SPEK-HAM, Author at SPEK-HAM - Laman 45 dari 68

CAPACITY BUILDING BAGI KELOMPOK PEREMPUAN BERDIKARI PROPINSI JAWA TENGAH

Tercatat jumlah kumulatif kasus HIV AIDS di Provinsi Jawa Tengah hingga bulan September 2015 sebanyak 12.814 kasus, dengan rincian 6.945 kasus HIV dan 5.859 kasus AIDS, 1188 diantaranya meninggal. Jumlah tersebut menempatkan Provinsi Jawa Tengah pada posisi ke 6 dengan kasus HIV AIDS terbanyak di Indonesia. Dari jumlah kasus tersebut, 61,4% atau lebih dari separuh penderitanya adalah perempuan. Dan menurut sebaran profesi penderita HIV-AIDS tersebut, perempuan khususnya ibu rumah tangga menduduki peringkat kedua atau 18,2% setelah kelompok wiraswasta.

Salah satu penyebab ibu rumah tangga terjangkit HIV AIDS adalah sebagian besar karena tertular suami yang berperilaku seksual menyimpang. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya ketimpangan pola relasi suami istri di keluarga, rentannya perlindungan ibu rumah tangga dari penularan penyakit tersebut, rendahnya pengetahuan dan pemahaman perempuan khususnya ibu rumah tangga tentang penyakit seksual menular.

Berbagai upaya telah dilakukan, diantaranya dengan membentuk Jaringan Perempuan Berdikari yang mewadahi perempuan ibu rumah tangga dan perempuan yang rentan tertular HIV AIDS, yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kelompok ibu rumah tangga dengan ODHA dan perempuan kelompok rentan untuk tetap eksis.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan kapasitas kelompok perempuan berdikari yang sudah ada, maka Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah bekerjasama sengan Yayasan SPEK-HAM Solo mengadakan capacity building bagi Kelompok Perempuan Berdikari di Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Dana Solo pada tanggal 7 – 8 Maret 2016. Kegiatan diikuti oleh 40 orang yang terdiri dari 34 orang dari unsur ibu rumah tangga ODHA dan Pedila (perempuan yang dilacurkan), dan 6 orang dari LSM (pendamping). Sebagai pemberi materi pada kegiatan tersebut, hadir sebagai fasilitator adalah Rahayu Purwaningsih (mbak Ayu) dari SPEK-HAM Solo dan Mas Kris dari LPPSLH Purwokerto.

Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari tersebut bertujuan untuk menguatkan jejaring IRT ODHA dan Pedila serta perempuan kelompok rentan, dan meningkatkan kepedulian pemerintah dan masyarakat terhadap IRT ODHA dan perempuan kelompok rentan. Dalam kegiatan kali ini muncul beberapa agenda berkaitan dalam mendorong dan membangun komitmen bersama dengan pemerintah propinsi dan BP3AKB,diantaranya:

Audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah
Audiensi dengan Bupati dan Anggota Dewan

Dari beberapa kesepakatan yang muncul, ada dua agenda besar. Dari dua agenda besar ini diharapkan akan muncul komitmen yang berkesinambungan dari Provinsi ke Kabupaten berkenaan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpihak kepada IRT ODHA, dan perempuan kelompok rentan, serta Pedila. (Antonius Danang Wijayanto – CO Divisi Kesehatan Masyarakat/spekham.org)

photo : www.obatrajasingaherbal.com

NEW FUNDING MODEL FOR TB-HIV

(GLOBAL FUND-SPIRITIA-NU-SPEKHAM)

3 tahun lamanya (Februari 2013 – Desember 2015) Yayasan SPEK-HAM Surakarta dipercaya oleh Global Fund melalui SR Nahdlatul Ulama untuk melakukan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS di 4 Kabupaten, meliputi : Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Salatiga. SPEK-HAM selaku SSR telah melakukan berbagai program baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangan yang bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, baik pemerintah kabupaten, SKPD maupun penanggung jawab program P2HIV yaitu KPA (Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten).

