SPEK-HAM, Author at SPEK-HAM

Perempuan Pundungan, Petakan Persoalan Kespro

Pemerintah Desa Pundungan bekerja sama dengan SPEK-HAM kembali menggelar Diskusi bersama Kader Kesehatan pada 14/8 di Balai Desa Pundungan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten.

Fasilitator menjelaskan tentang pentingnya pemetaan persoalan Kespro
Salah seorang peserta membacakan hasil diskusi kelompok

Dalam diskusi ini dibahas tentang persoalan Kesehatan Reproduksi (Kespro) yang terjadi di desa ini. Danang Wijayanto, selaku Fasilitator dari SPEK-HAM meminta peserta untuk berkelompok per RW menuliskan temuan-temuan kasus Kespro yang ditemui di wilayahnya masing-masing.

Beberapa persoalan kesehatan reproduksi yang muncul antara lain kasus kanker payudara, AKI, AKB, kehamilan remaja, gagal KB dan sebagainya.

Rini salah seorang kader kesehatan menyampaikan pentingnya membuka data kasus kespro dan diketahui masyarkat luas “Persoalan-persoalan kesehatan reproduksi itu harus disampaikan secara terbuka jangan malah ditutupi, dengan begitu warga juga bisa melakukan pencegahan,” ungkap Rini.

Dia menambahkan dengan diketahuinya persoalan-persoalan kesehatan reproduksi, harapannya kasus-kasus tersebut bisa ditangani dengan baik.

Sementara itu Danang Setiawan selaku Kepala Desa Pundungan, berharap adanya layanan jemput bola dalam pencegahan kasus-kasus kesehatan reproduksi, misalnya IVA tes dan Pemeriksaan Kanker Payudara yang bisa dilakukan di tingkat desa. Dia menambahkan pemerintah desa berkomitmen mendukung program kesehatan reproduksi perempuan melalui dukungan anggaran dana desa. Henrico Fajar/Divisi Kesmas SPEK-HAM

Sekolah Gender Angkatan I

Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM) bersama dengan Prodi Sosiologi Universitas Sebelas Maret (UNS) menyelenggarakan Sekolah Gender Angkatan Pertama secara online. Kegiatan tersebut diadakan setiap hari sabtu sebanyak 5 sesi pada tanggal 26 Juni, 3 Juli, 10 Juli dan 24 Juli 2021. Adapun materi yang diberikan adalah : Analisa Ketidakadilan Gender, Tatanan Sosial Adil Gender, Hak Kespro, Mekanisme Penanganan Kasus. Pada sesi terakhir diadakan Wisuda sekaligus mendorong peserta untuk mempunyai rencana tindak lanjut pacsa penyelenggaraan Sekolah Gender.

Tujuan diadakannya Sekolah Gender adalah untuk mempromosikan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender, menumbuhkan sikap kritis peserta atas ketidakadilan gender di sekitar mereka dan menumbuhkan empati peserta terhadap perempuan korban kekerasan. Narasumber dari SPEK-HAM dalam setiap sesinya memberikan contoh nyata bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang masih ada baik itu dalam keluarga, sosial masyarakat, pemenuhan hak kesehatan reproduksi dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Peserta yang mengikuti sebanyak 26 orang yang terdiri dari mahasiswa dari berbagai universitas, organisasi mahasiswa, komunitas dan masyarakat umum. Meskipun Sekolah Gender diadakan secara daring selama dua jam setiap sesinya namum antusias peserta dapat terlihat dari keterlibatan mereka secara aktif dengan mengajukan pertanyaan dan menyelesaikan penugasan yang diberikan setiap akhir sesi. Selain itu banyak dari peserta yang juga sharing atas pengalaman pribadi ataupun pengalaman orang terdekatnya yang pernah mengalami ketidakadilan gender, dan hal itu menjadikan peserta dalam rencana tindak lanjutnya banyak merencanakan untuk memulai mempromosikan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender dari keluarga dan komunitas terdekatnya. Adapun harapan dari penyelenggara Sekolah Gender ini adalah agar terselenggaranya Sekolah Gender angkatan berikutnya dan semakin banyak peserta yang mampu mentransformasi pengetahuan yang didapatnya. Elizabeth Yulianti (Lawyer SPEK-HAM)

Tingkatkan Capaian Program Penanggulangan HIV-AIDS di Salatiga, SPEK-HAM Gelar Koordinasi

Peserta dan Narasumber Berswafoto Bersama Usai Pertemuan Koordinasi Program Penanggulangan HIV- AIDS Kota Salatiga.

