Pernikahan dini dan dampak-dampak yang mengikutinya mengemuka dalam diskusi Komunitas Blumbang, Senin 20/5 di Polindes Desa Blumbang, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali. Dikatakan Sri Ismiyati salah seorang anggota komunitas, bahwa pernikahan dini dapat memicu masalah di dalam keluarga utamanya masalah ekonomi yang bisa berujung pada KDRT. “Mungkin di awal pernikahan terasa manis, namun setelah 5 tahun pasti akan muncul kekerasan”, ungkap Ismiyati. Di tambahkan oleh dia, secara mental mereka juga belum siap untuk membina hubungan di dalam rumah tangga seperti saat pengambilan keputusan.
Hal senada juga disampaikan Sukirah, menurutnya, mereka yang menikah di usia muda biasanya akan mengalami persoalan dalam rumah tangganya karena mereka tidak dapat menikmati masa-masa muda dengan menyenangkan. “Dalam hal berpikir tentu saja mereka belum dewasa dan biasanya mereka masih egois”. Dia menegaskan bahwa biasanya pernikahan dini terjadi karena dipicu Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD).
Sementara itu Rohma, Bidan Desa Blumbang menyampaikan sepanjang tahun 2018 jumlah kehamilan di bawah usia 20 tahun ada 3 kasus. Pihaknya berpendapat pentingnya mengedukasi masyarakat agar menghindari pernikahan dini, salah satunya melalui pendidikan kesehatan reproduksi remaja.
Hal senada disampaikan Fajar Kristiarji dari SPEK-HAM pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja menjadi kebutuhan mendesak yang harus direalisasikan.” Remaja harus memahami apa itu seks, seksual dan seksualitas secara benar sehingga harapanya mereka bisa saling menjaga diri dan tidak coba-coba melakukan hubungan seksual,” ungkap Fajar.
Sebagai informasi pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan remaja di bawah usia 20 tahun yang belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan dini, antara lain: Terjadinya KDRT, depresi, masalah ekonomi, perceraian, picu Infeksi Menular Seksual (IMS) dan lain sebagainya. (Henrico F SPEK-HAM)
evaluasi dan refleksi program BAZNAS Boyolali dan SPEK-HAM pada kelompok petani brambang dan mawar di Desa Cluntang
Refleksi dan evaluasi untuk program ZCD BAZNAS Kabupaten Boyolali kerja sama dengan SPEK-HAM yang secara efektif telah berjalan kurang lebih selama 6 bulan diselenggarakan di Desa Cluntang, Jumat (17/5). Acara tak hanya bertajuk evaluasi saja namun juga serah terima bantuan alat produksi dari BAZNAS kepada petani. Beberapa hal positif diterima oleh kelompok petani bawang merah dari semula masih banyak anggota yang belum mau bertanam bawang merah tetapi setelah ada program dari BAZNAS semakin banyak petani yang mau menanam bawang merah dan semakin semangat. Program dari BAZNAS dinilai mampu meningkatkan kegotong-royongan anggota kelompok dalam berbagai hal, tidak hanya dalam pertanian termasuk keagamaan. Selain itu saat ini sudah ada struktur kepengurusan dan bahkan sudah melakukan advokasi anggaran ke Dana Desa.
Sedangkan dari kelompok petani bunga mawar yang dipimpin oleh Sri Mulyani,pihaknya mengakui mendapat pengalaman dari beberapa kali pelatihan untuk pengolahan bunga mawar. “Yang dulunya yang kita tahu bunga mawar hanya bisa digunakan untuk bunga tabur atau dijual ke pengepul ternyata sekarang kami tahu dan bisa mengolah mawar menjadi aneka produk makanan,” terang Sri Mulyani. Kelompok mawar setiap minggu sudah melakukan produksi secara bergiliran dan dari 20 anggota dibagi menjadi 5 kelompok/ 4 orang setiap minggu. Kelompok ini juga telah mempunyai alat-alat produksi meskipun belum lengkap. Dalam satu bulan mampu memproduksi 50 pak teh, 5 botol sirup dan keripik 10 pak. Keterlibatan stakeholder hadir dari dinas berupa pemberian pelatihan packaging dan pemasaran secara online serta pelatihan barcode dari dinas peternakan.
