Maret 2017 - SPEK-HAM

Forum Peserta JKN Boyolali Buka Pos Pengaduan Implementasi JKN-BPJS

Hal tersebut disepakati dalam pertemuan Forum Peserta JKN Boyolali yang dilaksanakan pada kamis (23/3) di Warung Bamboo Arum, Boyolali. Hadir dalam kegiatan ini perwakilan beberapa kecamatan yaitu Banyudono, Teras, Selo, Andong, Ampel, Sawit, Musuk, Boyolali, Sambi, Ngemplak dan perwakilan media massa.

Pos pengaduan dibentuk untuk merespon banyaknya keluhan masyarakat terkait dengan implementasi JKN-BPJS baik dilingkup masyarakat maupun layanan. Menurut Fajar Wibowo, warga Ampel, Boyolali, keluhan masyarakat terkait dengan implementasi JKN belum terwadahi dengan baik. “Forum ini harapannya menjadi wadah pengaduan berbasis masyarakat. Segala keluhan warga harus disampaikan kepada pihak-pihak terkait, misalnya Dinas Kesehatan dan BPJS,” ungkap Fajar. Masih menurut Fajar, selama ini pos pengaduan yang dibentuk oleh BPJS belum menyentuh pada masyarakat tingkat bawah seperti Desa, RW, dan RT.

Penerima Aduan Berbasis Masyarakat Implementasi JKN BPJS Kab. Boyolali

NO.	NAMA	KECAMATAN	NO. TELP
1	Wiwit Sutanti	Ampel	085647400675
2	Endang	Banyudono	082138887374
3	Sumiatun	Banyudono	085647100243
4	Eti Dalyati	Musuk	081393725598
5	Mulatsih	Musuk	081548310834
6	Sutarni	Ngemplak	087812817131
7	Supartiningsih	Ngemplak	085842704332
8	Eko Bambang	Teras	085647468501
9	Sasanti	Boyolali	085728395281
10	Widodo	Boyolali	085647468501
11.	Fitri Haryani Junanto	Sawit	081548332290
12	Mawardi	Sambi	085725367803
13	Rahayu P	Andong	085642159760

Kegiatan ini juga menyoroti tentang uji coba layanan screening IVA yang dilakukan oleh ibu-ibu dari Kecamatan Selo dan Kecamatan Musuk di Puskesmas Musuk pada 17 dan 28 Februari 2017. Hasilnya, dari 61 perempuan, sebanyak 15 perempuan (25%) terdeteksi mengalami kanker leher rahim stadium awal. Sementara itu sebanyak 13 perempuan terkena penyakit kelamin atau Infeksi Menular Seksual.

Dipaparkan oleh Rahayu Purwaningsih, pegiat kesehatan masyarakat dari SPEK-HAM, bahwa tidak semua layanan puskesmas di kabupaten bisa melaksanakan screening IVA dan IMS. Dikatakan Rahayu, layanan IVA tes dan IMS tes bisa diakses di Puskesmas Boyolali 1, Puskesmas Ampel 1, Puskesmas Banyudono dan RSUD. Pandanarang. ”Selain bisa melayani IVA tes dan IMS tes, keempat layanan tersebut juga bisa melayani VCT atau tes HIV,” ungkap Rahayu.

Masih menurut Rahayu, ketika diketemukan kasus kanker leher rahim stadium 2 atau 3 harus dilakukan kemoterapi sebagai langkah pengobatannya. Boyolali sudah memiliki alat untuk melakukan kemoterapi, tetapi tidak dapat digunakan karena tidak ada tenaga medis yang mampu menjalankannya. Selain itu juga karena Peraturan Bupati terkait dengan pengoperasian alat itu tak kunjung ada. “Alat tersebut tersimpan di Puskesmas Boyolali I, dokter yang sudah bersertifikat untuk menggunakan alat tersebut sekarang berdinas di Puskesmas Musuk I,” ungkap Rahayu. Dia berharap agar Perbup segera diterbitkan sehingga perempuan yang membutuhkan pengobatan bisa tertolong.

