Search for:

Remaja Jelok Belajar Kenali dan Cegah Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital

Peserta tengah mengikuti kegiatan diskusi komunitas di Desa Jelok, Cepogo, Boyolali pada Sabtu (26/9/2026). (Foto: Henrico Fajar/SPEK-HAM)
Peserta tengah mengikuti kegiatan diskusi komunitas di Desa Jelok, Cepogo, Boyolali pada Sabtu (26/9/2026). (Foto: Henrico Fajar/SPEK-HAM)

Penulis: Henrico Fajar Kristiarji

BOYOLALI – Sebanyak 30 remaja di Desa Jelok, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, mengikuti diskusi komunitas tentang Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), Sabtu, (26/9/2026).

 

 

Kegiatan ini menjadi ruang bagi para remaja untuk memahami berbagai bentuk kekerasan berbasis gender, dampaknya terhadap korban, serta langkah pencegahan yang dapat dilakukan, khususnya dalam penggunaan media sosial dan ruang digital.

 

 

Diskusi diawali dengan kegiatan perkenalan. Setiap peserta diminta menyebutkan nama sekaligus menggambarkan dirinya melalui sebuah simbol. Metode tersebut membuat suasana diskusi lebih cair dan mendorong peserta untuk aktif menyampaikan pengalaman maupun pandangannya.

 

 

Dalam materi yang disampaikan fasilitator, peserta diperkenalkan pada konsep KBG sebagai bentuk kekerasan yang berkaitan dengan identitas gender, ketimpangan kekuasaan, diskriminasi, serta relasi sosial. Kekerasan dapat berbentuk fisik, psikologis, seksual, ekonomi, maupun sosial dan budaya.

 

 

Peserta juga diajak memahami KBG dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Kekerasan berbasis gender tidak hanya berdampak pada kondisi fisik, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan psikologis, pendidikan, pekerjaan, kehidupan sosial, serta rasa aman korban.

 

 

Ancaman Dan Penyebaran Konten Intim

 

 

Salah satu bagian yang mendapat perhatian peserta adalah pembahasan mengenai KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online). Kekerasan berbasis gender di ruang digital dapat berupa pelecehan seksual online, ancaman, penyebaran data pribadi tanpa izin, penyebaran foto atau video intim tanpa persetujuan, pembuatan akun palsu, hingga penguntitan secara digital.

 

 

Saat peserta diminta menyebutkan bentuk KBGO yang mereka ketahui atau temui di lingkungan sekitar, muncul beragam jawaban.

 

 

Di antaranya adalah pemaksaan mengirim foto intim yang disertai ancaman penyebaran aib, pengiriman foto atau video bermuatan seksual tanpa diminta, permintaan mengirim foto bagian tubuh pribadi, hingga penyebaran konten intim kepada pihak lain.

 

 

Salah seorang peserta juga menceritakan kasus yang dialami temannya. Korban disebut pernah dipaksa mengirim foto senonoh kepada pacarnya, kemudian foto tersebut diduga diperjualbelikan dan disebarkan melalui Telegram.

 

 

Peserta lainnya menceritakan pengalaman adanya akun yang menyamar sebagai orang lain dan kemudian mengunggah konten yang berkaitan dengan pemilik akun asli. Ada pula pengalaman menerima video porno secara tiba-tiba melalui grup pertemanan.

 

 

Berbagai pengalaman tersebut menunjukkan bahwa ruang digital tidak selalu menjadi ruang yang aman bagi remaja. Pemaksaan, ancaman, penyebaran konten tanpa persetujuan, maupun pengiriman konten seksual tanpa diminta dapat menjadi bentuk kekerasan yang berdampak serius terhadap korban.

 

 

Remaja Menyusun Langkah Pencegahan

 

 

Dalam diskusi kelompok, peserta kemudian diajak menjawab pertanyaan tentang bagaimana mencegah agar tidak menjadi korban KBGO.

 

 

Sejumlah peserta menyebut pentingnya berhati-hati dalam menggunakan media sosial, tidak mudah menerima pesan dari orang asing, menolak ajakan yang tidak jelas, serta berhati-hati dalam memilih teman di dunia maya.

