Solo. SPEK-HAM. Menindaklanjuti pertemuan pertama yang berlangsung di kantor SPEK-HAM pada 5 Maret 2016, kunjungan belajar yang kedua dari Kemensos melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta bertempat di wisma PPRBM Surakarta. Kunjungan tanggal 22 Maret 2016 diikuti oleh 30 pekerja sosial dan 6 orang pendamping dari BBPPKS Yogyakarta berperan serta dalam kunjungan kali ini. Pekerja sosial yang terlibat banyak yang berasal dari luar Jawa diantaranya dari Bali, NTB dan NTT, selain itu juga dari Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Kunjungan Kemensos ke SPEK-HAM
Acara dimulai pada pukul 09.00 WIB dengan perkenalan Yayasan SPEK-HAM yang disampaikan oleh direktur SPEK-HAM, Endang Listiani. Tujuan dari kunjungan belajar kali ini adalah belajar bagaimana cara penanganan kasus yang dilakukan oleh PTPAS Kota Surakarta. Sejarah berdirinya PTPAS yang merupakan konsorsium dari beberapa SKDP, RSUD, Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan, dan Organisasi Masyarakat Sipil disampaikan oleh Kepala Bapermas PP, PA dan KB, Drs. Widi Srihanto, MM.
Materi tentang alur kasus dan penanganannya disampaikan oleh Fitri dan Nila yang merupakan manajer Divisi Pencegahan dan Penanganan Kasus Berbasis Masyarakat dan Sustainability Livelihood Yayasan SPEK-HAM. Materi untuk alur dan penanganan kasus dalam penyampaiannya menggunakan metode role play, dimana para peserta peksos diajak bermain peran dalam menyelesaikan sebuah kasus. Peserta dibagi dalam tiga kelompok besar. Kebanyakan dari peserta sangat aktif, baik dalam bertanya dan menjawab pertanyaan, bahkan beberapa sharing tentang pengalamannya dalam menangani kasus di wilayah mereka masing-masing. (Galih Novianto – Sekmin dan MSDM SPEK-HAM/spekham.org)
Solo. SPEK-HAM pada hari Sabtu, tanggal 5 Maret 2016 menerima kunjungan kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta yang terdiri dari Peksos (Pekerja Sosial) dari wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT. Kunjungan ini merupakan rangkaian kunjungan ke beberapa tempat untuk peningkatan kapasitas Peksos bekerja di masyarakat.
Dalam kunjungan ke kantor SPEK-HAM, mereka ingin melihat lebih dekat siapa, bagaimana dan seperti apa SPEK-HAM bekerja, karena pada prinsipnya hampir sama dengan kerja-kerja Peksos di masyarakat. Hal ini juga dijelaskan oleh Endang Listiani. S.S selaku Direktur Yayasan SPEK-HAM secara gamblang, dari sejarah berdiri, wilayah kerja, isu yang diambil hingga keberlanjutan lembaga. Dalam forum tersebut juga ada beberapa sharing kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik dari Peksos maupun SPEK-HAM mengenai pendampingan korban kekerasan maupun pemberdayaan masyarakat. (Ani Surtinah – CO Divisi Pencegahan dan Penanganan Kasus Berbasis Masyarakat/spekham.org)
Upaya untuk membangun komitmen tentang kebijakan dan penganggaran di Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa yang berpihak pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terus dilakukan SPEK-HAM. Didukung program MAMPU-AUSAID digelar dialog publik dengan tema “Membangun Publik Komitmen Multistakeholder dalam Memanfaatkan Peluang Anggaran Desa untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak” bertempat di Aula Wijaya Kusuma, Gedung Setda Kabupaten Boyolali, selasa 8/3.
Diskusi menghadirkan dua orang narasumber yakni Paryanto, Ketua DPRD Kabupaten Boyolali, dan Dasih Wiryastuti, Kepada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Boyolali.