SPEK-HAM bersama Dinkes Kota Salatiga menyelenggarakan pertemuan koordinasi pada Selasa, 15/6 di sebuah Rumah Makan yang beralamat di Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga.

Pertemuan ini membahas beberapa hal terkait program penanggulangan HIV-AIDS, diantaranya capaian program edukasi pada komunitas masyarakat dan kualitas layanan VCT baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Wahyu Hudoyono, SKM, MPH selaku Kasi Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Salatiga menyatakan bahwa pelaksanaan program penanggulangan HIV-AIDS membutuhkan kolaborasi, kemitraan dan kerja sama yang solid dalam meningkatkan capaian baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Paparan Kerja Program HIV-AIDS DINKES Kota Salatiga oleh Kasie P2P

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa kerja-kerja kita dalam penanggulangan HIV-AIDS masih terus berjalan walaupun pandemi covid-19 belum berakhir “Kita bersyukur walaupun di tengah pandemi covid-19 ini kerja-kerja kita dalam penanggulangan HIV-AIDS masih terus berlangsung baik, ini tak lepas dari peran-peran kita semua, termasuk peran SPEK-HAM”, ungkap Wahyu.

Dalam pertemuan ini dicapai komitmen bersama untuk meningkatkan kemitraan atau kerja sama yang sudah terjalin, baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif. Kemitraan dan komitmen yang terjalin dengan baik tersebut, diantaranya dalam sisi data rujukan, akses layanan dan komitmen untuk meningkatkan temuan kasus positif HIV. Sebagai informasi, peserta yang hadir dalam kegiatan ini terdiri dari Dinas Kesehatan Salatiga KPA Salatiga, RSUD Kota Salatiga, Puskesmas Tegalrejo, Kalicacing, Cebongan, Sidorejo Lor, Mangunsari, Sidorejo Kidul, UPT BKPM Salatiga, KDS Salatiga dan SPEK-HAM. Henrico Fajar (Divisi Kesmas SPEK-HAM).

SPEK-HAM Ajak Perempuan Pundungan-Klaten,Kenali Jenis-Jenis Kekerasan

Elizabeth Yulianti Raharjo, Fasilitator dari SPEK-HAM memandu Diskusi.
Peserta bermain jaring laba-laba

Pemerintah Desa Pundungan bersama SPEK-HAM kembali menggelar Diskusi Komunitas Perempuan pada Sabtu 12/6 di Balai Desa Pundungan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten.

Diskusi kali ini mengangkat tema tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP).

Elizabeth Yulianti Raharjo dari SPEK-HAM selaku Fasilitator mengajak peserta untuk menemukenali jenis-jenis kekerasan yang seringkali dialami perempuan.

“Kekerasan terhadap perempuan itu bisa terjadi di sekitar kita dan bisa menimpa siapa saja tanpa mengenal latar belakang pendidikan, keluarga, tingkat ekonomi dan sebagainya”, ungkap Liza.

Masih menurutnya, dibutuhkan peran masyarakat untuk mencegah terjadinya kekerasan, diantara dengan mewujudkan lingkungan yang ramah dan nyaman serta menyediakan ruang aman bagi semua perempuan.

Para peserta nampak senang mengikuti kegiatan ini karena dikemas dalam rangkaian permainan yang seru sehingga informasi yang disampaikan mudah dipahami. “Saya senang mengikuti kegiatan ini dan kami pun siap untuk membantu mewujudkan ruang aman bagi perempuan,” ungkap Tutik salah seorang peserta diskusi. Sementara itu Danang Setiawan, selaku Kepala Desa Pundungan berharap munculnya kesadaran semua warga untuk berpartisipasi mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Menurutnya saat ini pemerintah desa juga mendukung kegiatan ini utamanya dalam mewujudkan ruang aman bagi perempuan. Henrico Fajar (Divisi Kesmas SPEK-HAM)