Kurun waktu 3 tahun, banyak yang sudah dilakukan oleh SPEK-HAM terkhusus dalam hal pendampingan dan penjangkauan pada lima populasi kunci (wanita pekerja seks, high risk man, man seks man, trans gender dan injection drug user), yang meliputi penguatan komunitas, pemahaman tentang HIV dan AIDS melalui kegiatan FGD di 5 ponci, rujukan dan mendekatkan akses layanan kesehatan (IMS, VCT dan IVA) ke masing-masing ponci di 4 Kabupaten.

Desember 2015 adalah tahun dimana Program P2HIV bersama GF dan NU berakhir. Masih banyak sekali pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di masing-masing kabupaten berkenaan dengan berkembangnya kasus HIV.

Tahun 2016, SPEK-HAM kembali dipercaya oleh pihak Global Fund dalam Program Penanggulangan TB-HIV dari GF-ATM New Funding Model tahun 2016-2017. Bersama 10 Sub-Sub Recipient (SSR) lainnya, melalui mitra Yayasan SPIRITIA sebagai Principle Recipient (PR) dan Nahdlatul Ulama sebagai Sub Recipient (SR).

Yayasan SPEK-HAM akan mengampu di 2 kabupaten, meliputi : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Klaten. Kalau pada tahun 2013-2015 fokus di HIV dan AIDS saja, untuk program tahun 2016-2017 ini dikombinasi HIV-AIDS dengan TB dengan sebutan NFM (New Founding Model). (Antonius Danang Wijayanto – CO Divisi Kesehatan Masyarakat/spekham.org)

photo : tiengchuong.vn

Sanggar Belajar Perempuan Sawahan Sebagai Pos Pengaduan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak

Wilayah Desa Sawahan merupakan wilayah paling ujung timur di Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kota Surakarta. Wilayahnya yang terletak pada perbatasan menjadikan Sawahan menjadi wilayah yang berpotensi besar terjadinya kasus baik kriminal maupun kekerasan, dan ini didukung dengan potensi SDM yang menduduki urutan pertama di Kecamatan Ngemplak.

Selama kurang lebih setengah tahun, telah dilakukan diskusi-diskusi tentang pemahaman kekerasan berbasis gender, dan pemahaman awal tentang kepedulian masyarakat pada kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai pondasi untuk membangun layanan berbasis komunitas (LBK) di desa ini. Kegiatan-kegiatan di desa ini telah melibatkan partisipasi aktif stakeholder wilayah/pemerintah setempat seperti; Ketua tim Penggerak PKK Desa Sawahan, Bidan Desa, Pengurus beserta kader kesehatan Sawahan. Sedangkan temuan-temuan kasus telah mulai ditindaklanjuti oleh Paralegal setempat yang telah dilatih untuk pendampingan korban dalam mengakses layanan.

Berdasar kondisi riil wilayah dan potensi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sawahan, masyarakat berinisiatif membentuk sebuah Pos Pengaduan untuk korban perempuan dan anak yang dikemas dalam sebuah “Sanggar Belajar Perempuan Sawahan” yang juga dipergunakan sebagai wadah belajar. Sharing segala permasalahan mengenai segala aspek kehidupan serta dipergunakan pula sebagi tempat untuk meningkatakan kapasitas perempuan Sawahan. Hal ini dituangkan dalam impian/harapan Sanggar yaitu Menjadi Wadah Gerakan Perempuan Sawahan dalam Mewujudkan, Terpenuhinya Hak dan Kebutuhan Dasar Perempuan dan Anak Menuju Tatanan Masyarakat Yang Adil Gender, Berdaya Dan Mandiri.

Sanggar telah memiliki susunan kepengurusan yang telah disepakati pada saat pembentukan yang bertempat di kediaman Lurah Sawahan. Pak Lurah Sawahan mengatakan sangat senang dan menyambut gembira dengan terbentuknya Sanggar ini, yang nantinya bisa menjadi wadah perempuan di Sawahan beraktifitas dan tentunya juga bisa menangani soal kekerasan pada perempuan terutama KDRT di Sawahan. Sebagai sarana bertemunya anggota Sanggar difasilitasi dengan Diskusi Komunitas yang disepakati setiap tanggal 8 per bulannya. Sedangkan sebagai solusi awal mengenai keberlanjutan atau pendanaan kegiatan Sanggar, mereka secara swadaya mengiur seperti yang telah mereka sepakati.

