Boyolali Archives - Laman 9 dari 15

Awasi Pelaksanaan JKN-BPJS, Warga Bentuk Forum Peserta JKN Boyolali

Upaya untuk mengawasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-BPJS) mulai dilakukan. Belasan orang warga Boyolali yang peduli pada pelaksanaan JKN-BPJS membentuk Forum Peserta JKN Boyolali. Deklarasi pembentukan forum ini dilaksanakan di Rumah Makan Bamboo Arum, Boyolali pada kamis, 2/2. Hadir dalam pembentukan forum ini adalah perwakilan dari Kecamatan Musuk, Kecamatan Ampel, Kecamatan Boyolali, Kecamatan Andong, Kecamatan Sawit, Kecamatan Banyudono, Kecamatan Selo, Kecamatan Ngemplak, Dharma Desa dan SPEK-HAM.

Forum Peserta JKN Boyolali terbentuk karena rasa keprihatinan pada pelaksanaan JKN-BPJS yang masih buruk. Mereka menyoroti pemberi layanan, baik Rumah Sakit, Puskesmas atau Faskes Primer belum memberikan layanan yang prima. Masih sering dijumpai diskriminasi terhadap pasien, misalnya layanan yang berbelit-belit, jenis-jenis obat yang tidak tepat untuk pasien dan seringnya pasien diminta untuk pindah kelas oleh Rumah Sakit. Selain itu, Forum ini juga menyoroti tentang data penerima BPJS PBI yang tidak tepat sasaran dan sosialisasi dari BPJS yang belum menyentuh semua kalangan masyarakat.

Tarmi, salah seorang warga Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Boyolali menyatakan pernah mendapatkan pelayanan yang tidak baik dari Rumah Sakit. Ia menceritakan suaminya yang pernah menjalani operasi di Rumah Sakit, operasi selesai dan harus menjalani perawatan. Dengan alasan kamar penuh maka pihak Rumah Sakit meminta untuk pindah kelas. “Pindah kelas itu kan konsekuensinya kita harus membayar, itu yang memberatkan kami sebagai keluarga pasien”, ungkap Tarmi.

Kasus lain dialami oleh Santi, warga Boyolali ini mengaku pernah merasakan pengalaman yang tidak baik menggunakan kartu BPJS di Rumah Sakit. Ia bercerita, ayahnya yang seorang Pensiunan PNS sakit dan harus dirawat di Rumah Sakit. Awalnya dirawat di RSUD Pandanarang Boyolali, tetapi selang beberapa hari dirujuk ke sebuah Rumah Sakit Swasta di Kota Solo. “Sebagai keluarga pasien tentu saya manut saja karena demi kesembuhan ayah saya, walaupun ternyata di Rumah Sakit itu kamar perawatannya harus naik kelas”, jelasnya. Namun yang membuat Santi kecewa adalah biaya pengobatan ayahnya yang sungguh amat mahal, ia harus membayar sejumlah 56 juta rupiah, sementara itu yang dikaver oleh pihak BPJS hanya 7 juta rupiah saja. Tak sampai disitu, ia juga harus membayar obat sebesar 6 juta rupiah.

Beberapa temuan-temuan kasus tersebut semakin memacu Forum Peserta JKN Boyolali untuk mendorong perbaikan bagi BPJS selaku penyelenggara program JKN dan Dinas Kesehatan (Faskes Primer atau Puskesmas dan Rumah Sakit) selaku pemberi layanan untuk melakukan perbaikan dalam memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat. “Dalam waktu dekat forum ini akan bertemu dan duduk bersama dengan BPJS dan Dinas Kesehatan membicarakan temuan-temuan kasus tersebut,” ujar Fitri anggota Forum dari Kecamatan Sawit. Lebih lanjut Ia menambahkan bahwa pihaknya akan terus mendorong peran-peran masyarakat hingga di tingkat desa untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan JKN-BPJS khususnya di Kabupaten Boyolali.

Pada sisi lain, Forum juga mengapresiasi pelaksanaan JKN-BPJS yang menurut sebagian anggota sudah cukup baik. Diantaranya adalah sistim gotong royong yang diterapkan dalam program JKN-BPJS. Warga yang kaya membantu warga miskin sehingga warga yang kurang mampu bisa mengakes layanan kesehatan dengan gratis.

