Layanan Kesehatan Archives

Layanan Kespro di Tengah Pandemi Covid-19 Apa yang Bisa Kita Lakukan? (Talkshow 9.6 Mhz Merapi FM, Boyolali)

Sudah berlangsung 3 bulan Indonesia dan bahkan negara-negara lainnya berada dalam situasi yang sulit akibat pandemi covid-19, data kasus yang selalu naik, sampai dengan hari Kamis, 28 Mei 2020 pukul 12.00 WIB positif covid-19 mencapai 24.538 kasus, meninggal dunia sebanyak 1.496 orang. Sementara itu di Kabupaten Boyolali Sampai dengan hari Kamis, 28 Mei 2020 kasus positif 25 orang, sembuh 13 orang dan meninggal dunia 1 orang. Melihat situasi tersebut sudah banyak upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, dari membuat regulasi, kampanye, edukasi, bahkan sampai adanya protokoler kesehatan covid-19. Sebagai upaya edukasi pada masyarakat umum terkait dengan informasi ketersediaan layanan reproduksi di Tengah Pandemi ini, maka SPEKHAM melakukan live talkshow di radio Merapi FM pada Senin, 8 Juni 2020.

Dari hasil bincang bersama dengan Dr. Ratri S Survivalina Kepala Dinas Kesehatan Kab.Boyolali saat ini layanan kesehatan ibu dan anak masih tetap berjalan dan dilakukan di tengah pandemi covid-19 dengan protokoler kesehatan, tetapi ada pemisahan antara pasien yang mempunyai gejala batuk dan infeksi ISPA dengan pasien yang lain, selain itu juga ada pembatasan pendamping pasien rawat inap, pakai masker dan selalu mencuci tangan. Intinya kami menghibau selagi kita mematuhi protokoler kesehatan masyarakat tidak usah kawatir. Selain layanan kesehatan ibu dan anak pelaksanaan layanan kespro lain yang dilakukan adalah konseling KB serta terkait dengan pelayanan alat kontrasepsi, pelayanan IMS juga bisa dilakukan, karena faskes sudah mampu memberikan pelayanan. Terkait layanan persalinan semua puskesmas bisa diakses, dan sesuai dengan semangat kita bahwa saat ini puskesmas harus menjadi faskes yang mampu memberikan layanan persalinan lebih cepat dan bermutu. Dikatakan juga bahwa pandemi covid-19 ini juga berdampak akan kerentanan Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), semua disebabkan karena sering bertemu dan berkumpulnya pasangan di rumah. Sebagai upaya menanggulangi kerentanan KTD dan kehamilan yang tidak direncanakan maka kami melakukan promosi alat kontrasepsi baik jangka panjang dan pendek, , bahkan ada yang permanen seperti tubektomi dan vasektomi, selain itu juga ada metode kontrasepsi darurat , kami juga mebuka akses agara masyarakat bisa mengakses alat kontrasepsi lewat bidan desa, puskesmas dan kader kesehatan.

Narasumber yang lain Siti Muntadimatul Fikri (Kader SUKMADESI) Kecamatan Klego yang menceritakan, bahwa selama pandemi covid-19 ini kader tetap bekerja walaupun hanya lewat media WA group maupun pribadi, dan saat ini kita lebih fokus di kelompok remaja dan lansia. Saat ini kami meberikan vitamin sebanyak 100 tablet di setiap desa serta gerakan penghijauan dan pengembangan tanaman pangan keluarga pada kelompok remaja. Program lain yang dirancang adalah menghadirkan pihak Dinas Kesehatan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa yang disampaikan kader saat ini sebetulnya bener-bener program pemerintah. Kader Kesehatan Ds. Blumbang ibu Ida Nursanti Astuti menguatkan pendapat ibu fikri bahwa komunikasi dengan warga saat ini menurut mereka dengan media sosial lebih gampang, seperti WA, ibu-bu jaman sekarang memang sudah canggih, hampir semua sudah mempunyai smartphone.