para petani brambang sedang memaparkan apa yang selama ini mereka dapatkan
Menurut penuturan Jamal Yazid, Ketua BAZNAS Boyolali, BAZNAS dan SPEK-HAM membangun komitmen bersama, termasuk terlihat dalam kegiatan ini maka ketertiban wajib dilakukan. Program ini didanai dari dana zakat bukan dari dana APBD. Zakat adalah kewajiban agama maka kegiatan yang dilakukan ini juga wajib/tidak dipisahkan dari kegiatan keagamaan.“Kenapa kami menyetujui bantuan brambang dan mawar, tujuan kami hari ini bapak-ibu menjadi penerima zakat dengan harapan kami tahun depan bapk-ibu akan menjadi muzaki atau orang yang wajib membayar zakat. BAZNAS bersama SPEK-HAM akan mengukur pelaksanaan program ini, apabila pelatihan-pelatihan yang diberikan selama ini bisa memberikan hasil yang baik dengan indikator selain memperkuat kelompok juga mampu memperbaiki ekonomi keluarga,”terang Jamal. Ia mengimbuhkan bahwa jika dalam kelompok ini juga ada pra koperasi, maka kegiatan ini juga harus dilakukan secara syariah. (red)
suasana diskusi mahasiswa dan staf Kedubes AS di Kantor SPEK-HAM
15 mahasiswa dan pelajar yang berasal dari berbagai organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Surakarta, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Surakarta, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) berdiskusi dengan tiga orang tamu dari Kedubes Amerika Serikat dan difasilitasi oleh SPEK-HAM di Kantor SPEK-HAM, Jl Srikoyo nomor 20, Selasa 914/5). Diskusi menghadirkan Sunoko atau biasa dipanggil Noko Alee dan Asep Nanda, sebagai lulusan kursus pendek yang pernah diselenggarakan oleh Kedubes Amerika Serikat.
Mengambil tema pascapemilu serentak 17 April, diskusi lebih banyak mendengar paparan yang disampaikan oleh para mahasiswa terkait kondisi Kota Surakarta pascapemilu. Salah seorang mahasiswa mengemukakan bahwa kasus kematian ratusan petugas KPPS tenggelam oleh pemberitaan-pemberitaan kondisi sosial masyarakat di akar rumput. Kalangan anak muda di Surakarta lebih menerima pemilu meski secara resmi belum diumumkan oleh KPU. Beberapa kejadian kecil terjadi di Kabupaten Sragen, pendukung salah satu paslon paslon nekad mengklaim kemenangan dan diprotes oleh pendukung paslon yang lain, namun hal itu tidak menjadi viral di media sosial dan bisa dikendalikan dengan baik.
Seorang mahasiswa dari universitas swasta terkenal di Surakarta mengemukakan bahwa terkait isu-isu islam konservatif dan sekuler, dirinya berkata bahwa salah seorang dosen pengajar duduk di Dewan Syariah Kota Surakarta (DKSK) sampai saat ini masih aktif mengajar. Terkait Kota Surakarta yang dipimpin oleh seorang wali kota yang beragama non muslim, kalangan muda Surakarta tidak menjadikan masalah.
Surakarta yang dikenal sebagai kota yang plural, karena semua kalangan ada dan bagaimana nilai toleransinya, seorang mahasiswa mengatakan bahwa jika ada unsur atau segelintir orang yang ngomong tentang politik identitas, maka dia bukan mewakili salah satu unsu institusi, misalnya Muhammadiyah. “Kalangan muda atau milenial tidak perlu meributkan hasil pemilu, Kita percaya kepada KPU,”terang mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta tersebut.
Sedangkan kondisi perpolitikan di Amerika Serikat sendiri dikemukakan oleh Joshua Lustig, staf Kedubes Amerika, bahwa isu-isu yang berkembang di sana sama dengan di Indonesia, bahkan Tiongkok. “Saya ingat ada konsep baru pada mahasiswa di universitas di Amerika , ada masalah dan beberapa project sering dapat HOAX juga,”terang Joshua Lustig. Di Amerika Serikat, saat pemilu, mereka yang memilih kebanyakan adalah para orangtua, sedikit di kaum muda.
