Solo Archives - Laman 16 dari 16

Tes IVA, IMS dan VCT untuk Perempuan di Kelurahan Karangasem

Deteksi dini kanker serviks, IMS (Infeksi Menular Seksual) dan HIV AIDS dapat dilakukan dengan berbagai cara. Deteksi dini kanker serviks dapat dilakukan dengan menggunakan tes papsmear dan dapat juga dilakukan dengan tes IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat).

Selasa, 25 Maret 2014, SPEK-HAM Surakarta bekerjasama dengan Puskesmas Pembantu Karang Asem dan Puskesmas Manahan mengadakan tes IVA, VCT (Voluntary Conseling and Testing) dan IMS yang bertempat di Puskesmas Pembantu Karang Asem, dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga dan wanita berisikom, bagi yang sudah menikah ataupun yang belum menikah.

Tes VCT dilakukan dengan cara pengambilan darah, kemudian harus dilakukan pengamatan terlebih dahulu di laboratorium sehingga tidak bisa dilihat hasilnya hanya dalam satu hari. Hasil tes VCT diambil hari Rabu, 26 Maret 2014. Hasil dari tes IMS bisa langsung pada saat itu juga para pasien mengetahui hasilnya dan kemudian dari pihak medis bisa langsung memberikan obat pada pasien yang terdiagnosis IMS. (lia/spekham)

Tes IVA dan IMS untuk Perempuan di Kelurahan Sangkrah

Infeksi Menular Seksual (IMS) merupakan penyakit infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual secara bebas tanpa pengaman , infeksi menular seksual diantaranya ; Ghonoreae, Sifilis, Chlamidia, Herpes Genital, HIV dan AIDS dan lain-lain.

Metode pencegahan dengan deteksi dini dapat dilakukan, diantaranya dilakukan melalui tes IVA. Sebagai wujud kepedulian SPEK-HAM Surakarta terhadap kesehatan reproduksi perempuan, kamis 20 Maret 2014, SPEK-HAM bekerjasama dengan Puskesmas Pembantu Sangkrah melakukan tes IVA dan IMS dengan melibatkan seluruh masyarakat khususnya perempuan di wilayah Sangkrah, Semanggi dan sekitarnya.

Tes yang dilakukan di Kelurahan Sangkrah ini merupakan rangkaian pemeriksaan tahap 2, setelah pada tanggal 10 dan 11 maret 2014, dilakukan pemeriksaan tahap pertama di Kelurahan Pucang Sawit.

Pada proses pelaksanaan tes, pasien atau peserta tes dapat secara langsung mengetahui hasil tes laboratorium dari pihak medis Puskesmas Pembantu Sangkrah untuk kemudian dapat secara langsung di lakukan penanggulangan dan pengobatan. (lia/spekham)

Caleg Perempuan Bukan Sekedar Pelengkap Menuju Kursi Kekuasaan

“Peran Perempuan dalam Penentuan Kebijakan yang Berperspektif Gender“

Keberadaan Caleg perempuan pada bursa Pemilihan Umum April 2014, semakin semarak dan segar karena kenaikan jumlah kuota dari pemilu tahun 2009. Data dari KPU Surakarta, jumlah Caleg perempuan pada pemilu tahun 2009 sebanyak 3.910 orang atau 34,6%, dan pada bursa Caleg tahun 2014 sebanyak 2.434 orang atau 37,3% dari total Caleg. Bertambahnya jumlah Caleg perempuan ini diharapkan juga diimbangi dengan meningkatnya kualitas Caleg perempuan, sehingga peningkatan kuantitas para Caleg perempuan juga akan berbanding lurus dengan meningkatnya kualitas para Caleg perempuan di kota Surakarta.

Melihat geliat dan respon para Caleg perempuan di Kota Surakarta. Beberapa Caleg muncul dari komunitas mitra maupun jaringan, maka SPEK-HAM menyelenggarakan kegiatan sarasehan dengan judul “SARASEHAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PARLEMEN“ menuju Pemilu tahun 2014. Kegiatan ini dilaksanakan di kantor SPEK-HAM, pada tanggal 20 November 2013, dengan mengundang komunitas perempuan dari Kelurahan Joyosuran, Sriwedari, Kemlayan, Gilingan, Kestalan, serta beberapa mitra LSM di Surakarta. Selain itu, SPEK-HAM juga mengundang perwakilan dari Caleg dan Leg dari beberapa Partai Politik.

