Dorong Ruang Kerja Aman & Inklusif, Yayasan SPEK-HAM Bersama Uni Eropa Gelar Regional Compliance Forum

Penulis: I.K Nino Sativara
SURAKARTA – Yayasan SPEK-HAM Surakarta menggelar Regional Compliance Forum Sektor Perusahaan dan Industri pada Senin (9/11/2026) di Adhiwangsa Hotel & Convention, Surakarta. Forum multipihak ini dilaksanakan sebagai wadah penguatan komitmen dan kepatuhan dunia industri terhadap perlindungan hak-hak pekerja perempuan, pencegahan kekerasan, pemenuhan hak kesehatan reproduksi, serta penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3/OHS).
Melalui dukungan Uni Eropa (EU) dalam Program CARPET, SPEK-HAM mengonsolidasikan lintas sektor mulai dari pemerintah, pengawas ketenagakerjaan wilayah Surakarta, akademisi, hingga jajaran direksi serta satgas perlindungan di berbagai perusahaan manufaktur dan garmen di wilayah Solo Raya.
Direktur Yayasan SPEK-HAM Surakarta, Rahayu Purwaningsih, S.E., M.Si., menekankan situasi kerentanan yang kerap dialami pekerja perempuan. Menurutnya, pekerja perempuan hari ini dihadapkan pada situasi double burden atau beban ganda, yakni mengelola urusan rumah tangga sekaligus menanggung beban kerja profesional di perusahaan.
“Situasi keamanan perempuan pekerja tidak hanya rentan di ruang kerja atau pabrik, namun rumah juga menjadi perhatian lebih,” ujar Rahayu saat membuka forum. Rahayu menegaskan bahwa pemenuhan hak dan pencegahan kekerasan di industri bukan sekadar isu pemenuhan norma, melainkan investasi strategis dunia usaha. Di era perdagangan global, mitra atau buyer luar negeri sangat memperhatikan aspek keberlanjutan dan perlindungan pekerja pada rantai pasok mereka.
“Program ini merupakan kerja sama dengan Uni Eropa yang memiliki concern terhadap perusahaan yang peduli pada kondisi perempuan. Jika perusahaan memiliki tim khusus atau mekanisme perlindungan perempuan dari kekerasan, hal itu akan menaikkan kepercayaan buyer,” jelas Rahayu.
Ia menambahkan, melalui Program CARPET ini, perusahaan yang terlibat berkesempatan memperoleh fasilitasi penguatan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Occupational Health and Safety/OHS) untuk memperkuat legitimasi dan kepercayaan pembeli internasional.
Dari perspektif regulasi ketenagakerjaan, Kepala Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan (Satwasker) Wilayah Surakarta yakni lembaga pengawas ketenagakerjaan tingkat Provinsi Jawa Tengah yang membawahi wilayah Surakarta turut menegaskan pentingnya integrasi perlindungan gender ke dalam norma kerja.
Kepala Satwasker Wilayah Surakarta, Abdul Muin, menjelaskan bahwa jaminan keamanan dan keselamatan bagi pekerja perempuan dari segala bentuk diskriminasi maupun kekerasan merupakan bagian tak terpisahkan dari penerapan prinsip K3 di tempat kerja.
Abdul Muin memaparkan kerangka regulasi nasional yang memperkuat keamanan tempat kerja bagi perempuan, mulai dari UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Kepmenaker No. 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja, hingga regulasi pembaruan ketenagakerjaan (UU No. 27 Tahun 2026). Regulasi ini memberikan koridor hukum yang jelas bagi perusahaan untuk menyediakan ruang kerja yang bebas dari rasa takut.
Sementara itu, Guru Besar Sosiologi Universitas Sebelas Maret (UNS), Prof. Dr. Argyo Demartoto, M.Si., menyoroti pentingnya pembentukan ekosistem kerja yang kondusif serta peran optimal Satuan Tugas (Satgas) di internal perusahaan.
“Satgas ini harus dikelola secara maksimal di perusahaan dengan memberikan fasilitas pendampingan serta dukungan moril maupun materiil bagi korban atau pekerja,” tegas Prof. Argyo.
Prof. Argyo juga mengingatkan bahwa di era transformasi digital, reputasi perusahaan sangat ditentukan oleh transparansi dan akuntabilitas tata kelola SDM-nya. Penanganan kasus kekerasan secara terbuka dan prosedural tidak lagi menjadi stigma negatif, melainkan tolok ukur kedewasaan manajemen.
“Jangan dilihat bahwa keberadaan Satgas atau penanganan kasus ini akan memperburuk citra perusahaan. Justru dengan penanganan yang baik terhadap masalah-masalah pekerja perempuan, perusahaan akan semakin dipercaya oleh buyer dan publik bahwa mereka mampu menciptakan ruang kerja yang sehat dan ekosistem yang baik,” tambahnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran manajemen dan Satgas dari berbagai perusahaan garmen dan manufaktur terkemuka di Solo Raya seperti PT Liebra Permana, PT Top & Top Apparel, PT Sun Woo, PT Pan Rama, dan PT Hoplun.
Melalui penguatan mekanisme perlindungan seperti Ruang Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) dan sinergi dengan UPTD PPA di tingkat kabupaten/kota, Yayasan SPEK-HAM berharap industri di Jawa Tengah dapat menjadi pelopor ekosistem kerja yang adil, setara, dan aman bagi seluruh pekerja.













