Search for:

Membangun Komitmen untuk Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Upaya untuk membangun komitmen tentang kebijakan dan penganggaran di Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa yang berpihak pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terus dilakukan SPEK-HAM. Didukung program MAMPU-AUSAID digelar dialog publik dengan tema “Membangun Publik Komitmen Multistakeholder dalam Memanfaatkan Peluang Anggaran Desa untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak” bertempat di Aula Wijaya Kusuma, Gedung Setda Kabupaten Boyolali, selasa 8/3.

Diskusi menghadirkan dua orang narasumber yakni Paryanto, Ketua DPRD Kabupaten Boyolali, dan Dasih Wiryastuti, Kepada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Boyolali.

Paryanto dalam paparannya menyampaikan komitmen dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mendukung program-program yang pro perempuan dan anak. Ia juga menyampaikan bahwa membicarakan penganggaran itu yang dibahas adalah tentang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan karena itu menyentuh masyarakat tanpa membedakan, dan yang berikutnya bicara kemisikinan ini akan menjadi parameter kita bersama untuk mengukur kesejahteraan. “Saya menyambut baik adanya pertemuan ini yang tujuannya adalah membangun komitmen bersama dengan bersinergi antar SKPD, Pemerintah Desa dan masyarakat. Harapannya komitmen itu dapat dilaksanakan,” ungkap pria berkumis itu. Lebih lanjut Paryanto menyampaikan bahwa Kabupaten Boyolali patut berbangga dengan lahirnya beberapa Perda, diantaranya Perda tentang Perlindungan Anak, Perda tentang TKI, dan Perda tentang Difabel.

Sementara itu Dasih Wiryastuti, kepala BP3AKB dalam paparannya menyampaikan tentang kondisi Kabupaten Boyolali saat ini dalam menjalankan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sudah berjalan. Ia mengemukakan saat ini sudah ada PRG (Penganggaran Resposif Gender) di masing-masing SKPD, artinya setiap SKPD sudah mempunyai anggaran untuk melakukan pemberdayaan terhadap perempuan.

Terkait dengan anggaran di Desa, Dasih menyampaikan bahwa sudah ada himbauan kepada Kepala Desa agar menganggarkan program untuk pemberdayaan perempuan dan anak. “Kami sudah melakukan sosialisasi terhadap 263 desa dan 4 kelurahan yang ada di Boyolali,” ungkapnya. Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa untuk meningkatkan produktifitas ekonomi perempuan maka digulirkanlah Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), selain itu ada program Pos Pemberdayaan Masyarakat (Posdaya).

Komitmen Boyolali sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) diwujudkan dengan menunjuk satu desa layak anak di setiap Kecamatan yang kemudian akan menjadi virus untuk desa-desa lainnya. “Sudah ada 19 Desa Layak Anak di Kabupaten Boyolali, ini menjadi komitmen kami sebagai Kabupaten Layak Anak,” ungkap Dasih. Dia menambahkan bahwa Kabupaten Boyolali sudah pernah mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak dari Pemerintah Pusat pada tahun 2013 dan 2015.

Salah satu peserta berbagi pengalaman di desanya
Salah satu peserta berbagi pengalaman di desanya

Sesi diskusi, beberapa peserta mengalami kebingungan terkait dengan implementasi UU Desa yang belum jelas terkait prioritas program yang harus dijalankan di desa. Suwiji, peserta dari Desa Samiran menyampaikan bahwa belum ada sosialisasi terkait Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal itupun diamini oleh Mahadi, Wakil Ketua BPD musuk yang menyatakan belum pernah ada sosialisasi dari BP3AKB. Peserta lainnya, Eko Bambang dari Desa Teras menyampaikan kritiknya terhadap pemerintah yang tidak pernah menyampaikan tentang indikator Desa Layak Anak dan Kabupaten Layak Anak.

Sementara itu, Subasuki, Kasi Pemeritahanan Desa Bangak menyampaikan harapannya agar ada pertemuan tindaklanjut seperti sosialisasi tentang program pro perempuan dan Desa Layak Anak dengan mengundang semua desa. ”Seharusnya ada tindaklanjutnya, BP3AKB mengundang desa-desa di tiap kecamatan, jangan dicomot-comot seperti ini, ungkap Basuki.