Paryanto dalam paparannya menyampaikan komitmen dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mendukung program-program yang pro perempuan dan anak. Ia juga menyampaikan bahwa membicarakan penganggaran itu yang dibahas adalah tentang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan karena itu menyentuh masyarakat tanpa membedakan, dan yang berikutnya bicara kemisikinan ini akan menjadi parameter kita bersama untuk mengukur kesejahteraan. “Saya menyambut baik adanya pertemuan ini yang tujuannya adalah membangun komitmen bersama dengan bersinergi antar SKPD, Pemerintah Desa dan masyarakat. Harapannya komitmen itu dapat dilaksanakan,” ungkap pria berkumis itu. Lebih lanjut Paryanto menyampaikan bahwa Kabupaten Boyolali patut berbangga dengan lahirnya beberapa Perda, diantaranya Perda tentang Perlindungan Anak, Perda tentang TKI, dan Perda tentang Difabel.
Sementara itu Dasih Wiryastuti, kepala BP3AKB dalam paparannya menyampaikan tentang kondisi Kabupaten Boyolali saat ini dalam menjalankan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sudah berjalan. Ia mengemukakan saat ini sudah ada PRG (Penganggaran Resposif Gender) di masing-masing SKPD, artinya setiap SKPD sudah mempunyai anggaran untuk melakukan pemberdayaan terhadap perempuan.
Terkait dengan anggaran di Desa, Dasih menyampaikan bahwa sudah ada himbauan kepada Kepala Desa agar menganggarkan program untuk pemberdayaan perempuan dan anak. “Kami sudah melakukan sosialisasi terhadap 263 desa dan 4 kelurahan yang ada di Boyolali,” ungkapnya. Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa untuk meningkatkan produktifitas ekonomi perempuan maka digulirkanlah Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), selain itu ada program Pos Pemberdayaan Masyarakat (Posdaya).
Komitmen Boyolali sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) diwujudkan dengan menunjuk satu desa layak anak di setiap Kecamatan yang kemudian akan menjadi virus untuk desa-desa lainnya. “Sudah ada 19 Desa Layak Anak di Kabupaten Boyolali, ini menjadi komitmen kami sebagai Kabupaten Layak Anak,” ungkap Dasih. Dia menambahkan bahwa Kabupaten Boyolali sudah pernah mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak dari Pemerintah Pusat pada tahun 2013 dan 2015.
Salah satu peserta berbagi pengalaman di desanya
Sesi diskusi, beberapa peserta mengalami kebingungan terkait dengan implementasi UU Desa yang belum jelas terkait prioritas program yang harus dijalankan di desa. Suwiji, peserta dari Desa Samiran menyampaikan bahwa belum ada sosialisasi terkait Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal itupun diamini oleh Mahadi, Wakil Ketua BPD musuk yang menyatakan belum pernah ada sosialisasi dari BP3AKB. Peserta lainnya, Eko Bambang dari Desa Teras menyampaikan kritiknya terhadap pemerintah yang tidak pernah menyampaikan tentang indikator Desa Layak Anak dan Kabupaten Layak Anak.
Sementara itu, Subasuki, Kasi Pemeritahanan Desa Bangak menyampaikan harapannya agar ada pertemuan tindaklanjut seperti sosialisasi tentang program pro perempuan dan Desa Layak Anak dengan mengundang semua desa. ”Seharusnya ada tindaklanjutnya, BP3AKB mengundang desa-desa di tiap kecamatan, jangan dicomot-comot seperti ini, ungkap Basuki.
Diskusi publik ini menjadi sarana yang baik untuk saling belajar antar desa, misalnya di Desa Samiran yang sudah mengalokasikan anggaran desanya untuk Forum Anak. Harapannya hal ini bisa ditiru oleh desa-desa yang lainnya. Diskusi Publik ini menghadirkan peserta dari beberapa SKPD seperti BP3AKB, Bappeda, DPPKAD, Bapermasdes dan Dinsosnakertrans, perwakilan Camat Musuk, Camat Banyudono, Pendamping Desa, PATTIRO, Darma Desa, Perangkat Desa Bangak, dan Desa Musuk, BPD Musuk, dan Komunitas Perempuan Desa Musuk.
