Pelatihan Pengorganisiran Komunitas Berperspektif Feminis dan HAM
Cluntang. Selama tiga hari di dukuh Jelok, desa Cluntang, Kecamatan Musuk, SPEK-HAM mengadakan pelatihan pengorganisiran masyarakat yang berperspektif feminis dan HAM. Pelatihan ini diikuti oleh seluruh staff SPEK-HAM dan local leader dari komunitas dampingan. Komunitas dampingan yang terlibat antara lain; dari Komunitas Sawahan, Kelompok Perempuan Rukun Makmur, Kelompok Perempuan Sekar Putri, Kelompok Perempuan Joyosuran, KPKS Sewu, KP3A Kuncen, Komunitas Pacing, Komunitas Kemlayan dan Kestalan. “Inti dari kegitan ini adalah untuk membangun serta menguatkan spirit dan komitmen pengorganisasian masyarakat yang berorientasi pada perubahan sosial, menguatkan pengetahuan dan ketrampilan tentang substansi pengorganisiran masyarakat yang berperspektif feminis dan HAM, serta mendorong refleksi kerja pengorganisiran masyarakat untuk menyusun strategi pemberdayaan masyarakat yang strategis” tutur Elist, Direktur SPEK-HAM.
Fasilitator pelatihan ini adalah Bapak Ahmad Mahmudi, direktur LPTP Surakarta yang kompeten dalam hal pengorganisasian masyarakat. Selama pelatihan ini peserta diajak untuk mengasah ketrampilan metode dan teknik dalam pendekatan sosial yang baik, refleksi kerja CO dalam pengorganisiran selama ini, belajar konsep dasar pengorganisiran masyarakat, penelitian perubahan sosial, kerangka kerja penghidupan yang berkelanjutan.
Di akhir pelatihan, peserta sharing mengenai pengalaman selama tiga hari mengikuti pelatihan. “Ini hal yang luar biasa, banyak hal saya dapatkan dipelatihan ini; mengenai pengorganisiran masyarakat dan setelah ini kami bisa praktek di lapangan, umur bukan kendala dalam belajar “, tutur salah seorang local leader dari Pacing.
“CO potensial adalah orang yang selalu menggelisahkan kehidupan social, bukan menggelisahkan kehidupannya sendiri”, kata mahmudi saat menutup pelatihan pengorganisiran masyarakat berperspektif feminis dan HAM. (Galih Novianto/spekham.org)
Dinas Kesehatan Klaten Ajak SPEK-HAM Latih 25 Orang Kader Kesehatan
Guna meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pencegahan dan pengobatan HIV-AIDS secara desentralisasi hingga ke tingkat layanan primer (Puskesmas), Dinas Kesehatan Klaten mengadakan kegiatan Pelatihan Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB) dan SUFA (Strategic Use of ART) di Hotel Grand Tjokro, 7-9 September 2016. Pelatihan ini melibatkan SPEK-HAM sebagai fasilitator dan diikuti oleh 25 orang kader kesehatan yang berasal dari 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Jogonalan, Klaten Tengah, Bayat, Jatinom dan Delanggu.
Inayati Hasanah Evita Dewi, Kepala Seksi (Kasi) Pengendalian Pemberantasan Penyakit Menular Langsung dan Penyakit Tidak Menular (Kasi P2ML dan PTM) Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten menyampaikan peran serta kader dalam program penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Klaten sangatlah penting. “Kader itu kan sebagai ujung tombak di masyarakat. Apapun yang terjadi, yang tahu kondisi riilnya adalah mereka. Mari kita berjihad untuk menjadi pelopor penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Klaten”, ungkap Inayati. Dia berharap agar kedepan tidak ada lagi diskriminasi bagi ODHA di tengah-tengah masyarakat.
Hal senada disampaikan Kepala Bidang (kabid) Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P) Dinkes Klaten, Herry Martanto. Menurutnya, butuh peran aktif kader untuk membantu mensukseskan Program Three Zero yang digagas oleh Global Fund tersebut, yaitu tidak ada penularan baru, tidak ada kematian karena HIV-AIDS dan tidak ada diskriminasi ODHA. “Semakin banyak yang ditemukan HIV positif dan terlaporkan maka itu semakin baik, karena harapannya ada penanganan sejak dini. Kita ingin membongkar yang namanya fenomena gunung es”, ungkap Herry. Ia menambahkan bahwa jumlah kasus HIV-AIDS di Kabupaten Klaten sampai dengan bulan Juni 2016 ini mencapai 425 orang dengan rincian HIV sejumlah 247 orang, AIDS sejumlah 178 orang dan yang meninggal sejumlah 51 orang.