Diakhir Talkshow Henrico Fajar dari SPEK-HAM menyampaikan cerita sukses yang sudah dilakukan oleh kader dampingan SPEKHAM. Kader itu menjadi ujung tombak dalam melakukan edukasi ke masyarakat terkait isu kespro, bahkan ada lelucon selain ujung tombak kader juga menjadi “ujung tombok”. Bahkan pada pertemuan yang dilakukan malam hari mereka harus tombok waktu untuk bisa hadir pada pertemuan itu. Kami dari SPEK-HAM berperan mendorong partisipasi kader/perempuan untuk aktif terlibat di tingkat desa, untuk mengusulkan program-program perempuan di tingkat desa, melakukan IVA tes, karena ini penting, supaya perempuan juga tahu situasi kespronya agar mengetahuai ada dan tidaknya kanker cervic. Selain itu kami juga mengadvokasi layanan di tingkat kecamatan-kecamatan. Fajar memberikan pesan pada Pemerintah Boyolali: layanan kesehatan reproduksi harus berjalan, kita masih ada PR terkait dengan AKI dan AKB, maka kami berharap disaat layanan sudah dibuka maka masyarakat akan berbondong-bondong untuk mengakses layanan. Kami berharap di tingkat desa juga memikirkan kebutuhan pembangunan manusia artinya butuh pembisik dan peran laki-laki. Antonius Danang – Divisi Kesmas

15 Puskesmas di Boyolali Layani IVA Tes

Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan audiensi bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali pada 7/9 di kantor Dinas Kesehatan Boyolali. Disampaikan sebelumnya ada 4 puskesmas yang bisa melayani IVA tes, yaitu: Puskesmas Boyolali 1, Puskesmas Karanggede, Puskesmas Nogosari, Puskesmas Ngemplak. Sementara itu ditahun 2017 ini ada penambahan 11 layanan, yaitu Puskesmas Musuk 1 dan Musuk 2, Puskesmas Sawit 1 dan Sawit 2, Puskesmas Banyudono 1, Puskesmas Simo, Puskesmas Andong, Puskesmas Ampel 1, Puskesmas Wonosegoro 1 dan Puskesmas Selo.

Sherly J. Kilapong, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, menyampaikan bahwa penambahan layanan IVA tes ini untuk merespon permintaan warga masyarakat khususnya perempuan. Masih menurut Sherly, kelima belas Puskesmas ini harapannya mampu mendekatkan akses layanan bagi perempuan pedesaan yang menurutnya masih banyak yang belum terpapar informasi dan layanan terkait kesehatan reproduksi.

Sementara itu Anik Sulistyowati, Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, menyatakan bahwa sebagai konsekuensi dari penambahan layanan IVA tes tersebut adalah tentang penggunaan alat Kreoterapi yang saat ini berjumlah 5 buah. “Penggunaan alat Kreoterapi memang belum bisa digunakan untuk tahun ini, karena butuh anggaran yang besar untuk melatih tenaga medis yang mencapai 60 juta untuk sekali kegiatan, kedepan akan kita usulkan anggarannya”, kata Anik.

Fatmawati, salah seorang kader kesehatan dari Desa Ngargosari, Kecamatan Ampel menyambut baik adanya penambahan layanan puskesmas tersebut. Dia berharap agar layanan yang diberikan puskesmas bukan hanya layanan pengobatan saja tetapi juga layanan pencegahan penyakit utamanya kesehatan reproduksi. “Saat ini kan masih banyak perempuan yang belum mendapat informasi yang tepat tentang kesehatan reproduksi, mudah-mudahan dengan banyaknya layanan bisa menjawab masalah ini”, ungkap Fatma.

Dalam kesempatan ini, Rahayu Purwaningsih dari SPEK-HAM menyampaikan harapannya agar sebaran layanan yang sudah ada di 15 Puskesmas bisa ditambah lagi. “Harapannya bisa dilayani di 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten Boyolali, sehingga layanan dapat mendekat ke perempuan-perempuan pedesaan”, ungkap Ayu. Lebih lanjut dia menambahkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah ini adalah merupakan wujud dari tanggungjawab negara kepada warga negaranya.