Diskusi publik ini menjadi sarana yang baik untuk saling belajar antar desa, misalnya di Desa Samiran yang sudah mengalokasikan anggaran desanya untuk Forum Anak. Harapannya hal ini bisa ditiru oleh desa-desa yang lainnya. Diskusi Publik ini menghadirkan peserta dari beberapa SKPD seperti BP3AKB, Bappeda, DPPKAD, Bapermasdes dan Dinsosnakertrans, perwakilan Camat Musuk, Camat Banyudono, Pendamping Desa, PATTIRO, Darma Desa, Perangkat Desa Bangak, dan Desa Musuk, BPD Musuk, dan Komunitas Perempuan Desa Musuk.

Endang Listiani, Direktur Yayasan SPEK-HAM menyampaikan harapannya agar kegiatan ini mampu mendorong adanya penguatan pemahaman bersama pada semua stakeholder dan masyarakat tentang pentingnya implementasi UU Desa yang mendukung upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa dan Kabupaten Boyolali. Komitmen program atau anggaran dimasukkan ke dalam RPJMD/RPJMDES dan APBD/RKPDes yang mengakomodir kebutuhan perempuan dan anak, khususnya perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. (Henrico Fajar K.W – Divisi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Masyarakat/spekham.org)

LOWONGAN KERJA PROGRAM PENCEGAHAN & PENANGGULANGAN HIV AIDS

Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM) Surakarta, merupakan organisasi yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan dan anak di Solo Raya.
Usaha pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS merupakan salah satu program yang menjadi fokus utama kami. Berkenaan dengan program tersebut, saat ini kami membutuhkan tenaga Koordinator dan Petugas Lapangan yang mempunyai kemauan untuk menjangkau kelompok resiko tinggi.

LOWONGAN KERJA PROGRAM PENCEGAHAN & PENANGGULANGAN HIV AIDS

DONOHUDAN TERKINI

“Banyak hal yang harus dipersiapkan dalam mendampingi masyarakat eks-Gafatar. Tidak hanya memulangkan ke kabupaten atau ke kota asalnya saja, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah sudah siapkah kabupaten/kota asal masyarakat ini menampung mereka dengan segala kebutuhan yang diperlukan?” ungkap petugas dari Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah, Bapak S. Cahyana, saat perwakilan dari SPEK-HAM datang ke Donohudan untuk melihat kondisi terakhir pengungsi eks-Gerakan Fajar Nusantara.

Kunjungan SPEK-HAM pada tanggal 24 Februari 2016 mendapati bahwa masih ada 395 orang pengungsi yang menempati asrama haji Donohudan. Mayoritas pengungsi berasal dari Sumatra Utara. 302 orang dari Sumut, sisanya dari DKI, dan Jateng. Dari 395 pengungsi tersebut sudah ada 3 orang yang dipulangkan ke Klaten.

Berdasarkan info dari Dinsos, pengungsi yang masih berada di Donohudan bukannya tidak mau kembali ke daerahnya, tetapi dikarenakan pihak pemerintah kota setempat belum siap untuk membawa pulang mereka. Selain di Asrama Haji Donohudan, diperoleh informasi dari Kabupaten Klaten ada 11 anggota eks-Gafatar yang sudah dipulangkan dari Donohudan. 11 orang pengungsi tersebut ditampung terlebih dahulu di shelter Menden, Kebonarum. Saat ini 11 orang tersebut sudah kembali kepada keluarga masing-masing. Ada yang pulang ke rumah istrinya yang bukan orang Klaten karena sudah tidak punya apa-apa lagi di Klaten.