SPEK-HAM yang sudah 10 tahun bergelut dengan isu HIV-AIDS mempunyai peran dan tanggungjawab membantu mewujudkan LKB dan SUFA HIV-AIDS di Kabupaten Klaten. Untuk saat ini melalui Proyek Penanggulangan HIV-AIDS GF NU, SPEK-HAM melakukan penjangkauan untuk 2 populasi kunci yaitu MSM dan TGs. Sebagai informasi pada tahun 2015 SPEK-HAM juga terlibat dalam set up LKB dan SUFA di Kabupaten Boyolali dan di Kabupaten Sukoharjo di tahun 2016 ini.
Dalam pelatihan ini disampaikan beberapa materi diantaranya tentang Informasi Dasar HIV-AIDS, Eliminasi, Stigma dan Diskriminasi, Peran Tugas dan Fungsi Kader, Orientasi Perilaku Berisiko dan Aman, Komunikasi Persuasif, TOP (Temukan Obati dan Pertahankan), Teknik Analisa Situasi dan Pemetaan Persoalan Kesehatan.
Bagi kader kesehatan, setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan mampu melakukan jejaring kerja dengan pemberdayaan dan mendorong akses layanan kesehatan komprehensif. Salah seorang peserta, Rere, Kader Kesehatan dari Kecamatan Delanggu mengaku senang dengan kegiatan ini. Dia akan berusaha memberikan informasi yang sebaik-baiknya tentang HIV-AIDS kepada warga masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
Sebagai informasi, selain SPEK-HAM, kegiatan pelatihan ini juga menggandeng LSM dari propinsi yang peduli pada persoalan HIV-AIDS yaitu Graha Mitra, Dinkes Propinsi Jateng dan perwakilan dari WHO. Peserta pelatihan bukan hanya kader saja, tetapi juga diikuti Kelompok Dukungan Sebaya (KDS), Dokter, Bidan, Tenaga Medis (perawat dan petugas laboratorium). (Henrico Fajar K.W – Divisi Kesehatan Masyarakat SPEK-HAM/spekham.org)
Tulislah Apa yang Kamu Kerjakan, Kerjakan Apa yang Kamu Tulis
Tulislah apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu tulis.
Sebuah pepatah yang tepat untuk langkah awal pendokumentasian sebuah kegiatan.
Keberadaan sebuah kelompok atau organisasi akan semakin eksis bila didukung oleh dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini yang menjadi tema diskusi Komunitas Kejar Peduli Peran Pacing. Kelompok ini telah melewati 3 fase kepengurusan yang tentunya melalui dinamika dan progres masing-masing.
Dalam diskusi ini peserta melakukan review kegiatan-kegiatan yang selama ini sudah mereka lakukan, dari reorganisasi, menyusun program kelompok beserta rencana anggarannya, melakukan advokasi; baik legalitas kelompok/SK dan anggaran desa untuk keberlanjutan kelompok, serta kegiatan-kegiatan seperti pencegahan dan penanganan kasus yang menjadi konsen kelompok ini. Mereka baru menyadari kalau ternyata banyak output yang telah tercapai. Progres dari apa yang dikerjakan akan terlihat bila terdokumentasi dengan baik.
Ada hal yang menjadi berbeda dari kelompok ini dibanding dengan kelompok yang sejenisnya, yaitu adanya pemulihan ekonomi secara sederhana bagi korban yang mereka tangani. Kebanyakan korban yang datang tidak memiliki pendapatan dan tergantung sekali pada pelaku. Korban yang menjadi dampingan kelompok ini diajari menjahit secara gratis kemudian mereka direkomendasikan ke tempat-tempat borongan jahitan/konveksi yang pengerjaannya bisa dibawa ke rumah sehingga bisa dilakukan dengan mengasuh anak maupun mengerjakan pekerjaan rumah. Berdaya secara ekonomi menjadi salah satu jalan untuk mengurangi kerentanan perempuan mengalamai kekerasan. Hal ini disadari oleh kelompok ini. (Ani Surtinah – CO Divisi Pencegahan dan Penanganan Kasus Berbasis Masyarakat/spekham.org)
LUMBUNG PEREMPUAN: Share to Change the World
LUMBUNG PEREMPUAN: Share to Change the World
SPEK-HAM menyadari bahwa tidak ada satu institusi manapun yang mampu bekerja sendiri, seberapapun banyak sumber daya dan kompetensi yang dimilikinya. Kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak sangatlah dibutuhkan, tidak hanya untuk memastikan keberlanjutan sebuah program, namun juga untuk meningkatkan rasa tanggung jawab bersama. Membangun kesetaraan peran dari semua pemangku kepentingan merupakan kunci komitmen SPEK-HAM dalam mendorong keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat. Kami percaya, penyatuan nilai-nilai dan kepentingan bersama dari berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat), akan menghasilkan sebuah koalisi yang kuat untuk perubahan dunia secara signifikan.