Najih, Ketua PMII Surakarta sedang memberikan pendapatnya tentang gerakan akar rumput.
Saat pertanyaan disampaikan oleh delegasi Kedubes Amerika Serikat tentang apakah upaya yang dilakukan oleh mahasiswa terkait isu cross? Mahasiswa menjawa bahwa mereka juga berjejaring dengan gerakan mahasiswa lainnya seperti GMNI. (red)
Nila Ayu Puspa sedang berbicara saat workshop media
Berlatar belakang untuk melakukan publikasi atas persoalan mendasar terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan pentingnya pembelajaran bagi masyarakat secara luas, maka SPEK-HAM menyelenggarakan workshop media bertema ; “Korban Bersuara, Data Berbiacara, Meretas Asa Keadilan Bagi Korban Berbasis Gender,” dengan mengundang 17 wartawan media cetak dan daring di Hotel Grand HAP, Rabu (15/5). Workshop diikuti tak hanya oleh para wartawan tetapi juga staf internal SPEK-HAM dan tiga orang perempuan penyintas.
Kasus kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan jumlah serta modus yang beragam. Berdasarkan Catatan Tahunan (Catahu) 2018, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), diketahui 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama 2018, naik 14% dari tahun sebelumnya sebanyak 348.466.
Sementara itu kasus kekerasan di Jawa Tengah pada tahun 2018 berjumlah 2.503 kasus, dengan kekerasan Seksual sebanyak 940 kasus. Untuk usia korban yang mengalami kekerasan, paling tinggi di usia 13-17 tahun dengan jumlah 732 orang, disusul peringkat kedua usia 25-44 tahun sejumlah 723 orang dengan rentang usia remaja dan usia produktif.
Sedangkan data kasus yang ditangani oleh Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM) pada tahun 2018 terjadi peningkatan dari data sebelumnya sebanyak 66% mejadi 58 pengaduan. Meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan setiap tahun dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya semakin beraninya korban kekerasan terhadap perempuan untuk bersuara dan mengakses informasi yang disediakan oleh media menyangkut kekerasan terhadap perempuan.
Berdasarkan pekerjaan, sebagian besar dialami oleh perempuan Ibu Rumah Tangga (IRT), pekerja swasta, wiraswasta, PSN. Juga terjadi pada perempuan tidak bekerja. Perempuan-perempuan yang bekerjapun juga rentan mengalami KDRT. Sebagian besar korban tidak mengetahui bahwa pemerintah memberikan pelayanan/pendampingan kasus. Korban lebih banyak mendapatkan layanan dari lembaga layanan non pemerintah. Dari 58 kasus yang terlaporkan_ tetapi sebenarnya masih banyak kasus-kasus yang tidak terlaporkan_ bisa karena ketidaktauan informasi akses layanan ataupun memang tidak mau melapor karena dirasa masih tabu/malu/dst.
Langgeng, wartawan Suara Merdeka menyatakan bahwa saat ini media modelnya kejar target berita sampai 10 berita per hari sehingga agak sulit berdikusi dengan wartawan. Dulu saat dirinya masih bergabung dengan NGO seperti ATMA, YAPHI, Gita Pertiwi masih bisa mengajak wartawadan berdikusi sampai malam. “Beda dengan saat ini yang kejar target, setiap pagi saja mereka sudah mikir hari ini saya harus angkat berita terkait apa. Sebenarnya wartawan yang hadir saat ini harusnya wartawan yang sesuai dengan isu yang diangkat, tidak hanya sekedar menghadiri undangan yang diterima. Kebetulan hari ini kebanyakan sesuai isu ya dan semoga ke depan ada celah-celah sehinga bersinergi,”terang Langgeng.