Widodo, warga Kecamatan Boyolali menyampaikan pandangannya terkait dengan kemoterapi. Menurutnya, kita harus mendesak agar alat itu bisa segera digunakan. “Kalau saya melihat data itu saja sudah miris, saya meminta ada tindaklanjut, tidak ada kata lain Perbup harus segera diterbitkan”, ujar Widodo. Masih menurut Widodo, pemerintah juga harus menjamin layanan Kespro di semua puskesmas dan rumah sakit daerah, sehingga harapannya layanan bisa merata.

Pada pertemuan kali ini juga disepakati dalam waktu dekat akan melakukan rapat dengar pendapat dengan komisi IV DPRD Kabupaten Boyolali, dan menjadwalkan untuk bertemu dengan Bupati Kabupaten Boyolali untuk menyampaikan temuan kasus kesehatan reproduksi dan implementasi pelaksanaan JKN-BPJS.

Sebagai informasi, kegiatan pertemuan Forum Peserta JKN Boyolali ini merupakan rangkaian dari kegiatan sebelumnya, yaitu Riset JKN-BPJS untuk Kesehatan Reproduksi Perempuan, ujicoba layanan kespro, audiensi dengan BPJS Kesehatan dan Dinkes. Kegiatan ini diselenggarakan SPEK-HAM bekerjasama dengan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan (JP2K), dengan dukungan AUSAID Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan).(Henrico Fajar K.W – Divisi Kesehatan Masyarakat/spekham.org)

Pertanian Pekarangan Rumah : Upaya Ketahanan Pangan & Peningkatan Ekonomi Perempuan

Pagi itu perempuan Dusun Karanglo Selatan, Desa Musuk, Boyolali sudah bergegas ke lahan pekarangan sebelah rumah Ibu Maryati. Ya, hari Selasa tanggal 28 Maret 2017, Kelompok Wanita Tani (KWT) Sekar Putri panen cabe, terong, dan sayuran lainnya di pekarangan yang luasnya 100 m2. Pagi itu adalah panen perdana dari gerakan menanam di lahan pekarangan rumah yang dilakukan sejak Desember 2016 yang lalu.

KWT Sekar Putri belajar tentang pertanian ramah lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan perempuan melalui Sanggar Belajar Pertanian Terpadu Ramah Lingkungan yang diselenggarakan SPEK-HAM di Desa Musuk pada Oktober 2016. Pertanian di pekarangan rumah ini adalah praktek dari Sanggar Belajar Pertanian Terpadu Ramah Lingkungan tersebut.

“Sudah bisa panen cabe dan terong mbak, bisa dijual ½ kg dan sebagian dimasak sendiri, dibuat sambal”, ujar Bu Hartanti penuh semangat menceritakan panen perdananya.

Tentu tidak sekedar bisa panen dan membuat sambal yang dapat kita ambil pembelajarannya. Perempuan di Dusun Karanglo, Musuk, Boyolali bersama SPEK-HAM sedang membuat laboratorium ketahanan pangan keluarga sekaligus sumber pendapatan bagi perempuan melalui pemanfaatan lahan pekarangan rumah. Menariknya lagi, pertanian ala perempuan ini adalah ramah lingkungan. Pupuk menggunakan sisa limbah biogas dan kotoran ternak lainnya. Kotoran ternak itu mereka peroleh dari limbah peternakan kambing mereka. Benar-benar menerapkan pertanian terpadu ramah lingkungan.

“Dipupuk pakai limbah biogas dan pupuk organik bunganya tidak mudah rontok meskipun kena hujan terus menerus. Pohonnya juga cepat besar”, kata Bu Maryati yang sebagian pekarangannya dimanfaatkan untuk lahan pertanian.