Menapaki tahun ke-17, SPEK-HAM berkarya bersama masyarakat untuk membangun keberlanjutan secara mandiri. Melalui moment 17 tahun SPEK-HAM, kami melakukan program penggalangan dana publik dengan nama “Lumbung Perempuan”. Lumbung Perempuan merupakan program untuk menggalang dan mengelola dana dari publik. Dana donasi publik ini akan didedikasikan untuk pencegahan-pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan, pencegahan kasus-kasus kesehatan reproduksi dan pemberdayaan perempuan ODHA (orang dengan HIV-AIDS), serta pemberdayaan ekonomi untuk perempuan miskin dan kepala keluarga. Lumbung Perempuan ini dilaksanakan oleh Yayasan SPEK-HAM, dan didedikasikan bagi perempuan dan anak di seluruh Indonesia.
MENGAPA BERNAMA LUMBUNG PEREMPUAN?
Istilah Lumbung, sudah dimengerti oleh masyarakat Indonesia. Secara umum, lumbung merupakan tempat menyimpan hasil bumi/pertanian dan berbagai benih/bibit. Sejak zaman dulu, lumbung berfungsi untuk menopang ketahanan pangan yang mampu meningkatkan posisi tawar petani. Lumbung telah hidup dan menjadi bagian perkembangan kebudayaan masyarakat, serta menjadi kelembagaan sekaligus sistem pangan yang tahan banting.
Di jaman modern ini, produk yang dihasilkan dan disimpan masyarakat dalam lumbung, bukan melulu hasil pertanian, namun juga bisa berupa uang, ataupun produk lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk menopang kehidupan. Dalam praktiknya, lumbung melibatkan laki-laki dan perempuan. Perempuan berperan penting dalam seluruh proses dan kegiatan, mulai dari penyimpanan, pengelolaan benih, produksi, motor bagi pengelolaan keuangan mikro, leader bagi proses pendidikan pangan, hingga pengaturan pola konsumsi untuk keluarga.
Dalam konteks penggalangan dana publik ini, “Lumbung Perempuan” dimaknai sebagai penopang kehidupan bagi perempuan agar berdaya sehingga menjadi kekuatan yang berdiri setara dengan lelaki untuk mengubah dunia lebih adil, damai, dan penuh kasih sayang. Lumbung Perempuan memiliki logo “Perempuan Merengkuh Bumi”, yang berarti melambangkan kasih sayang dan kedamaian bagi seluruh mahluk hidup di alam semesta. Lumbung Perempuan juga memiliki tagline “Share to Change the World”, merupakan spirit yang mengajak semua pihak untuk ambil bagian dalam merubah dunia yang lebih baik. Dunia yang berkeadilan gender, damai, penuh kasih sayang, tidak ada lagi kekerasan dan kemiskinan yang dialami oleh perempuan (dan anak).
MENGAPA LUMBUNG PEREMPUAN ADA?
Komnas Perempuan mencatat ada 321.752 kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) yang terjadi sepanjang tahun 2015. Kekerasan dalam rumah tangga (KdRT) menjadi kasus yang paling menonjol terjadi, yaitu sebesar 316.742 kasus, dan kekerasan seksual menempati urutan kedua dengan jumlah 3.325 kasus yang terlaporkan. Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun oleh Forum Pengada Layanan (FPL) Jateng terdapat 1.227 orang perempuan yang menjadi korban kekerasan pada tahun 2015, dan 70% diantaranya menjadi korban kekerasan seksual.