Jalan Panjang Pendampingan Kasus Kekerasan Seksual

Menurut pengakuan orang tua korban, kasus ini sudah terjadi sejak 27 April 2021, kami menerima kasus Kekerasan Seksual Sodomi di salah satu kelurahan di Surakarta. Saat pertama kami menerima ada rasa terkejut dan membuat kami menjadi prihatin dan miris, terduga pelaku dan korban semua anak – anak (ada yang berumur 7 tahun, 9 tahun) dan jumlah korban lebih dari 8 orang. Saat kami melakukan assement pertama setelah ada pengaduan ke SPEK-HAM, kami menemukan tindakan Kekerasan Seksual juga diiringi dengan Kekerasan Fisik yang diterima oleh korban sehingga membuat para korban takut dengan ancaman dari pelaku.

*Suasana sesi konseling bersama PTPAS (Pemberdayaan Perempuan Perlindingan Anak Kota Surakarta)*

sekolah diliburkan karena pandemi yang melanda. Karena tidak ada sekolah dan orang tua yang bekerja membuat anak – anak ini kurang diawasi dalam bergaul dan bermain dengan teman – temannya. Pelaku dan korban merupakan teman bermain yang berasal dari satu lingkungan yang sama. Orang tua korban dan pelaku saling mengenal satu sama lain karena merupakan tetangga dan memiliki hubungan penyewa dan pemilik kos.

Ketika orang tua korban mengetahui kejadian yang menimpa anaknya, mereka meminta kejelasan informasi dari orang tua pelaku. Orang tua pelaku tidak menaggapi aduan orang tua korban justru menantang orang tua korban untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. Disamping adanya tantangan dari orang tua pelaku, orang tua korban cukup khawatir apabila mereka melaporkan pelaku ke pihak berwajib, sebab mereka takut diusir dari rumah kos. Setelah banyak pertimbangan serta konsultasi dan konseling dengan SPEK-HAM, orang tua korban bersepakat untuk mengadukan kasusnya dengan harapan tidak ada korban lagi serta untuk menuntut keadilan bagi anaknya.

Dalam penanganan kasus kami bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis Pemberbayaan Perempuan Perluindungan Anak Kota Surakarta atau kami biasa menyebut PTPAS. Kerjasama kami untuk pendampingan secara psikososial serta pemulihan bagi korban yang semuanya usiannya dibawah 11 tahun. PTPAS juga siap memberi bantuan rumah aman bagi korban apabila mereka mendapat tindakan pengusiran dari orang tua pelaku. Setelah PTPAS memperoleh keterangan yang cukup dan mental korban sudah dirasa cukup stabil kemudian keluarga korban yang didampingi dari SPEK-HAM melakukan pelaporan ke Polres Kota Surakarta. Setelah beberapa korban dan orang tua korban dimintai keterangan pihak kepolisian kemudian ada salah satu korban yang dirujuk untuk segera melakukan visum sebagai proses selanjutnya.

Sampai saat sekarang proses masih berjalan di Polres Kota Surakarta dengan tambahan keterangan korban maupun keterangan dari saksi – saksi yang ada. Selain pelaporan di Polres Kota Surakarta, SPEK-HAM bersama PTPAS Surakarta juga melakukan sosialisasi tentang bahaya pornografi di Kelurahan Gilingan. Sosialisasi ini diharapkan mampu memberi kesadaran pada orang tua mengenai bahaya pornografi dan undang undang perlindungan anak. Jalan panjang masih kami tempuh untuk mendampingi akses keadilan bagi korban Kekerasan Seksual Sodomi pada anak. Selain korban dibawah umur, saat terjadi pertama kali sodomi dengan jangka waktu pelaporan ke kepolisian waktunya berselang lama sehingga ada tantangan dalam visumnya. (Aflian – Mahasiswa Hubungan International UNIBRAW)

Soroti Implementasi PP Nomor 61 Tahun 2014, SPEK-HAM Gelar FGD Multistakeholder

Isu tentang kesehatan reproduksi belum menjadi perhatian dari pemerintah, apalagi di masa pandemi Covid-19 saat ini. Hal tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Multistakeholder tentang PP nomor 61 tahun 2021 tentang Kesehatan Reproduksi pada Selasa, 4/5 di Griya Mbah Lurah, Pokak, Ceper, Kabupaten Klaten.