Forum Peserta JKN Boyolali berharap mampu menjadi forum yang mewadahi keluhan warga terkait dengan implementasi skema JKN-BPJS di Kabupaten Boyolali. “Kami berharap forum ini menjadi tempat pengaduan bagi warga peserta BPJS yang mendapat pelayanan yang tidak baik, entah itu dari Faskes Primer, Puskesmas maupun Rumah Sakit”, ungkap Ayu, anggota Forum dari Kecamatan Andong. Masih menurut Ayu, segala keluhan dan pengaduan dari warga peserta BPJS akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang sehingga akan dicarikan solusinya dengan baik dan tepat.

Sebagai informasi, kegiatan pembentukan Forum Peserta JKN Boyolali merupakan rangkaian dari kegiatan sebelumnya, yaitu riset JKN-BPJS untuk Kesehatan Reproduksi Perempuan, Audiensi dengan BPJS Kesehatan dan Dinkes. Kegiatan ini diselenggarakan SPEK-HAM bekerjasama dengan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan (JP2K), dengan dukungan AUSAID Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan). (Henrico Fajar K.W – Divisi Kesehatan Masyrakat SPEK-HAM/spekham.org)

Audiensi dengan Dinas Kesehatan Boyolali, SPEKHAM Diajak Bersinergi

Berawal dari fokus pada pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi untuk perempuan dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi di Kabupaten Boyolali, pada hari kamis (22/12) SPEK-HAM melakukan audiensi dengan Dinas kesehatan Kabupaten Boyolali. Hasil riset yang dilakukan oleh SPEK-HAM dan JP2K (Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan) pada tahun 2016 yang menyoroti masalah kesehatan reproduksi dalam skema Jaminan kesehatan Nasional (JKN-BPJS) disampaikan dalam kegiatan ini.

Menurut Rahayu Purwaningsih (Ayu), Manajer Divisi Kesehatan Masyarakat SPEK-HAM, Kabupaten Boyolali dipilih menjadi tempat riset karena memiliki 361 kasus HIV (sampai Juni 2016). Riset ini meneliti masalah layanan IVA, IMS dan VCT di puskesmas dan layanan lainnya. Masih menurut Ayu, mayoritas Perempuan tidak mau memeriksa organ reproduksinya sebelum terkena penyakit, mereka malu bila memeriksa kesehatan reproduksinya.

SPEK-HAM Bekerjasama dengan Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan (JP2K) telah melakukan dua kali riset, yakni pada tahun 2015 dan 2016 dengan responden 200 orang. Karena ada sampling eror, yang lolos hanya 129 orang responden yang terdiri dari 50 % responden pemilik JKN-BPJS.

Hasil riset menyebutkan bahwa sebanyak 86% responden tidak tahu kalau BPJS bisa digunakan untuk pemeriksaan kehamilan, 77,7 % responden tidak tahu BPJS bisa digunakan untuk persalinan, 93,7% responden tidak tahu BPJS bisa digunakan untuk periksa IMS. Sementara itu sebanyak 91,0 % responden tidak tahu BPJS bisa digunakan untuk layanan KB. Sejumlah 92,5% responden menyatakan bahwa BPJS tidak bisa untuk screening deteksi dini kanker leher rahim.

Di bagian lain, Henrico Fajar, CO Divisi Kesehatan Masyarakat menyatakan SPEK-HAM mengorganisir masyarakat untuk membangun kesadaran bersama terkait dengan pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi perempuan, diantaranya dengan melakukan aksi bersama dengan melakukan screening IVA tes, IMS dan VCT di Desa Bangak, Kecamatan Banyudono dengan melibatkan 43 perempuan ibu rumah tangga. Dari hasil pemeriksaan diperolah informasi sebanyak 39 perempuan positif IMS dan hanya 4 orang perempuan saja yang dinyatakan sehat.

Masih menurut Fajar, BPJS sebagai lembaga penjamin mempunyai kewajiban kepada mayarakat untuk melakukan upaya preventif. “Upaya melakukan screening IVA, IMS, dan VCT pada komunitas perempuan dan layanan masih terkendala,” ungkap Fajar. Dia menambahkan SPEK-HAM telah berupaya untuk bisa menjembatani masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan sehingga dukungan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali berupa layanan yang prima menjadi keharusan.