Kasus KtP cenderung selalu naik setiap tahun, itupun masih menjadi fenomena gunung es, artinya fakta sesungguhnya lebih besar terjadi dari pada kasus yang terlaporkan. Setiap hari selalu ada perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender di seluruh Indonesia. Bahkan Komnas Perempuan mencatat bahwa dalam waktu tiga belas tahun terakhir, kasus kekerasan seksual berjumlah 93.960 kasus dari total 400.939 kasus kekerasan yang dilaporkan (Januari 2013). Artinya, setiap hari ada 20 perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Disebutkan lebih lanjut bahwa pada tahun 2013 kasus kekerasan seksual bertambah menjadi 5.629 kasus dari 4.336 kasus di tahun 2012. Ini artinya setiap 3 jam setidaknya ada 2 perempuan menjadi korban kekerasan seksual.
Kekerasan terhadap perempuan merupakan persoalan yang kompleks, karena rentetan dampak yang dialami korban sangat banyak, mulai dari dampak psikologis, sosial, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi. KdRT yang dialami perempuan juga berdampak pada tumbuh kembang anak, bahkan tidak sedikit anak dari perempuan korban harus mengalami drop out dari sekolahnya karena faktor ekonomi. Untuk itu Lumbung Perempuan hadir sebagai upaya kita bersama turut serta mengambil peran untuk pemenuhan hak korban (baik perempuan maupun anak) dari pencegahan hingga tahap pemulihan.
Persoalan kesehatan reproduksi juga tidak kalah memprihatinkan. Berdasarkan data KPAN (Komisi Penanggulangan AIDS Nasional), estimasi jumlah penduduk Indonesia yang mengidap HIV-AIDS sebanyak 683.000 kasus. Sampai September 2015, jumlah kasus yang ditemukan di Indonesia sebanyak 184.929 kasus. Jawa Tengah menjadi propinsi urutan tertinggi ke-5, dengan jumlah temuan kasus sebesar 12.267 kasus HIV-AIDS. Sementara itu, per Desember 2015, angka kasus temuan HIV-AIDS di Solo Raya sudah mencapai angka 1.721 kasus.
Pihak yang paling menderita dari kasus kesehatan reproduksi dan HIV-AIDS adalah perempuan. Mengapa? Karena perempuan adalah korban dari ketidaktahuan informasi. Ibu rumah tangga memiliki posisi tawar yang lebih rendah dalam menegosiasikan hubungan seksual dengan pasangan, sehingga jumlah ibu rumah tangga yang terinveksi HIV-AIDS semakin meningkat. Dampak secara luas dari HIV-AIDS adalah menurunnya kualitas hidup warga negara. Perempuan ODHA sebagian besar menjadi tulang punggung keluarga, karena suami lebih dahulu meninggal terkena HIV-AIDS. Perempuan ODHA rentan mengalami kekerasan sosial dari masyarakat berupa pengucilan, diskriminasi di tempat kerja, pemecatan, hingga tidak terpenuhinya hak sebagai warga negara. Belum lagi mereka memiliki anak dengan kondisi kesehatan yang buruk, karena kendala ekonomi dalam memenuhi gizi anak. Bahkan banyak anak yang menjadi yatim piatu karena orang tuanya meninggal dengan HIV-AIDS. Untuk itulah Lumbung Perempuan hadir mengajak orang-orang yang peduli kemanusiaan untuk membantu perempuan ODHA dan keluarganya kembali berdaya menata kehidupan yang layak.
Kelompok rentan dan marginal yang lainnya adalah perempuan kepala keluarga. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, jumlah penduduk miskin di Indonesia sampai dengan bulan September 2015 sebanyak 4.557 rumah tangga. Di Jawa Tengah tercatat sebesar 2.243 kepala keluarga perempuan, 60% mereka hidup dalam rumah rumah tangga miskin. Perempuan kepala keluarga yang dimaksud adalah perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga karena berbagai sebab seperti ditinggal suaminya, suami sakit keras hingga tidak mampu bekerja, bahkan yang tidak pernah dinafkahi suaminya. Untuk menutupi kebutuhan sehari-hari mereka banyak mengandalkan usaha di sektor informal alias kerja serabutan, misalnya berdagang, menjadi buruh tani/ternak, pekerja rumah tangga, buruh menjahit, dan lain-lain. Secara sosial perempuan kepala keluarga menjadi kelompok marginal yang seringkali tidak terpenuhi hak-haknya. Untuk itulah Lumbung Perempuan hadir mengajak semua pihak untuk mengulurkan tangan mengentaskan kemiskinan perempuan miskin dan perempuan kepala keluarga agar berdaya memperjuangkan kehidupan yang sejahtera.
