Demikian
disampaikan narasumber Mufidati Ikrimah selaku bidan desa Tlogorandu dalam
kegiatan Diskusi Interaktif Remaja dengan Tema: Hak Kesehatan Seksual dan
Reproduksi (HKSR) pada minggu 26/7 di Balai Desa Tlogorandu, Kecamatan
Juwiring, Kabupaten Klaten. Dijelaskan Mufida tentang pentingnya remaja
memahami Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi secara benar. Misalnya dengan
memahami fungsi organ reproduksi perempuan dan laki-laki, memahami tahapan masa
pubertas dan akses layanan kespro remaja di Puskesmas.
“Sudah saatnya remaja harus paham seksualitas, bagian dan fungsi organ reproduksi secara benar serta tidak menganggap seksualitas sebagai hal yang tabu”, terang Mufi. Dia berharap dengan semakin banyaknya remaja teredukasi tentang Kespro remaja maka kasus perkawinan anak, KTD dan kehamilan pada remaja bisa ditekan seminimal mungkin.
Peserta Presentasi organ seksual
Diskusi Kelompok pelatihan HKSR
Pejabat lurah Tlogorandu MS Yulianto, SH menyambut baik kegiatan ini. Dia berharap agar remaja bisa semakin aktif berkegiatan dan saling berbagi informasi kesehatan reproduksi. “Saya mendukung penuh kegiatan semacam ini dan berharap agar remaja semakin aktif berkegiatan sehingga peran-peran remaja dapat terlihat”, ungkap Yuli.
Beberapa
peserta mengaku senang dan antusias mengikuti kegiatan ini. Dita misalnya
merasa terbantu dengan kegiatan ini karena bisa mendapat informasi kespro yang
benar. “Selama ini kan banyak remaja mengakses informasi yang salah dan
ini bisa menjerumuskan mereka pada pergaulan bebas”, ungkap. Dia berharap
semakin banyak remaja yang memahami Kespro, maka mereka bisa bergaul bersama
teman sebayanya dengan penuh tanggungjawab.
Senada
Nur Qumarrudin juga menyampaikan bahwa saat ini banyak remaja yg tidak peduli
dengan kondisi lingkungannya, kurang bersosialisasi dan hampir tidak pernah
mengakses informasi tentang kesehatan reproduksi. Hal ini menurutnya bisa
mendorong terjadinya KTD, kehamilan remaja dan perkawinan anak.
Diskusi
yang terselenggara atas kerjasama SPEK-HAM bersama Yayasan IPAS Indonesia dan
Karangtaruna Tlogobakoh ini diikuti oleh 20 orang peserta dan merupakan kali
ketiga dilakukan, 2 sebelumnya dilakukan secara on line menggunakan media zoom
meeting. Henrico
Fajar (Divisi Kesmas SPEK-HAM)
Suasana rapat koordinasi di kantor Baperlitbangda Kabupaten Brebes
SPEK-HAM turut hadir dalam rakor yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbangda) Kabupaten Brebes di Ruang Mangrove, Selasa (7/5/2019). Dalam rakor yang dipimpin oleh Plt. Kabid Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah Dra.Tety Yuliana, M.Pd disampaikan bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Brebes mencapai 17,17 %. Menurutnya angka ini mulai menurun dengan pendekatan pembagunan yang terintegratif di mana seluruh OPD melakukan penekanan intervensi di salah satu wilayah.
“Jalan penghubung di kawasan atsiri Watu Geni akan menjadi prioritas pembangunan tahun anggaran 2020,” ungkap Tety. Pengembangan Kawasan Atsiri Watu Geni sebagai pilot contoh program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Brebes di Kecamatan Larangan. Program ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk penurunan kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.
Duapuluh (20) OPD, lembaga swadaya masyarakat dan perwakilan CSR hadir dalam rakor dan masing-masing menyampaikan rancangan program untuk mengawal bersama pengembangan kawasan atsiri di Desa Wlahar dan Pamulihan Kecamatan Larangan.
Dalam paparan Kepala Baperlitbangda yang disampaikan oleh Ilmiawan, Kasubid Infrastruktur Wilayah bahwa kegiatan ini sebagai tindak lanjut rapat sinkronisasi prioritas pembangunan infrastruktur sebagai langkah penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan THIS (tematik, holistik, integratif, dan spasial). Sebagai langkah konkrit pemerintah kabupaten Brebes mewujudkan visi “Menuju Brebes Unggul Sejahtera dan Berkeadilan”.