Donasi yang masuk ke SPEK-HAM (27 Januari-10 Maret 2016):

Donasi Uang : Rp 1.689.500,-

Pakaian : 14 plastik, 3 kardus, 1 karung

Snack : 3 kardus

Susu siap minum : 4 karton

Biskuit : 2 kaleng

Distribusi bantuan sampai 5 Februari 2016  

Uang : Rp 1.437.900,-

Pakaian : 14 plastik, 3 kardus, 1 karung

Snack : 3 kardus

Susu siap minum : 4 karton

Biskuit : 2 kaleng

Sisa Donasi:

Uang : Rp 251.600,-

Kami ucapkan banyak terima kasih kepada para donatur.

(Antonius Danang Wijayanto – CO Divisi Kesehatan Masyarakat/spekham.org)

Kedaulatan Masyarakat Kalibanteng

Perubahan infrastuktur Dusun Kalibanteng, Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah tampak signifikan. Perbedaan dirasakan ketika pemberdayaan masyarakat wanita tani SPEK-HAM memulai programnya di dusun ini. Komunikasi yang intens antara masyarakat Dusun Kali Banteng, pemerintah desa dan pemerintah kabupaten yang difasilitasi SPEK-HAM membuat dusun ini lebih dilirik dalam program pembangunan.

Tampak jalan di sebelah masjid Dusun Kalibanteng yang sudah diaspal
Tampak jalan di sebelah masjid Dusun Kalibanteng yang sudah diaspal

Akhir tahun 2014 merupakan awal dimulainya program pemberdayaan wanita tani di dusun ini. Dusun yang rata-rata penduduknya adalah buruh tani yang tidak punya lahan sendiri ini keadaan infrasturktur jalannya pada waktu itu masih nampak menggunakan batu-batu besar sebagai pengeras jalan. Pengendara kendaraan roda dua dapat dipastikan tidak nyaman saat melewati jalan di sini. Pada tahun 2015 kemarin tidak hanya satu proyek pembangunan saja yang dilaksanakan di dusun ini. Berbagai proyek dilakukan dalam kurun waktu satu tahun tersebut, antara lain pembangunan jembatan penghubung antara Dusun Kalibanteng dengan Dusun Kedungabad, Desa Wlahar, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, berikut pengaspalan jalan penghubung tersebut, pengaspalan jalan utama Dusun Kalibanteng, dan pengaspalan salah satu gang kecil, serta pembangunan irigasi di area tanah bengkok/tangsi.

Tanah bengkok atau tangsi yang menjadi tanah garapan andalan buruh tani Dusun Kalibanteng merupakan sawah tadah hujan. Tanah tersebut merupakan tanah milik Pemerintah Desa Pamulihan sebagai hak dari seluruh Perangkat Desa Pamulihan, namun sekarang sudah mulai dibangun irigasi di area seluas 50 ha. Sumber air irigasi ini diambil dari Sungai Pemali yang berada di perbatasan dusun. Jarak antara Sungai Pemali dan area sawah tersebut hampir 1 km dengan medan yang tinggi. Irigasi ini membutuhkan daya untuk mengalirkan air dari sungai yang berada di bawahnya. Mesin diesel berkekuatan lebih dari 10 pk yang menjadi bantuan pemerintah untuk Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) Desa Pamulihan dialokasikan untuk area sawah ini, sehingga diharapkan para buruh tani Dusun Kalibanteng tetap produktif sekalipun saat musim kemarau tiba.

Tampak galian pembangunan irigasi Kalibanteng Desa Pamulihan
Tampak galian pembangunan irigasi Kalibanteng Desa Pamulihan

Dusun yang ditinggali oleh hampir 1000 jiwa ini hanya mempunyai satu orang perwakilan di tingkat Pemerintah Desa Pamulihan yaitu seorang Kaur Kesra Warmo. Dalam setiap acara musyawarah pembangunan desa (Musrenbangdes) beliau mengaku tidak pernah dilibatkan, namun setelah komunikasi intens yang dijalin dengan pemerintah desa dan masyarakat Kalibanteng yang difasilitasi oleh SPEK HAM, mulai bulan Januari kemarin perwakilan masyarakat Kalibanteng yang diwakili oleh Warmo mendapat undangan Musrenbangdes untuk tahun anggaran 2017 di Balai Desa Pamulihan. Usulan-usulan pembangunan yang disaring dari masyarakat Kalibanteng lalu disampaikan dalam acara tersebut.