 

 

Peserta juga menekankan pentingnya membatasi informasi pribadi yang dibagikan di media sosial. Ungkapan seperti “jempol dijaga”, “berpikir sebelum bertindak”, dan “bijak dalam bermedia sosial” menjadi bagian dari refleksi peserta mengenai pentingnya menjaga keamanan diri di ruang digital.

 

 

Selain itu, peserta menilai keterbukaan kepada orang tua atau orang dewasa yang dipercaya penting ketika menghadapi situasi yang membuat mereka tidak aman.

 

 

Fasilitator juga menekankan bahwa ketika seseorang menjadi korban KBGO, tanggung jawab tidak boleh dibebankan kepada korban. Korban membutuhkan dukungan, pendampingan, dan akses terhadap layanan yang aman.

 

 

Langkah yang dapat dilakukan antara lain menyimpan bukti digital, melaporkan akun atau konten yang merugikan melalui platform terkait, mencari dukungan dari orang yang dipercaya, serta mengakses layanan pendampingan apabila diperlukan.

 

 

Pencegahan Membutuhkan Keterlibatan Bersama

 

 

Kegiatan ditutup dengan penegasan bahwa pencegahan KBG dan KBGO merupakan tanggung jawab bersama. Keluarga, komunitas, sekolah, masyarakat, pemerintah, lembaga layanan, serta aparat penegak hukum memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak dan remaja.

 

 

Bagi para peserta, diskusi ini juga menjadi ruang untuk menyadari bahwa kekerasan tidak selalu terjadi dalam bentuk tindakan fisik. Di ruang digital, kekerasan dapat hadir melalui pesan, foto, video, akun palsu, ancaman, maupun penyebaran informasi pribadi.

 

 

Karena itu, literasi digital, keberanian mencari pertolongan, serta budaya saling mendukung menjadi bagian penting dalam mencegah kekerasan berbasis gender di kalangan remaja.***

Paralegal Pentur Perkuat Pemahaman tentang Kekerasan Berbasis Gender dan Perilaku Mencari Bantuan

Kader paralegal Pentur dalam pertemuan rutin di Balai Desa pada Rabu (23/9/2026). (Foto: Magang SPEK-HAM)
Kader paralegal Pentur dalam pertemuan rutin di Balai Desa pada Rabu (23/9/2026). (Foto: Magang SPEK-HAM)

Penulis: Henrico Fajar Kristiarji

BOYOLALI- Sebanyak 20 peserta mengikuti Pertemuan Paralegal di Balai Desa Pentur, Boyolali pada Rabu (23/9/2026). Pertemuan itu kembali mengajak peserta untuk membahas isu Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dan help-seeking behavior atau perilaku mencari bantuan.

 

Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi para paralegal untuk berbagi pengalaman penanganan kasus sekaligus memperkuat kemampuan mengenali situasi yang membutuhkan dukungan dan layanan.

 

 

Kegiatan diawali dengan sesi sharing kasus kekerasan yang ditemukan di lingkungan masyarakat. Berbagai persoalan muncul dalam diskusi, mulai dari penjambretan terhadap perempuan yang pulang bekerja pada malam hari, persoalan rokok dan judi online, kekerasan dalam kelompok kegiatan olahraga, hingga kasus kekerasan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Peserta juga membagikan pengalaman terkait kekerasan seksual, anak yang mencari pelarian di luar rumah karena merasa kurang mendapatkan perhatian dari orang tua, serta dugaan eksploitasi dan kekerasan terhadap anak laki-laki dengan keterbatasan intelektual.

 

Dalam kasus tersebut, peserta menceritakan adanya persoalan terkait penguasaan uang hasil kerja dan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua.

 

 

Ada pula pembahasan mengenai kondisi anak dari keluarga yang orang tuanya bercerai dan menunjukkan perubahan perilaku, seperti sering berteriak dan marah pada malam hari.

 

 

Beragam pengalaman tersebut menunjukkan bahwa persoalan kekerasan dan kerentanan dapat muncul dalam berbagai bentuk serta terjadi di lingkungan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

 

 

Setelah sesi berbagi kasus, kegiatan dilanjutkan dengan pengenalan Program SPEAK (Support Program for Empowerment & Awareness for Help-Seeking) yang difasilitasi oleh mahasiswa Program Studi Psikologi Universitas Sebelas Maret (UNS).

