Search for:

Tutur Penyintas “Mimpi Itu Masih Ada Buat Kami”

Surakarta, 28 February 2017 Gazebo SPEK-HAM

Siang itu tidak ada hal yang berbeda dari situasi acara pertemuan kelompok pada umumnya. Yang membuatnya menjadi special adalah pesertanya merupakan perempuan-perempuan penyintas, serta keluarganya.  Beberapa penyintas ada yang baru bertemu pertama kali pada acara ini, ada juga yang sudah bertemu beberapa kali. Dengan suasana santai, serta difasilitasi dari SPEK-HAM, pertemuan Fokus Grup Diskusi (FGD) dilakukan untuk melakukan pemulihan dalam makna luas.

Diawali dengan cerita salah satu penyintas yang merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga; kekerasan fisik, psikis serta penelantaran keluarga. Sebut saja namanya Mujinah (bukan nama sebenarnya). Dia bekerja di salah satu mall di Surakarta. Dia  bertutur “Saya menikah sudah 5 tahun. Asli dari Sragen, tetapi setelah menikah dengan suami sekarang menjadi penduduk Surakarta. Waktu pacaran tabiat suami baik-baik saja. Setelah masuk pernikahan terlihat tabiat suami saya yang suka mabuk-mabukan, kalau marah suka main tangan, itu sudah dilakukan sejak masuk pernikahan. Hal ini sudah pernah dibicarakan dengan keluarga besar, yang bisa ditawarkan hanya suruh sabar saja. Sebenarnya saya mau bertahan dan siapa tahu suami bisa berubah tabiatnya, tetapi semakin lama tidak semakin berubah malah semakin menjadi-jadi. Selama menikahpun saya yang bekerja, suami hanya mabuk-mabukan dan kalau tidak dituruti apa yang dimaui maka kemarahan yang saya terima. Pernah juga suami marah-marah di tempat kerja saya, sampai dilerai petugas parkir di tempat kerja saya”.

Itu sepenggal kisah perempuan yang mengalami Kekerasan ganda Dalam Rumah Tangga (KDRT). Semakin miris lagi dengan cerita Sari (nama samaran), asal Surakarta “Sejak awal menikah hingga saya hamil suami tidak pernah mengakui bahwasannya anak yang saya kandung itu anaknya. Bayangan menjadi  perempuan hamil yang saat periksa diantar suaminya, dibelikan makanan kesukaannya,  tidak pernah bisa saya merasakannya.  Justru hal yang sangat menyedihkan yang saya terima, suami selingkuh dengan perempuan lain hingga hamil disaat saya hamil juga. Untuk biaya sehari-hari saat hamil hingga melahirkanpun suami tidak pernah keluar biaya sepeserpun, semua difasilitasi keluarga saya. Saat keluarga saya menyampaikan persoalan rumah tangga ke keluarga besar suami, mereka tidak pernah menanggapi hingga akhirnya keluarga saya meminta saya untuk kembali dan bercerai saja. Betapa saat itu saya merasa menjadi perempuan yang sangat hina, anak hingga lahir tidak pernah diakui suami, nafkahpun tidak pernah diberikan malah ditinggal selingkuh, kalau tidak ada yang menguatkan saya ingin rasanya mati saja”.

Cerita diatas merupakan bentuk nyata kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi disekitar kita. Kekerasan yang dialaminyapun tidak hanya satu jenis tetapi sering kali mereka mengalami kekerasan ganda. Ibarat pepatah, sudah jatuh masih tertimpa tangga dan tidak ada yang menolong. FGD seperti ini sangat diperlukan penyitas dalam rangka melakukan pemulihan bersama teman sebaya seperti yang diungkapkan Sari, “Saya lebih senang ikut pertemuan ini dibandingkan saya harus masuk kerja. Hari ini saya bolos kerja dan lebih senang ikut pertemuan ini karena saya merasa di sini saya bisa menjadi diri saya sendiri, saya bisa membuka status saya sebagai janda dan saya bisa bercerita apa saja yang diaggap aib tanpa saya merasa dilecehkan ataupun direndahkan. Kalau di tempat kerja saya tidak akan berani bercerita, apa lagi lingkungan kerja saya ada laki-lakinya. Dengan status janda bisa jadi pandangan mereka sama saya akan buruk. Lebih baik saya menutup status saya demi kenyamanan bersama”.