Beberapa kali diskusi pasca pembentukan sanggar telah dilakukan. Dalam diskusi-diskusi ini mereka telah memetakan potensi yang dimiliki oleh wilayah kadus masing-masing. Potensi yang dimaksud disini adalah memahami kondisi wilayah masing-masing melalui potensi wilayah, fasilitas yang dimiliki, titik-titik terjadinya konflik dan lain-lain yang pada akhirnya dapat diketahui kebutuhan yang diperlukan masyarakat/komunitas yang dijadikan dasar perencanaan Program dari Sanggar. Sanggar Belajar Sawahan ini telah menyusun perencanaan Program satu tahun kedepan. Selain itu beberapa pengurus sanggar telah melakukan langkah awal advokasi terhadap BPD terkait anggaran untuk perempuan pada umumnya dan untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pada khususnya. (Ani Surtinah – CO Divisi Pencegahan dan Penanganan Kasus Berbasis Masyarakat/spekham.org)

Kunjungan Belajar BBPPKS Yogyakarta_Wisma PPRBM

SPEK-HAM Learning Center, Kunjungan Belajar BBPPKS Yogyakarta (part 2)

Solo. SPEK-HAM. Menindaklanjuti pertemuan pertama yang berlangsung di kantor SPEK-HAM pada 5 Maret 2016, kunjungan belajar yang kedua dari Kemensos melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta bertempat di wisma PPRBM Surakarta. Kunjungan tanggal 22 Maret 2016 diikuti oleh 30 pekerja sosial dan 6 orang pendamping dari BBPPKS Yogyakarta berperan serta dalam kunjungan kali ini. Pekerja sosial yang terlibat banyak yang berasal dari luar Jawa diantaranya dari Bali, NTB dan NTT, selain itu juga dari Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Acara dimulai pada pukul 09.00 WIB dengan perkenalan Yayasan SPEK-HAM yang disampaikan oleh direktur SPEK-HAM, Endang Listiani. Tujuan dari kunjungan belajar kali ini adalah belajar bagaimana cara penanganan kasus yang dilakukan oleh PTPAS Kota Surakarta. Sejarah berdirinya PTPAS yang merupakan konsorsium dari beberapa SKDP, RSUD, Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan, dan Organisasi Masyarakat Sipil disampaikan oleh Kepala Bapermas PP, PA dan KB, Drs. Widi Srihanto, MM.

Materi tentang alur kasus dan penanganannya disampaikan oleh Fitri dan Nila yang merupakan manajer Divisi Pencegahan dan Penanganan Kasus Berbasis Masyarakat dan Sustainability Livelihood Yayasan SPEK-HAM. Materi untuk alur dan penanganan kasus dalam penyampaiannya menggunakan metode role play, dimana para peserta peksos diajak bermain peran dalam menyelesaikan sebuah kasus. Peserta dibagi dalam tiga kelompok besar. Kebanyakan dari peserta sangat aktif, baik dalam bertanya dan menjawab pertanyaan, bahkan beberapa sharing tentang pengalamannya dalam menangani kasus di wilayah mereka masing-masing. (Galih Novianto – Sekmin dan MSDM SPEK-HAM/spekham.org)

SPEK-HAM Learning Center, Kunjungan Belajar BBPPKS Yogyakarta

Solo. SPEK-HAM pada hari Sabtu, tanggal 5 Maret 2016 menerima kunjungan kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta yang terdiri dari Peksos (Pekerja Sosial) dari wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT. Kunjungan ini merupakan rangkaian kunjungan ke beberapa tempat untuk peningkatan kapasitas Peksos bekerja di masyarakat.

Dalam kunjungan ke kantor SPEK-HAM, mereka ingin melihat lebih dekat siapa, bagaimana dan seperti apa SPEK-HAM bekerja, karena pada prinsipnya hampir sama dengan kerja-kerja Peksos di masyarakat. Hal ini juga dijelaskan oleh Endang Listiani. S.S selaku Direktur Yayasan SPEK-HAM secara gamblang, dari sejarah berdiri, wilayah kerja, isu yang diambil hingga keberlanjutan lembaga. Dalam forum tersebut juga ada beberapa sharing kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik dari Peksos maupun SPEK-HAM mengenai pendampingan korban kekerasan maupun pemberdayaan masyarakat. (Ani Surtinah – CO Divisi Pencegahan dan Penanganan Kasus Berbasis Masyarakat/spekham.org)

Membangun Komitmen untuk Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Upaya untuk membangun komitmen tentang kebijakan dan penganggaran di Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa yang berpihak pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terus dilakukan SPEK-HAM. Didukung program MAMPU-AUSAID digelar dialog publik dengan tema “Membangun Publik Komitmen Multistakeholder dalam Memanfaatkan Peluang Anggaran Desa untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak” bertempat di Aula Wijaya Kusuma, Gedung Setda Kabupaten Boyolali, selasa 8/3.