Antonius Danang Wijayanto yang juga CO Divisi Kesehatan Masyarakat SPEK-HAM menyatakan bahwa SPEK-HAM mendorong agar penyedia layanan wajib memberikan yang terbaik bagi masyarakat terutama perempuan dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi. Menurutnya, riset ini menjadi bukti konkret untuk perbaikan layanan kesehatan reproduksi khususnya di Kabupaten Boyolali.

Bersinergi dengan Layanan Kesehatan

Kepala Dinas Kesehatan Boyolali, Ratri S. Lina menyambut baik hasil riset yang telah disampaikan. Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali mendukung untuk pemenuhan hak kesehatan masyarakat khususnya perempuan dalam pemeriksaan kesehatan reproduksi dan akses layanan dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-BPJS).

Lina menambahkan, semua layanan baik Puskesmas maupun Faskes Primer yang sudah tersetup untuk layanan Kespro harapanya mampu melayani dengan prima. “Tapi sebelum melayani harus sudah sesuai dengan standar terlebih dahulu. Tenaga kesehatan juga harus sudah terampil untuk pemeriksaan IVA dan IMS,” jelas Lina. Masih menurut Lina, SPEK-HAM harus memetakan dimana saja lokasi-lokasi prioritas untuk pendampingannya. Dia berjanji, bila ada temuan fasilitas layanan kesehatan yang masih kurang, Dinas Kesehatan akan membantu.

Diakhir pertemuan, Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali mengusulkan adanya MOU antara Dinas Kesehatan, BPJS, dan SPEK-HAM dalam skema JKN untuk layanan kesehatan reproduksi sehingga harapannya masyarakat Kabupaten Boyolali khususnya perempuan bisa mengakses layanan kesehatan seperti pemeriksaan IVA tes, IMS dan VCT di puskesmas atau layanan yang lainnya. “Kita harus saling mendorong dan bersinergi untuk memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” tutup Lina. (Pipin Apriliani, Muhammad Zudin- Mahasiswa Magang Divisi Kesmas SPEK-HAM. Editor: Henrico Fajar KW – Divisi Kesmas SPEK-HAM)

BPJS Kesehatan Boyolali Janji Perbaiki Kualitas Sosialisasi

Guna meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi perempuan dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-BPJS), SPEK-HAM dan Perwakilan Forum Warga Peduli BPJS Kabupaten Boyolali mengadakan kegiatan audiensi dengan Kepala BPJS Kesehatan Boyolali pada Rabu, 21 Desember, bertempat di kantor BPJS Kesehatan Boyolali. Rombongan diterima langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan cabang Boyolali, Diding Lukmana.

Mengawali kegiatan ini Endang Listiani, Direktur SPEK-HAM menyampaikan tujuan audiensi dilakukan, pertama untuk menjalin kerjasama yang lebih intens lagi dengan BPJS Kesehatan dan yang kedua kami akan menyampaikan hasil riset yang telah dilakukan di tahun 2016. “Sebenarnya kami sudah sering bekerjasama dengan teman-teman di BPJS Kesehatan cabang Boyolali, bersama berupaya mendorong negara secara optimal memberi perlindungan kepada perempuan khusunya tentang hak-hak kespronya,” jelas Eliest. Lebih lanjut dia menambahkan, SPEK-HAM sudah melakukan riset untuk melihat skema JKN-BPJS Kesehatan sejauh mana sudah dipahami masyarakat khususnya perempuan.

Rahayu Purwaningsih selaku Manajer Program Kesehatan Masyarakat SPEK-HAM menyampaikan hasil riset yang sudah dilakukan pada tahun 2016 yang lalu. Beberapa hasil riset yang disampaikan diantaranya dari 100% responden sebanyak 86% tidak tahu kalau BPJS bisa mengkaver pemeriksaan kehamilan. 77% responden tidak tahu bahwa persalin normal di tanggung BPJS. Kemudian terkait dengan kespro remaja, ternyata 93% responden tidak tahu kalau dikaver BPJS, sementara itu sebanyak 93% responden tidak tahu layanan IMS ditanggung BPJS.