Melihat situasi dan kondisi seperti itu, bisa jadi perempuan yang mengalami KDRT secara tidak langsung tidak hanya mendapatkan kekerasan di lingkup keluarga saja tetapi juga pada ranah komunitas maupun publik dengan anggapan yang melabelinya, misalnya sebagai “janda penggoda”.

Masih panjang perjalanan perempuan penyintas untuk menggapai mimpi mereka untuk bisa survive terus menerus, melihat anak-anak mereka bisa berhasil tanpa sosok bapak yang selalu menyertai maupun mendampingi, ataupun mimpi memiliki kebahagian untuk membentuk keluarga baru kembali serta mimpi lainnya. Lewat  FGD penyintas inilah kami bersama-sama membangun sebagian mimpi itu untuk mewujudkan mimpi menjadi perempuan survivor. (fitrijunanto@yahoo.com or fitrijunanto@gmail.com /spekham.org)

“Mencapai Mimpi Sejahtera”, Cerita Semangat Perempuan Lereng Merapi

Belajar sama-sama..

Bekerja sama-sama, kerja sama – sama…

Semua orang itu Guru, alam raya sekolahku..

Sejahteralah Bangsaku…

Lagu diatas mengawali pertemuan Komunitas Sekar Putri desa Musuk pada tanggal 1 Maret 2017 di rumah Ibu Fipin, salah satu anggota komunitas.  Hari itu sebenarnya komunitas juga sedang merayakan ulang tahun ke -2 berdirinya Komunitas Sekar Putri. Tidak ada lagu “Selamat Ulang Tahun”, hanya doa bersama yang diucapkan dan makan bersama nasi urap telur menjadi perayaanya. Dua tahun merupakan usia yang masih muda untuk berdirinya komunitas perempuan yang memiliki cita-cita untuk meningkatkan kesejateraan serta mencapai  akses keadilan  pada hak dasar terutama hak perempuan.

Pertemuan ini bukan kali yang pertama, tetapi sudah lebih dari 15 kali pertemuan rutin yang dilakukan komunitas untuk mencapai mimpinya. Membahas tentang sumber penghidupan berdasarkan potensi yang ada di wilayah tersebut, soal ternak dan pertanian menjadi topik hari ini. Selama ini mereka merasa yang menjadi salah satu sumber sering terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan perempuan dianggap tidak berdaya, perempuan yang hanya mampu menggantungkan hidupnya pada laki-laki atau suami, perempuan yang hanya bisa melakukan pekerjaan rumah, perempuan yang tidak bisa hidup jika tidak mendapat ekonomi dari suami dan lain-lain. Mereka mau menunjukan bahwasannya mereka mampu melakukan hal-hal diluar aktifitas harian sebagai istri untuk mendukung kesejahteraan keluarga bersama.

Ternak dan pertanian di halaman rumah selama ini menjadi salah satu pilihan alternatif program kegiatan komunitas selain melakukan program penanganan kasus.  Pilihan itu didukung dengan potensi alam yang ada dan mereka merasa tetap bisa dekat dengan keluarga jika dibandingkan melakukan pilihan bekerja di luar daerah atau keluar rumah untuk  waktu yang agak lama. Bagi mereka peternakan dan pertanian juga merupakan salah satu upaya untuk melakukan pemulihan dalam makna luas bagi korban.

Merancang, berpraktek langsung, berdiskusi bersama, melakukan evaluasi menjadi hal yang terus menerus dilakukan untuk mencapai mimpi bersama. (fitrijunanto@yahoo.com / fitrijunanto@gmail.com /spekham.org)

Peresmian BUMDes Maju Makmur Desa Balerante

Klaten – SPEKHAM.ORG. BUMDes Maju Makmur Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten diresmikan hari ini 24 Februari 2017 oleh Plt Bupati Klaten Sri Mulyani di lokasi wisata Talang River. Dalam peresmian ini juga dilakukan pengukuhan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Balerante.