Langgeng berharap SPEK-HAM bersinergi dengan media dan media sosial sehingga advokasi terus berjalan dan pesan-pesan yang disampaikan oleh para korban tersampaikan. Sedangkan Rosi, dari RRI Surakarta mengingatkan bahwa penting untuk mengangkat pemberitaan-pemberitaan terkait akses layanan bagi korban, termasuk bagaimana kemudian hal ini bisa memberikan pemahaman sensitivitas bagi aparat hukum.
Fitri Haryani sedang memaparkan data-data kekerasan perempuan yang ditangani oleh SPEK-HAM
Nila Ayu Puspa Ningrum, dari SPEK-HAM melihat bahwa terkait media, ada kemajuan di tahun 2005 – 2006 dengan pemberitaan yang tidak boleh menyebutkan identitas, alamat lengkap dan tidak menggunakan bahasa-bahasa yang menyudutkan, meski masih saja ada dua tiga media yang masih meloloskan. Menyambut harapan dari kawan media, SPEK-HAM bersedia untuk bersinergi dan siap untuk memberikan data bila diperlukan. “Media bisa menyajikan berita secara utuh, sebuah kasus ada yang butuh diviralkan sehingga mendapatkan dukungan dari masyarakat. Seperti kasus pelecehan seksual Agni di UGM yang sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan tetapi kasus secara hukum masih tetap jalan, karena ini untuk membingkai perspektif masyarakat,”terang Nila.
Sedangkan Henrico Fajar, staf SPEK-HAM menyoroti bagaimana media memberitahukan kasus tenaga kerja yang mengalami kekerasan, setelah viral kemudian mendukung munculnya dukungan/aksi untuk pemenuhan keadilan untuk korban. Ia menambahkan meski media saat ini ada di dua sisi, industri dan idealisme, adanya target pemberitaan, sehingga idealisme menjadi tantangan. Hal ini memunculkan berita yang disampaikan menjadi dangkal tidak terkupas tuntas. “Berita baru muncul di permukaan tetapi sudah muncul kesimpulan-kesimpulan yang memunculkan kegaduhan. Teman-teman media yang menyampaikan kekerasan yang dialami korban. Setiap orang akan melihat kasus tersebut dari sudut yang berbeda-beda. Peran media sangat penting, harus melihat kasus secara utuh. Dilihat dari kriminalitasnya, hanya ada pelaku dan korban tanpa melihat sisi-sisi kemanusiaan. Sehingga media bisa memberitakan dari sisi kemanusiaan.Kode etik jurnalistik harus netral, tetapi ketika ada ketidakadilan, boleh wartawan berpihak pada korban.” terang Fajar.
Usulan menarik datang dari Endang Listiyani atau biasa dipanggil Eliest. Ia berharap wartawan tetap menyuarakan terkait perlindungan pada perempuan dan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada perempuan. “Media memperluas akses informasi terkait keberadaan layanan baik yang dilakukan oleh NGO ataupun pemerintah serta bagaimana media memberitakan terkait sisi humanis, memberikan edukasi ke masyarakat misalnya mengangkat cerita perjuangan penyintas sehingga ia bisa menginspirasi, sebagai bentuk kebangkitan perempuan sebagai survivor tangguh yang pernah mengalami kekerasan. .
Workshop yang dimoderatori Elizabeth Yulianti Raharjo ditutup oleh Rahayu Purwaningsih, Direktur SPEK-HAM dengan memberikan statemen-statemen bahwa pihaknya siap untuk bersinergi dengan media dan penyedia layanan, melanjutkan apa yang sudah ada misalnya siaran bersama Radio Immanuel, membuka wacana juga untuk siaran radio di Gapura Pasar Klewer dan media lainnya serta menjalin kerja sama yang lebih humanis, meskipun saat ini bekerja di dunia industri. “Perlu kita kembangkan lagi bagaimana memberi akses informasi seluas-luasnya untuk masyarakat, ke mana mereka harus melapor ketika mendapat atau melihat perilaku kekerasan,” pungkas Rahayu Purwaningsih. (red)
Suasana penimbangan sampah di Bank Sampah Gajah Putih Karangasem
Enam mahasiswa Sosiologi UNS melakukan pengamatan pada bank sampah dampingan SPEK-HAM Solo yaitu Bank Sampah Gajah Putih, RT 03 RW 09 Kelurahan Karangasem. Pengamatan dilakukan semenjak Selasa, 7 Mei 2019. Pengamatan ini dilakukan untuk melaksanakan praktik tugas mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat serta untuk menyaksikan secara langsung bagaimana pemberdayaan yang dilakukan oleh SPEK-HAM dalam bidang bank sampah. Diawali dengan diskusi antara enam mahasiswa Sosiologi dengan salah satu Koordinator Lapangan Divisi Sustainable Livelihood (SL) wilayah perkotaan SPEK-HAM Solo, Soepadmin, di Kantor SPEK-HAM.