Endang Listiani, Direktur Yayasan SPEK-HAM menyampaikan harapannya agar kegiatan ini mampu mendorong adanya penguatan pemahaman bersama pada semua stakeholder dan masyarakat tentang pentingnya implementasi UU Desa yang mendukung upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa dan Kabupaten Boyolali. Komitmen program atau anggaran dimasukkan ke dalam RPJMD/RPJMDES dan APBD/RKPDes yang mengakomodir kebutuhan perempuan dan anak, khususnya perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. (Henrico Fajar K.W – Divisi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Masyarakat/spekham.org)
Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM) Surakarta, merupakan organisasi yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan dan anak di Solo Raya.
Usaha pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS merupakan salah satu program yang menjadi fokus utama kami. Berkenaan dengan program tersebut, saat ini kami membutuhkan tenaga Koordinator dan Petugas Lapangan yang mempunyai kemauan untuk menjangkau kelompok resiko tinggi.
“Banyak hal yang harus dipersiapkan dalam mendampingi masyarakat eks-Gafatar. Tidak hanya memulangkan ke kabupaten atau ke kota asalnya saja, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah sudah siapkah kabupaten/kota asal masyarakat ini menampung mereka dengan segala kebutuhan yang diperlukan?” ungkap petugas dari Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah, Bapak S. Cahyana, saat perwakilan dari SPEK-HAM datang ke Donohudan untuk melihat kondisi terakhir pengungsi eks-Gerakan Fajar Nusantara.
Kunjungan SPEK-HAM pada tanggal 24 Februari 2016 mendapati bahwa masih ada 395 orang pengungsi yang menempati asrama haji Donohudan. Mayoritas pengungsi berasal dari Sumatra Utara. 302 orang dari Sumut, sisanya dari DKI, dan Jateng. Dari 395 pengungsi tersebut sudah ada 3 orang yang dipulangkan ke Klaten.
Berdasarkan info dari Dinsos, pengungsi yang masih berada di Donohudan bukannya tidak mau kembali ke daerahnya, tetapi dikarenakan pihak pemerintah kota setempat belum siap untuk membawa pulang mereka. Selain di Asrama Haji Donohudan, diperoleh informasi dari Kabupaten Klaten ada 11 anggota eks-Gafatar yang sudah dipulangkan dari Donohudan. 11 orang pengungsi tersebut ditampung terlebih dahulu di shelter Menden, Kebonarum. Saat ini 11 orang tersebut sudah kembali kepada keluarga masing-masing. Ada yang pulang ke rumah istrinya yang bukan orang Klaten karena sudah tidak punya apa-apa lagi di Klaten.
Donasi yang masuk ke SPEK-HAM (27 Januari-10 Maret 2016):
Donasi Uang : Rp 1.689.500,-
Pakaian : 14 plastik, 3 kardus, 1 karung
Snack : 3 kardus
Susu siap minum : 4 karton
Biskuit : 2 kaleng
Distribusi bantuan sampai 5 Februari 2016
Uang : Rp 1.437.900,-
Pakaian : 14 plastik, 3 kardus, 1 karung
Snack : 3 kardus
Susu siap minum : 4 karton
Biskuit : 2 kaleng
Sisa Donasi:
Uang : Rp 251.600,-
Kami ucapkan banyak terima kasih kepada para donatur.
(Antonius Danang Wijayanto – CO Divisi Kesehatan Masyarakat/spekham.org)
Perubahan infrastuktur Dusun Kalibanteng, Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah tampak signifikan. Perbedaan dirasakan ketika pemberdayaan masyarakat wanita tani SPEK-HAM memulai programnya di dusun ini. Komunikasi yang intens antara masyarakat Dusun Kali Banteng, pemerintah desa dan pemerintah kabupaten yang difasilitasi SPEK-HAM membuat dusun ini lebih dilirik dalam program pembangunan.