Sri Mulyani dalam sambutannya mengatakan “Setelah diresmikannya BUMDes Maju Makmur serta dikukuhkan Pokdarwis, potensi yang ada di Balerante bisa dioptimalkan. Segala potensi wisata yang ada di Balerante dikelola dengan baik sehingga menarik wisata dari Klaten sendiri dan juga dari luar kota”.

Pada acara yang juga dihadiri BPBD jateng, BPPTKG, PRB Jakarta, kepala desa-kepala desa di Klaten, dan masyarakat, Sri Mulyani mengatakan akan membantu BUMDes Maju Makmur sebesar 100 juta. Selain Desa Balerante, ada 150 desa di Klaten yang akan menerima bantuan untuk BUMDes, akan tetapi belum ditentukan desa mana saja yang akan menerimanya. Mendirikan BUMDes bukan hanya untuk menerima bantuan, tapi BUMDes ini harus dikembangkan karena yang menjadi salah satu syarat untuk diberikannya bantuan adalah BUMDes harus bagus”.

Salah satu objek wisata yang dikelola oleh BUMDes Maju Makmur adalah Talang River. Talang River berada di lokasi yang termasuk pada Kawasan Rawan Bencana (KRB) 3. “Pesan saya kepada pengurus harus hati-hati. Setiap pengunjung diiingatkan untuk hati-hati. Para pengurus harus menutup lokasi wisata kalau kondisi membahayakan; hujan, lahar dingin atau ketika ada material dari gunung merapi yang turun” pesan Sri Mulyani.

Kepala Pelaksana Harian BPBD Jateng, Sarwo Pramono pada kesempatan yang sama mengemukakan “Pada saat BUMDes dimulai maka semangatnya luar biasa, nanti setelah berkembang harus ada duduk bersama biar semuanya bisa dirembug bersama. Kalau dilihat dari lokasi Talang River ini kan berada di wilayah yang menjadi tanggungjawab kehutanan, jadi harus dikomunikasikan ke Dinas Perhutanan, jangan sampai setelah nanti berkembang malah terjadi persoalan tersendiri”. (nueloei/spekham.org)

DPPKB Kota Surakarta Gandeng SPEK-HAM Adakan Pelatihan Kespro di 5 Kelurahan

Kelima Kelurahan tersebut adalah Kampung Baru, Timuran, Bumi, Laweyan dan Purwodiningratan. Hal tersebut disepakati dalam Rapat Koodinasi (Rakor) Pelatihan Kesehatan Reproduksi Bagi Kader Kesehatan Kalurahan pada Rabu, 1/2 di Ruang Rapat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Surakarta. Hadir dalam kegiatan ini narasumber dan fasilitator pelatihan dari DPPKB, Dinas Kesehatan, LPPM UNS, dan SPEK-HAM. Pelatihan akan dimulai pada bulan Februari hingga awal Maret 2017.

Dalam pengantarnya, Ariani Indriastuti, kepala DPPKB Kota Surakarta menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas kepedulian dan kesanggupan para Narasumber dan Fasilitator terkait dengan persoalan Kesehatan Reproduksi. Dalam kesempatan tersebut, Ariani menyampaikan terkait dengan SOTK (Struktur Organisasi Tata Kerja) yang berlaku per 1 Januari 2017 Kota Surakarta yang berimbas pada dipecah dan digabungnya beberapa SKPD. “Jadi mulai 1 januari 2017, diadakan DPPKB. DPPKB merupakan pecahan dari Bapermas, PP, PA, dan KB. DPPKB memiliki tiga bidang, yaitu Bidang KB, Pengendalian Penduduk, dan Bidang Kesejahteraan dan Ketahanan”, jelas Ariani. Dia berharap Dinas yang dia pimpin dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga dapat bermanfaat bagi semua warga masyarakat Kota Surakarta.

Selain menyepakati jumlah Kelurahan, kegiatan ini juga membahas materi-materi yang akan diberikan pada para peserta dalam kegiatan Pelatihan Kesehatan Reproduksi tersebut. Beberapa materi yang akan diberikan antara lain tentang Kesehatan Reproduksi Remaja, Kesehatan Seksual dan Hak Seksual Perempuan, IMS, HIV dan Kerentanan Perempuan, Pemetaan Persoalan Kespro, Gender dan Kesehatan Reproduksi, Kebijakan dan Strategi Pengendalian Penduduk dan KB. Selain itu pertemuan ini juga menyepakati agar Kepala Kelurahan di 5 kelurahan tersebut menyampaikan Program dan Anggaran Kespro di tingkat kelurahannya masing-masing.