 

 

Dalam sesi tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mengenai Kekerasan Berbasis Gender, bentuk-bentuk KBG, serta help-seeking behavior. Peserta diajak memahami kapan seseorang membutuhkan bantuan, hambatan yang dapat membuat seseorang enggan mencari pertolongan, serta sumber bantuan formal maupun informal yang dapat diakses.

 

 

“Ruang yang aman dan nyaman penting agar peserta dapat berpartisipasi sesuai dengan kenyamanan masing-masing,” ujar salah seorang fasilitator saat membuka rangkaian kegiatan.

 

 

Pelaksanaan rangkaian kegiatan lanjutan disepakati berlangsung pada Oktober dan November 2026 mendatang. Tim Mahasiswa Psikologi UNS selanjutnya akan berkoordinasi dengan Sekretaris Desa (Sekdes) Pentur, Boyolali untuk menentukan tempat pelaksanaan kegiatan.

 

 

Pertemuan paralegal ini diharapkan menjadi ruang pembelajaran bersama untuk memperkuat kemampuan mengenali persoalan kekerasan, memahami hambatan pencarian bantuan, serta membangun jejaring dukungan yang dapat membantu masyarakat ketika menghadapi situasi yang membutuhkan pertolongan.***

Pastikan Hak Pemulihan Penyintas, Forum Multistakeholder Klaten Rumuskan Alur Terpadu

Suasana Diskusi Forum Multistakeholder Kabupaten Klaten yang diselenggarakan SPEK-HAM bersama mitra UN-TF di Aula DISSOSP3APPKB, guna memperkuat sinergi lintas sektor dalam penanganan dan perlindungan perempuan serta anak korban kekerasan, Jumat (11/9/2026).(Foto: Antonius Danang/SPEK-HAM)
Suasana Diskusi Forum Multistakeholder Kabupaten Klaten yang diselenggarakan SPEK-HAM bersama mitra UNTF di Aula DISSOSP3APPKB, guna memperkuat sinergi lintas sektor dalam penanganan dan perlindungan perempuan serta anak korban kekerasan, Jumat (11/9/2026).(Foto: Antonius Danang/SPEK-HAM)

 

Penulis: Antonius Danang Wijayanto

KLATEN – Upaya memberikan perlindungan serta keadilan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Klaten terus diperkuat. SPEK-HAM bersama mitra program United Nations Trust Fund to End Violence Against Women (UNTF) menggelar kegiatan bertajuk Diskusi Forum Multistakeholder Kabupaten Klaten bertempat di Aula DISSOSP3APPKB Kabupaten Klaten pada Jumat (11/9/2026).

 

 

Acara tersebut mengusung tema “Sinergi Demi Pemenuhan Hak dan Keadilan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan”, kegiatan ini mempertemukan berbagai lintas sektor strategis.

 

 

Kolaborasi tersebut melibatkan sejumlah instansi penting, mulai dari DISSOSP3APPKB, UPTD PPA, Dinas Kesehatan, Kemenag, Unit PPA Polres, hingga perwakilan rumah sakit setempat. Pertemuan ini difokuskan untuk memetakan hambatan sekaligus merumuskan potensi solusi nyata dalam penanganan kasus kekerasan berbasis gender di wilayah Kabupaten Klaten.

 

 

Selain itu, forum memastikan agar para penyintas dapat memperoleh akses layanan kesehatan, hukum, dan psikososial yang inklusif, responsif, serta berorientasi penuh pada pemulihan.

 

Salah satu poin krusial yang dibahas dalam diskusi ini adalah upaya membangun alur pelaporan terpadu serta kepastian pembiayaan visum et repertum yang melibatkan penyedia layanan kesehatan dan lembaga penanganan kekerasan.