Sarasehan ini menghadirkan narasumber dari berbagai unsur, seperti : aktivis perempuan nasional Mira Diarsi, Indriati Suparno, KPU Surakarta, serta pengelola Komunitas Bloger, Blontang. Para narasumber menyampaikan informasi tentang situasi terkini menuju Pemilu 2014. KPU Surakarta yang diwakili Nurul Sutarti menyampaikan bahwa paradigma Pemilu tahun 2014 lebih terbuka , mekanisme kampanye juga lebih bervariasi melalui berbagai media kampanye selain rapat-rapat dan kampanye secara terbuka karena sudah ada aturan proses kampanye sampai pencoblosan dilakukan. Data terakir disampaikan bahwa 54% data pemilih tetap, 30 persennya sudah terpenuhi. Sedangkan bursa kursi yang akan diperebutkan pada penCalegan tahun 2014 sebanyak 45 kursi.

Dalam paparannya, Mira Diarsi menyampaikan catatan penting bagi para caleg perempuan Surakarta, Caleg perempuan harus mengingat kultur kewilayahan di mana kearifan lokal perlu menjadi strategi bagi para Caleg, khususnya kultur Jawa yang masih memegang kuat budaya menghargai, menghormati, ngajeni ( nguwongke ) terhadap konstituenya. Lebih lanjut, tugas para legislatif terpilih adalah membuat aturan dan kebijakan, bukan membuat program. Berbeda dengan Mira Diarsi, aktifis perempuan dari Surakarta, Indriati Suparno menyentil soal bagaimana para Caleg harus memahami Dapilnya, bagaimana Caleg memiliki kemampuan loby dan bekerja berjaringan, serta membangun strategi yang tepat setelah terlebih dahulu memahami issue dan konstituen di Dapilnya. Blontang yang selama ini dikenal sebagai pengelola Komunitas Bloger juga memberikan startegi, bahwa Caleg harus benar-benar menguasai kontituenya di Dapil masing-masing dengan melibatkan orang lain yang direkrut menjadi relawan untuk melakukan assessment dan belanja masalah, sehingga akan diperoleh kedekatan yang baik dengan para konstituenya. Media sosial tidak akan berpengaruh banyak dibanding dengan pendekatan persuasif secara langsung di masyarakat.

Sarasehan ini membalut berbagai masukan dan juga sudut pandang para peserta dengan para Caleg, sehingga masing-masing akan bisa memberikan hak pilihnya, serta para caleg mampu menyusun strategi pencalonannya menuju kursi parlemen dengan lebih humanis, mengenali issue, dekat dan dicintai konstituenya. SPEK-HAM sebagai lembaga swadaya masyarakat berperan sebagai media dan fasilitator dalam mempertemukan berbagai kebutuhan dan kepentingan publik. (noko alee/spekham)

“Akses Keadilan Untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender”

Program Bantuan Hukum

“Akses Keadilan Untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender”

Sejak bulan Juli 2013 SPEK-HAM bekerjasama dengan Kementrian Hukum dan HAM, melakukan Program Bantuan Hukum Gratis bagi masyarakat miskin. Program bertujuan untuk mendekatkan akses bantuan hukum pada perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender. Salah satu hal yang dilakukan adalah dengan mengadakan serangkaian acara penyuluhan hukum di beberapa wilayah dampingan SPEK-HAM, antara lain di Kelurahan Gilingan, Kelurahan Joyosuran, Kelurahan Kestalan, Kelurahan Sewu. Pelaksanaan penyuluhan hukum yang dilakukan selama ini juga bekerjasama dengan stakeholder serta komunitas dampingan wilayah setempat. Diharapkan dengan terselenggaranya kegiatan ini, kekerasan berbasis gender bisa semakin menurun. (spek-ham/fitri hr, email : fitrijunanto@yahoo.com)

Penyuluhan Hukum di Kelurahan Gilingan.

Penyuluhan Hukum di Kelurahan Joyosuran.

Refleksi Gerakan Perempuan “PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN & ANAK”

Selasa, 10 Desember 2013.