Sementara itu Direktur SPEK-HAM, Endang Listiani menyampaikan bahwa fungsi pelatihan ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya perempuan agar berani melakukan upaya-upaya preventif, diantaranya dengan melakukan akses ke layanan kesehatan tanpa perlu merasa malu. “Saat ini masih banyak perempuan yang malu untuk berani periksa organ reproduksinya karena konstruksi budaya kita yang membentuknya”, ungkap Elist. Dia berharap lewat pelatihan ini akan muncul kader-kader kesehatan yang handal di tingkat Kelurahan.

Sebagai informasi, SPEK-HAM dipercaya sejak tahun 2013 sebagai mitra Pemerintah Kota Surakarta dalam menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Kesehatan Reproduksi. Melalui Program Advokasi dan KIE Kesehatan Reproduksi dengan dukungan dana dari APBD Kota Surakarta, hingga tahun 2016 bersama dengan Bapermas, PP, PA dan KB Kota Surakarta, SPEK-HAM telah melatih 41 Kelurahan dari total 51 Kelurahan yang ada. Sementara itu melalui program ini, lebih dari 1500 perempuan di Kota Surakarta telah mengakses layanan Kespro di Puskesmas. Kini di tahun 2017, bersama DPPKB Kota Surakarta yang bermitra dengan SPEK-HAM bersiap untuk merampungkan Pelatihan Kespro di 10 Kelurahan yang tersisa. (Henrico Fajar KW-Divisi Kesmas SPEK-HAM/spekham.org)

Awasi Pelaksanaan JKN-BPJS, Warga Bentuk Forum Peserta JKN Boyolali

Upaya untuk mengawasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-BPJS) mulai dilakukan. Belasan orang warga Boyolali yang peduli pada pelaksanaan JKN-BPJS membentuk Forum Peserta JKN Boyolali. Deklarasi pembentukan forum ini dilaksanakan di Rumah Makan Bamboo Arum, Boyolali pada kamis, 2/2. Hadir dalam pembentukan forum ini adalah perwakilan dari Kecamatan Musuk, Kecamatan Ampel, Kecamatan Boyolali, Kecamatan Andong, Kecamatan Sawit, Kecamatan Banyudono, Kecamatan Selo, Kecamatan Ngemplak, Dharma Desa dan SPEK-HAM.

Forum Peserta JKN Boyolali
Forum Peserta JKN Boyolali

Forum Peserta JKN Boyolali terbentuk karena rasa keprihatinan pada pelaksanaan JKN-BPJS yang masih buruk. Mereka menyoroti pemberi layanan, baik Rumah Sakit, Puskesmas atau Faskes Primer belum memberikan layanan yang prima. Masih sering dijumpai diskriminasi terhadap pasien, misalnya layanan yang berbelit-belit, jenis-jenis obat yang tidak tepat untuk pasien dan seringnya pasien diminta untuk pindah kelas oleh Rumah Sakit. Selain itu, Forum ini juga menyoroti tentang data penerima BPJS PBI yang tidak tepat sasaran dan sosialisasi dari BPJS yang belum menyentuh semua kalangan masyarakat.

Tarmi, salah seorang warga Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Boyolali menyatakan pernah mendapatkan pelayanan yang tidak baik dari Rumah Sakit. Ia menceritakan suaminya yang pernah menjalani operasi di Rumah Sakit, operasi selesai dan harus menjalani perawatan. Dengan alasan kamar penuh maka pihak Rumah Sakit meminta untuk pindah kelas. “Pindah kelas itu kan konsekuensinya kita harus membayar, itu yang memberatkan kami sebagai keluarga pasien”, ungkap Tarmi.