Diskusi diawali dengan perkenalan mahasiswa sosiologi UNS serta penyampaian maksud dan tujuan dilanjutkan dengan membahas mengenai bank sampah secara keseluruhan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh SPEK-HAM dalam memberdayakan masyarakat melalui bank sampah. Kebanyakan kelompok dampingan SPEK-HAM merupakan perempuan karena perempuan merupakan prioritas pemberdayaan sebagai upaya kesetaraan gender. Setelah berdiskusi kemudian SPEK-HAM yang diwakili Soepadmin bersama mahasiswa Sosiologi UNS mengunjungi lokasi Bank Sampah Gajah Putih yang berada pada RT 03 RW 09 Karangasem, Solo.
Pada kunjungan tersebut mahasiswa Sosiologi UNS dikenalkan mengenai bank sampah, apa saja yang dilakukan oleh kelompok, sampah apa yang dapat digunakan untuk dijual dan yang dapat dimanfaatkan, pengenalan kegiatan kelompok, hasil-hasil dari bank sampah, serta diakhiri dengan penjelasan mengenai bagaimana membuat EM4 dan pupuk organik dari sampah.
Pengamatan mahasiswa pada penimbangan di bank sampah
Pengamatan kemudian berlanjut pada hari Minggu 12 Mei 2019 di Bank Sampah Gajah Putih Karangasem. Acara ini diikuti oleh delapan mahasiswa Sosiologi UNS, tiga Mahasiswa Teknik UNS, serta seorang Mahasiswa Hukum UNISRI. Acara yang dilakukan pukul empat sore tersebut untuk melihat secara langsung bagaimana proses penimbangan sampah oleh Bank Sampah Gajah Putih. Semua anggota dan pengurus bank sampah dan mahasiswa hadir dan terlibat dalam kegiatan ini. Bagi mahasiswa sosiologi acara ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan pertama sehingga mahasiwa benar-benar mengetahui bagaimana proses penimbangan bank sampah serta bagaimana SPEK-HAM Solo melakukan pendampingan kepada masyarakat RT 03 RW 09 Karangasem melalui program Bank Sampah.
Setelah semua anggota selesai melakukan penimbangan serta pencatatan, kemudian dilaksanakan diskusi singkat mengenai kegiatan yang telah dilakukan oleh seluruh mahasiswa yang difasilitasi Soepadmin dari SPEK-HAM. Semua peserta mahasiswa terlihat antusias. Dalam diskusi ini juga mengakomodir partisipasi mahasiswa berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada SPEK-HAM dan Kelompok Bank Sampah Gajah Putih. Acara ditutup dengan buka puasa bersama di rumah ketua Bank Sampah Gajah Putih, Widodo bersama istri, Sri Sudarini. (Muh.Ta’arufHuda/Mhhs)
Sejak 1998, SPEK-HAM melakukan pendampingan kepada kelompok perempuan dan bersifat holistik dan integratif. Pada 10 tahun terakhir sudah melibatkan masyarakat terutama perempuan bagaimana mereka mengenal potensi di bidang ekonomi dan potensi sebagai manusia yang bisa bertindak untuk melawan kekerasan. “Hasil diskusi dengan masyarakat terutama kelompok perempuan, semakin ke sini bersama SPEK-HAM, selain mendapat manfaat langsung sebagai mitra,”ujar Sunoko atau kerap disapa Noko Alee pada siaran bersama Nila Ayu Puspa Ningrum dengan penyiar Metty dari Radio Immanuel, Rabu (8/5).
