Search for:

Audiensi Forum Peserta JKN Boyolali Bersama Kepala Cabang BPJS Kesehatan

Audiensi SPEK-HAM bersama Forum Peserta JKN Boyolali bersama Kepala Cabang BPJS Boyolali

Berlatar belakang temuan-temuan di masyarakat terkait juga untuk mendorong BPJS Kesehatan lebih memiliki perhatian dalam upaya pencegahan penyakit, terkait layanan IVA Test, forum peserta JKN Boyolali mengadakan audiensi kepada Kepala Cabang BPJS Kesehatan Boyolali, Juliansyah, Selasa (28/5). Rahayu Purwaningsih, Direktur SPEK-HAM yang mengikuti audiensi mengatakan bahwa adanya JKN, membantu perempuan untuk pencegahan penyakit. Dari 81 IVA Test yang telah dilakukan di faskes tingkat satu, terdeteksi 15 perempuan positif mengidap kanker serviks, dan 13 perempuan menderita penyakit kelamin. Namun banyak temuan kasus di masyarakat yang membutuhkan klarifikasi dari pihak BPJS Kesehatan.

Beberapa masalah terkait yang ditemukan di masyarakat adalah kamar untuk rawat inap yang selalu penuh jika hendak mengakses menggunakan JKN, juga layanan yang ramah pasien, seperti di salah satu puskesmas di Boyolali, tidak memberikan layanan yang ramah kepada pasien JKN, serta jam yang molor misalnya antre jam 8 pagi tetapi baru dilayani pukul 11 siang. ‘Masyarakat juga belum tahu mekanisme pengaduannya bagaimana, dan ke mana. Kami butuh tahu apakah BPJS sendiri ada monitoring dan evaluasi,” ujar Henrico Fajar dari SPEK-HAM.

SPEK-HAM sendiri menurut Rahayu Purwaningsih pernah melakukan riset tekait JKN di Kabupaten Boyolali dimulai tahun 2016 dan saat ini sudah tahap ketiga. SPEK-HAM juga terlibat JP2K Nasional. Selain itu juga bekerja bersama kelompok perempuan, mencoba menjaring persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan untuk mendapatkan akses layanan BPJS.” Beberapa temuan preventif seperti mendapatkan akses IVA test sebagai upaya pencegahan. Banyak perempuan yang datang ke layanan kesehatan disaat kondisinya sudah sakit, pendarahan dll,”terang Rahayu Purwaningsih. Rahayu juga menambahkan bagaimana dengan korban perkosaan terkait visum, apakah bisa diakseskan pada JKN BPJS.

suasana audiensi

Juliansyah, Kepala Cabang BPJS Kabupaten Boyolali memberi apresiasi yang bagus kepada SPEK-HAM yang telah membantu akses layanan promotif dan preventif. BPJS memiliki layanan preventif, kuratif dan promotif. Promotif dan preventif adalah upaya yang selalu digencarkan karena proses ini membutuhkan biaya relatif lebih kecil dibanding dengan proses kuratif, karena pembiayaan untuk kuratif mau diberikan dana sebesar apapun akan jebol juga.” Kita juga ada target IVA, semoga tahun ini bisa meningkat dengan bekerjasama dengan SPEK-HAM. Layanan IVA bisa dilakukan di Puskesmas tempat terdaftarnya faskes juga bisa dilakukan di swasta (Sarana Medika dan Prodia),”ujar Juliansyah. 

Menurutnya, deteksi dini sangat penting, karena jika sudah diketahui terlambat maka pembiayaan yang harus ditanggung BPJS juga semakin besar, karena biaya kemoterapi sangat mahal. Kebijakan ke depan upaya preventif dan promotif menjadi tanggung jawab puskesmas atau kemenkes bukan lagi menjadi tanggung jawab BPJS. BPJS menargetkan tahun ini untuk kepesertaan adalah 85% karena pada tahun lalu baru 80%. Angka yang masih di bawah dibandingkan Kabupaten Klaten sebesar 91%. (red).  

Forum Peserta JKN Boyolali Agendakan Bertemu BPJS

Para peserta JKN Boyolali

Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan bertajuk “Diskusi Layanan Aduan JKN-BPJS” di Merbabu Penyet, Boyolali Sabtu (13/4). Kegiatan ini dihadiri oleh 20 anggota Forum Peserta JKN Boyolali yang berasal dari Kecamatan Selo, Musuk, Boyolali, Sawit, Ampel, Mojosongo, Nogosari, Andong, Klego, Kemusu dan Ngemplak.