Kasus lain dialami oleh Santi, warga Boyolali ini mengaku pernah merasakan pengalaman yang tidak baik menggunakan kartu BPJS di Rumah Sakit. Ia bercerita, ayahnya yang seorang Pensiunan PNS sakit dan harus dirawat di Rumah Sakit. Awalnya dirawat di RSUD Pandanarang Boyolali, tetapi selang beberapa hari dirujuk ke sebuah Rumah Sakit Swasta di Kota Solo. “Sebagai keluarga pasien tentu saya manut saja karena demi kesembuhan ayah saya, walaupun ternyata di Rumah Sakit itu kamar perawatannya harus naik kelas”, jelasnya. Namun yang membuat Santi kecewa adalah biaya pengobatan ayahnya yang sungguh amat mahal, ia harus membayar sejumlah 56 juta rupiah, sementara itu yang dikaver oleh pihak BPJS hanya 7 juta rupiah saja. Tak sampai disitu, ia juga harus membayar obat sebesar 6 juta rupiah.

Beberapa temuan-temuan kasus tersebut semakin memacu Forum Peserta JKN Boyolali untuk mendorong perbaikan bagi BPJS selaku penyelenggara program JKN dan Dinas Kesehatan (Faskes Primer atau Puskesmas dan Rumah Sakit) selaku pemberi layanan untuk melakukan perbaikan dalam memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat. “Dalam waktu dekat forum ini akan bertemu dan duduk bersama dengan BPJS dan Dinas Kesehatan membicarakan temuan-temuan kasus tersebut,” ujar Fitri anggota Forum dari Kecamatan Sawit. Lebih lanjut Ia menambahkan bahwa pihaknya akan terus mendorong peran-peran masyarakat hingga di tingkat desa untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan JKN-BPJS khususnya di Kabupaten Boyolali.

Pada sisi lain, Forum juga mengapresiasi pelaksanaan JKN-BPJS yang menurut sebagian anggota sudah cukup baik. Diantaranya adalah sistim gotong royong yang diterapkan dalam program JKN-BPJS. Warga yang kaya membantu warga miskin sehingga warga yang kurang mampu bisa mengakes layanan kesehatan dengan gratis.

Forum Peserta JKN Boyolali berharap mampu menjadi forum yang mewadahi keluhan warga terkait dengan implementasi skema JKN-BPJS di Kabupaten Boyolali. “Kami berharap forum ini menjadi tempat pengaduan bagi warga peserta BPJS yang mendapat pelayanan yang tidak baik, entah itu dari Faskes Primer, Puskesmas maupun Rumah Sakit”, ungkap Ayu, anggota Forum dari Kecamatan Andong. Masih menurut Ayu, segala keluhan dan pengaduan dari warga peserta BPJS akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang sehingga akan dicarikan solusinya dengan baik dan tepat.

Sebagai informasi, kegiatan pembentukan Forum Peserta JKN Boyolali merupakan rangkaian dari kegiatan sebelumnya, yaitu riset JKN-BPJS untuk Kesehatan Reproduksi Perempuan, Audiensi dengan BPJS Kesehatan dan Dinkes. Kegiatan ini diselenggarakan SPEK-HAM bekerjasama dengan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan (JP2K), dengan dukungan AUSAID Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan).  (Henrico Fajar K.W – Divisi Kesehatan Masyrakat SPEK-HAM/spekham.org)

RAT Pra-Koperasi Sadar Gender Kemlayan

“Pra-Koperasi Sadar Gender Kelurahan Kemlayan, Surakarta, ada sejak 9 tahun lalu. Awal didirikannya adalah sebagai sampingan untuk mensiasati terjadinya kebosanan dalam pertemuan rutin bulanan PPT. Dalam perkembangannya muncul kebutuhan untuk mensuport ekonomi produktif anggotanya” jelas Ir. Ketty Ristini, Badan Pengawas Pra-Koperasi Sadar Gender dalam pemaparannya saat rapat anggota tahunan di Balai Kelurahan Kemlayan, 30 Januari 2017.