MENGAPA PENTING MENDUKUNG MEREKA?
Kelompok tersebut di atas merupakan kelompok perempuan (dan anak) korban ketidakadilan struktural dan budaya yang membutuhkan penguatan dari pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya (pangan, sandang, papan, pengobatan, dll.). Keterbatasan ekonomi, kondisi fisik, kondisi psikologis, kondisi kesehatan, faktor pendidikan, dll. menyebabkan kelompok perempuan dan anak korban kekerasan, perempuan HIV positif, perempuan kepala keluarga, dan kelompok perempuan miskin perlu mendapatkan dukungan dari kita bersama. Mereka berjumlah sangat banyak, menjadi pihak yang memiliki hak untuk hidup aman, damai, berkeadilan, bebas dari kekerasan, dan juga berhak hidup layak. Jika kita membiarkan mereka, sama dengan membiarkan kehancuran masa depan kehidupan sebuah bangsa, bahkan dunia. Dukungan kita semua pada mereka, merupakan perbuatan baik yang dianjurkan oleh semua agama/keyakinan yang mengajarkan nilai-nilai universal tentang kemanusiaan.
APA TUJUAN LUMBUNG PEREMPUAN
Secara umum tujuan Lumbung Perempuan sebagai berikut:
- Menggalang dana publik untuk pencegahan hingga pemulihan korban kekerasan pada perempuan dan anak, pencegahan kasus kesehatan reproduksi dan pemberdayaan perempuan ODHA, serta pemberdayaan ekonomi untuk perempuan miskin dan kepala keluarga.
- Mengelola partisipasi masyarakat untuk aktif berperan dalam perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.
- Membuka ruang bagi masyarakat untuk menyatakan keprihatinan dan dukungannya pada perempuan dan anak korban kekerasan, perempuan dan anak penyandang HIV-AIDS, perempuan kepala keluarga, serta kelompok perempuan miskin dan marginal.
KEMANA LUMBUNG PEREMPUAN DISALURKAN
Dana Lumbung Perempuan yang terkumpul akan dikelola oleh Yayasan SPEK-HAM, secara khusus diimplementasikan saat ini oleh Unit Khusus Penggalangan Dana Publik. Donasi akan disalurkan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, perempuan dan anak penyandang HIV-AIDS, perempuan kepala keluarga, serta kelompok perempuan miskin dan marginal melalui program-program pencegahan, pendampingan, pemulihan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di seluruh Indonesia, yang dimulai dari wilayah Jawa Tengah. Melalui program ini diharapkan perempuan (dan anak) memperoleh: (1) pemahaman tentang informasi dan hak-haknya; (2) terpenuhi kebutuhan dasar dan memperoleh keadilan; (3) pemulihan kepercayaan diri; (4) pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan mengatasi persoalan dan mengambil keputusan yang terbaik; (5) Berdaya secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik; (6) memiliki kehidupan yang lebih sehat, layak, dan sejahtera.
BAGAIMANA PERTANGGUNGJAWABAN LUMBUNG PEREMPUAN
Sebagai bentuk pertanggungjawaban Lumbung Perempuan kepada masyarakat, setiap bulan ada launching laporan bulanan penggalangan dana publik melalui website SPEK-HAM: www.spekham.org, dan setiap tahun dana Lumbung Perempuan diaudit oleh akuntan publik. Selain itu, secara reguler Lumbung Perempuan membuat laporan naratif dan laporan keuangan yang kami kirim kepada donatur maupun publik yang terkait.
ALUR PENGELOLAAN DANA LUMBUNG PEREMPUAN
Pengelolaan dana Lumbung Perempuan dilakukan secara transparan dan akuntable. Alur pengelolaan dana dari donatur masuk ke rekening Lumbung Perempuan. Selanjutnya dikelola sesuai dengan peruntukan program yaitu untuk pencegahan dan pemulihan korban KtPA, Pencegahan kasus kesehatan reproduksi dan pemberdayaan perempuan ODHA, serta pemberdayaan ekonomi untuk perempuan miskin dan kepala keluarga.