NIla Ayu menjelaskan bahwa program pemberdayaan perempuan sudah dimulai sejak tahun 2013, dan refleksinya selama ini lebih banyak berbicara penanganan dan pencegahan dari sisi hukum.”Kita lupa bahwa ada hal-hal yang perlu untuk dikuatkan ketika perempuan menjadi korban, ketika kasusnya selesai, kasus hukumnya selesai, ini sudah. Padahal mereka sebenarnya perlu rehabilitasi ekonomi sehingga mandiri, mengembangkan diri, melanjutkan kehidupannya. Mereka survive,”ujar Nila.
Saat ini ada 15 kelompok dengan 15 subkoperasi simpan pinjam yang dikelola oleh perempuan di wilayah Solo Raya 7 kabupaten kota. Juga ada 10 kelompok bank sampah, 5 kelompok usaha perempuan. Mereka melakukan kegiatan ekonomi berdasar wilayahnya jika wilayah pedesaan maka itu yang akan kita angkat misalnya UMKM-nya. “Jadi SPEK-HAM melihat kearifan di wilayah masing-masing, perdesaan dan perkotaan,”imbuh Nila.
Suasana siaran Radio Immanuel Surakarta dan SPEK-HAM
Dalam menjalankan pendampingan di lapangan, SPEK-HAM menghadapi beberapa tantangan. Bagaimana menjelaskan kenapa ekonomi itu penting. Di perdesaan misalnya di Kecamatan Musuk, totalitas perempuan menjadi korban kekerasan ekonomi tinggi karena mereka masih dalam posisi tawar terhadap kepentingan-kepentingan pernikahan. “Di sini awalnya, mereka menikah dini di usia 13, 14, 15 dan ditelatarkan. Ini yang menjadi refleksi. Mereka berkelompok 10 atau 15 perempuan, bagaimana ini mereka bisa mendapat akses, nah mereka melakukan strategi. Ini menjadi kekuatan bagaiman 10 atau 15 orang itu menggerakkan yang lainnya artinya mereka melakukan praktik kegiatan khususnya ekonomi dan mengajak yang lain untuk berdaya. Mereka akuntabel, dan punya komitmen sebagaimana kelompok ini sudah ada yang berumur 8 tahun bahkan 10 tahun, ”terang Sunoko.
Dalam konteks yang sama, Nila Ayu berharap dengan program ini mereka mandiri dan ke depan ada perubahannnya. “Setelah diintervensi, di satu desa, kami juga mendampingi satu desa wilayah Kabupaten Brebes, gitu ya mereka nggak punya kuasa untuk menentukan komoditas pertanian apa yang mereka pilih, bahkan tanah itu miliki perempuan (warisan) tetapi mereka nggak punya kuasa. Nah, untuk itu kami coba kuatkan melalui diskusi, pertemuan-pertemuan. Kelompok bapak-bapak, kita ajak mereka bersama-sama untuk mengelola potensi sumber daya alam. Harapan akan terbangun komunikasi yang baik, kerja sama yang baik, antara perempuan dan laki-laki, dan memberikan kemanfaatan jangka panjang. Jadi yang disampaikan Mas Noko, kegiatan eknomi sebulan dua bulan tidak selesai begitu saja karena SPEK-HAM tidak sendiri tetapi menggandeng stakeholder atau pihak ketiga bisa swasta dan OPD.”
