelantaran ekonomi 34%.

Dari data pengaduan dan penanganan dari bulan Januari hingga November 2014, bentuk kekerasan yang kedua yang mendominasi adalah kekerasan seksual ada 29%. Kekerasan seksual ini berupa perkosaan, pencabulan dan pelecehan. Angka kekerasan seksual inipun mengalami penigkatan dari tahun sebelumnya dan menunjukan kasus kekerasan seksual mesti menjadi perhatian keseluruhannya.

Karakteristik Pelaku dan Korban

Berdasarkan data, karakteristik pelaku dan korban dapat dilihat berdasarkan rentang usia. Berikut data usia korban dan pelaku :

Di lihat dari data karakteristik pelaku dan korban di atas kekerasan terjadi banyak pada usia produktif antara usia 25-40 tahun yang dapat dilihat bahwa korban pada rentang usia ini mencapai 17 orang atau sebesar 47%. Namun demikian dari data tersebut juga dapat dicatat bahwa kekerasan dapat terjadi pada hampir seluruh rentang usia, bahkan dalam rentang umur 6-12 tahun kami mencatat adanya satu korban berusia 6 tahun yang mengalami kekerasan seksual. Yang perlu dicatat juga bahwa rentang usia pelaku terdapat pelaku yang berusai dibawah 18 tahun atau usia anak.

Data tingkat pendidikan korban dan pelaku:

Dari data terlihat bahwa pelaku dan korban kekerasan bukan hanya pada tingkat pendidikan rendah saja tetapi juga bisa terjadi pada jenjang pendidikan tinggi. Data pelaku berdasarkan tingkat pendidikan yang memiliki pendidikan tingkat lanjutan atas maupun perguruan tinggi mencapai 58%. Pelaku yang tidak teridentifikasi tingkat pendidikanya juga cukup banyak ada 12 pelaku, sedangkan untuk korban dan pelaku yang paling banyak di jenjang pendidikan SLTA. Dari karakteristik tingkat pendidikan dan usia bisa dilihat, kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi pada usia berapa saja dan tingkat pendidikan yang beragam juga.

Data profesi korban dan pelaku:

Dilihat dari jenis profesi atau pekerjaan, dapat dilihat bahwa korban sebagian besar bekerja sebagai karyawan swasta (39%) dan ibu rumah tangga atau tidak bekerja (33%). Hal ini menunjukkan bahwa kerentanan terhadap kekerasan terhadap perempuan yang memiliki pekerjaan di ranah publik juga cukup tinggi bukan hanya pada IRT yang bekerja di ranah privat atau di rumah.

Dari data diatas juga dapat dilihat bahwa kekeraan yang dilakukan oleh pelaku yang memiliki pekerjaan maupun posisi yang dianggap baik oleh masyarakat juga mengalami penigkatan. Hal ini terlihat dari adanya kasus yang dilakukan oleh tokoh masyarakat, TNI/Polri, PNS dan guru yang mencapai 5 kasus. Dari 5 kasus yang terjadi tersebut perlu dicatat bahwa seluruhnya merupakan bentuk kekerasan seksual diantaranya pencabulan dan perkosaan. Yang perlu mendapat perhatian dalam kasus-kasus yang melibatkan pejabat publik maupun tokoh di masyarakat ini proses hukum yang dijalanai cenderung terhambat atau tidak ditangani secara cepat oleh institusi penegak hukum. Penegakan hukum bahkan terlihat tidak berpihak pada korban atau kalaupun sampai pada tahap pengadilan hanya memperoleh vonis hukuman yang ringan. Kondisi realitas penegakan hukum tersebut tentunya telah kembali menempatkan korban menjadi korban untuk kedua kalinya. Terdapat banyak hambatan bagi perempuan korban kekerasan seksual untuk mendapatkan hak-haknya melalui mekanisme hukum pidana.

Tantangan dalam penanganan maupun pemulihan:

Kasus kekerasan dalam rumah tangga terutama kasus kekerasan seksual dianggap bukan sebuah tindak kekerasan. Ketika kasus dilaporkan ke kepolisian maka upaya yang dilakukan adalah damai. Asumsi di institusi kepolisian merasa kekerasan seksual tidak bisa terjadi di dalam rumah tangga.
Masih terdapat hukuman yang ringan bagi kasus percobaan perkosaan dengan alasan kurangnya bukti dan hanya kekerasan fisik saja yang diproses dengan pemberian hukuman 7 bulan. Kekerasan fisik saja yang dianggap memiliki cukup bukti tetapi percobaan untuk perkosaan yang mengakibatkan trauma pada korban belum di lihat. Hal ini tentunya tidak memberi efek jera bagi pelaku dan tidak ada keadilan bagi korban Kasus ini terjadi di wilayah Boyolali.
Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat publik atau tokoh masyarakat masih belum secara cepat ditangani pihak kepolisian. Bahkan pihak kepolisian atau penegak hukum memiliki pandangan yang semakin menyudutkan atau mencari kesalahan korban kekerasan seksual.

(Divisi PPKBM-2014/spekham.org)