Diskusi menghadirkan dua orang narasumber yakni Paryanto, Ketua DPRD Kabupaten Boyolali, dan Dasih Wiryastuti, Kepada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Boyolali.

Paryanto dalam paparannya menyampaikan komitmen dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mendukung program-program yang pro perempuan dan anak. Ia juga menyampaikan bahwa membicarakan penganggaran itu yang dibahas adalah tentang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan karena itu menyentuh masyarakat tanpa membedakan, dan yang berikutnya bicara kemisikinan ini akan menjadi parameter kita bersama untuk mengukur kesejahteraan. “Saya menyambut baik adanya pertemuan ini yang tujuannya adalah membangun komitmen bersama dengan bersinergi antar SKPD, Pemerintah Desa dan masyarakat. Harapannya komitmen itu dapat dilaksanakan,” ungkap pria berkumis itu. Lebih lanjut Paryanto menyampaikan bahwa Kabupaten Boyolali patut berbangga dengan lahirnya beberapa Perda, diantaranya Perda tentang Perlindungan Anak, Perda tentang TKI, dan Perda tentang Difabel.

Sementara itu Dasih Wiryastuti, kepala BP3AKB dalam paparannya menyampaikan tentang kondisi Kabupaten Boyolali saat ini dalam menjalankan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sudah berjalan. Ia mengemukakan saat ini sudah ada PRG (Penganggaran Resposif Gender) di masing-masing SKPD, artinya setiap SKPD sudah mempunyai anggaran untuk melakukan pemberdayaan terhadap perempuan.

Terkait dengan anggaran di Desa, Dasih menyampaikan bahwa sudah ada himbauan kepada Kepala Desa agar menganggarkan program untuk pemberdayaan perempuan dan anak. “Kami sudah melakukan sosialisasi terhadap 263 desa dan 4 kelurahan yang ada di Boyolali,” ungkapnya. Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa untuk meningkatkan produktifitas ekonomi perempuan maka digulirkanlah Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), selain itu ada program Pos Pemberdayaan Masyarakat (Posdaya).

Komitmen Boyolali sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) diwujudkan dengan menunjuk satu desa layak anak di setiap Kecamatan yang kemudian akan menjadi virus untuk desa-desa lainnya. “Sudah ada 19 Desa Layak Anak di Kabupaten Boyolali, ini menjadi komitmen kami sebagai Kabupaten Layak Anak,” ungkap Dasih. Dia menambahkan bahwa Kabupaten Boyolali sudah pernah mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak dari Pemerintah Pusat pada tahun 2013 dan 2015.

Salah satu peserta berbagi pengalaman di desanya

Sesi diskusi, beberapa peserta mengalami kebingungan terkait dengan implementasi UU Desa yang belum jelas terkait prioritas program yang harus dijalankan di desa. Suwiji, peserta dari Desa Samiran menyampaikan bahwa belum ada sosialisasi terkait Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal itupun diamini oleh Mahadi, Wakil Ketua BPD musuk yang menyatakan belum pernah ada sosialisasi dari BP3AKB. Peserta lainnya, Eko Bambang dari Desa Teras menyampaikan kritiknya terhadap pemerintah yang tidak pernah menyampaikan tentang indikator Desa Layak Anak dan Kabupaten Layak Anak.

Sementara itu, Subasuki, Kasi Pemeritahanan Desa Bangak menyampaikan harapannya agar ada pertemuan tindaklanjut seperti sosialisasi tentang program pro perempuan dan Desa Layak Anak dengan mengundang semua desa. ”Seharusnya ada tindaklanjutnya, BP3AKB mengundang desa-desa di tiap kecamatan, jangan dicomot-comot seperti ini, ungkap Basuki.