Dari praktek yang dilakukan KWT Sekar Putri bersama SPEK-HAM, perempuan memiliki kuasa menentukan komoditas, teknik pertanian yang ramah lingkungan, serta menentukan pemasaran. Tentu panen-panen selanjutnya sudah ditunggu, mereka berharap ada tambahan pendapatan dari usaha pertanian sayuran di pekarangan. Perempuan sejahtera perempuan berdaya! (Nila Ayu Puspaningrum – Manajer Divisi Sustainable Livelihood/spekham.org)

Dinas Peternakan dan Perikanan adakan Sosialisasi Penyakit Ternak

Musuk – Selasa, 22 Maret 2017. Rombongan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali berkunjung ke Kelompok Wanita Tani Sekar Putri yang merupakan mitra SPEK-HAM di Dusun Karanglo, Desa Musuk, Boyolali. Dalam kunjungannya, Dinas Peternakan dan Perikanan melakukan sosialiasasi tentang penyakit ternak.

Kerjasama dengan Dinas Peternakan dan Pertanian Kabupaten Boyolali ini merupakan satu upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas peternak tentang manajemen kesehatan ternak. Fakta di lapangan, banyak peternak tidak memperhatikan kesehatan ternak karena minimnya informasi dan akses layanan bagi mereka. Terutama bagi peternak perempuan yang jarang sekali mendapat pemahaman tentang manajemen peternakan yang baik. Pengelolaan ternak yang baik dan profesional harus memperhatikan manajemen bibit, kandang, kesehatan ternak, pakan, dan pemasaran.

Puluhan peternak, baik perempuan maupun laki-laki ikut terlibat dalam sosialisasi dari Dinas Peternakan dan Pertanian Kabupaten Boyolali. Mereka menyampaikan pengalaman ternak mereka yang sakit kembung, kluruh/keguguran, dan mati mendadak. Petugas dari Dinas Kesehatan dengan sabar menjawab satu persatu pertanyaan peserta. Dinas berkomitmen untuk menerima laporan dari masyarakat jika ada penyakit pada ternak, bahkan kematian ternak. Tujuannya supaya produktifitas peternakan di Desa Musuk meningkat.

Pelajaran yang dapat diambil oleh KWT Sekar Putri adalah bahwa kemampuan kelompok membangun komunikasi dan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Boyolali penting untuk membangun kemandirian dan kesejahteraan peternak secara berkelanjutan. Peningkatan pemahaman dan ketrampilan akan berdampak pada peningkatan produktifitas peternakan. Melalui peternakan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan perempuan pedesaan. Perempuan sejahtera perempuan berdaya. (Nila Ayu Puspaningrum – Manajer Divisi Sustainable Livelihood/spekham.org)

WARUNG SEMBAKO: Bermodal Niat & Keseriusan, Kesejahteraan Pasti Terwujud

MEMBANGUN USAHA WARUNGAN UNTUK MEMPERMUDAH PEMENUHAN KEBUTUHAN ANGGOTA

Kelompok Perempuan Rukun Makmur berada di Desa Musuk, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali. Tiga bulan terakhir kelompok ini sedang merealisasikan usaha baru yaitu warung sembako. Warung sembako yang dikelola Kelompok Perempuan Rukun Makmur adalah warung yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak, gula, kebutuhan mandi, cuci dan alat tulis.

Meskipun baru berdiri seumur jagung, namun sejak awal sudah dibangun manajemen pengelolaan yang baik dan transparan. Ada dua orang pengelola manajemen yang bertugas melakukan segala kegiatan seperti belanja, memantau stok barang, menjaga warung, melakukan pembukuan transaksi, analisa keuntungan, dan membangun jaringan kerja sama dengan distributor dan marketing.

Dari data yang diperoleh, sejak Januari s/d Maret 2017, laba yang diperoleh berkisar antara Rp. 650.000 s/d Rp. 1.100.000 per bulan. Laba ini akan dibagi kepada investor, kelompok dan dua orang pengelola (perempuan). Manfaat adanya warung sembako adalah bertambahnya pendapatan pada 4 orang perempuan setiap bulan. Manfaat non-materi adalah pembelajaran tentang pemasaran, manajemen keuangan, promosi dan memberikan layanan kepada konsumen. Terpenting adalah pembelajaran membuat pembukuan transaksi secara teratur.

Bagi 25 anggota kelompok yang lain, adanya kemudahan belanja kebutuhan pokok di warung sembako ini. Mereka mendapatkan SHU setiap akhir tahun dari laba penjualan warung. Jika biasanya laba menjadi hak pemilik warung, kini laba akan diterima seluruh anggota Kelompok Perempun Rukun Makmur setiap tahun.