 

 

Melalui ruang dialog yang terbangun ini, seluruh pemangku kepentingan berharap dapat menciptakan mekanisme pelaporan yang jauh lebih terintegrasi dan bersinergi. Langkah konkrit tersebut diyakini mampu mewujudkan lingkungan yang aman dan adil bagi seluruh perempuan dan anak di Kabupaten Klaten.***

 

SPEKHAM Gelar Multi Stakeholder Meeting di Sukoharjo dan Surakarta untuk Perkuat Layanan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak

Kegiatan Multi Stakeholder Kota Surakarta pada Selasa (22/9/2026). (Foto: I.K Nino Sativara/SPEK-HAM)
Kegiatan Multi Stakeholder Kota Surakarta pada Selasa (22/9/2026). (Foto: I.K Nino Sativara/SPEK-HAM)

Penulis: I.K Nino Sativara

SURAKARTA- Yayasan SPEK-HAM melalui Program ARUNIKA menggelar multi stakeholder meeting di dua daerah intervensi. Pertemuan pertama berlangsung di Gedung Wijaya, Sukoharjo pada Senin (21/9/2026), disusul kegiatan kedua di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta yang berlokasi di Balai Tawangpraja, Kompleks Balai Kota Surakarta pada Selasa (22/9/2026).

Forum ini diselenggarakan guna memperkuat jejaring pencegahan dan penanganan kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di kawasan tersebut.

Direktur SPEKHAM, Rahayu Purwaningsih, membuka sesi awal dengan membedah maraknya situasi kekerasan terhadap perempuan dan anak belakangan ini. Rahayu menekankan krusialnya kolaborasi lintas sektoral antara penyedia layanan, mulai dari UPTD PPA, tenaga kesehatan, hingga aparat penegak hukum (APH).

Secara khusus, ia menggarisbawahi peran tenaga kesehatan dalam aspek rehabilitatif dan medikolegal untuk mendeteksi indikasi kekerasan pada pasien. “Pelayanan terintegrasi lintas fungsi sangat penting untuk menciptakan penegakan hukum dan penanganan kekerasan yang berpihak pada korban,” tegas Rahayu.

 

 

Sesi diskusi interaktif yang dipandu Manajer Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Masyarakat (PPKBM), Fitri Junanto, mengajak seluruh perwakilan lembaga yang hadir untuk membedah berbagai kompleksitas serta tantangan nyata penanganan kasus di lapangan.

“Setiap Lembaga memiliki tanggung jawab yang sama besarnya dalam upaya menangani kekerasan. Baik di sektor pelayanan masyarakat oleh tenaga kesehatan, aparat penegak hukum, dinas sosial, hingga pengada layanan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),” terang Fitri.

 

 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala UPTD PPA Surakarta, Siti Tatqiroh, menyambut positif kolaborasi yang terjalin. Menurutnya, multistakeholder meeting ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat jaringan layanan agar mampu menjangkau korban secara lebih luas dan meningkatkan mutu pendampingan.

“Kami senang bisa bekerja sama dengan banyak lembaga terkait untuk lebih mempersempit ruang kekerasan. Dengan adanya koordinasi lintas sektoral ini, diharapkan masyarakat yang menjadi korban kekerasan dapat mengakses layanan pendampingan dari hulu hingga ke hilir,” pungkas dia.***

Cegah Burnt Out dan Femisida, PWKI Surakarta Gelar Seminar Self-Care bagi Perempuan dan Pendamping Korban Kekerasan

Direktur SPEK-HAM Surakarta, Rahayu Purwaningsih dalam sesi materi pada acara Seminar Self Care PWKI, Sabtu (19/9/2026). (Foto: I.K Nino Sativara/SPEK-HAM)
Direktur SPEK-HAM Surakarta, Rahayu Purwaningsih dalam sesi materi pada acara Seminar Self Care PWKI, Sabtu (19/9/2026). (Foto: I.K Nino Sativara/SPEK-HAM)

Penulis: I.K Nino Sativara

SURAKARTA – Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) Cabang Surakarta menggelar seminar interaktif bertema self care di Gereja Baptis Indonesia (GBI) Penumping, Surakarta pada Sabtu (19/9/2026).

 

Agenda tersebut digelar sebagai pengingat pentingnya merawat kesehatan fisik dan mental bagi perempuan, terutama bagi mereka yang aktif mendampingi para korban kekerasan.

 

Melalui edukasi self care, para aktivis dan pendamping masyarakat diharapkan tidak terlarut secara psikologis dalam persoalan emosional yang dihadapi para korban kekerasan.

 

Penjagaan kondisi emosional secara berkelanjutan dinilai penting agar pendamping tidak mengalami kekalahan mental (burnt out) serta dapat terus memberikan bantuan secara optimal.