Mereka bisa beriwirausaha bisa menggali potensi sesuatu dari dirinya, kemudian SPEK-HAM kuatkan supaya mereka punya potensi tawar di keluarga, mengusulkan, terlibat dan menentukan akan seperti apa. Jadi perempuan akan memiliki posisi tawar. “Bicara kemiskinan pada perempuan, kalau perempuan miskin ini akan susah, untuk terlibat dalam pengambilan-pengambilan keputusan. Mereka susah untuk beraktivitas di ranah publik, ini coba kita kuatkan perempuan. Kalau berdaya secara eknomi pasti rumah tangganya akan baik. Kalau ekonomi rumah tangganya baik, maka pasti akan lebih sejahtera, dan akan lebih harmonis.” imbuh Nila. (red)
Suasana rapat koordinasi di kantor Baperlitbangda Kabupaten Brebes
SPEK-HAM turut hadir dalam rakor yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbangda) Kabupaten Brebes di Ruang Mangrove, Selasa (7/5/2019). Dalam rakor yang dipimpin oleh Plt. Kabid Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah Dra.Tety Yuliana, M.Pd disampaikan bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Brebes mencapai 17,17 %. Menurutnya angka ini mulai menurun dengan pendekatan pembagunan yang terintegratif di mana seluruh OPD melakukan penekanan intervensi di salah satu wilayah.
“Jalan penghubung di kawasan atsiri Watu Geni akan menjadi prioritas pembangunan tahun anggaran 2020,” ungkap Tety. Pengembangan Kawasan Atsiri Watu Geni sebagai pilot contoh program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Brebes di Kecamatan Larangan. Program ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk penurunan kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.
Duapuluh (20) OPD, lembaga swadaya masyarakat dan perwakilan CSR hadir dalam rakor dan masing-masing menyampaikan rancangan program untuk mengawal bersama pengembangan kawasan atsiri di Desa Wlahar dan Pamulihan Kecamatan Larangan.
Dalam paparan Kepala Baperlitbangda yang disampaikan oleh Ilmiawan, Kasubid Infrastruktur Wilayah bahwa kegiatan ini sebagai tindak lanjut rapat sinkronisasi prioritas pembangunan infrastruktur sebagai langkah penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan THIS (tematik, holistik, integratif, dan spasial). Sebagai langkah konkrit pemerintah kabupaten Brebes mewujudkan visi “Menuju Brebes Unggul Sejahtera dan Berkeadilan”.
Pemerintah Kabupaten Brebes telah menetapkan 10 desa di 7 kecamatan menjadi desa prioritas nangkis (penanggulangan kemiskinan). Kecamatan yang menjadi target sasaran adalah Bulakamba, Ketanggungan, Larangan, Losari, Paguyangan, Tonjong, dan Wansari. Sementara 2 desa di antaranya adalah Wlahar dan Pamulihan.
Desa Wlahar dan Pamulihan menjadi wilayah yang patut diintervensi karena merupakan wilayah merah, antusias masyarakat tinggi serta dapat dikembangkan menjadi sebuah kawasan.
Dalam rakor tersebut, SPEK-HAM yang diwakili oleh Endang Listiani memperkenalkan sebagai sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berkomitmen mengalokasikan sumber daya untuk berkontribusi pada masyarakat Brebes.
Pada tahun 2014 SPEK-HAM telah alokasikan sumber daya kerja sama dari HIVOS Belanda, 2016 dari Kedutaan Australia dan saat ini bekerja sama dengan Kedutaan New Zeland. SPEK-HAM terdorong bekerja di Brebes karena Brebes dinilainya sebagai Kabupaten yang memiliki kemiskinan tinggi dan belum ada upaya dari pihak swasta yang cukup masif mendorong pembangunan di Brebes.
Sejak 2014 SPEK-HAM memetakan potensi yang tersedia di Brebes. Di sana terdapat banyak lahan kritis yang luas. Hal ini mendorong SPEK-HAM melakukan riset komoditas yang tepat untuk memanfaatkan lahan kritis. Salah satunya adalah tanaman atsiri sereh wangi yang mampu tumbuh dengan baik di lahan kritis dan hidup di area tadah hujan.
Dalam perjalanan programnya SPEK-HAM fokus pada membangun model penanggulangan kemiskinan yang dimulai dari desa-desa pinggiran sesuai dengan potensi lokal yaitu pertanian dan peterakan terpadu ramah lingkungan. Dalam budidaya dan produksi minyak atsiri sereh wangi terbukti telah memberikan penambahan pendapatan pada masyarakat setempat hingga mencapai sekitar 200-an juta dalam kurun waktu 1 tahun. Pendapatan ini mampu meningkatkan kesejahteraan pada sekitar 30 KK petani miskin.