Spirit dan tujuan awal usaha warung sembako ini adalah mempermudah akses kebutuhan pokok keluarga. Inovasi-inovasi kedepan terus dipikirkan oleh pengelola dan kelompok; rencana belanja online dan siap antar (delivery order) menjadi gagasan untuk meraup pelanggan. Diharapkan usaha ini kedepan bisa menjadi salah satu penyumbang dana bagi kelompok dalam melaksanakan program-program kegiatan diwaktu yang akan datang. (Sunoko – CO Divisi Sustainable Livelihood/spekham.org)

SPEK-HAM Minta Perwali Nomor 25A Tahun 2016 Direvisi

Pernyataan tersebut mengemuka dalam audiensi bersama Komisi IV DPRD Kota Surakarta pada selasa (14/3). SPEK-HAM dan perwakilan Kader Kesehatan Kelurahan diterima langsung oleh Paulus Haryoto (Ketua Komisi IV), Asih Sunjoyo Putro (Wakil Ketua Komisi IV) dan sejumlah anggota Komisi IV, yaitu Slamet Widodo, Kristianto dan Siti Muslikah.

Rahayu Purwaningsih selaku Manajer Divisi Kesehatan Masyarakat SPEK-HAM memaparkan tentang kemitraan yang dijalin bersama dengan Pemerintah Kota Surakarta melalui program KIE dan Kesehatan Reproduksi sejak tahun 2013. Sebanyak 46 Kelurahan sudah mendapatkan pelatihan tentang kesehatan reproduksi. Tindak lanjut dari pelatihan adalah pemeriksaan Kespro pada kelompok perempuan/ibu rumah tangga di Kota Surakarta. Dari total peserta 1370 perempuan, 581 dinyatakan positif IMS (Infeksi Menular Seksual), 31 perempuan dinyatakan mengalami IVA positif dan 4 orang perempuan positif HIV.

Sementara itu Tri Murniati, Kader Kesehatan dari Kelurahan Keprabon menyampaikan harapannya agar Perwali No. 25A Tahun 2016 direvisi, mestinya layanan kesehatan juga mengatur pemeriksaan IMS (Infeksi Menular Seksual). “Melihat fakta tentang tingginya kasus IMS pada ibu rumah tangga, mestinya layanan IMS bagi ibu rumah tangga juga harus digratiskan”, ungkap Murni. Dia berharap agar setelah digratiskan maka akan banyak masyarakat Surakarta, khususnya perempuan berminat untuk mengikuti pemeriksaan IMS.

Keberatan terkait dengan Perwali No. 25A tahun 2016 ini juga disampaikan Dwi Firman, Kader Kesehatan asal Kelurahan Gilingan. Ia menyoroti tentang syarat-syarat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis yang harus menyertakan surat keterangan domisili. “Banyak warga yang keberatan kalau harus bikin surat keterangan domisili. Kita harus mencari surat pengantar dulu ke RT/RW baru ke kelurahan. Inikan butuh waktu lama”, keluh Dwi.

Menanggapi paparan temuan kasus Kespro tersebut, Paulus Haryoto, Ketua Komisi IV menyampaikan rasa keprihatinannya. Dia berjanji akan menyampaikan temuan tersebut kepada dinas terkait untuk mendapatkan perhatian dan tindak lanjut. “Mendengarkan paparan data Kespro tadi saya merasa miris dan prihatin, ini terjadi pada kelompok ibu rumah tangga yang seharusnya mendapatkan perlindungan kesehatan yang baik”, jelas Paulus. Dia menambahkan terkait dengan revisi Perwali No. 25A tahun 2016 pihaknya berjanji akan memperhatikan dan menyampaikan ke pihak eksekutif.