Bagan Alur Pengelolaan Dana Lumbung Perempuan
Dukungan Anda Kekuatan bagi Perempuan & Anak
Jadilah Penyangga Lumbung Perempuan dengan cara:
- Berpartisipasi sebagai relawan dalam berbagai kegiatan Lumbung Perempuan
- Membeli berbagai merchandise Lumbung Perempuan
- Menyumbang secara langsung atau tunai melalui kegiatan penggalangan dana yang dilakukan Lumbung Perempuan
- Menyumbang secara rutin dengan mentransfer ke rekening Lumbung Perempuan:
BRI Cabang Solo
Yayasan SPEK-HAM
No Rek: 0334-01-001170-30-8
Laporan Donasi per 7 Oktober bisa didownload di SINI
SPEK-HAM Dorong Optimalisasi Layanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pernyataan tersebut mengemuka dalam kegiatan Dialog Publik Multisthakeholder dan Sosialisasi Hasil Riset BPJS-JKN untuk Kesehatan Reproduksi di Rumah Makan Elang Sari, Boyolali, Kamis 18/8. Kegiatan ini diikuti oleh 40 orang peserta, terdiri dari perwakilan Dinas Kesehatan, Dinsosnakertrans, Ikatan Bidan Boyolali, perwakilan Puskesmas di wilayah Kabupaten Boyolali, Akademisi, Perangkat Desa wilayah riset, Media Massa, Serikat Pekerja dan Buruh, Komunitas Perempuan, Tokoh Masyarakat, Ormas dan LSM di wilayah Boyolali.
Dialog publik menghadirkan 4 orang narasumber, yaitu Endang Listiani (Direktur SPEK-HAM), Slamet Widodo (BPJS Cabang Boyolali), dr. Sherly J. Kilapong dari Dinkes Boyolali dan Ribut Budi Santoso, Ketua Komisi IV DPRD Boyolali. Endang Listiani menyampaikan beberapa temuan pada riset kedua yang dilakukan tahun 2016, diantaranya adalah masih rendahnya perempuan desa untuk mengakses layanan kespro dalam program JKN. “Jenis pemeriksaan yang dilakukan perempuan desa hanya pemeriksaan persalinan dengan besaran 32,0%, pemeriksaan kehamilan dan pelayanan KB masing-masing 24,2% dan 10,6%”, ungkap Endang.
Riset ini juga menemukan alasan responden belum menjadi anggota BPJS. Dari responden yang menjawab sebanyak 43,0% mengaku tidak tahu prosedur pembuatannya, 36,8% menjawab tidak bisa membayar premi, sebanyak 13,7% menjawab pelayanan kurang baik dan sisanya 5,7% mengaku sudah mempunyai asuransi.
Sebagai informasi riset dilakukan pada periode Juni-Juli 2015 dan Maret-April 2016 di 15 Propinsi, yaitu Aceh, Maluku, NTT, NTB, Sulsel, Sulut, Lampung, Jambi, Sumbar, Sumut, DKI Jakarta, Bali, Yogyakarta, Jateng dan Jatim.
SPEK-HAM menjadi pelaksana riset di wilayah Jawa Tengah. Lokasi yang dipilih adalah Kabupaten Boyolali, karena wilayah ini merupakan wilayah dampingan SPEK-HAM. Selain itu diperkuat dengan data kasus HIV-AIDS dan kasus kekerasan terhadap perempuan yang masuk dalam kategori tinggi di Jateng. Riset dilakukan di 10 desa yang terbagi menjadi 2 tahap dengan melibatkan 400 orang responden perempuan usia 15-65 dan 100 orang responden yang mewakili penyedia layanan, terdiri dari Jajaran Direksi, Dokter, Bidan dan Analis Kesehatan.
Tujuan riset adalah mengetahui gambaran pelaksanaan skema jaminan kesehatan nasional secara rutin, baik dari perspektif pemberi pelayanan maupun pengguna pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya terkait dengan kebutuhan perempuan dan pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual.
Slamet widodo dari BPJS Cabang Boyolali mengakui bahwa sosialisasi yang dilakukan memang belum maksimal, “Kalau untuk menjangkau ke 19 kecamatan di Boyolali sudah kami lakukan tetapi untuk ratusan desa belum bisa kami datangi semua, makanya kami butuh kerjasama dari semua pihak terutama dengan Dinkes”, jelas Slamet. Ia menambahkan bahwa untuk tahun 2016 ini target kepesertaan JKN adalah untuk usaha mikro.