Sebagai informasi, audiensi ini merupakan tindaklanjut dari kegiatan sebelumnya, yaitu riset JKN-BPJS untuk Kesehatan Reproduksi Perempuan, pembentukan Forum Peserta JKN Boyolali, Audiensi dengan BPJS Kesehatan dan Dinkes. Kegiatan ini diselenggarakan SPEK-HAM bekerjasama dengan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan (JP2K), dengan dukungan AUSAID Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan). (Henrico Fajar K.W – Divisi Kesehatan Masyarakat/spekham.org)

Awasi Pelaksanaan JKN-BPJS, Warga Bentuk Forum Peserta JKN Boyolali

Upaya untuk mengawasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-BPJS) mulai dilakukan. Belasan orang warga Boyolali yang peduli pada pelaksanaan JKN-BPJS membentuk Forum Peserta JKN Boyolali. Deklarasi pembentukan forum ini dilaksanakan di Rumah Makan Bamboo Arum, Boyolali pada kamis, 2/2. Hadir dalam pembentukan forum ini adalah perwakilan dari Kecamatan Musuk, Kecamatan Ampel, Kecamatan Boyolali, Kecamatan Andong, Kecamatan Sawit, Kecamatan Banyudono, Kecamatan Selo, Kecamatan Ngemplak, Dharma Desa dan SPEK-HAM.

Forum Peserta JKN Boyolali terbentuk karena rasa keprihatinan pada pelaksanaan JKN-BPJS yang masih buruk. Mereka menyoroti pemberi layanan, baik Rumah Sakit, Puskesmas atau Faskes Primer belum memberikan layanan yang prima. Masih sering dijumpai diskriminasi terhadap pasien, misalnya layanan yang berbelit-belit, jenis-jenis obat yang tidak tepat untuk pasien dan seringnya pasien diminta untuk pindah kelas oleh Rumah Sakit. Selain itu, Forum ini juga menyoroti tentang data penerima BPJS PBI yang tidak tepat sasaran dan sosialisasi dari BPJS yang belum menyentuh semua kalangan masyarakat.

Tarmi, salah seorang warga Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Boyolali menyatakan pernah mendapatkan pelayanan yang tidak baik dari Rumah Sakit. Ia menceritakan suaminya yang pernah menjalani operasi di Rumah Sakit, operasi selesai dan harus menjalani perawatan. Dengan alasan kamar penuh maka pihak Rumah Sakit meminta untuk pindah kelas. “Pindah kelas itu kan konsekuensinya kita harus membayar, itu yang memberatkan kami sebagai keluarga pasien”, ungkap Tarmi.

Kasus lain dialami oleh Santi, warga Boyolali ini mengaku pernah merasakan pengalaman yang tidak baik menggunakan kartu BPJS di Rumah Sakit. Ia bercerita, ayahnya yang seorang Pensiunan PNS sakit dan harus dirawat di Rumah Sakit. Awalnya dirawat di RSUD Pandanarang Boyolali, tetapi selang beberapa hari dirujuk ke sebuah Rumah Sakit Swasta di Kota Solo. “Sebagai keluarga pasien tentu saya manut saja karena demi kesembuhan ayah saya, walaupun ternyata di Rumah Sakit itu kamar perawatannya harus naik kelas”, jelasnya. Namun yang membuat Santi kecewa adalah biaya pengobatan ayahnya yang sungguh amat mahal, ia harus membayar sejumlah 56 juta rupiah, sementara itu yang dikaver oleh pihak BPJS hanya 7 juta rupiah saja. Tak sampai disitu, ia juga harus membayar obat sebesar 6 juta rupiah.

Beberapa temuan-temuan kasus tersebut semakin memacu Forum Peserta JKN Boyolali untuk mendorong perbaikan bagi BPJS selaku penyelenggara program JKN dan Dinas Kesehatan (Faskes Primer atau Puskesmas dan Rumah Sakit) selaku pemberi layanan untuk melakukan perbaikan dalam memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat. “Dalam waktu dekat forum ini akan bertemu dan duduk bersama dengan BPJS dan Dinas Kesehatan membicarakan temuan-temuan kasus tersebut,” ujar Fitri anggota Forum dari Kecamatan Sawit. Lebih lanjut Ia menambahkan bahwa pihaknya akan terus mendorong peran-peran masyarakat hingga di tingkat desa untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan JKN-BPJS khususnya di Kabupaten Boyolali.