Sebagai informasi, Perwali No. 25A Tahun 2016 mengatur tentang program pembebasan biaya pelayanan kesehatan bagi warga kota Surakarta yang dibuktikan dengan KTP, KK dan Surat Keterangan Domisili. Layanan gratis meliputi: pemeriksaan IVA tes, pelayanan KB, pelayanan program TBC, pemeriksaan VCT, dan pemeriksaan laboratorium (general medical check up). (Henrico Fajar K.W-Divisi Kesmas SPEK-HAM/spekham.org)

Meretas Harapan dari Lereng Merapi

SEMANGAT DESA-DESA DI LERENG MERAPI DALAM MEMBANGUN BUMDESA

Slogan “Desa Membangun” seakan menjadi spirit bagi desa-desa yang memiliki niat dan komitmen untuk mengelola potensi desa. Potensi desa dikelola sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa (PAD) melalui usaha BUMDESA, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

Proses demi proses, tahapan demi tahapan dilalui dengan melibatkan kader-kader muda dengan tujuan agar usaha-usaha yang akan dilakukan dirasakan kepemilikan oleh para pemuda, perempuan dan tokoh masyarakat. Energi para pemuda tentunya lebih segar, dan kreatif dengan ide dan pemikiran untuk mengembangkan potensi yang dimilki desa, baik potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia.

Talang River Balerante (Dok. Wonderfull Balerante)

Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten serta Desa Cluntang, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali adalah dua desa yang menjadi mitra SPEK-HAM dalam menginisiasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) 6 bulan terakir ini. Tahapan-tahapan dilakukan secara partisipatif seperti pemetaan potensi desa, analisa kelayakan usaha, penentuan unit-unit usaha, pembentukan pengurus, hingga penyusunan regulasi yang tertuang dalam Peraturan Desa (Perdes).

Desa Balerante selama kurun waktu Desember 2016 s/d Februari 2017 ini bekerja keras melakukan analisa kelayakan usaha, hingga akhirnya terbentuk 3 unit usaha yaitu unit usaha wisata, unit pengelolaan air minum, dan koperasi serba usaha/toko rakyat. Usaha BUMDes yang menjadi unggulan di Desa Balerante adalah unit usaha wisata Kali Talang/Talang Rivers. Ditunjang dengan destinasi wisata yang lain seperti Museum Erupsi Merapi, Rumah Batik Merapi, pusat oleh-oleh, Home Stay, jalur pendakian, jalur downhill dan trabasan motor trill.

Pelibatan pemuda dan perempuan juga sangat mewarnai BUMDesa yang diberi nama Maju Makmur. Hampir 100% diisi orang-orang yang umurnya antara 20 s/d 35 tahun, dan 5 perempuan menjadi pengurus yang cukup strategis. BUMDes Maju Makmur dikukuhkan Plt Bupati Klaten Sri Mulyani pada 26 Februari 2017.

“Seiring dengan penataan manajemen dan pengelolaan unit usaha, banyak peluang pendanaan dari Pemerintah Kabupaten Klaten, baik yang berupa dana aspirasi bupati maupun APBD Perubahan 2017. Perlahan-lahan permodalan; modal penyerta dan modal utama BUMDesa bisa terpenuhi secara bertahap”, begitu yang disampaikan Kepala Desa Balerante, Sukono.

Sedangkan di Desa Cluntang, saat ini sedang pada proses pendiskusian Peraturan Desa, AD/ART serta penyusunan kepengurusan BUMDesa. BUMDesa yang diberi nama Bibi Merapi ini memiliki 3 unit usaha yaitu usaha usaha wisata, unit usaha peternakan, pertanian dan pengelolaan produk olahan hasil pertanian, dan koperasi yang memiliki usaha toko rakyat, simpan pinjam, pembayaran bermacam-macam pajak seperti listrik dan lain-lain.

Pembangunan kawasan wisata Tikungan Cinta atau yang lebih tenar dengan nama TC merupakan wujud komitmen pemerintah desa dan masyarakat. Gotong-royong dari dua dukuh itu sudah berjalan hampir 3 bulan, begitupun komitment pemerintah desa yang menggulirkan tidak kurang dari 350 juta anggaran ditahun 2017 ini. Begitu yang di sampaikan oleh Kades Cluntang ibu Suryati, S. Pd.