“Saya berterima kasih dengan SPEK-HAM yang setia mendampingi masyarakat Kalibanteng, sehingga komunikasi yang intens ini menghasilkan keberpihakan pembangunan pada dusun terisolir ini. Kedepan, Insha Allah pembangunan infrastruktur di dusun ini akan lebih baik, Jalan penghubung antara Dusun Kalibanteng dengan dusun lain di wilayah Desa Pamulihan akan segera dibangun,” ucap Pak Warmo.

“Pak Warmo pernah menyampaikan APBDes (Anggaran dan Pendapatan Desa) Pamulihan tahun 2016 pada suatu acara resepsi salah satu warga Kalibanteng. Beliau mengatakan bahwa pada tahun ini, desa akan mendapatkan total sekitar 2 Milyar Rupiah dengan rincian Dana Desa 1 Milyar. Ini salah satu alokasi Dana Desa tertinggi di Kabupaten Brebes. Hanya ada dua desa yang mendapatkan alokasi sebesar ini, salah satunya Desa Pamulihan. Ini adalah kali pertama kami mendapatkan informasi tentang APBDes semenjak saya hidup di sini,” ucap Ibu Sumarni yang menjadi ketua pengajian ibu-ibu sekaligus ketua KWT binaan SPEK-HAM. (Yunus Awaludin Jaman – CO Brebes/spekham.org)

Pengungsi Eks-Gafatar Berangsur-angsur Kembali ke Kampung Halaman

“Tidak penting apapun agama atau sukumu… Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu…” K.H. Abdurahman Wahid (Gus Dur).

Pengungsi eks-Gafatar yang ditampung di Asrama Haji Donohudan, Boyolali hingga jumat, 5 Februari 2016 tinggal 690 orang. Sebanyak 664 orang berasal dari Jawa Barat dan Sumatera, sementara sisanya sebanyak 26 orang adalah warga Jawa Tengah. Informasi yang berhasil kami himpun dari petugas di Posko Pengungsian menyebutkan bahwa para pengungsi eks-Gafatar berangsur-angsur sudah kembali ke kampung halamannya masing-masing. Diharapkan minggu ini proses pemulangan sudah berakhir.

Tercatat sebelumnya ada 1.731 orang eks-Gafatar yang ditampung di Asrama Haji Dohohudan, Boyolali. Mereka datang secara bertahap. Tahap pertama datang hari senin, 25 Januari, sebanyak 450 orang. Tahap kedua datang hari kamis, 28 Januari, sebanyak 1281 orang. Mereka adalah pengungsi dari Mempawah Timur dan Ketapang, Kalimantan Barat, yang terpaksa harus angkat kaki dari daerah yang selama ini telah memberikan penghidupan bagi mereka.

Pantauan kami di lokasi, masih ditemukan persolan, diantaranya pengungsi masih membutuhkan bantuan yang utamanya adalah kebutuhan anak-anak. Oleh karena itu sebagai bentuk rasa solidaritas kepada para pengungsi eks-Gafatar, SPEK-HAM untuk kesekian kalinya kembali mendistribusikan bantuan yang terdiri dari pempers, susu, biskuit, deterjen, sabun colek, shampo dan lotion anti nyamuk.

Bantuan diterima oleh petugas dari Dinas Sosial Propinsi Jateng di Sekretariatan Posko Pengungsi eks-Gafatar, yang kemudian langsung disampaikan kepada pengungsi yang membutuhkan. Bantuan yang diberikan memang jauh dari ideal, tapi paling tidak bisa mencukupi kebutuhan pengungsi untuk beberapa hari kedepan.