Pada sisi lain, Forum juga mengapresiasi pelaksanaan JKN-BPJS yang menurut sebagian anggota sudah cukup baik. Diantaranya adalah sistim gotong royong yang diterapkan dalam program JKN-BPJS. Warga yang kaya membantu warga miskin sehingga warga yang kurang mampu bisa mengakes layanan kesehatan dengan gratis.

Forum Peserta JKN Boyolali berharap mampu menjadi forum yang mewadahi keluhan warga terkait dengan implementasi skema JKN-BPJS di Kabupaten Boyolali. “Kami berharap forum ini menjadi tempat pengaduan bagi warga peserta BPJS yang mendapat pelayanan yang tidak baik, entah itu dari Faskes Primer, Puskesmas maupun Rumah Sakit”, ungkap Ayu, anggota Forum dari Kecamatan Andong. Masih menurut Ayu, segala keluhan dan pengaduan dari warga peserta BPJS akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang sehingga akan dicarikan solusinya dengan baik dan tepat.

Sebagai informasi, kegiatan pembentukan Forum Peserta JKN Boyolali merupakan rangkaian dari kegiatan sebelumnya, yaitu riset JKN-BPJS untuk Kesehatan Reproduksi Perempuan, Audiensi dengan BPJS Kesehatan dan Dinkes. Kegiatan ini diselenggarakan SPEK-HAM bekerjasama dengan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan (JP2K), dengan dukungan AUSAID Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan). (Henrico Fajar K.W – Divisi Kesehatan Masyrakat SPEK-HAM/spekham.org)

BPJS Kesehatan Boyolali Janji Perbaiki Kualitas Sosialisasi

Guna meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi perempuan dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-BPJS), SPEK-HAM dan Perwakilan Forum Warga Peduli BPJS Kabupaten Boyolali mengadakan kegiatan audiensi dengan Kepala BPJS Kesehatan Boyolali pada Rabu, 21 Desember, bertempat di kantor BPJS Kesehatan Boyolali. Rombongan diterima langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan cabang Boyolali, Diding Lukmana.

Mengawali kegiatan ini Endang Listiani, Direktur SPEK-HAM menyampaikan tujuan audiensi dilakukan, pertama untuk menjalin kerjasama yang lebih intens lagi dengan BPJS Kesehatan dan yang kedua kami akan menyampaikan hasil riset yang telah dilakukan di tahun 2016. “Sebenarnya kami sudah sering bekerjasama dengan teman-teman di BPJS Kesehatan cabang Boyolali, bersama berupaya mendorong negara secara optimal memberi perlindungan kepada perempuan khusunya tentang hak-hak kespronya,” jelas Eliest. Lebih lanjut dia menambahkan, SPEK-HAM sudah melakukan riset untuk melihat skema JKN-BPJS Kesehatan sejauh mana sudah dipahami masyarakat khususnya perempuan.

Rahayu Purwaningsih selaku Manajer Program Kesehatan Masyarakat SPEK-HAM menyampaikan hasil riset yang sudah dilakukan pada tahun 2016 yang lalu. Beberapa hasil riset yang disampaikan diantaranya dari 100% responden sebanyak 86% tidak tahu kalau BPJS bisa mengkaver pemeriksaan kehamilan. 77% responden tidak tahu bahwa persalin normal di tanggung BPJS. Kemudian terkait dengan kespro remaja, ternyata 93% responden tidak tahu kalau dikaver BPJS, sementara itu sebanyak 93% responden tidak tahu layanan IMS ditanggung BPJS.