Dalam kegiatan ini dibahas tentang keluhan-keluhan warga masyarakat khususnya perempuan dalam mengakses layanan JKN-BPJS Kesehatan, baik di Rumah Sakit, Puskesmas maupun Faskes layanan primer. Peserta cukup aktif menyampaikan keluhan dari warga masyarakat, misalnya Eti Dalwati dari Musuk mengeluhkan adanya denda bila telat bayar iuran BPJS Kesehatan di tiap bulannya. “Menurut saya denda itu memberatkan ya, karena kita bayar iuran per bulannya saja sudah berat apalagi ini ditambah denda bila telat bayar iuran,” keluh Eti. Dia menambahkan dalam sehari periksa ke dokter dengan BPJS tidak bisa digunakan lebih dari satu kali.

Hal lain disampaikan Fitri Haryani warga Kecamatan Sawit yang mengeluhkan tidak dikavernya layanan Visum pada perempuan korban kekerasan. “Mestinya untuk perlindungan perempuan korban harusnya bisa dikaver dalam BPJS, karena korban kekerasan banyak yang secara ekonomi tidak mampu”, ungkap Fitri yang juga pegiat isu perempuan dan HAM itu.

Sementara itu yang masih menjadi catatan dalam implementasi JKN-BPJS adalah banyak warga khususnya perempuan belum menggunakan kartu JKN-BPJS untuk mengakses layanan Kespro, misalnya IVA tes, Papsmear, IMS, dsb. Hal ini diakui oleh para peserta yang hadir dalam kegiatan ini, Fikri dari Klego menyampaikan bahwa masih banyak perempuan yang takut mengikuti IVA tes. “Kita harus terus-menerus sosialisasi kepada ibu-ibu, tidak boleh menyerah karena kita ingin perempuan sehat secara reproduksinya”, ungkap Fikri.

Beberapa keluhan lainnya yang disampaikan, antara lain: masih banyak fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama  tidak buka 24 jam sehingga harus ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit, konsumsi  makan saat opname dan obat dibedakan dengan pasien umum, antrean pasien untuk rawat inap masih sering terjadi, penerima kartu JKN-BPJS yang salah sasaran dan aturan kegawatdaruratan yang belum tersosialisasi dengan baik.

Diskusi pada forum peserta JKN

Terlepas dari permasalahan itu Forum Peserta JKN Boyolali mengapresiasi beberapa hal yang baik dalam implemantasi JKN-BPJS, yaitu: layanan gratis (periksa dokter, laboratorium, cuci darah obat, operasi dan persalinan bagi perempuan) dan sistem gotong-royong untuk membantu warga yang tidak mampu.

Sebagai informasi Diskusi Layanan Aduan JKN-BPJS ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya, yaitu riset JKN-BPJS untuk Kesehatan Reproduksi Perempuan, pembentukan Forum Peserta JKN Boyolali, Audiensi dengan BPJS Kesehatan dan Dinkes. Kegiatan ini diselenggarakan SPEK-HAM bekerjasama dengan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan (JP2K), dengan dukungan AUSAID Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan). (Henrico Fajar K.W – Divisi Kesehatan Masyarakat/spekham.org)

Awasi Pelaksanaan JKN-BPJS, Warga Bentuk Forum Peserta JKN Boyolali

Upaya untuk mengawasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-BPJS) mulai dilakukan. Belasan orang warga Boyolali yang peduli pada pelaksanaan JKN-BPJS membentuk Forum Peserta JKN Boyolali. Deklarasi pembentukan forum ini dilaksanakan di Rumah Makan Bamboo Arum, Boyolali pada kamis, 2/2. Hadir dalam pembentukan forum ini adalah perwakilan dari Kecamatan Musuk, Kecamatan Ampel, Kecamatan Boyolali, Kecamatan Andong, Kecamatan Sawit, Kecamatan Banyudono, Kecamatan Selo, Kecamatan Ngemplak, Dharma Desa dan SPEK-HAM.