Diskusi publik ini menjadi sarana yang baik untuk saling belajar antar desa, misalnya di Desa Samiran yang sudah mengalokasikan anggaran desanya untuk Forum Anak. Harapannya hal ini bisa ditiru oleh desa-desa yang lainnya. Diskusi Publik ini menghadirkan peserta dari beberapa SKPD seperti BP3AKB, Bappeda, DPPKAD, Bapermasdes dan Dinsosnakertrans, perwakilan Camat Musuk, Camat Banyudono, Pendamping Desa, PATTIRO, Darma Desa, Perangkat Desa Bangak, dan Desa Musuk, BPD Musuk, dan Komunitas Perempuan Desa Musuk.

Endang Listiani, Direktur Yayasan SPEK-HAM menyampaikan harapannya agar kegiatan ini mampu mendorong adanya penguatan pemahaman bersama pada semua stakeholder dan masyarakat tentang pentingnya implementasi UU Desa yang mendukung upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa dan Kabupaten Boyolali. Komitmen program atau anggaran dimasukkan ke dalam RPJMD/RPJMDES dan APBD/RKPDes yang mengakomodir kebutuhan perempuan dan anak, khususnya perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. (Henrico Fajar K.W – Divisi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Masyarakat/spekham.org)

LOWONGAN KERJA PROGRAM PENCEGAHAN & PENANGGULANGAN HIV AIDS

Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM) Surakarta, merupakan organisasi yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan dan anak di Solo Raya.
Usaha pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS merupakan salah satu program yang menjadi fokus utama kami. Berkenaan dengan program tersebut, saat ini kami membutuhkan tenaga Koordinator dan Petugas Lapangan yang mempunyai kemauan untuk menjangkau kelompok resiko tinggi.

DONOHUDAN TERKINI

“Banyak hal yang harus dipersiapkan dalam mendampingi masyarakat eks-Gafatar. Tidak hanya memulangkan ke kabupaten atau ke kota asalnya saja, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah sudah siapkah kabupaten/kota asal masyarakat ini menampung mereka dengan segala kebutuhan yang diperlukan?” ungkap petugas dari Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah, Bapak S. Cahyana, saat perwakilan dari SPEK-HAM datang ke Donohudan untuk melihat kondisi terakhir pengungsi eks-Gerakan Fajar Nusantara.

Kunjungan SPEK-HAM pada tanggal 24 Februari 2016 mendapati bahwa masih ada 395 orang pengungsi yang menempati asrama haji Donohudan. Mayoritas pengungsi berasal dari Sumatra Utara. 302 orang dari Sumut, sisanya dari DKI, dan Jateng. Dari 395 pengungsi tersebut sudah ada 3 orang yang dipulangkan ke Klaten.

Berdasarkan info dari Dinsos, pengungsi yang masih berada di Donohudan bukannya tidak mau kembali ke daerahnya, tetapi dikarenakan pihak pemerintah kota setempat belum siap untuk membawa pulang mereka. Selain di Asrama Haji Donohudan, diperoleh informasi dari Kabupaten Klaten ada 11 anggota eks-Gafatar yang sudah dipulangkan dari Donohudan. 11 orang pengungsi tersebut ditampung terlebih dahulu di shelter Menden, Kebonarum. Saat ini 11 orang tersebut sudah kembali kepada keluarga masing-masing. Ada yang pulang ke rumah istrinya yang bukan orang Klaten karena sudah tidak punya apa-apa lagi di Klaten.

Donasi yang masuk ke SPEK-HAM (27 Januari-10 Maret 2016):

Donasi Uang : Rp 1.689.500,-

Pakaian : 14 plastik, 3 kardus, 1 karung

Snack : 3 kardus

Susu siap minum : 4 karton

Biskuit : 2 kaleng

Distribusi bantuan sampai 5 Februari 2016

Uang : Rp 1.437.900,-

Pakaian : 14 plastik, 3 kardus, 1 karung

Snack : 3 kardus

Susu siap minum : 4 karton

Biskuit : 2 kaleng

Sisa Donasi:

Uang : Rp 251.600,-

Kami ucapkan banyak terima kasih kepada para donatur.

(Antonius Danang Wijayanto – CO Divisi Kesehatan Masyarakat/spekham.org)

Author: SPEK-HAM