 

Hadir sebagai narasumber utama, Direktur SPEK-HAM Surakarta, Rahayu Purwaningsih, S.Sos., M.Si., memaparkan potret mengkhawatirkan terkait eskalasi kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia belakangan ini.

 

Rahayu menyoroti peningkatan tajam fenomena femisida pembunuhan terhadap perempuan karena gender yang dinilainya sudah dalam tahap darurat.

 

“Di tahun 2024 saja, tercatat sebanyak 290 perempuan meninggal dunia di tangan pasangannya sendiri,” ungkap Rahayu saat memaparkan materi.

 

Ia menjabarkan bahwa femisida dipicu oleh berbagai faktor kompleks, mulai dari eskalasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang berulang hingga kondisi himpitan ekonomi.

 

Fenomena ini juga marak terjadi di kawasan Solo Raya, di mana para pelaku mayoritas merupakan orang terdekat korban. Selain konflik domestik dan tekanan ekonomi, sejumlah kasus juga dipicu oleh motif penguasaan aset serta tindak kriminal lainnya.

 

PWKI Surakarta berharap forum interaktif ini dapat membekali para peserta dengan pemahaman self care yang utuh. Dengan menjaga kestabilan fisik dan psikologis, para perempuan diharapkan mampu membentengi diri sendiri sekaligus melanjutkan peran pendampingan di tengah masyarakat secara sehat dan berkelanjutan. ***

Perkuat Pendampingan Korban Kekerasan di Surakarta dan Sukoharjo, SPEK-HAM Gelar Konsolidasi Jaringan Layanan

Manajer Divisi PPKBM SPEK-HAM, Fitri Junanto tengah mengisi pembekalan dalam pertemuan jejaring layanan pada Rabu (16/9/2026). (Foto: I.K Nino Sativara/SPEK-HAM)
Manajer Divisi PPKBM SPEK-HAM, Fitri Junanto tengah mengisi pembekalan dalam pertemuan jejaring layanan pada Rabu (16/9/2026). (Foto: I.K Nino Sativara/SPEK-HAM)

Penulis: I.K Nino Sativara

SURAKARTA – Yayasan SPEK-HAM bersama jaringan layanan penanganan kekerasan di wilayah Surakarta dan Sukoharjo menggelar konsolidasi intensif pada Rabu (16/9/2026) dan Kamis (17/9/2026).

 

Pertemuan yang berlangsung di Kantor SPEK-HAM, Karangasem, Kecamatan Laweyan, Surakarta ini bertujuan memetakan situasi terkini terkait kasus kekerasan serta memperkuat advokasi pendampingan korban di tingkat akar rumput.

 

 

Konsolidasi tersebut dihadiri oleh berbagai unsur elemen pendamping, mulai dari kader Arunika, paralegal komunitas, anggota Pos Pelayanan Terpadu (PPT), Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), hingga penyedia layanan pendampingan hukum. Seluruh peserta saling memaparkan dinamika lapangan serta tren kasus kekerasan di wilayah intervensi masing-masing.

 

 

Masyarakat Semakin Berani Melapor

 

 

Salah satu poin utama yang mengemuka dalam diskusi adalah meningkatnya kesadaran dan keberanian korban kekerasan untuk melaporkan kasus yang mereka alami. Kehadiran kader pendamping dan lembaga layanan yang menjangkau hingga tingkat kelurahan menjadi pemicu utama perubahan tersebut.

 

 

“Masyarakat kini semakin paham bahwa di tingkat kelurahan sudah ada lembaga yang siap melakukan pendampingan. Keberadaan penyedia layanan dan kader paralegal membuat para korban tidak lagi merasa takut atau bingung saat ingin melapor,” ujar salah seorang peserta konsolidasi.

 

 

Direktur Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Masyarakat (PPPKBM) SPEK-HAM, Fitri Junanto, membenarkan adanya perubahan perilaku masyarakat yang signifikan semenjak hadirnya lembaga layanan penanganan kekerasan yang mudah diakses.

 

 

Dorong Deteksi Dini Kasus Kekerasan

 

 

Meski laporan warga meningkat, Fitri menekankan pentingnya pergeseran strategi bagi para pendamping di lapangan. Ia mengimbau seluruh kader dan penyedia layanan untuk memperkuat fungsi deteksi dini ketimbang sekadar menunggu laporan masuk.