Tampak jalan di sebelah masjid Dusun Kalibanteng yang sudah diaspal
Akhir tahun 2014 merupakan awal dimulainya program pemberdayaan wanita tani di dusun ini. Dusun yang rata-rata penduduknya adalah buruh tani yang tidak punya lahan sendiri ini keadaan infrasturktur jalannya pada waktu itu masih nampak menggunakan batu-batu besar sebagai pengeras jalan. Pengendara kendaraan roda dua dapat dipastikan tidak nyaman saat melewati jalan di sini. Pada tahun 2015 kemarin tidak hanya satu proyek pembangunan saja yang dilaksanakan di dusun ini. Berbagai proyek dilakukan dalam kurun waktu satu tahun tersebut, antara lain pembangunan jembatan penghubung antara Dusun Kalibanteng dengan Dusun Kedungabad, Desa Wlahar, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, berikut pengaspalan jalan penghubung tersebut, pengaspalan jalan utama Dusun Kalibanteng, dan pengaspalan salah satu gang kecil, serta pembangunan irigasi di area tanah bengkok/tangsi.
Tanah bengkok atau tangsi yang menjadi tanah garapan andalan buruh tani Dusun Kalibanteng merupakan sawah tadah hujan. Tanah tersebut merupakan tanah milik Pemerintah Desa Pamulihan sebagai hak dari seluruh Perangkat Desa Pamulihan, namun sekarang sudah mulai dibangun irigasi di area seluas 50 ha. Sumber air irigasi ini diambil dari Sungai Pemali yang berada di perbatasan dusun. Jarak antara Sungai Pemali dan area sawah tersebut hampir 1 km dengan medan yang tinggi. Irigasi ini membutuhkan daya untuk mengalirkan air dari sungai yang berada di bawahnya. Mesin diesel berkekuatan lebih dari 10 pk yang menjadi bantuan pemerintah untuk Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) Desa Pamulihan dialokasikan untuk area sawah ini, sehingga diharapkan para buruh tani Dusun Kalibanteng tetap produktif sekalipun saat musim kemarau tiba.
Tampak galian pembangunan irigasi Kalibanteng Desa Pamulihan
Dusun yang ditinggali oleh hampir 1000 jiwa ini hanya mempunyai satu orang perwakilan di tingkat Pemerintah Desa Pamulihan yaitu seorang Kaur Kesra Warmo. Dalam setiap acara musyawarah pembangunan desa (Musrenbangdes) beliau mengaku tidak pernah dilibatkan, namun setelah komunikasi intens yang dijalin dengan pemerintah desa dan masyarakat Kalibanteng yang difasilitasi oleh SPEK HAM, mulai bulan Januari kemarin perwakilan masyarakat Kalibanteng yang diwakili oleh Warmo mendapat undangan Musrenbangdes untuk tahun anggaran 2017 di Balai Desa Pamulihan. Usulan-usulan pembangunan yang disaring dari masyarakat Kalibanteng lalu disampaikan dalam acara tersebut.
“Saya berterima kasih dengan SPEK-HAM yang setia mendampingi masyarakat Kalibanteng, sehingga komunikasi yang intens ini menghasilkan keberpihakan pembangunan pada dusun terisolir ini. Kedepan, Insha Allah pembangunan infrastruktur di dusun ini akan lebih baik, Jalan penghubung antara Dusun Kalibanteng dengan dusun lain di wilayah Desa Pamulihan akan segera dibangun,” ucap Pak Warmo.
“Pak Warmo pernah menyampaikan APBDes (Anggaran dan Pendapatan Desa) Pamulihan tahun 2016 pada suatu acara resepsi salah satu warga Kalibanteng. Beliau mengatakan bahwa pada tahun ini, desa akan mendapatkan total sekitar 2 Milyar Rupiah dengan rincian Dana Desa 1 Milyar. Ini salah satu alokasi Dana Desa tertinggi di Kabupaten Brebes. Hanya ada dua desa yang mendapatkan alokasi sebesar ini, salah satunya Desa Pamulihan. Ini adalah kali pertama kami mendapatkan informasi tentang APBDes semenjak saya hidup di sini,” ucap Ibu Sumarni yang menjadi ketua pengajian ibu-ibu sekaligus ketua KWT binaan SPEK-HAM. (Yunus Awaludin Jaman – CO Brebes/spekham.org)