Masih menurut Slamet, bahwa BPJS bekerja dengan aturan UU dan regulasi. Kemanfaatan layanan BPJS meliputi preventif, kuratif dan rahabilitasi. Selain itu untuk layanan Kespro seperti Iva test, Pap Smear terkaver dalam JKN. Slamet meminta kepada masyarakat bila ada layanan yang tidak baik silakan mengadu termasuk masalah penambahan pembayaran obat.
Sementara itu dr. Sherly J. Kilapong dari Dinkes Boyolali menyampaikan komitmennya tentang kesehatan reproduksi. Menurutnya, kesehatan reproduksi harus dipahami dari sejak dalam kandungan, bayi, balita, anak, dewasa hingga lansia. Dinkes Boyolali melalui layanan yang dibangun berjejaring mulai dari Rumah Sakit, Puskesmas hingga Bidan Desa menerapkan layanan kespro, diantaranya dengan menyediakan rumah tunggu kelahiran.
Ketua Komisi IV DPRD Boyolali, Ribut Budi santoso menyampaikan apresiasinya atas rilis riset yang disampaikan SPEK-HAM. Menurutnya masyarakat harus dipahamkan dengan persoalan JKN, pertama soal aturan dan regulasinya. Selain itu riset ini juga bisa menjadi evaluasi bagi BPJS sendiri. “Setiap 6 bulan sekali ada kegiatan evaluasi pelaksanaan JKN, tetapi tidak pernah mengundang masyarakat umum, ini yang menjadi persoalan”, ungkap Ribut. Ribut menambahkan jumlah peserta BPJS di Boyolali hingga per April 2016 sebanyak 579.071 peserta atau sekitar 59,49 persen dari total penduduknya 973.322 jiwa.
Masih menurut Ribut, tugas DPR ada 3 yaitu regulasi, penganggaran dan pengawasan. Dalam hal pelaksanaan JKN khususnya di Kabupaten Boyolali, ia berharap peran pengawasan bisa dilakukan oleh masyarakat. Ribut sangat terbuka bila ada kegiatan hearing dengan anggota DPRD untuk membahas persoalan layanan kesehatan.
Pada sesi diskusi muncul keluhan dari salah seorang peserta, Sinam M. Sutarto warga Desa Sempu, Kecamatan Andong mengeluhkan masalah data penerima BPJS yang tidak akurat, menurutnya ada warga yang sudah mati mendapat kartu BPJS. Hal lain yang dikeluhkan adalah persoalan pemindahan kelas kamar di Rumah Sakit, Tarmi Warga desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak pernah mengalaminya dengan alasan kamar kelas 2 penuh maka ia harus menerima dipindah ke kelas yang lebih tinggi sehingga harus membayar sejumlah biaya.
Sayangnya beberapa keluhan warga yang disampaikan belum bisa terjawab karena Slamet Widodo dari BPJS Cabang Boyolali meninggalkan acara secara mendadak dengan alasan ada kegiatan lain yang lebih penting.
Adwi Joko, Direktur Pattiro Surakarta menyampaikan tentang Forum Masyarakat Peduli BPJS-JKN yang menurutnya sangat penting untuk dibentuk di Boyolali. Menurutnya layanan pengaduan yang dibuat oleh BPJS baik melalui telepon, SMS, web atau media yang lainnya belumlah efektif karena pengaduan yang diberikan masyarakat belum tentu ditanggapi. Joko menambahkan Forum Warga Peduli BPJS-JKN akan menjadi sarana untuk mengawasi layanan yang terkaver BPJS di Rumah Sakit maupun di Faskes Primer.
Rangkaian kegiatan Riset, Dialog Publik Multisthakeholder dan Sosialisasi Hasil Riset BPJS-JKN untuk Kesehatan Reproduksi diselenggarakan SPEK-HAM bekerjasama dengan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan (JP2K), dengan dukungan AUSAID Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan).
Henrico Fajar K.W-Divisi Kesehatan Masyarakat SPEK-HAM
Wujudkan Layanan Berkesinambungan Komprehensif dan SUFA HIV-AIDS di 5 Kecamatan, Dinkes Sukoharjo Libatkan SPEK-HAM
Kelima Kecamatan tersebut meliputi Grogol, Bendosari, Mojolaban, Nguter dan Kartasura. Sebagai tahap menuju Layanan Berkesinambungan Komprehensif (LKB) dan Strategic Use of ARV (SUFA) HIV-AIDS diadakanlah Pelatihan LKB dan SUFA yang diselenggarakan di Hotel Sarila pada tanggal 1-5 Agustus yang diikuti oleh para dokter, tenaga medis (perawat, petugas Laboratorium dan Konselor) dan Kader Kesehatan.