“SPEK-HAM terus berkomitmen mendekatkan akses pembangunan dari pemerintah pada wilayah-wilayah tersebut. SPEK-HAM juga mengembangkan upaya investasi di wilayah tersebut untuk mengembangkan pendapatan desa melalui enterpreneur petani perempuan dan pemuda”, kata Endang Listiani
Dalam kesempatan ini Camat Larangan juga menyampaikan respon yang baik terkait rencana pembangunan di wilayahnya “Saya merespon baik, sejak 2017 Desa Pamulihan menjadi desa intervensi OPD untuk pengentasan kemiskinan, tetapi belum ada langkah nyata yang kongrit. Melalui rakor ini semoga rencana-rencana pembangunan dapat terealisasi”, kata Supriyadi
“Empat titik jembatan rusak parah di Pamulihan, hal ini menghambat aktivitas masyarakat yang mayoritas petani untuk mengangkut hasil panennya. Dampaknya harga jual komoditas turun. Saya minta ada prioritas pembangunan jalan poros Kalenpandan dan jalan menuju lahan kebun sereh wangi di tangsi Wlahar,” imbuh Supriyadi.
Gayung bersambut, harapan masyarakat Pamulihan mendapat dukungan dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Brebes menyampaikan sudah dialokaikan anggaran sebesar 1 M untuk pembangunan poros jalan ruas Pamulihan-Wlahar. Sedangkan usulan pembangunan jalan tani menuju kebun sereh wangi masuk dalam anggaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Brebes tahun 2020.
Selain pembangunan infrastruktur di wilayah 2 desa tersebut, pemerintah juga menargetkan program kesehatan dan pendidikan melalui interensi penurunan stunting, Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan putus sekolah.
Di akhir rakor, Plt Kabid Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah Baperlibangda menegaskan kembali komiten pemerintah daerah dalam implementasi program ini. “Sebagai tindak lanjut akan dibuat Berita Acara dan MoU yang akan dilap0rkan kepada bupati untuk mengikat komitmen seluruh OPD dalam pelaksanaan program ini,” kata Tety. (nila)
Suasana pertemuan Kelompok Bank Sampah Gajah Putih Karangasem
Kelompok Bank Sampah Gajah Putih RT.03 RW.09 Kelurahan Karangasem Kecamatan Laweyan dikelola warga masyarakat dan diketuai Bapak Widodo. Kelompok dengan anggota 39 orang ini telah mengalami kemajuan karena penimbangan saat ini dilakukan setiap minggu kedua dan keempat. Untuk periode bulan Januari-April 2019 Kelompok Sampah Gajak Putih sudah menimbang sampah sebanyak 696,4 kg.
Dengan anggota penimbangan sebanyak 10-15 orang maka kelompok ini juga telah membentuk pra-koperasi sejak bulan Nopember 2018 lalu. Total kekayaan yang dimiliki oleh kelompok ini adalah :
Simpanan Pokok : Rp 550.000,-
Simpanan Wajib : Rp 477.000,-
Simpanan sukarela : Rp 750.000,-
TOTAL : Rp 1.777.000
Suasana diskusi dalam pertemuan Kelompok Gajah Putih Karangasem.
Widodo selaku ketua kelompok mengakui setelah mendapat dampingan dari SPEK-HAM Surakarta, telah ada kemajuan. Dari pengurus bank sampah diperoleh informasi bahwa kelompok mendapat bantuan tong komposter dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 5 buah tong dan akan dibagi di tiap – tiap lingkungan supaya dimanfaatkan untuk membuat kompos yang sudah ada di lingkungan Pepaya 3 serta sudah menghasilkan pupuk cair. Sesuai harapan, kampung akan dijadikan Kampung iklim.
Selain itu warga mempunyai impian untuk memilik gedung pertemuan, karena sementara ini setiap pertemuan warga berpindah-pindah dan yang sering ditempati ruangan Klas SDN IV Karangasem. (pakdhe)