 

 

“Penyedia layanan dan kader di lingkungan masing-masing harus semakin peka. Kita perlu memperkuat deteksi dini terhadap potensi maupun kasus kekerasan yang terjadi di daerah, alih-alih hanya pasif menunggu laporan,” tegas Fitri.

 

 

Melalui konsolidasi ini, jaringan layanan kekerasan di Surakarta dan Sukoharjo berkomitmen mempererat sinergi antarlembaga. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat respons penanganan kasus, menjamin perlindungan hukum bagi korban, serta memperluas edukasi pencegahan kekerasan berbasis masyarakat secara berkelanjutan. ***

 

Cerita dari Karangasem: Ketika Sampah Berubah Jadi Rupiah

Kader perempuan Karangasem tengah membuat aksesoris buatan tangan dari pemilahan sampah pada Rabu (16/9/2026). (Foto: Magang SPEK-HAM)
Kader perempuan Karangasem tengah membuat aksesoris buatan tangan dari pemilahan sampah pada Rabu (16/9/2026). (Foto: Magang SPEK-HAM)

 

Penulis: Eugenia Eligia Boru Siahaan & Lutfi Oktafian Saputra

 

Pagi itu, suasana di Bank Sampah Gajah Putih, RT 03/RW 09, Karangasem, Laweyan, Surakarta tampak berbeda. Tumpukan sampah yang biasanya menjadi pemandangan mengganggu di pinggir jalan, di tempat ini justru dipandang sebagai peluang emas.

 

 

Pada Rabu, 16 September 2026, para warga bersama mahasiswa berkumpul untuk mengurai salah satu masalah lingkungan terbesar di perkotaan yakni pengelolaan sampah.

 

 

Bagi warga setempat, sampah tak lagi sekadar barang buangan yang harus disingkirkan. Di tangan para pegiat lingkungan yang penuh kerelaan, limbah rumah tangga disulap menjadi produk bernilai ekonomis yang mampu mendatangkan pundi-pundi rupiah sekaligus menjaga lingkungan tetap asri.

 

 

Kerja Sama Rutin dan Edukasi Tanpa Henti

 

 

Sistem pengangkutan sampah anorganik di RT 03/RW 09 dijalankan secara berkala setiap dua minggu sekali. Jenis sampah yang dikumpulkan mulai dari botol plastik, botol obat, hingga cakram bekas.

 

 

Seluruh limbah ini dibawa ke Bank Sampah untuk dipilah dan dikemas rapi sebelum disalurkan ke pengepul yang telah bekerja sama.

 

 

Namun, perjalanannya tidak selalu mulus. Sebagian warga diakui masih belum sepenuhnya paham cara memilah sampah yang benar. Di sinilah peran edukasi dan pendampingan menjadi sangat krusial.

 

 

Kehadiran mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi membawa energi segar. Mereka tidak hanya datang berkunjung, tetapi juga terjun langsung melakukan pendampingan lapangan, membantu pemilahan, hingga mengedukasi warga.

 

 

“Bantuan mesin pencacah plastik dari berbagai pihak sebenarnya sangat membantu. Namun, tantangannya ada pada keterbatasan tenaga atau operator yang paham cara mengoperasikannya secara maksimal,” ungkap salah satu pengurus dalam sesi tanya jawab.

 

 

Siklus Maggot BSF: Solusi Cerdas Limbah Organik

 

 

Tak hanya sampah anorganik, limbah dapur dan sisa makanan dari acara hajatan maupun katering warga juga mendapatkan perhatian khusus.

 

 

Sejak dikembangkan pada tahun 2021, Bank Sampah Gajah Putih mengolah sampah organik menjadi media budidaya Black Soldier Fly (BSF) atau maggot.

 

 

Budidaya ini menuntut kedisiplinan tinggi. Pengurus harus mencatat siklus hidup lalat BSF secara teliti, mulai dari penetasan telur hingga masa panen maggot.

 

 

Sisa makanan yang membusuk rutin diberikan sebagai pakan hingga habis bertahap. Hasil panen maggot ini memiliki nilai jual yang menjanjikan sebagai pakan lele dan ayam, sementara sisanya (kasgot) dimanfaatkan sebagai pupuk organik berkualitas.