Masih menurut Ayu, layanan kesehatan reproduksi sudah disetup di sejumlah penyedia layanan, tapi belum merata dan pelayanannya juga belum maksimal. “Kami bekerja sejak tahun 2013 pada isu kespro, kami pernah melakukan kegiatan screaning IVA, IMS dan HIV untuk Ibu rumah tangga di Desa Bangak, Kecamatan Banyudono. Hasilnya sungguh mengejutkan. Sebanyak 90% positif terkena IMS,” ungkap Ayu.

Ayu menambahkan, terkait dengan layanan melahirkan dengan komplikasi, sebanyak 94% responden tidak tahu kalau dikaver BPJS. Sementara itu sebanyak 91% responden tidak tahu kalau layanan KB dikaver BPJS dan sebanyak 92% responden tidak tahu screaning untuk kanker leher rahim juga bisa dikaver BPJS.

Menanggapi temuan kasus tersebut, Kepala BPJS cabang Boyolali, Diding Lukmana mengapresiasi. Dia mengatakan bahwa hasil riset ini menjadi bahan evaluasi kita dalam melakukan sosialisasi. “Kita akan merancang bentuk sosialisasi dengan metode yang berbeda dari yang selama ini kita lakukan,” ungkap Diding. Menurutnya yang perlu menjadi perhatian adalah sosialisasi yang selama ini belum menyentuh pada semua kalangan, kita akan berusaha keras agar semua lapisan masyarakat mendapat edukasi yang baik tentang JKN-BPJS Kesehatan.

Masih menurut Diding, pihaknya akan memaksimalkan peran kader yang sudah dibentuk oleh BPJS di tingkat kecamatan untuk memberikan edukasi yang lebih masif lagi dengan sosialisasi hingga ke tingkat desa dan pada semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok perempuan.

Sebagai informasi, riset dilakukan pada periode Juni-Juli 2015 dan Maret-April 2016 di 15 Propinsi, yaitu Aceh, Maluku, NTT, NTB, Sulsel, Sulut, Lampung, Jambi, Sumbar, Sumut, DKI Jakarta, Bali, Yogyakarta, Jateng dan Jatim.

SPEK-HAM menjadi pelaksana riset di wilayah Jawa Tengah. Lokasi yang dipilih adalah Kabupaten Boyolali, karena wilayah ini merupakan wilayah dampingan SPEK-HAM. Selain itu diperkuat dengan data kasus HIV-AIDS sebanyak 360 (hingga bulan Juni 2016) dan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 213 kasus (akumulasi tahun 2013-2016). Angka ini masuk dalam kategori tinggi di Jateng. Riset dilakukan di 10 desa yang terbagi menjadi 2 tahap dengan melibatkan 400 orang responden perempuan usia 15-65 dan 100 orang responden yang mewakili penyedia layanan, terdiri dari jajaran direksi, dokter, bidan dan analis kesehatan.

Tujuan riset adalah mengetahui gambaran pelaksanaan skema jaminan kesehatan nasional secara rutin, baik dari perspektif pemberi pelayanan maupun pengguna pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya terkait dengan kebutuhan perempuan dan pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual.

Rangkaian kegiatan riset, audiensi dengan BPJS-JKN untuk kesehatan reproduksi diselenggarakan SPEK-HAM bekerjasama dengan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan (JP2K), dengan dukungan AUSAID Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan). (Henrico Fajar K.W – Divisi Kesehatan Masyrakat SPEK-HAM )

SPEK-HAM Dorong Optimalisasi Layanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Pernyataan tersebut mengemuka dalam kegiatan Dialog Publik Multisthakeholder dan Sosialisasi Hasil Riset BPJS-JKN untuk Kesehatan Reproduksi di Rumah Makan Elang Sari, Boyolali, Kamis 18/8. Kegiatan ini diikuti oleh 40 orang peserta, terdiri dari perwakilan Dinas Kesehatan, Dinsosnakertrans, Ikatan Bidan Boyolali, perwakilan Puskesmas di wilayah Kabupaten Boyolali, Akademisi, Perangkat Desa wilayah riset, Media Massa, Serikat Pekerja dan Buruh, Komunitas Perempuan, Tokoh Masyarakat, Ormas dan LSM di wilayah Boyolali.