Forum Peserta JKN Boyolali
Forum Peserta JKN Boyolali

Forum Peserta JKN Boyolali terbentuk karena rasa keprihatinan pada pelaksanaan JKN-BPJS yang masih buruk. Mereka menyoroti pemberi layanan, baik Rumah Sakit, Puskesmas atau Faskes Primer belum memberikan layanan yang prima. Masih sering dijumpai diskriminasi terhadap pasien, misalnya layanan yang berbelit-belit, jenis-jenis obat yang tidak tepat untuk pasien dan seringnya pasien diminta untuk pindah kelas oleh Rumah Sakit. Selain itu, Forum ini juga menyoroti tentang data penerima BPJS PBI yang tidak tepat sasaran dan sosialisasi dari BPJS yang belum menyentuh semua kalangan masyarakat.

Tarmi, salah seorang warga Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Boyolali menyatakan pernah mendapatkan pelayanan yang tidak baik dari Rumah Sakit. Ia menceritakan suaminya yang pernah menjalani operasi di Rumah Sakit, operasi selesai dan harus menjalani perawatan. Dengan alasan kamar penuh maka pihak Rumah Sakit meminta untuk pindah kelas. “Pindah kelas itu kan konsekuensinya kita harus membayar, itu yang memberatkan kami sebagai keluarga pasien”, ungkap Tarmi.

Kasus lain dialami oleh Santi, warga Boyolali ini mengaku pernah merasakan pengalaman yang tidak baik menggunakan kartu BPJS di Rumah Sakit. Ia bercerita, ayahnya yang seorang Pensiunan PNS sakit dan harus dirawat di Rumah Sakit. Awalnya dirawat di RSUD Pandanarang Boyolali, tetapi selang beberapa hari dirujuk ke sebuah Rumah Sakit Swasta di Kota Solo. “Sebagai keluarga pasien tentu saya manut saja karena demi kesembuhan ayah saya, walaupun ternyata di Rumah Sakit itu kamar perawatannya harus naik kelas”, jelasnya. Namun yang membuat Santi kecewa adalah biaya pengobatan ayahnya yang sungguh amat mahal, ia harus membayar sejumlah 56 juta rupiah, sementara itu yang dikaver oleh pihak BPJS hanya 7 juta rupiah saja. Tak sampai disitu, ia juga harus membayar obat sebesar 6 juta rupiah.

Beberapa temuan-temuan kasus tersebut semakin memacu Forum Peserta JKN Boyolali untuk mendorong perbaikan bagi BPJS selaku penyelenggara program JKN dan Dinas Kesehatan (Faskes Primer atau Puskesmas dan Rumah Sakit) selaku pemberi layanan untuk melakukan perbaikan dalam memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat. “Dalam waktu dekat forum ini akan bertemu dan duduk bersama dengan BPJS dan Dinas Kesehatan membicarakan temuan-temuan kasus tersebut,” ujar Fitri anggota Forum dari Kecamatan Sawit. Lebih lanjut Ia menambahkan bahwa pihaknya akan terus mendorong peran-peran masyarakat hingga di tingkat desa untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan JKN-BPJS khususnya di Kabupaten Boyolali.

Pada sisi lain, Forum juga mengapresiasi pelaksanaan JKN-BPJS yang menurut sebagian anggota sudah cukup baik. Diantaranya adalah sistim gotong royong yang diterapkan dalam program JKN-BPJS. Warga yang kaya membantu warga miskin sehingga warga yang kurang mampu bisa mengakes layanan kesehatan dengan gratis.

Forum Peserta JKN Boyolali berharap mampu menjadi forum yang mewadahi keluhan warga terkait dengan implementasi skema JKN-BPJS di Kabupaten Boyolali. “Kami berharap forum ini menjadi tempat pengaduan bagi warga peserta BPJS yang mendapat pelayanan yang tidak baik, entah itu dari Faskes Primer, Puskesmas maupun Rumah Sakit”, ungkap Ayu, anggota Forum dari Kecamatan Andong. Masih menurut Ayu, segala keluhan dan pengaduan dari warga peserta BPJS akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang sehingga akan dicarikan solusinya dengan baik dan tepat.

Sebagai informasi, kegiatan pembentukan Forum Peserta JKN Boyolali merupakan rangkaian dari kegiatan sebelumnya, yaitu riset JKN-BPJS untuk Kesehatan Reproduksi Perempuan, Audiensi dengan BPJS Kesehatan dan Dinkes. Kegiatan ini diselenggarakan SPEK-HAM bekerjasama dengan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan (JP2K), dengan dukungan AUSAID Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan).  (Henrico Fajar K.W – Divisi Kesehatan Masyrakat SPEK-HAM/spekham.org)