Berdirinya BUMDesa Desa Balerante dan Desa Cluntang memiliki harapan dan cita-cita yang tinggi. Dengan keterlibatan masyarakat, khususnya para pemuda dalam menjaga kearifan lokal dan tata kelolanya, potensi-potensi akan berkembang dan akses kepemilikan oleh warga masyarakat. Satu tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. (Sunoko – CO Divisi Sustainable Livelihood/spekham.org)

Advokasi KIE dalam Rangka Pendewasaan Usia Perkawinan

Upaya peningkatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu diadakan pembekalan lintas program dan lintas sektor yang terkait. Bicara pembangunan tentunya tidak lepas dari kependudukan dan kesehatan penduduk itu sendiri. Dalam kependudukan berkaitan dengan peningkatan jumlah penduduk serta program kesehatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas masyarakat dalam peningkatan status kesehatannya maupun kualitasnya.

Menyadari akan hal tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) kota Surakarta bekerjasama dengan SPEK-HAM Surakarta melaksanakan kegiatan pelatihan “Advokasi dan KIE dalam Rangka Pedewasaan Usia Perkawinan” di 5 kelurahan yang ada di kota Surakarta (Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Laweyan, Kelurahan Timuran, Kelurahan Bumi dan Kelurahan Purwodiningratan) pada tahun 2017.

Kegiatan ini diikuti oleh 25 peserta yang merupakan perwakilan organisasi-organisasi yang ada di keluraha-kelurahan (PPT, WPA, KTI, GSI, Posyandu, PKK, KLA, Forum Anak, Desa Siaga, KP Ibu). Program pelatihan ini merupakan lanjutan dari pelatihan tahun 2013-2016 yang sudah dilakukan di 41 kelurahan, yang mempunyai tujuan untuk membekali para kader yang ada di 51 kelurahan guna peningkatan pengetahuan tentang kesehatan dan hak-hak kesehatan perempuan serta kesehatan reproduksi remaja. Mereka dibekali dengan beberapa materi yang meliputi :

Kesehatan Reproduksi Remaja
Gender dan Kespro
Hak Seksual Perempuan dan Hak Kespro
HIV dan IMS
Pengendalian Penduduk dan Keluraga berencana

Pelatihan ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) kota Surakarta, ibu Ariani Indriastuti, SH dan kemudian dilanjutkan oleh Kepala-Kepala Kelurahan (5 kelurahan) dengan paparan kegiatan yang ada di kelurahan masing-masing. Dalam sambutannya, ibu Ariani selaku kepala DPPKB memperkenalkan diri bahwa DPPKB dulu dikenal dengan BAPERMAS PP, PA dan KB. Berhubung Solo dinyatakan sebagai kota terpadat di Jawa Tengah maka untuk mengefektifkan kerja, khususnya untuk isu-isu pengendalian penduduk dan KB maka dibentuklah dinas baru yang namanya Dinas Pengendalian Penduduk dan KB atau untuk lebih mudah dimengerti disingkat DPPKB.

Selain sebagai media perkenalan, ibu Aryani juga menyampaikan pesan untuk generasi muda yang diwakili oleh teman-teman KTI sebagai peserta tentang pentingnya kesehatan reproduksi di tingkat remaja dan adanya perencanaan dalam berumah tangga, terutama untuk usia pernikahan kalau bisa sesuai dengan ketentuan, 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.

Upaya peningkatan partisipasi perempuan dan generasi muda di kota Surakarta di bidang kesehatan secara langsung akan dilakukan antara lain dengan pemeriksaan IVA tes guna melakukan deteksi dini kanker leher rahim serta IMS (Infeksi Menular Seksual) sebagai pintu utama masuknya virus HIV dan AIDS. Dua agenda ini diutamakan karena angka kematian yang disebabkan oleh kenker leher rahim menduduki peringkat pertama, dan penderita HIV AIDS juga didominasi oleh perempuan (ibu rumah tangga). Kegiatan ini dilakukan di 51 kelurahan yang nantinya akan diampu bersama dengan kader-kader kelurahan dengan dana anggaran dari kelurahan setempat pula, khususnya untuk isu Kespro.