Hujan cukup deras disaat akan diadakannya kegiatan sarasehan Jejer Wadon, dalam rangka kampanye I6 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Sarasehan kali ini bertemakan “Refleksi Gerakan Perempuan dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak”. Kondisi hujan tidak mempengaruhi kegiatan yang diadakan di Balai Soedjatmoko, Kompleks Toko Buku Gramedia Jl. Slamet Riyadi, tetapi semakin memperlihatkan kalau narasumber dan para undangan punya komitment yang tinggi terhadap penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan hadir dalam kegiatan tersebut. Peserta yang datang diantaranya dari perwakilan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat Surakarta, aktivis hukum, aktivis media, akademisi, sastrawan dan masyarakat Surakarta yang peduli, Ormas, serta individu pemerhati kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tujuan kegiatan kali ini adalah :

Terbangunnya komitmen bersama akan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Refleksi di antara elemen terhadap apa yang sudah disumbangkan dalam rangka penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Sebelum kegiatan dimulai, ada pembacaan puisi oleh Yu Pon (istri Wiji Tukul)m, Ibu Haryati Panca Putri (Direktur YAPHI), Ibu Endang Listiani (Direktur SPEK-HAM), Juwita (Talitakum), Wani (anak Wiji Tukul) serta musikalisasi Fajar ( anak Wiji Tukul) and Friends. Kegiatan domoderatori oleh Ibu Vera Kartika Giantari serta narasumber Dra. A. Nunuk Prasetyo Murniati, MA dari Jogja dan Drs. Anung Indro Susanto, MM (Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Surakarta) yang pada malam itu Beliau tidak bisa hadir.

Sebelum menyampaikan materinya, Dra. A. Nunuk Prasetyo Murniati, MA memperkenalkan diri, setelah itu Beliau menyampaikan materinya dengan awalan terkait Periodisasi gerakan perempuan.

Ada beberapa periodeisasi gerakan perempuan :

Zaman penjajahan
Sebelum kemerdekaan
Sesudah kemerdekaan, dibagi ORLA dan ORBA
Reformasi sampai kini

Disampaikan juga tonggak sejarah gerakan perempuan Indonesia sendiri diawali dengan berdirinya gerakan perempuan pada tgl 22 Desember 1928. Disampaikan juga adanya perbedaan tujuan dalam gerakan perempuan saat sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Dulu, awal gerakan perempuan sebelum kemerdekaan berdiri secara independent. Seseorang masuk bukan karena paksaan, dorongan dari siapapun baik Pemerintah maupun suami tetapi karena keinginan sendiri dan punya persamaan tujuan yaitu perjuangan untuk kaum mereka sendiri, perempuan. Memasuki orde baru, tujuan mulai bergeser. Gerakan perempuan diarahkan untuk mendukung Negara demi pembangunan. Organisasi perempuan independen “Tiarap” kalah dengan gegap gempitanya gerakan PKK & Organisasi perempuan “Dharma”. ini juga yang pada akhirnya menjebak perempuan, terlena dalam “julukan peran ganda”.

Ada beberapa catatan penting yang disampaikan oleh narasumber terkait dukungan Pemerintah Indonesia terhadap gerakan perempuan :

Tahun 1983, Menteri Urusan Wanita RI meratifikasi CEDAW à diwujudkan adanya UU. RI. No. 7 tahun 1984.
Tahun 1995, Pemerintah Indonesia terikat keputusan BPFA (Beijing Plan For Action), didalamnya ada ketentuan antara lain mengenai gender mainstreaming, quota 30% bagi perempuan.
Respon Pemerintah Indonesia mengenai Gender Mainstreaming à muncul Dasar Hukum Gender Mainstreaming è Intruksi Presiden No. 9 tahun 2000, dilanjutkan menjadi Undang-Undang Kesetaraan Gender (sampai saat sekarang belum selesai pembahasannya).
Tahun 2000, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan meratifikasi Optional Protokol à Mekanisme langsung untuk komunikasi ke London.

Hal penting yang disampaikan narasumber lainnya adalah “Perempuan membangun gerakan dengan kekuatan bukan dengan kekuasan”. Ini berarti gerakan perempuan mestinya mempunyai tujuan yang sama walaupun yang dilakukan mungkin berbeda-beda. Itu juga yang menjadi kritik akan gerakan perempuan masa kini. Banyak organisasi maupun gerakan perempuan yang berkembang tetapi arah tujuannya justru melenceng jauh dari arah gerakan perempuan saat dulu, tidak ada benang merah yang menyatukan antar gerakan perempuan. Itu pula yang kadang kala dijadikan alat untuk memecah belah gerakan perempuan.

Kegiatan selesai pukul 22.00 WIB, tidak ada kesepakatan bersama dalam acara ini. Pembelajaran yang didapat dalam acara ini adalah “Negara sudah banyak melakukan banyak hal tetapi yang dilakukan itu memberi arti apa dan makna apa, saat nya juga untuk bergandengan tangan untuk mengalang kebersamaan antar gerakan perempuan, semakin beragamnya gerakan perempuan semakin lebih baik, saatnya masing-masing untuk berefleksi kembali..”(spek-ham/fitri hr, email: fitrijunanto@yahoo.com)