SOLO, SPEK-HAM – Awal berdirinya Pra-Koperasi Sadar Gender memiliki 62 anggota. Seiring dengan berjalannya waktu, ada anggota yang keluar dan ada anggota baru yang masuk. Saat ini terdapat 66 orang menjadi anggota Pra-Koperasi Sadar Gender. Dengan jumlah anggota yang cukup banyak dan dengan modal sebesar Rp 43.680.945,-, para pengurus dan anggota pra-koperasi berniat untuk menjadikan Pra-Koperasi Sadar Gender ini menjadi sebuah koperasi. Hal ini juga didukung oleh Lurah Kemlayan, Bapak Joko Sarwoto, SH. “Kami dari pihak Pemerintah Kelurahan Kemlayan sangat mendukung dengan niat panjenengan semua (anggota dan pengurus Pra-Koperasi Sadar Gender-red) untuk menjadikan pra-koperasi ini menjadi koperasi. Hal yang perlu dilakukan adalah harus semakin mentertibkan administrasi, dan juga anggotanya harus tertib dalam menyetorkan angsuran pinjaman. Selain itu juga perlu ditambah jumlah pengurus koperasinya, supaya kerja pengurus lebih ringan dan ada regenerasi”.

“Selama ini, adanya Pra-Koperasi Sadar Gender sangat mendukung anggotanya dalam permodalan, hanya saja permodalan kita masih terbatas. Tadi saja sudah ada 15 orang yang antri untuk mengajukan pinjaman modal, tetapi modal kita belum bisa memenuhi semuanya. Dari 66 anggota kita, 23 anggota tidak memiliki simpanan sukarela. Seandainya semua anggota memiliki simpanan sukarela, maka modal kita akan semakin besar. Selain modal besar, pinjaman yang besar juga akan membuat SHU kita tambah besar”  jelas Ir. Atik Candra. (Nuel Oei/spekham.org)

Audiensi dengan Dinas Kesehatan Boyolali, SPEKHAM Diajak Bersinergi

Audiensi Dinas Kesehatan Boyolali
Audiensi Dinas Kesehatan Boyolali

Berawal dari fokus pada pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi untuk perempuan dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi di Kabupaten Boyolali, pada hari kamis (22/12) SPEK-HAM melakukan audiensi dengan Dinas kesehatan Kabupaten Boyolali. Hasil riset yang dilakukan oleh SPEK-HAM dan JP2K (Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan) pada tahun 2016 yang menyoroti masalah kesehatan reproduksi dalam skema Jaminan kesehatan Nasional (JKN-BPJS) disampaikan dalam kegiatan ini.

Menurut Rahayu Purwaningsih (Ayu), Manajer Divisi Kesehatan Masyarakat SPEK-HAM, Kabupaten Boyolali dipilih menjadi tempat riset karena memiliki 361 kasus HIV (sampai Juni 2016). Riset ini meneliti masalah layanan IVA, IMS dan VCT di puskesmas dan layanan lainnya. Masih menurut Ayu, mayoritas Perempuan tidak mau memeriksa organ reproduksinya sebelum terkena penyakit, mereka malu bila memeriksa kesehatan reproduksinya.

SPEK-HAM Bekerjasama dengan Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan (JP2K) telah melakukan dua kali riset, yakni pada tahun 2015 dan 2016 dengan responden 200 orang. Karena ada sampling eror, yang lolos hanya 129 orang responden yang terdiri dari 50 % responden pemilik JKN-BPJS.

Hasil riset menyebutkan bahwa sebanyak 86% responden tidak tahu kalau BPJS bisa digunakan untuk pemeriksaan kehamilan, 77,7 % responden tidak tahu BPJS bisa digunakan untuk persalinan, 93,7% responden tidak tahu BPJS bisa digunakan untuk periksa IMS. Sementara itu sebanyak 91,0 % responden tidak tahu BPJS bisa digunakan untuk layanan KB. Sejumlah 92,5% responden menyatakan bahwa BPJS tidak bisa untuk screening deteksi dini kanker leher rahim.

Di bagian lain, Henrico Fajar, CO Divisi Kesehatan Masyarakat menyatakan SPEK-HAM mengorganisir masyarakat untuk membangun kesadaran bersama terkait dengan pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi perempuan, diantaranya dengan melakukan aksi bersama dengan melakukan screening IVA tes, IMS dan VCT di Desa Bangak, Kecamatan Banyudono dengan melibatkan 43 perempuan ibu rumah tangga. Dari hasil pemeriksaan diperolah informasi sebanyak 39 perempuan positif IMS dan hanya 4 orang perempuan saja yang dinyatakan sehat.