Pelatihan kali ini diisi dengan materi-materi yang berkaitan dengan gender, kespro dan hak perempuan yang disampaikan oleh teman-teman dari FPL, AMPERA, JPPAS, serta SPEK-HAM. Sedangkan materi berkenaan dengan medis dibawakan oleh pihak Dinas Kesehatan; dr. Soewardji dari Puskesmas Manahan, dr. Retno dari Puskesmas Sangkrah, dan para dosen kedokteran UNS; dr. Andri dan dr. Istar. (Anthonius Danang Wijayanto/spekham.org)

64 Perempuan Lereng Merapi Ikuti IVA Tes

Musuk – Boyolali. Sebanyak 64 perempuan dari sejumlah desa di Kecamatan Musuk dan Kecamatan Selo mengikuti kegiatan IVA tes di Puskesmas Musuk 1 pada jumat (17/2) dan selasa (28/2). Hasilnya, sebanyak 15 perempuan mengidap kanker leher rahim stadium awal, sementara itu sebanyak 13 perempuan lainnya terkena gangguan kesehatan reproduksi, seperti keputihan.

Petugas medis fungsional di Puskesmas Musuk 1, dr. Retno Setyaningsih mengapresiasi kegiatan ini, pihaknya tak menyangka jumlah peserta yang membludak. “Ini luar biasa ya, perempuan desa berbondong-bondong mau ikut IVA tes dan sadar akan pentingnya kesehatan reproduksinya”, ungkap Retno. Menurutnya, masyarakat harus memahami bahwa upaya-upaya preventif harus selalu dilakukan, salah satunya dengan IVA tes.

Masih menurut Retno, terkait dengan hasil pemeriksaan IVA tes 7 perempuan mengidap kanker leher rahim tahap awal dan sebanyak 9 perempuan terkena gangguan kesehatan reproduksi, ia memberikan rekomendasi agar pasien kembali lagi ke Puskesmas setelah 3 bulan. “Untuk saat ini pasien saya minta untuk menerapkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat) di lingkungan rumah mereka”, ujarnya lagi.

IVA tes merupakan kepanjangan dari Inspeksi Visual dengan Asam Asetat yang merupakan cara sederhana mendeteksi kanker leher rahim sedini mungkin. IVA tes bertujuan untuk mengurangi morbilitas atau mortalitas dari penyakit dengan pengobatan dini terhadap kasus-kasus yang ditemukan, selain itu untuk mengetahui kelainan yang terjadi pada leher rahim.

Beberapa pesersta IVA tes mengaku baru pertama kali mengikuti kegiatan ini. Marsini, salah satu warga Desa Musuk menyampaikan bahwa dia mengikuti kegiatan ini karena semata-mata untuk mengetahui kesehatan reproduksinya. “Perasaan saya tegang karena baru pertama kali ikut IVA tes, mudah-mudahan hasilnya baik”, ungkap Marsini. Ia menambahkan untuk saat ini masih banyak perempuan yang malu ikut IVA tes karena harus dibuka organ reproduksinya.

Sementara itu Narti, warga Desa Samiran Kecamatan Selo, mengungkapkan kelegaannya setelah mengikuti IVA tes. ”Lega karena hasilnya negatif IVA. Tadi sempat tegang, tapi bu dokter bilang suruh rileks”, ujar Narti. Dia berharap agar kegiatan IVA tes bisa dilakukan di Puskesmas Selo karena di sana masih banyak perempuan yang belum paham tentang pentingnya pemeriksaan IVA tes.

Sebagai informasi, kegiatan uji coba layanan Kespro ini merupakan rangkaian dari kegiatan sebelumnya, yaitu riset JKN-BPJS untuk Kesehatan Reproduksi Perempuan, pembentukan Forum Peserta JKN Boyolali, Audiensi dengan BPJS Kesehatan dan Dinkes. Kegiatan ini diselenggarakan SPEK-HAM bekerjasama dengan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan (JP2K), dengan dukungan AUSAID Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan). (Henrico Fajar K.W – Divisi Kesehatan Masyarakat/spekham.org)

Monthly Archives: Maret 2017