Dialog publik menghadirkan 4 orang narasumber, yaitu Endang Listiani (Direktur SPEK-HAM), Slamet Widodo (BPJS Cabang Boyolali), dr. Sherly J. Kilapong dari Dinkes Boyolali dan Ribut Budi Santoso, Ketua Komisi IV DPRD Boyolali. Endang Listiani menyampaikan beberapa temuan pada riset kedua yang dilakukan tahun 2016, diantaranya adalah masih rendahnya perempuan desa untuk mengakses layanan kespro dalam program JKN. “Jenis pemeriksaan yang dilakukan perempuan desa hanya pemeriksaan persalinan dengan besaran 32,0%, pemeriksaan kehamilan dan pelayanan KB masing-masing 24,2% dan 10,6%”, ungkap Endang.

Riset ini juga menemukan alasan responden belum menjadi anggota BPJS. Dari responden yang menjawab sebanyak 43,0% mengaku tidak tahu prosedur pembuatannya, 36,8% menjawab tidak bisa membayar premi, sebanyak 13,7% menjawab pelayanan kurang baik dan sisanya 5,7% mengaku sudah mempunyai asuransi.

Sebagai informasi riset dilakukan pada periode Juni-Juli 2015 dan Maret-April 2016 di 15 Propinsi, yaitu Aceh, Maluku, NTT, NTB, Sulsel, Sulut, Lampung, Jambi, Sumbar, Sumut, DKI Jakarta, Bali, Yogyakarta, Jateng dan Jatim.

SPEK-HAM menjadi pelaksana riset di wilayah Jawa Tengah. Lokasi yang dipilih adalah Kabupaten Boyolali, karena wilayah ini merupakan wilayah dampingan SPEK-HAM. Selain itu diperkuat dengan data kasus HIV-AIDS dan kasus kekerasan terhadap perempuan yang masuk dalam kategori tinggi di Jateng. Riset dilakukan di 10 desa yang terbagi menjadi 2 tahap dengan melibatkan 400 orang responden perempuan usia 15-65 dan 100 orang responden yang mewakili penyedia layanan, terdiri dari Jajaran Direksi, Dokter, Bidan dan Analis Kesehatan.

Slamet widodo dari BPJS Cabang Boyolali mengakui bahwa sosialisasi yang dilakukan memang belum maksimal, “Kalau untuk menjangkau ke 19 kecamatan di Boyolali sudah kami lakukan tetapi untuk ratusan desa belum bisa kami datangi semua, makanya kami butuh kerjasama dari semua pihak terutama dengan Dinkes”, jelas Slamet. Ia menambahkan bahwa untuk tahun 2016 ini target kepesertaan JKN adalah untuk usaha mikro.

Masih menurut Slamet, bahwa BPJS bekerja dengan aturan UU dan regulasi. Kemanfaatan layanan BPJS meliputi preventif, kuratif dan rahabilitasi. Selain itu untuk layanan Kespro seperti Iva test, Pap Smear terkaver dalam JKN. Slamet meminta kepada masyarakat bila ada layanan yang tidak baik silakan mengadu termasuk masalah penambahan pembayaran obat.

Sementara itu dr. Sherly J. Kilapong dari Dinkes Boyolali menyampaikan komitmennya tentang kesehatan reproduksi. Menurutnya, kesehatan reproduksi harus dipahami dari sejak dalam kandungan, bayi, balita, anak, dewasa hingga lansia. Dinkes Boyolali melalui layanan yang dibangun berjejaring mulai dari Rumah Sakit, Puskesmas hingga Bidan Desa menerapkan layanan kespro, diantaranya dengan menyediakan rumah tunggu kelahiran.

Ketua Komisi IV DPRD Boyolali, Ribut Budi santoso menyampaikan apresiasinya atas rilis riset yang disampaikan SPEK-HAM. Menurutnya masyarakat harus dipahamkan dengan persoalan JKN, pertama soal aturan dan regulasinya. Selain itu riset ini juga bisa menjadi evaluasi bagi BPJS sendiri. “Setiap 6 bulan sekali ada kegiatan evaluasi pelaksanaan JKN, tetapi tidak pernah mengundang masyarakat umum, ini yang menjadi persoalan”, ungkap Ribut. Ribut menambahkan jumlah peserta BPJS di Boyolali hingga per April 2016 sebanyak 579.071 peserta atau sekitar 59,49 persen dari total penduduknya 973.322 jiwa.