Kegiatan pendistribusian bantuan ini sebagai wujud komitmen kami untuk membantu mereka para pengungsi eks-Gafatar yang sedang mengalami pendiskriminasian oleh negara, dan sekaligus wujud pertanggungjawaban kami kepada para donatur yang bersedia menyisihkan sebagian pendapatannya untuk kegiatan kemanusiaan. Total jumlah uang tunai yang berhasil dihimpun sebanyak Rp. 1.689.500,-

Selain uang tunai, SPEK-HAM juga menghimpun pakaian layak pakai yang semuanya sudah terdistribusikan kepada para pengungsi di Dohohudan, utamanya anak-anak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada para donator atas kepeduliannya untuk saudara-saudara kita para eks-Gafatar. (Henrico Fajar K.W – Divisi Pencegahan dan Penanganan Kasus Berbasis Masyarakat/spekham.org)

Melongok (Lagi) Persoalan dan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Joyosuran

Sampah masih menjadi persoalan bersama di Kota Surakarta. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui DKP dan BLH Kota Surakarta tiga tahun terakhir. Berawal dari persoalan penanganan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo yang terancam tidak mampu menampung dan mengelolanya. Berbagai strategi dilakukan, baik dalam bentuk aksi, kebijakan, maupun prasyarat ketika kelurahan akan mengikuti lomba desa yaitu adanya bank sampah.

SPEK-HAM sebagai lembaga swadaya masyarakat yang salah satu programnya adalah di bidang penghidupan berkelanjutan mencoba menerapkan program–program yang mendorong pengelolaan potensi wilayah yang mendukung keberlangsungan hidup masyarakat secara layak. Salah satunya adalah pengelolaan lingkungan yang berperspektif kebencanaan. Mulai diiinisiasi adanya penyadaran dan pendidikan kritis kepada masyarakat dampingan di beberapa wilayah seperti kelurahan Sewu, Kemlayan, Gilingan, Kestalan, dan Joyosuran dengan kegiatan membangun kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, memilah sampah dan mengisisiasi adanya kelompok yang menjadikan sampah sebagai salah satu sumber pendanaan di kegiatan keuangan yang berbasis masyarakat (pra-koperasi).

Sejak tahun 2013 sampai sekarang, berbagai upaya dilakukan bersama komunitas, khususnya perempuan yang tergabung dalam Kelompok Perempuan Joyosuran (KPJ) melalui kampanye dan gerakan seperti “1000 Tangan Perempuan Menyapu” tahun 2013, “Perempuan Merawat Kali” tahun 2014, dan tahun 2015 KPJ menyelenggarakan kegiatan bertema “4 Tahun, Untaian Tanda Cinta Perempuan.” Kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan kampanye gerakan makanan berbahan baku lokal, sarasehan membangun dukungan stakeholder untuk pelibatan perempuan dalam pembangunan yang didukung kebijakan pemerintah kelurahan, serta gerakan tanaman perkotaan dengan menanam 400 tanaman jeruk.

Hasilnya adalah saat ini sudah ada kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Di beberapa RW (RW 3, 4, dan 12) sudah mengelola sampah sebagai sumber-sumber pendapatan, baik yang langsung digunakan maupun yang ditabung yang disinergikan dengan kegiatan pra-koperasi sebagai salah satu sumber keuangan swadaya di masyarakat yang menunjang permodalan bagi perempuan yang memiliki usaha.

Kedatangan Komisi II DPRD Kota Surakarta pada hari Rabu, 20 Januari 2016, yang juga disertai media untuk melihat seperti apa praktek-praktek pengelolaan sampah yang dilakukan masyarakat Joyosuran selama ini, membuat refleksi KPJ selaku kelompok yang menginisiasi kegiatan pengelolaan sampah yang terpadu merasa harus belajar lebih banyak dan semakin giat melakukan pengelolaan sampah yang harus dilakukan oleh semua warga Joyosuran yang berjumlah lebih dari 10.000 jiwa.

Pengelolaan sampah tidak hanya untuk dipilah, dijual, dan dibuat kerajinan tangan, tetapi bagaimana limbah-limbah rumah tangga seperti air sisa mandi, air sisa masak, sayuran sisa dan lain-lain juga terkelola di tingkat keluarga, kelompok RT, dan seterusnya sehingga jumlah volume sampah yang di tingkat kota (TPA) bisa ditekan, sehingga ancaman tumpukan sampah di TPA yang tidak terkelola bisa dicegah sejak awal.