*Suasana Focus Group Discussion (FGD) Multistakeholder tentang PP nomor 61 tahun 2021 tentang Kesehatan Reproduksi.*

Kegiatan kali ini dihadiri Dinkes, Dinsos P3AKB, Dispermasdes, P2TP2A, Camat Juwiring, PLKB Kecamatan Juwiring, Puskesmas Juwiring, Pemdes pundungan, TP PKK Pundungan, Karang Taruna Pundungan, Bidan Desa dan Posyandu Remaja Pundungan.

Danang Wijayanto Manajer Program Kesehatan Masyarakat SPEK-HAM menyatakan implementasi PP nomor 61 tahun 2021 perlu ditegaskan kembali lewat sosialisasi dan edukasi, karena banyak pihak yang belum paham tentang PP ini. “Kondisi Kabupaten Klaten yang masih berada di 10 besar Angka Kematian Ibu (AKI) di Jawa Tengah, maka kita merasa perlu untuk mendiskusikan mengenai arah kebijakan dari isu kesehatan reproduksi yang tidak lepas juga dari kasus kekerasan seksual, “ungkap Danang.

Sementara itu Rahayu Purwaningsih, selaku Direktur SPEK-HAM menyatakan soroton publik terhadap PP ini adalah tentang kontroversi pada pasal 75 yang menyebutkan bahwa aborsi dapat dilakukan apabila ada kedaruratan medis dan/atau korban perkosaan.

Menurutnya meskipun aborsi dilarang dalam KUHP, namun masih dapat dilakukan sesuai dengan undang-undang kesehatan No 36 dan pada PP No 61 Tahun 2014. “Tindakan ini memerlukan assessment yang teliti dari pihak medis dan tanpa adanya paksaan. Namun dalam PP No 61 tahun 2014, aborsi hanya dapat dilakukan kurang dari 42 hari, sedangkan banyak kasus perkosaan yang tidak berani melapor secepatnya, “ungkap Rahayu.

Sementara itu Danang Setiawan, selaku Kepala Desa Pundungan, Kecamatan Juwiring menyatakan banyak pihak yang belum tahu tentang PP ini bahkan implementasinya pun bisa jadi belum berjalan. Oleh karena itu pihaknya berharap ada sosialisasi dari pemerintah hingga ke tingkat desa sehingga jejaring yang kuat dari para pihak bisa terbentuk.

Namun pada sisi lain, Siti selaku PLKB Kecamatan Juwiring berpendapat PP ini sangat penting untuk dimplementasikan. Korban perkosaan pasti psikisnya berdampak dan hak-haknya terampas. Menurutnya jangan sampai implementasi PP ini menjadi celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dapat melakukan aborsi.

FGD ini terselenggara atas kerja sama SPEK-HAM dan Pemerintah Kabupaten Klaten, selain menyoroti PP nomor 61 tahun 2014, kegiatan ini juga menyoroti tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), kehamilan pada remaja dan perkawinan anak. Peserta merasa prihatin dengan data-data tersebut dan berharap ada kerja-kerja nyata dari pemerintah, swasta dan masyarakat umum dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan reproduksi perempuan. Anna-Magang/Henrico Fajar-Divisi Kesmas SPEK-HAM

Kader Kesehatan Trasan Gelar Diskusi Seks dan Gender

Bulan Ramadan tidak menyurutkan semangat puluhan Kader Kesehatan Desa Trasan mengikuti Diskusi dengan tema seks dan gender pada Senin, 3/5 di Balai Desa Trasan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten.

*Suasana* *Diskusi Seks dan Gender Kader Kesehatan Desa Trasan*

Henrico Fajar, Fasilitator kegiatan dari SPEK-HAM diawal pertemuan meminta peserta untuk menuliskan ciri-ciri laki-laki dan perempuan serta menuliskan pengertian gender dan seks. Dia menyampaikan, Gender merupakan pembedaan terhadap sifat, peran, posisi perempuan dan laki-laki yang dibentuk oleh masyarakat. Sedangkan Seks merupakan pembedaan organ biologis laki-laki dan perempuan.