Masih menurut Ribut, tugas DPR ada 3 yaitu regulasi, penganggaran dan pengawasan. Dalam hal pelaksanaan JKN khususnya di Kabupaten Boyolali, ia berharap peran pengawasan bisa dilakukan oleh masyarakat. Ribut sangat terbuka bila ada kegiatan hearing dengan anggota DPRD untuk membahas persoalan layanan kesehatan.

Pada sesi diskusi muncul keluhan dari salah seorang peserta, Sinam M. Sutarto warga Desa Sempu, Kecamatan Andong mengeluhkan masalah data penerima BPJS yang tidak akurat, menurutnya ada warga yang sudah mati mendapat kartu BPJS. Hal lain yang dikeluhkan adalah persoalan pemindahan kelas kamar di Rumah Sakit, Tarmi Warga desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak pernah mengalaminya dengan alasan kamar kelas 2 penuh maka ia harus menerima dipindah ke kelas yang lebih tinggi sehingga harus membayar sejumlah biaya.

Sayangnya beberapa keluhan warga yang disampaikan belum bisa terjawab karena Slamet Widodo dari BPJS Cabang Boyolali meninggalkan acara secara mendadak dengan alasan ada kegiatan lain yang lebih penting.

Adwi Joko, Direktur Pattiro Surakarta menyampaikan tentang Forum Masyarakat Peduli BPJS-JKN yang menurutnya sangat penting untuk dibentuk di Boyolali. Menurutnya layanan pengaduan yang dibuat oleh BPJS baik melalui telepon, SMS, web atau media yang lainnya belumlah efektif karena pengaduan yang diberikan masyarakat belum tentu ditanggapi. Joko menambahkan Forum Warga Peduli BPJS-JKN akan menjadi sarana untuk mengawasi layanan yang terkaver BPJS di Rumah Sakit maupun di Faskes Primer.

Rangkaian kegiatan Riset, Dialog Publik Multisthakeholder dan Sosialisasi Hasil Riset BPJS-JKN untuk Kesehatan Reproduksi diselenggarakan SPEK-HAM bekerjasama dengan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan (JP2K), dengan dukungan AUSAID Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan).

Henrico Fajar K.W-Divisi Kesehatan Masyarakat SPEK-HAM

Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Gandeng SPEK-HAM Siaran di 93.60 MHz Radio Merapi FM

Media massa baik cetak, elektronik maupun media online berperan penting dalam memberikan informasi dan mewujudkan perubahan sikap bagi khalayak. Radio merupakan bagian dari media massa yang secara efektif mampu merubah perilaku bagi pendengarnya. Kekuatan radio terletak pada kedekatan atau keakraban yang terjalin antara penyiar, narasumber dan pendengarnya.

SPEK-HAM yang sudah cukup lama bekerja di wilayah Kabupaten Boyolali, yaitu sejak tahun 2012 pada isu pemberdayaan ekonomi, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kesehatan perempuan, ternyata mampu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah melalui beberapa dinas atau SKPD terkait, satu diantaranya adalah Dinas Kesehatan.

Pada isu kesehatan perempuan, SPEK-HAM mendorong kepada Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk mengeluarkan peraturan yang mendorong agar setiap desa mengalokasikan anggaran untuk kesehatan reproduksi perempuan. SPEK-HAM juga melakukan pendampingan pada ibu rumah tangga HIV Positif, perempuan rentan di beberapa desa, yaitu Musuk, Sawahan dan Bangak.

Siaran Radio yang digagas Dinkes Kabupaten Boyolali dan SPEK-HAM tersebut dimulai pada bulan Mei 2016 dengan tema “Perkembangan Kasus HIV, AIDS, IMS dan Akses Layanan di Kabupaten Boyolali,” selain Dinkes dan SPEK-HAM hadir pula narasumber dari KPA (Komisi Penangulangan AIDS) Kabupaten Boyolali.