 

 

 

Sentuhan Kreativitas dalam Kelompok

 

 

 

Sesi pungkasan pelatihan diisi dengan aksi reka cipta bahan bekas. Warga dibagi ke dalam beberapa kelompok yang masing-masing beranggotakan lima orang.

 

 

 

Dari bahan plastik bekas yang sama, setiap kelompok saling beradu ide membuat kerajinan tangan unik seperti aksesori fashion hiasan topi yang unik dan estetik.

 

 

Perlengkapan rumah seperti keranjang hias multi-guna dan vas bunga. Dekorasi menjadi bunga hias berbahan plastik daur ulang.

 

 

 

Pengelolaan sampah pada akhirnya bukan sekadar urusan membuang barang bekas pada tempatnya, melainkan tentang membangun kepedulian, keikhlasan, dan kemandirian ekonomi masyarakat dari tingkatan RT. ***

 

 

Bersama SPEK-HAM, Boyolali Perkuat UPTD PPA dan Mekanisme Rujukan Korban Kekerasan

Kegiatan Multi Stakeholder Meeting bersama jejaring layanan di RSUD Pandan Arang, Boyolali pada Selasa (15/9/2026). (Foto: Galih Novianto/SPEK-HAM)
Kegiatan Multi Stakeholder Meeting bersama jejaring layanan di RSUD Pandan Arang, Boyolali pada Selasa (15/9/2026). (Foto: Galih Novianto/SPEK-HAM)

Penulis: Galih Novianto

BOYOLALI – Bagi korban kekerasan, mendapatkan pertolongan seharusnya menjadi pintu menuju rasa aman dan pemulihan. Namun, dalam praktiknya, jalan menuju layanan belum selalu mudah. Masih ditemui korban yang datang sendiri ke rumah sakit, membayar biaya pemeriksaan dengan biaya pribadi, sementara kebutuhan pendampingan hukum, psikologis, hingga perlindungan masih harus dikoordinasikan dengan sejumlah lembaga.

 

 

Situasi tersebut menjadi salah satu persoalan yang mengemuka dalam kegiatan “Multi Stakeholder Meeting Penyedia Layanan Kekerasan” yang digelar Selasa (15/9/2026) bertempat di RSUD Pandan Arang, Boyolali. Pertemuan ini mempertemukan berbagai lembaga yang selama ini terlibat dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk melihat kembali bagaimana layanan berjalan dan apa yang masih perlu diperkuat.

 

 

Salah satu pengalaman yang dibagikan dalam pertemuan datang dari jejaring Rumah Sakit Pandan Arang. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, terdapat 16 kasus indikasi kekerasan seksual terhadap korban di bawah umur. Sebanyak lima korban disebut datang sendiri sebagai pasien umum tanpa rujukan dari Kepolisian Resor Boyolali dan harus membayar layanan secara mandiri.

 

 

Cerita tersebut memperlihatkan bahwa persoalan penanganan kekerasan tidak berhenti ketika sebuah kasus dilaporkan. Setelah laporan diterima, korban masih membutuhkan layanan kesehatan, pemeriksaan medis, dukungan psikologis, pendampingan hukum, tempat aman, hingga dukungan sosial dan ekonomi.

 

 

Kasus Kekerasan Masih Ditemukan di Berbagai Layanan

 

 

Data yang dibagikan oleh sejumlah lembaga menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan yang dihadapi berbagai layanan di Boyolali. Polres Boyolali mencatat 17 perkara pada 2026, terdiri atas 12 perkara persetubuhan, empat penganiayaan, dan satu perkara TPKS.

 

 

Sementara DP2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak) Boyolali mencatat 72 kasus sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Sebanyak 35 kasus merupakan KDRT dan 37 kasus merupakan kekerasan seksual terhadap anak.

 

 

Pada periode yang sama, DP2KBP3A juga mencatat 74 pasangan menikah di bawah umur. Dari jumlah tersebut, 48 pasangan mengalami kehamilan dan 26 tidak hamil. Kasus pernikahan di bawah umur disebut banyak ditemukan di Kecamatan Selo.

 

 

Dari sektor kesehatan, Dinas Kesehatan Boyolali menyampaikan telah mencatat 30 kasus hingga Agustus 2026 melalui sistem pencatatan kesehatan jiwa dan napza. Kasus tersebut terdiri atas 10 kasus kekerasan fisik, tujuh kekerasan psikis, dan 13 kekerasan seksual.