Masih menurut Ayu, layanan kesehatan reproduksi sudah disetup di sejumlah penyedia layanan, tapi belum merata dan pelayanannya juga belum maksimal. “Kami bekerja sejak tahun 2013 pada isu kespro, kami pernah melakukan kegiatan screaning IVA, IMS dan HIV untuk Ibu rumah tangga di Desa Bangak, Kecamatan Banyudono. Hasilnya sungguh mengejutkan. Sebanyak 90% positif terkena IMS,” ungkap Ayu.

Ayu menambahkan, terkait dengan layanan melahirkan dengan komplikasi, sebanyak 94% responden tidak tahu kalau dikaver BPJS. Sementara itu sebanyak 91% responden tidak tahu kalau layanan KB dikaver BPJS dan sebanyak 92% responden tidak tahu screaning untuk kanker leher rahim juga bisa dikaver BPJS.

Menanggapi temuan kasus tersebut, Kepala BPJS cabang Boyolali, Diding Lukmana mengapresiasi. Dia mengatakan bahwa hasil riset ini menjadi bahan evaluasi kita dalam melakukan sosialisasi. “Kita akan merancang bentuk sosialisasi dengan metode yang berbeda dari yang selama ini kita lakukan,” ungkap Diding. Menurutnya yang perlu menjadi perhatian adalah sosialisasi yang selama ini belum menyentuh pada semua kalangan, kita akan berusaha keras agar semua lapisan masyarakat mendapat edukasi yang baik tentang JKN-BPJS Kesehatan.

Masih menurut Diding, pihaknya akan memaksimalkan peran kader yang sudah dibentuk oleh BPJS di tingkat kecamatan untuk memberikan edukasi yang lebih masif lagi dengan sosialisasi hingga ke tingkat desa dan pada semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok perempuan.

Sebagai informasi, riset dilakukan pada periode Juni-Juli 2015 dan Maret-April 2016 di 15 Propinsi, yaitu Aceh, Maluku, NTT, NTB, Sulsel, Sulut, Lampung, Jambi, Sumbar, Sumut, DKI Jakarta, Bali, Yogyakarta, Jateng dan Jatim.

SPEK-HAM menjadi pelaksana riset di wilayah Jawa Tengah. Lokasi yang dipilih adalah Kabupaten Boyolali, karena wilayah ini merupakan wilayah dampingan SPEK-HAM. Selain itu diperkuat dengan data kasus HIV-AIDS sebanyak 360 (hingga bulan Juni 2016) dan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 213 kasus (akumulasi tahun 2013-2016). Angka ini masuk dalam kategori tinggi di Jateng. Riset dilakukan di 10 desa yang terbagi menjadi 2 tahap dengan melibatkan 400 orang responden perempuan usia 15-65 dan 100 orang responden yang mewakili penyedia layanan, terdiri dari jajaran direksi, dokter, bidan dan analis kesehatan.

Tujuan riset adalah mengetahui gambaran pelaksanaan skema jaminan kesehatan nasional secara rutin, baik dari perspektif pemberi pelayanan maupun pengguna pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya terkait dengan kebutuhan perempuan dan pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual.

Rangkaian kegiatan riset, audiensi dengan BPJS-JKN untuk kesehatan reproduksi diselenggarakan SPEK-HAM bekerjasama dengan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan (JP2K), dengan dukungan AUSAID Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan). (Henrico Fajar K.W – Divisi Kesehatan Masyrakat SPEK-HAM )

SPEK-HAM Dorong Optimalisasi Layanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Pernyataan tersebut mengemuka dalam kegiatan Dialog Publik Multisthakeholder dan Sosialisasi Hasil Riset BPJS-JKN untuk Kesehatan Reproduksi di Rumah Makan Elang Sari, Boyolali, Kamis 18/8. Kegiatan ini diikuti oleh 40 orang peserta, terdiri dari perwakilan Dinas Kesehatan, Dinsosnakertrans, Ikatan Bidan Boyolali, perwakilan Puskesmas di wilayah Kabupaten Boyolali, Akademisi, Perangkat Desa wilayah riset, Media Massa, Serikat Pekerja dan Buruh, Komunitas Perempuan, Tokoh Masyarakat, Ormas dan LSM di wilayah Boyolali.