Masih menurut Fajar, BPJS sebagai lembaga penjamin mempunyai kewajiban kepada mayarakat untuk melakukan upaya preventif. “Upaya melakukan screening IVA, IMS, dan VCT pada komunitas perempuan dan layanan masih terkendala,” ungkap Fajar. Dia menambahkan SPEK-HAM telah berupaya untuk bisa menjembatani masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan sehingga dukungan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali berupa layanan yang prima menjadi keharusan.

Antonius Danang  Wijayanto yang juga CO Divisi Kesehatan Masyarakat SPEK-HAM menyatakan bahwa SPEK-HAM mendorong agar penyedia layanan wajib memberikan yang terbaik bagi masyarakat terutama perempuan dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi. Menurutnya, riset ini menjadi bukti konkret untuk perbaikan layanan kesehatan reproduksi khususnya di Kabupaten Boyolali.

Bersinergi dengan Layanan Kesehatan

Kepala Dinas Kesehatan Boyolali, Ratri S. Lina menyambut baik hasil riset yang telah disampaikan. Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali mendukung untuk pemenuhan hak kesehatan masyarakat khususnya perempuan dalam pemeriksaan kesehatan reproduksi dan akses layanan dalam skema Jaminan  Kesehatan Nasional (JKN-BPJS).

Lina menambahkan, semua layanan baik Puskesmas maupun Faskes Primer yang sudah tersetup untuk layanan Kespro harapanya mampu melayani dengan prima. “Tapi sebelum melayani harus sudah sesuai dengan standar terlebih dahulu. Tenaga kesehatan juga harus sudah terampil untuk pemeriksaan IVA dan IMS,” jelas Lina. Masih menurut Lina, SPEK-HAM harus memetakan dimana saja lokasi-lokasi prioritas untuk pendampingannya. Dia berjanji, bila ada temuan fasilitas layanan kesehatan yang masih kurang, Dinas Kesehatan akan membantu.

Diakhir pertemuan, Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali mengusulkan adanya MOU antara Dinas Kesehatan, BPJS, dan SPEK-HAM dalam skema JKN untuk layanan kesehatan reproduksi sehingga harapannya masyarakat Kabupaten Boyolali khususnya perempuan bisa mengakses layanan kesehatan seperti pemeriksaan IVA tes, IMS dan VCT di puskesmas atau layanan yang lainnya. “Kita harus saling mendorong dan bersinergi untuk memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” tutup Lina.  (Pipin Apriliani, Muhammad Zudin- Mahasiswa Magang Divisi Kesmas SPEK-HAM. Editor: Henrico Fajar KW – Divisi Kesmas SPEK-HAM)

BPJS Kesehatan Boyolali Janji Perbaiki Kualitas Sosialisasi

Guna meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi perempuan dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-BPJS), SPEK-HAM dan Perwakilan Forum Warga Peduli BPJS Kabupaten Boyolali mengadakan kegiatan audiensi dengan Kepala BPJS Kesehatan Boyolali pada Rabu, 21 Desember, bertempat di kantor BPJS Kesehatan Boyolali.  Rombongan diterima langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan cabang Boyolali, Diding Lukmana.

audiensi jkn-bpjs boyolali
audiensi jkn-bpjs boyolali

Mengawali kegiatan ini Endang Listiani, Direktur SPEK-HAM menyampaikan tujuan audiensi dilakukan, pertama untuk menjalin kerjasama yang lebih intens lagi dengan BPJS Kesehatan dan yang kedua kami akan menyampaikan hasil riset yang telah dilakukan di tahun 2016. “Sebenarnya kami sudah sering bekerjasama dengan teman-teman di BPJS Kesehatan cabang Boyolali, bersama berupaya mendorong negara secara optimal memberi perlindungan kepada perempuan khusunya tentang hak-hak kespronya,” jelas Eliest. Lebih lanjut dia menambahkan, SPEK-HAM sudah melakukan riset untuk melihat skema JKN-BPJS Kesehatan sejauh mana sudah dipahami masyarakat khususnya perempuan.