 

 

Jejaring LK3 juga menyampaikan telah menangani delapan kasus, termasuk kasus yang dirujuk oleh DP2KBP3A dan Dinas Sosial untuk pendampingan berkala di rumah aman maupun kasus yang terjadi dalam keluarga.

 

 

Ketika Koordinasi Menentukan Akses Korban Terhadap Layanan

 

 

Di tengah banyaknya kasus, tantangan lain muncul pada mekanisme koordinasi dan rujukan. Jejaring layanan menemukan masih adanya kasus yang langsung dirujuk dari Polres ke RSPA tanpa melalui UPTD PPA. Pada sisi lain, kebutuhan visum juga belum selalu berjalan mulus karena adanya miskomunikasi antar pihak.

 

 

Padahal, setiap kebutuhan korban dapat saling berkaitan. Pemeriksaan medis dapat membutuhkan visum. Korban anak mungkin membutuhkan pendampingan psikologis dan perlindungan. Korban yang kehilangan dukungan keluarga dapat membutuhkan rumah aman. Sementara korban lainnya membutuhkan dukungan sosial atau ekonomi untuk dapat melanjutkan kehidupannya.

 

 

Karena itu, penguatan UPTD PPA menjadi salah satu kebutuhan yang mengemuka dalam pertemuan. UPTD PPA diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam memastikan alur layanan korban berjalan secara terpadu, mulai dari penerimaan laporan dan penjangkauan, identifikasi serta asesmen, pemberian layanan, rujukan, hingga pemantauan pemenuhan hak korban.

 

 

Bukan Hanya Soal Kasus, Tetapi Juga Soal Sumber Daya

 

 

Penanganan korban juga membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai. Dinas Sosial menyampaikan adanya kekurangan tenaga psikolog. Di sisi lain, RSPA mengusulkan agar kebutuhan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk sampai proses persalinan, dapat memperoleh dukungan anggaran. Hal ini penting karena terdapat pengalaman korban yang melahirkan prematur dan membutuhkan biaya perawatan bayi yang besar.

 

 

Kebutuhan pemeriksaan DNA juga menjadi tantangan. Pemerintah daerah menyampaikan bahwa upaya penganggaran untuk kebutuhan tersebut akan diusahakan melalui pemerintah provinsi. Untuk kebutuhan tertentu, BAZNAS telah menjadi salah satu pihak yang mendukung pembiayaan korban melalui mekanisme bantuan yang tersedia. Namun, jejaring juga mencatat bahwa saat ini belum terdapat skema Jamkesda untuk kebutuhan tersebut.

 

 

Membangun Layanan Yang Tidak Membuat Korban Berjalan Sendiri

 

 

Pertemuan ini kemudian mengarah pada satu kebutuhan yang sama: memperkuat kerja bersama agar korban tidak harus mencari sendiri pintu layanan yang dibutuhkan. Sejumlah langkah yang dianggap penting antara lain penyusunan SOP UPTD PPA Boyolali, sosialisasi Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/446 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Boyolali Tahun 2026–2029, serta penguatan koordinasi antarinstansi.

 

 

Jejaring juga mendorong agar data kasus dari kepolisian dan lembaga layanan dapat menjadi bukti dalam memperkuat advokasi kebijakan dan penganggaran. Komitmen Polres Boyolali dalam penyediaan data pendukung juga dipandang penting untuk mendukung audiensi dengan pemerintah daerah.

 

 

Bagi korban, layanan yang terpadu bukan sekadar persoalan prosedur. Di balik setiap data kasus terdapat seseorang yang membutuhkan rasa aman, pertolongan, pendampingan, dan kesempatan untuk pulih.

 

 

Karena itu, penguatan jejaring layanan di Boyolali diharapkan tidak berhenti pada pertemuan. Koordinasi perlu diterjemahkan menjadi mekanisme rujukan yang jelas, layanan yang mudah diakses, dukungan anggaran yang memadai, serta kerja bersama yang memastikan pemenuhan hak korban sejak laporan diterima hingga proses pemulihan.

 

 

Sebab, ketika seseorang berani mencari pertolongan, sistem layanan seharusnya hadir untuk menyambut, bukan membuat korban kembali mencari jalan sendiri.***