Dialog publik menghadirkan 4 orang narasumber, yaitu Endang Listiani (Direktur SPEK-HAM), Slamet Widodo (BPJS Cabang Boyolali), dr. Sherly J. Kilapong dari Dinkes Boyolali dan Ribut Budi Santoso, Ketua Komisi IV DPRD Boyolali. Endang Listiani menyampaikan beberapa temuan pada riset kedua yang dilakukan tahun 2016, diantaranya adalah masih rendahnya perempuan desa untuk mengakses layanan kespro dalam program JKN. “Jenis pemeriksaan yang dilakukan perempuan desa hanya pemeriksaan persalinan dengan besaran 32,0%, pemeriksaan kehamilan dan pelayanan KB masing-masing 24,2% dan 10,6%”, ungkap Endang.

Riset ini juga menemukan alasan responden belum menjadi anggota BPJS. Dari responden yang menjawab sebanyak 43,0% mengaku tidak tahu prosedur pembuatannya, 36,8% menjawab tidak bisa membayar premi, sebanyak 13,7% menjawab pelayanan kurang baik dan sisanya 5,7% mengaku sudah mempunyai asuransi.

Sebagai informasi riset dilakukan pada periode Juni-Juli 2015 dan Maret-April 2016 di 15 Propinsi, yaitu Aceh, Maluku, NTT, NTB, Sulsel, Sulut, Lampung, Jambi, Sumbar, Sumut, DKI Jakarta, Bali, Yogyakarta, Jateng dan Jatim.

SPEK-HAM menjadi pelaksana riset di wilayah Jawa Tengah. Lokasi yang dipilih adalah Kabupaten Boyolali, karena wilayah ini merupakan wilayah dampingan SPEK-HAM. Selain itu diperkuat dengan data kasus HIV-AIDS dan kasus kekerasan terhadap perempuan yang masuk dalam kategori tinggi di Jateng. Riset dilakukan di 10 desa yang terbagi menjadi 2 tahap dengan melibatkan 400 orang responden perempuan usia 15-65 dan 100 orang responden yang mewakili penyedia layanan, terdiri dari Jajaran Direksi, Dokter, Bidan dan Analis Kesehatan.

Slamet widodo dari BPJS Cabang Boyolali mengakui bahwa sosialisasi yang dilakukan memang belum maksimal, “Kalau untuk menjangkau ke 19 kecamatan di Boyolali sudah kami lakukan tetapi untuk ratusan desa belum bisa kami datangi semua, makanya kami butuh kerjasama dari semua pihak terutama dengan Dinkes”, jelas Slamet. Ia menambahkan bahwa untuk tahun 2016 ini target kepesertaan JKN adalah untuk usaha mikro.

Masih menurut Slamet, bahwa BPJS bekerja dengan aturan UU dan regulasi. Kemanfaatan layanan BPJS meliputi preventif, kuratif dan rahabilitasi. Selain itu untuk layanan Kespro seperti Iva test, Pap Smear terkaver dalam JKN. Slamet meminta kepada masyarakat bila ada layanan yang tidak baik silakan mengadu termasuk masalah penambahan pembayaran obat.

Sementara itu dr. Sherly J. Kilapong dari Dinkes Boyolali menyampaikan komitmennya tentang kesehatan reproduksi. Menurutnya, kesehatan reproduksi harus dipahami dari sejak dalam kandungan, bayi, balita, anak, dewasa hingga lansia. Dinkes Boyolali melalui layanan yang dibangun berjejaring mulai dari Rumah Sakit, Puskesmas hingga Bidan Desa menerapkan layanan kespro, diantaranya dengan menyediakan rumah tunggu kelahiran.

Ketua Komisi IV DPRD Boyolali, Ribut Budi santoso menyampaikan apresiasinya atas rilis riset yang disampaikan SPEK-HAM. Menurutnya masyarakat harus dipahamkan dengan persoalan JKN, pertama soal aturan dan regulasinya. Selain itu riset ini juga bisa menjadi evaluasi bagi BPJS sendiri. “Setiap 6 bulan sekali ada kegiatan evaluasi pelaksanaan JKN, tetapi tidak pernah mengundang masyarakat umum, ini yang menjadi persoalan”, ungkap Ribut. Ribut menambahkan jumlah peserta BPJS di Boyolali hingga per April 2016 sebanyak 579.071 peserta atau sekitar 59,49 persen dari total penduduknya 973.322 jiwa.