Seksi Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten, Bambang Sudiono, SKM dalam pembukaan pelatihan LKB dan SUFA menyampaikan bahwa pelatihan LKB untuk HIV-AIDS merupakan program HIV-AIDS yang di gagas oleh Global Found, yaitu Program Three Zero (tidak ada penularan baru, tidak ada kematian karena HIV-AIDS dan tidak ada diskriminasi ODHA).
Bambang mengakui, untuk saat ini di semua rumah sakit milik swasta maupun milik pemerintah di Sukoharjo belum mampu menangani kelahiran ibu hamil positif HIV. “Bila ada ibu hamil positif HIV akan dirujuk ke rumah sakit dr. Moewardi Surakarta”, ungkap Bambang. Diharapkan bila LKB dan SUFA HIV-AIDS diterapkan di Kabupaten Sukoharjo maka penanganan, pengobatan dan persalinan pada ibu hamil positif HV bisa lakukan di tiap-tiap rumah sakit atau layanan kesehatan.
Masih menurut Bambang, LKB dan SUFA penting diterapkan di Kabupaten Sukoharjo karena laju perkembangan HIV yang cukup mengkawatirkan, sampai dengan bulan Juni tahun ini saja jumlah penderita HIV baru, mencapai 46 kasus dari total 316 kasus. Sementara itu data menunjukkan dari tahun ke tahun kasus HIV-AIDS di Kabupaten Sukoharjo mengalami kenaikan. Pada tahun 2012 dan tahun 2013 masing-masing sebanyak 110 dan 142 kasus, sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 289 kasus dan tahun 2015 sebanyak 256 kasus.
SPEK-HAM yang sudah 10 tahun bergelut dengan isu HIV-AIDS mempunyai peran dan tanggungjawab membantu mewujudkan LKB dan SUFA HIV-AIDS di Kabupaten Sukoharjo, karena untuk saat ini melalui Proyek Penanggulangan HIV-AIDS GF NU, SPEK-HAM melakukan penjangkauan untuk 3 populasi kunci yaitu MSM, TGs, dan Penasun. Sebagai informasi pada tahun 2015 SPEK-HAM juga terlibat dalam set up dan LKB dan SUFA di Kabupaten Boyolali.
Dalam Pelatihan tersebut SPEK-HAM melatih 25 Kader kesehatan yang mewakili 5 Kecamatan. Peran Kader kesehatan menjadi begitu penting dalam set up LKB dan SUFA ini, karena mereka adalah ujung tombak yang mengetahui kondisi riil di masyarakat yang paling bawah. SPEK-HAM yang menjadi narasumber dan fasilitator pada pelatihan tersebut, menyampaikan beberapa materi diantaranya tentang Eliminasi, Stigma dan Diskriminasi, Peran Tugas dan Fungsi Kader, Orientasi Perilaku Berisiko dan Aman, Komunikasi Persuasif, TOP (Temukan Obati dan Pertahankan), Teknik Analisa Situasi dan Pemetaan persoalan kesehatan.
Peserta mengaku senang dengan Pelatihan LKB dan SUFA ini, selain bisa menambah pengetahuan dan informasi tentang bagaimana menjadi kader yang baik, pelatihan ini juga bisa menjadi bekal bagi kader ketika nanti kembali ke tengah-tengah masyarakat. “Prinsipnya kami itu senang, walupun kami tidak dibayar, kami ikhlas memberikan informasi bahkan pendampingan untuk mengakses ke layanan kesehatan bagi warga yang membutuhkan karena semuanya ini untuk kebaikan masyarakat luas”, ungkap Nuryanto kader asal Kecamatan Mojolaban.
Kepala Dinas Kesehatan Sukoharjo Dr. Guntur Subiantoro, M.Si yang hadir dalam penutupan kegiatan ini menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam bagi para kader kesehatan, menurutnya kader adalah orang-orang terpilih yang sukarela dan tulus ikhlas memberikan tenaganya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas. “Saya berharap para kader dapat terus bersemangat dalam memberikan informasi tentang HIV-AIDS kepada masyarakat, karena penanggulangan HIV membutuhkan peran dari banyak pihak”, ungkap Guntur.
Henrico Fajar K.W – Divisi Kesm/spekham.org