Kunjungan ini juga melibatkan Pemerintah Kelurahan Joyosuran, dan LPMK yang diharapkan akan mampu merubah perspektif dan program kelurahan bahwa sampah jika tidak terkelola dengan baik akan berakibat pada ancaman bencana dan investasi persoalan di waktu yang akan datang. Peran Pemerintah Kota Solo yang didukung anggaran dan kebijakan yang mengakomodasi persoalan tersebut akan mnejadi terobosan dalam pengelolaan sampah kota.

Adanya kunjungan dadakan yang sebenarnya bertujuan untuk melihat proses pengelolaan sampah secara mandiri oleh masyarakat, dan hasil kunjungan akan digunakan untuk membuat statregi kebijakan yang lebih tepat. Begitu pula bagi pemerintah dan masyarakat Joyosuran, hal ini menjadi refleksi berasama terhadap kegiatan maupun program yang sudah terlaksana maupun yang akan dirancang berikutnya. (sunoko/spekham.org)

Perencanaan Pembangunan Desa Kuncen Tahun 2016

Musrenbangdes merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan oleh desa dalam melakukan perencanaan dan penganggaran partisipatif dengan melibatkan semua unsur masyarakat. Penyelenggaraan desa mustahil akan berjalan lancar tanpa dukungan semua pihak yang peduli, perlu kiranya aparat desa mendapatkan masukan-masukan yang dibutuhkan dari masyarakat dan menyepakati skala prioritas kebutuhan dan kegiatan desa yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes).

Desa Kuncen, Kecamatan Ceper yang diampu oleh ibu Christiani S.Pd. sebagai Kepala Desa melakukan kegiatan MUSRENBANGDes pada hari Senin, 25 Januari 2016. Kegiatan yang dimulai pukul 09.30-12.15 WIB ini dihadiri perwakilan masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh agama, PKK, Karang Taruna, GAPOKTAN, P3A, KP3A, LINMAS, BPD, LPMD dan Perwakilan masyrakat, Camat Ceper beserta perangkatnya). Dalam MUSRENBANGDes ini semua unsur yang hadir bisa menyepakati prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri, dan dilakukan secara swadaya, prioritas kegiatan desa yang akan dibiayai desa sendiri melalui alokasi dana desa.

Acara yang berlangsung selama hampir 3,5 jam ini sangat menarik, peserta yang hadir sangat aktif. Keterlibatan perempuan di Desa Kuncen bisa dibilang besar, baik secara kehadiran maupun keterlibatan dalam menyampaikan aspirasinya sesuai kebutuhan yang diperlukan komunitas perempuan di Desa Kuncen. Dari hasil diskusi semua unsur masyarakat, ada satu hal yang menarik di Desa Kuncen dan diakui merupakan usulan pertama kali sepanjang kegiatan MUSRENBANGDes. Usulan tersebut berkenaan dengan pembinaan kemasyarakatan (Komunitas Perempuan & Anak, serta Komunitas Perempuan Peduli Kesehatan Reproduksi) yang masuk dalam RKPDes tahun 2017 sebesar Rp 15.000.000,-.

Beberapa usulan tokoh masyarakat ikut mewarnai kegiatan ini. Dengan suasana hangat dan bersahabat ditanggapi oleh pihak kecamatan maupun pihak Pemerintah Desa Kuncen. Terjalin komunikasi dua arah yang berjalan baik sehingga terbangun usulan yang direncanakan menjadi skala prioritas untuk usulan RPJMDes maupun Musrenbangdes 2016.

Pada Musrenbangdes kali ini, Kepala Desa Kuncen, ibu Christiani S.Pd. menegaskan prioritas utama yang tetap menjadi perhatian diantaranya adalah pembangunan infrastruktur yang menjadi fasilitas umum, seperti jalan lingkungan. Diharapkan, di seluruh dusun bisa dibetonisasi, pengerasan jalan. Sarana dan prasarana pertanian (pengadaan mesin tanam padi/rice transplanter), kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat juga mesti dioptimalkan dengan melihat potensi yang ada agar desa punya penghasilan yang tiap tahun terus meningkat, sehingga mimpi menjadi desa mandiri bisa terwujud.

Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat, secara tegas meminta kepada pemerintah desa supaya apa yang menjadi usulan masyarakat yang sifatnya prioritas harus terus diperjuangkan oleh pemerintah pada tahap musrenbang tingkat kecamatan, agar kedepannya juga mendapat manfaat bagi masyarakat banyak. “Kami hanya mengusulkan kegiatan yang jadi prioritas utama untuk tahun 2017 mendatang, itulah yang harus kita godok supaya masyarakat tidak kecewa atas usulan mereka yang tidak disetujui oleh pemerintah daerah. Sukses buat Desa Kuncen menuju desa yang mandiri dan berkualitas” (Antonius Danang/spekham.org)

Pertemuan Pra-Koperasi

Membangun Model Keuangan Mikro dengan Pengelolaan Potensi Lokal pada Kelompok Perempuan

Belum terpenuhinya kebutuhan keuangan yang mudah diakses oleh perempuan di pedesaan dan perkotaan masih menjadi tantangan di tiga tahun terakhir ini dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di dua area tersebut guna menunjang penghidupan; untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk kebutuhan modal usaha. Ada beberapa persoalan terkait minimnya akses perempuan dalam memperoleh pinjaman bank, seperti persoalan agunan yang banyak tidak dimiliki perempuan, ajuan pinjaman harus sepengetahuan dan ditandatangani suami, sedangkan mereka kebanyakan adalah perempuan-perempuan yang status pernikahannya menggantung atau ditinggal pergi. Kondisi ini semakin memperburuk posisi perempuan, karena dengan terpaksa harus meminjam pada rentenir yang hitungan bunganya harian, dan dengan potongan administrasi cukup banyak. Situasi ini yang semakin memperberat perempuan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Yayasan SPEK-HAM melalui diskusi, pemetaan dan analisa mendalam bersama komunitas mitra dampingan menginisiasi adanya wadah pengelolaan keuangan yang berbasis pada kekuatan keswadayaan, komitmen, dan juga kepercayaan yang diwadahi dalam pra-koperasi. Aturan mereka buat sendiri untuk permodalan, aturan main untuk menyimpan, maupun menabung uang mereka yang kemudian diputar untuk kegiatan simpan pinjam. Untuk modal awal, mereka menentukan sendiri jumlah tabungan pokok yang berkisar antara Rp 30.000,- s/d Rp 50.000,- yang bisa diangsur selama 3 kali. Untuk tabungan wajib, setiap bulan berkisar Rp 3.000,- s/d Rp 5.000,- dan untuk tabungan sukarela mereka memberi keleluasaan semampunya dan tidak memberatkan.

Kegiatan Pra-Koperasi di Kelompok Perempuan Rukun Makmur Desa Musuk dimulai sejak akhir tahun 2014 dengan tabungan pokok sebesar Rp 35.000,-. Sekarang, untuk masuk menjadi anggota harus membayar modal sebesar Rp 50.000,-, sedangkan untuk iuran bulanan Rp 3.000,- per bulan.

Awal Januari 2016 telah dilakukan rapat anggota tahunan (RAT) untuk membagikan sisa hasil usaha (SHU) yang didapatkan selama satu tahun. Hasil penjualan pakan ternak, dari 10 % laba penggaduhan kambing yang totalnya Rp 1.735.000,- dibagikan kepada 24 anggota dengan paket sembako senilai Rp 45.000,-. Masing-masing anggota harus menambah antara Rp 1.000,- s/d Rp 30.000,- untuk sembako tersebut, sesuai dengan jumlah SHU yang diperoleh. Sedangkan aset yang dimiliki pra-koperasi, dari tabungan pokok, wajib, dan sukarela, sampai 31 Desember 2015 adalah Rp 2.350.000,-, yang akan dikembangkan di tahun 2016 dengan beberapa catatan rekomendasi memperbaiki pembukuan dan menambah varian pinjaman baru yaitu pinjaman sembako, seperti beras, minyak, dan gula .