Masih menurut Ribut, tugas DPR ada 3 yaitu regulasi, penganggaran dan pengawasan. Dalam hal pelaksanaan JKN khususnya di Kabupaten Boyolali, ia berharap peran pengawasan bisa dilakukan oleh masyarakat. Ribut sangat terbuka bila ada kegiatan hearing dengan anggota DPRD untuk membahas persoalan layanan kesehatan.

Pada sesi diskusi muncul keluhan dari salah seorang peserta, Sinam M. Sutarto warga Desa Sempu, Kecamatan Andong mengeluhkan masalah data penerima BPJS yang tidak akurat, menurutnya ada warga yang sudah mati mendapat kartu BPJS. Hal lain yang dikeluhkan adalah persoalan pemindahan kelas kamar di Rumah Sakit, Tarmi Warga desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak pernah mengalaminya dengan alasan kamar kelas 2 penuh maka ia harus menerima dipindah ke kelas yang lebih tinggi sehingga harus membayar sejumlah biaya.

Sayangnya beberapa keluhan warga yang disampaikan belum bisa terjawab karena Slamet Widodo dari BPJS Cabang Boyolali meninggalkan acara secara mendadak dengan alasan ada kegiatan lain yang lebih penting.

Adwi Joko, Direktur Pattiro Surakarta menyampaikan tentang Forum Masyarakat Peduli BPJS-JKN yang menurutnya sangat penting untuk dibentuk di Boyolali. Menurutnya layanan pengaduan yang dibuat oleh BPJS baik melalui telepon, SMS, web atau media yang lainnya belumlah efektif karena pengaduan yang diberikan masyarakat belum tentu ditanggapi. Joko menambahkan Forum Warga Peduli BPJS-JKN akan menjadi sarana untuk mengawasi layanan yang terkaver BPJS di Rumah Sakit maupun di Faskes Primer.

Rangkaian kegiatan Riset, Dialog Publik Multisthakeholder dan Sosialisasi Hasil Riset BPJS-JKN untuk Kesehatan Reproduksi diselenggarakan SPEK-HAM bekerjasama dengan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan (JP2K), dengan dukungan AUSAID Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan).

Henrico Fajar K.W-Divisi Kesehatan Masyarakat SPEK-HAM

Audiensi DPRD; Informasi, Layanan dan Anggaran Kesehatan Reproduksi Kota Surakarta

Spekham.org, SURAKARTA – 6 Juli 2015. SPEK-HAM Surakarta bersama perwakilan dari beberapa kelurahan mengadakan audiensi dengan Komisi IV DPRD Surakarta. Audiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil diskusi jaringan kota tanggal 12 Juni 2015. Komisi IV DPRD diwakili oleh Ibu Hartanti selaku Ketua Komisi IV DPRD, beserta dengan Pak Paulus Haryoto selaku Wakil Komisi IV DPRD, dan Pak Widodo selaku Anggota Komisi IV DPRD.

Pertemuan diawali dengan pemaparan hasil pemeriksaan IVA tes, VCT, dan IMS oleh Mbak Ayu. Sebelum memaparkan hasil pemeriksaan tersebut, Mbak ayu terlebih dahulu memperkenalkan SPEK-HAM secara umum. “SPEK-HAM fokus kepada pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan.” Tutur Mbak Ayu. “Pada tahun ini SPEK-HAM bekerja sama dengan BAPERMAS melatih kader kesehatan di 10 kelurahan, pemeriksaan kesehatan reproduksi, dan diskusi komunitas yang membahas hasil pemeriksaan tersebut.” Sambung Mbak Ayu.