Rahayu Purwaningsih selaku Manajer Program Kesehatan Masyarakat SPEK-HAM menyampaikan hasil riset yang sudah dilakukan pada tahun 2016 yang lalu. Beberapa hasil riset yang disampaikan diantaranya dari 100% responden sebanyak 86% tidak tahu kalau BPJS bisa mengkaver pemeriksaan kehamilan. 77% responden tidak tahu bahwa persalin normal di tanggung BPJS. Kemudian terkait dengan kespro remaja, ternyata 93% responden tidak tahu kalau dikaver BPJS, sementara itu sebanyak 93% responden tidak tahu layanan IMS ditanggung BPJS.

Masih menurut Ayu, layanan kesehatan reproduksi sudah disetup di sejumlah penyedia layanan, tapi belum merata dan pelayanannya juga belum maksimal. “Kami bekerja sejak tahun 2013 pada isu kespro, kami pernah melakukan kegiatan screaning IVA, IMS dan HIV untuk Ibu rumah tangga di Desa Bangak, Kecamatan Banyudono. Hasilnya sungguh mengejutkan. Sebanyak 90% positif terkena IMS,” ungkap Ayu.

Ayu menambahkan, terkait dengan layanan melahirkan dengan komplikasi, sebanyak 94% responden tidak tahu kalau dikaver BPJS. Sementara itu sebanyak 91% responden tidak tahu kalau layanan KB dikaver BPJS dan sebanyak 92% responden tidak tahu screaning untuk kanker leher rahim juga bisa dikaver BPJS.

Menanggapi temuan kasus tersebut, Kepala BPJS cabang Boyolali, Diding Lukmana mengapresiasi. Dia mengatakan bahwa hasil riset ini menjadi bahan evaluasi kita dalam melakukan sosialisasi. “Kita akan merancang bentuk sosialisasi dengan metode yang berbeda dari yang selama ini kita lakukan,” ungkap Diding. Menurutnya yang perlu menjadi perhatian adalah sosialisasi yang selama ini belum menyentuh pada semua kalangan, kita akan berusaha keras agar semua lapisan masyarakat mendapat edukasi yang baik tentang JKN-BPJS Kesehatan.

Masih menurut Diding, pihaknya akan memaksimalkan peran kader yang sudah dibentuk oleh BPJS di tingkat kecamatan untuk memberikan edukasi yang lebih masif lagi dengan sosialisasi hingga ke tingkat desa dan pada semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok perempuan.

Sebagai informasi, riset dilakukan pada periode Juni-Juli 2015 dan Maret-April 2016 di 15 Propinsi, yaitu Aceh, Maluku, NTT, NTB, Sulsel, Sulut, Lampung, Jambi, Sumbar, Sumut, DKI Jakarta, Bali, Yogyakarta, Jateng dan Jatim.

SPEK-HAM menjadi pelaksana riset di wilayah Jawa Tengah. Lokasi yang dipilih adalah Kabupaten Boyolali, karena wilayah ini merupakan wilayah dampingan SPEK-HAM.  Selain itu diperkuat dengan data kasus HIV-AIDS sebanyak 360 (hingga bulan Juni 2016) dan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 213 kasus (akumulasi tahun 2013-2016). Angka ini masuk dalam kategori tinggi di Jateng. Riset dilakukan di 10 desa yang terbagi menjadi 2 tahap dengan melibatkan 400 orang responden perempuan usia 15-65 dan 100 orang responden yang mewakili penyedia layanan, terdiri dari jajaran direksi, dokter, bidan dan analis kesehatan.

Tujuan riset adalah mengetahui gambaran pelaksanaan skema jaminan kesehatan nasional secara rutin, baik dari perspektif pemberi pelayanan maupun pengguna pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya terkait dengan kebutuhan perempuan dan pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual.

Rangkaian kegiatan riset, audiensi dengan BPJS-JKN untuk kesehatan reproduksi diselenggarakan SPEK-HAM bekerjasama dengan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan (JP2K), dengan dukungan AUSAID Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan). (Henrico Fajar K.W – Divisi Kesehatan Masyrakat SPEK-HAM )