Berbeda dengan pra-koperasi yang ada di Kelompok Perempuan Joyosuran, mereka berdiri sejak pertengahan tahun 2014, jumlah angota 27 orang. Dengan modal tabungan pokok Rp 50.000,-, tabungan wajib Rp 5.000,- per bulan, dan tabungan sukarela sesuai dengan kemampuan yang khusus diperoleh dari hasil penjualan sampah.

18 Januari 2016, kelompok ini melakukan rapat anggota tahunan yang membagikan SHU dari hasil simpan pinjam selama setahun lebih dengan jumlah SHU Rp 2.350.000,- yang dibagi sesuai dengan aturan yang telah mereka sepakati dengan kisaran Rp 15.000,- s/d Rp 45.000,- tergantung pada jumlah tabungan dan jumlah pinjaman.

Lain lagi dengan kelompok Perempuan Sekar Putri Desa Musuk yang memulai dengan pengelolaan pra-koprasi pangan (beras), dimana masing-masing anggota harus menanam saham (tabungan pokok) sebesar Rp 50.000,-, tabungan wajib Rp 5.000,-, dan setiap pertemuan membawa satu gelas beras yang kemudian dipinjamkan setiap pertemuan satu bulan sekali. Kegiatan usaha lainnya adalah usaha ternak ayam kampung petelur. Usaha ternak ayam kampung petelur ini baru dimulai, maka pada tahun 2015 belum dilakukan pembagian hasil usaha, tetapi akan dilakukan pada tahun 2016 akhir.

Tidak kalah menarik adalah Kelompok Perempuan Mawar di Desa Balerante yang sudah melakukan kegiatan pemberdayaan perempuan sejak tahun 2013. Kelompok ini memulai dengan kegiatan ternak sapi bergulir. Pada akhir tahun 2015, kelompok ini menginisiasi adanya simpan pinjam dengan memutarkan uang modal dari penjualan sapi. Dikarenakan kesulitan mencari pakan, maka uang diputar dengan bunga pinjaman sebesar 3 %. Pada pertemuan Bulan Januari 2016 disepakati pembentukan pra-koperasi dengan modal awal iuran pokok Rp 50.000,-, iuran wajib Rp 5.000,- setiap bulan, sedangkan jasa disepakati sebesar 1 %. Lama pinjaman berkisar antara 6-12 bulan tergantung banyak dan ketersediaan dana yang akan dipinjamkan. Target anggota, selain 10 orang dari Kelompok Mawar, juga akan melibatkan keluarga dan tetangga dekat kelompok ini.

Inisiasi-inisiasi yang dilakukan kelompok ini seharusnya mendapatkan apresiasi, bahwa upaya membuat lembaga keuangan dimulai dengan niat dan komitmen. Lebih mendalam bisa dilihat bahwa anggota pra-koperasi adalah perempuan-perempuan yang selama ini kesulitan untuk mengakses program-program pemerintah yang indikatornya adalah keluarga miskin dengan berbagai kartu yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sedangkan disisi lain, kondisi perempuan-perempuan rentan yang seharusnya lebih tepat mendapatkan program tersebut sering tidak tersentuh. Pra-koperasi ini sangat pas, terlebih untuk perempuan-perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga yang tidak cukup memiliki aset harta untuk sebuah penjaminan atas ajuan pinjaman di bank atau sejenisnya.

Pra-koperasi yang dibangun atas dasar kebutuhan dan komitment ini akan menjadi sumber-sumber keuangan yang dikelola dari dan untuk anggota. Kedepan, diharapkan akan ada support dan kemitraan yang mendukung pra-koprasi-pra-koprasi di komunitas. Dengan begitu akan ada lembaga yang berbadan hukum yang dibangun di basis komunitas untuk mencukupi kebutuhan menabung atau meminjam yang modal awalnya didapatkan dari simpanan anggota yang manfaatnya adalah untuk meningkatkan KESEJAHTERAAN ANGGOTANYA. (sunoko/spekham.org)