Screening kesehatan reproduksi dimulai dari tahun 2014 – 2015 di 24 kelurahan dengan peserta total 868 orang. Berdasarkan hasil screening yang didapatkan dari Klinik/Puskesmas LKB, hampir 47% dari total peserta ibu rumah tangga mengalami persoalan kesehatan reproduksi, mulai dari jamur/kandidiasis, bakterial vaginosis, kencing nanah, dan kandiloma. Selain itu ditemukan 36 orang mengalami gejala awal kanker leher rahim, dan ditemukan 4 kasus HIV (2 orang ibu rumah tangga, 2 orang laki laki). Hasil tersebut memberikan potret realita kondisi kesehatan reproduksi perempuan yang memprihatinkan. “Terima kasih atas informasinya. Data yang saya peroleh hari ini sungguh mencengangkan dan membuat saya miris. Hal ini membuka mata kami, pengetahuan kami tentang kespro.” Ujar Pak Paulus. Selain itu, Pak Paulus juga menambahkan bahwa data tersebut akan menjadi materi Komisi IV DPRD untuk diskusi dengan BAPERMAS dalam upaya menyikapi kondisi yang ada.

Melalui audiensi ini, perwakilan dari beberapa kelurahan juga berkesempatan mengutarakan pengaduan akan kesehatan reproduksi. Banyak dari mereka menuturkan kendala akan anggaran yang tersedia.

“Baru-baru ini kami mengadakan pemeriksaan kespro dan hasilnya banyak yang positif, sehingga kami sebagai kader semangat untuk melakukan pemeriksaan. Kendalanya ada di anggaran Pak.” Tutur Ibu Sri Wahyuni yang mewakili Kelurahan Gilingan.

“Anggaran kita dulu memang mendapatkan 5% dari DPK, dan untuk saat ini jumlahnya menurun. Sekarang kita tidak ada patokan berapa dana yang bisa kami akses, jadi tolong kami dikasih tahu patokan berapa % misal untuk WPA.” Kata Ibu Tri Murniati yang memakili Kelurahan Keprabon.

“Saya ingin menyampaikan kalau antusiasme masyarakat di wilayah Tipes dalam melakukan periksa itu sudah tinggi. Terbukti pada pemeriksaan yang pertama ada 100 orang yang mendaftar, namun hanya 63 orang yang dilayani. Untuk pemeriksaan yang kedua ada 55 pendaftar, tapi baru 27 orang yang dilayani. Yang menjadi kendalanya ialah kenapa kuota dari penyedia layanan dibatasi hanya 20 orang. Saya mohon untuk pelayanan dari Puskesmas itu sekali periksa 50 orang, dan juga sosialisasi ke kelurahan itu supaya berkesinambungan. Hasil dari pemerikaan juga membuat kami terkejut karena banyak yang positif.” Sambung Ibu Yuni yang mewakili Kelurahan Tipes.

Ibu Hartanti juga berharap, melalui audiensi ini kegiatan seperti yang sudah diutarakan tadi bisa dilaksanakan di 51 kelurahan. Sependapat dengan dengan Pak Paulus, Bu Hartanti juga sangat prihatin dengan temuan yang diperoleh dari pemeriksaan tersebut. Ibu Hartanti juga menjanjikan akan mengkoordinasikan dengan Pak Sekda.

“Hasilnya sangat memprihatinkan, kita harus menyadarkan kesadaran bapak yang pada intinya kita harus bisa menanggulangi. Yang bisa saya bantu adalah nanti saya akan koordinasi dengan Pak Sekda dan bisa membuat surat edaran.” Pungkas bu Hartanti.

Selain itu, Bu Hartanti juga berharap SPEK-HAM mau bekerjasama dengan DPRD. “Saya mohon dari SPEK-HAM ada sharing terkait perkembangan kespro ibu-ibu. Tidak usah sungkan datang ke DPRD.” Ujar Bu Hartanti. Di akhir diskusi Bu Hartanti juga sepakat dana kegiatan di kelurahan digunakan untuk pemeriksaan, bukan hanya sosialsiasi.

(Paul Sinaga – Mahasiswa Magang dari STT Jakarta)

Tag Archives: Layanan Kesehatan