Pemerintah Kabupaten Brebes telah menetapkan 10 desa di 7 kecamatan menjadi desa prioritas nangkis (penanggulangan kemiskinan). Kecamatan yang menjadi target sasaran adalah Bulakamba, Ketanggungan, Larangan, Losari, Paguyangan, Tonjong, dan Wansari. Sementara 2 desa di antaranya adalah Wlahar dan Pamulihan.
Desa Wlahar dan Pamulihan menjadi wilayah yang patut diintervensi karena merupakan wilayah merah, antusias masyarakat tinggi serta dapat dikembangkan menjadi sebuah kawasan.
Dalam rakor tersebut, SPEK-HAM yang diwakili oleh Endang Listiani memperkenalkan sebagai sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berkomitmen mengalokasikan sumber daya untuk berkontribusi pada masyarakat Brebes.
Pada tahun 2014 SPEK-HAM telah alokasikan sumber daya kerja sama dari HIVOS Belanda, 2016 dari Kedutaan Australia dan saat ini bekerja sama dengan Kedutaan New Zeland. SPEK-HAM terdorong bekerja di Brebes karena Brebes dinilainya sebagai Kabupaten yang memiliki kemiskinan tinggi dan belum ada upaya dari pihak swasta yang cukup masif mendorong pembangunan di Brebes.
Sejak 2014 SPEK-HAM memetakan potensi yang tersedia di Brebes. Di sana terdapat banyak lahan kritis yang luas. Hal ini mendorong SPEK-HAM melakukan riset komoditas yang tepat untuk memanfaatkan lahan kritis. Salah satunya adalah tanaman atsiri sereh wangi yang mampu tumbuh dengan baik di lahan kritis dan hidup di area tadah hujan.
Dalam perjalanan programnya SPEK-HAM fokus pada membangun model penanggulangan kemiskinan yang dimulai dari desa-desa pinggiran sesuai dengan potensi lokal yaitu pertanian dan peterakan terpadu ramah lingkungan. Dalam budidaya dan produksi minyak atsiri sereh wangi terbukti telah memberikan penambahan pendapatan pada masyarakat setempat hingga mencapai sekitar 200-an juta dalam kurun waktu 1 tahun. Pendapatan ini mampu meningkatkan kesejahteraan pada sekitar 30 KK petani miskin.
“SPEK-HAM terus berkomitmen mendekatkan akses pembangunan dari pemerintah pada wilayah-wilayah tersebut. SPEK-HAM juga mengembangkan upaya investasi di wilayah tersebut untuk mengembangkan pendapatan desa melalui enterpreneur petani perempuan dan pemuda”, kata Endang Listiani
Dalam kesempatan ini Camat Larangan juga menyampaikan respon yang baik terkait rencana pembangunan di wilayahnya “Saya merespon baik, sejak 2017 Desa Pamulihan menjadi desa intervensi OPD untuk pengentasan kemiskinan, tetapi belum ada langkah nyata yang kongrit. Melalui rakor ini semoga rencana-rencana pembangunan dapat terealisasi”, kata Supriyadi
“Empat titik jembatan rusak parah di Pamulihan, hal ini menghambat aktivitas masyarakat yang mayoritas petani untuk mengangkut hasil panennya. Dampaknya harga jual komoditas turun. Saya minta ada prioritas pembangunan jalan poros Kalenpandan dan jalan menuju lahan kebun sereh wangi di tangsi Wlahar,” imbuh Supriyadi.
Gayung bersambut, harapan masyarakat Pamulihan mendapat dukungan dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Brebes menyampaikan sudah dialokaikan anggaran sebesar 1 M untuk pembangunan poros jalan ruas Pamulihan-Wlahar. Sedangkan usulan pembangunan jalan tani menuju kebun sereh wangi masuk dalam anggaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Brebes tahun 2020.
Selain pembangunan infrastruktur di wilayah 2 desa tersebut, pemerintah juga menargetkan program kesehatan dan pendidikan melalui interensi penurunan stunting, Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan putus sekolah.
Di akhir rakor, Plt Kabid Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah Baperlibangda menegaskan kembali komiten pemerintah daerah dalam implementasi program ini. “Sebagai tindak lanjut akan dibuat Berita Acara dan MoU yang akan dilap0rkan kepada bupati untuk mengikat komitmen seluruh OPD dalam pelaksanaan program ini,” kata Tety. (nila)