Masih menurutnya, konstruksi sosial atau kebiasaan di masyarakat kita, yang memberikan pelabelan bahwa laki-laki harus kuat, harus jadi pemimpin yang kemudian mencirikan bahwa laki-laki harus seperti ini, perempuan harus seperti itu. “Hal tersebut sebenarnya bisa diubah dan dikomunikasikan, karena Gender itu bisa dipertukarkan tetapi kodrat tidak bisa”, ungkap Fajar.

Fajar menambahkan, faktanya perempuan masih memiliki beban berat dalam menyelesaikan urusan pekerjaan domestik. Lebih-lebih di masa pandemi covid-19 ini, selain harus menyelesaikan pekerjaan rumah, perempuan juga masih harus mendampingi anak dalam pembelajaran daring. Oleh karena itu butuh pembagian peran antara laki-laki dan perempuan untuk menyelesaikan pekerjaan domestik.

Salah seorang peserta, menyampaikan praktik baik yang dilakukannya bersama dengan suami dalam menyelesaikan pekerjaan domestik di rumah. Menurutnya tidak ada masalah suaminya menyuci baju, menyuci piring, membersihkan rumah, mengasuh anak dan sebagainya.

Melalui diskusi ini diharapkan muncul kesetaran gender yang dimulai di lingkungan keluarga. Diantaranya tidak membeda-bedakan anak laki-laki dan perempuan dalam tanggung jawabnya menyelesaikan pekerjaan rumah dan menempuh pendidikan. Selain itu mewujudkan lingkungan yang ramah perempuan dan anak juga perlu untuk dilakukan dengan memberikan prioritas program pada perempuan dan anak sehingga derajat kesehatan perempuan bisa ditingkatkan dan diperhatikan. Anna-Magang/Henrico Fajar-Divisi Kesmas SPEK-HAM.

Remaja Pundungan Kenali Seks dan Gender

Puluhan Remaja Pundungan mengikuti diskusi tentang Seks dan Gender pada Sabtu, 10/4. Kegiatan dilakukan di Balai Desa Pundungan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Desa Pundungan dan SPEK-HAM.

Kegiatan yang dipandu oleh Anna dan Azizah mahasiswi dari UNDIP Semarang dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini diawali dengan diskusi kelompok. Peserta diminta menuliskan ciri-ciri laki-laki dan perempuan sesuai yang mereka ketahui. Setelah itu mereka diminta untuk membedakan atau memilah mana saja yang termasuk dalam kategori seks dan mana saja yang termasuk gender.

Anna menjelaskan seks atau seksualitas merupakan jenis kelamin yang didasarkan pada perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara biologis dan mengarah kepada fungsi-fungsinya seperti reproduksi yang bersifat kodrati atau tidak dapat berubah. Kemudian gender adalah persepsi masyarakatt yang mengacu pada peran, perilaku, ekspresi dan indentitas seseorang baik pada laki-laki maupun perempuan.

Diskusi ini juga menyoroti tentang stigma pada perempuan dan laki-laki di masyarakat yang masih sering terjadi, misalnya perempuan harus mengurus pekerjaan rumah tangga, perempuan harus menuruti perkataan laki-laki. Laki-laki tidak boleh cenggeng, derajatnya harus lebih tinggi daripada perempuan, laki-laki tidak boleh memakai baju pink, tidak boleh merawat wajah dan sebagainya. Menurut Anna, pernyataan tersebut disampaikan untuk lebih meningkatkan pemahaman peserta bahwa semuannya itu hanya konstruksi sosial yang terjadi di lingkungan tempat tinggal kita yang bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Sukma, salah seorang peserta berharap setelah paham tentang seks dan gender, Remaja perempuan harus mendapatkan pendidikan hingga sampai pendidikan tinggi dan laki-laki dan perempuan harus saling menghargai. Selain itu remaja laki-laki dan perempuan harus membangun relasi yang setara dengan menghindari kekerasan seksual dan berani menolak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Anna-Magang/Henrico Fajar (Divisi Kesmas SPEK-HAM)

Author: SPEK-HAM