Sementara itu pada bulan Juni 2016, siaran radio diisi dengan tema “Peluang UU Desa dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Perempuan.” Hadir narasumber tamu Sutrisno, Kepala Desa Suroteleng, Kecamatan Selo. Bulan Juli 2016, tema yang diangkat adalah “Suara-Suara Terpinggirkan (Ibu Rumah Tangga HIV Positif). Dalam siaran ini menghadirkan narasumber Mawardi yang merupakan bagian Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) dan seorang Ibu Rumah Tangga HIV Positif.

Tema-tema siaran setiap bulan yang sudah disepakati dengan Dinas Kesehatan Boyolali dari bulan Agustus hingga Desember 2016, yaitu:

Agustus 2016. Tema: Akses Layanan Kesehatan Reproduksi; IVA tes, IMS, dan VCT.
September 2016. Tema: Kesehatan Reproduksi Remaja.
Oktober 2016. Tema: Akses layanan Kesehatan bagi Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Boyolali.
November 2016. Tema: Jaminan Kesehatan untuk Akses Layanan Kespro.
Desember 2016. Tema: Peringatan Hari AIDS Sedunia (1 Desember).

Radio Merapi FM “Mitra Setia Anda” merupakan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Boyolali Tersenyum yang beralamat di Jalan Pandanaran 162. Hingga saat ini aktif menjadi media untuk memberikan edukasi bagi masyarakat khususnya warga Boyolali, sekaligus juga menjadi corong bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam mensosialisasikan program-program pemerintah. (Henrico Fajar – Divisi Kesehatan Masyarakat/spekham.org)

SAAT PERMASALAHAN HANYA “DIGANTUNG”

“Pentingnya Penyusunan Perencanaan Program yang Partisipatif, Menuju Desa Membangun yang Berkeadilan”

Desa Musuk menjadi salah satu bagian penting dari proses pembangunan kawasan di kecamatan Musuk. Wilayah ini cukup subur untuk kegiatan pertanian dan peternakan, didukung dengan ketersediaan sumber air yang melimpah di desa ini membuka kerjasama Pemerintah Desa Musuk dengan PDAM untuk pengelolaan sumber air sejak 4 tahun terakhir. Pasti kebijakan ini sudah dirancang melalui diskusi–diskusi panjang sehingga keputusan ini diambil, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya warga desa Musuk dan sekitarnya.

Sebagai community organizer dan juga sebagai warga Musuk, saya tergelitik untuk melihat dari dekat bagaimana potensi desa yang sangat luar biasa ini bisa bermanfaat bagi warganya. Bila sebelumnya saya selalu bertanya kepada ibu-ibu, tetapi kali ini saya mencoba bertanya dengan warga-warga yang berada di dekat wilayah proyek pembuatan *embung, dari orang tua yang sekolah anak-anaknya harus berpindah dalam waktu yang cukup mendadak, sampai warga yang rumput gajah untuk pakan ternaknya mati karena terlindas truk-truk pengangkut tanah galian, serta salah satu warga yang masih digantung dengan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab, sekaligus oleh kepala desa sendiri.

Berefleksi dari situasi ini, saya masih berfikir positif, karena proses sudah dijalani, bagaimana sosialisasi yang dilakukan kepala desa kepada warga yang diwakili RT, RW, dan tokoh masyarakat setempat sudah dilakukan dengah harapan informasi yang disampaiakan kepala desa bisa diteruskan kepada warga di tingkat RT, tetapi jika warga juga tidak tahu informasi secara utuh, siapa yang salah ?

Desa yang kaya akan potensi dan sumber daya alam ini, andaikata bisa diperlakukan lebih ramah dan manusiawi, sifat kepemilikan, gotong royong, tanpa pamrih yang dimiliki semua perangkat dan warga masyarakat sudah barang tentu kesejahteraan atas pemanfaatan sumber daya alam pasti dapat terwujud. Tetapi jika sumber daya alam hanya dimanfaatkan oleh segelintir kepentingan penguasa, tidak mustahil kemiskinan akan tetap membelenggu desa Musuk.

Belum terlambat, tapi bagaimana pemerintah desa bisa lebih dekat dan mendengar masyarakat karena mereka yang merasakan manfaat atau dampak pembangunan desa yang berkelanjutan dapat tercipta. Bagaimana rencana pembangunan desa baik jangka pendek, menengah dan panjang diperoleh dengan cara yang partisipatif melibatkan berbagai pihak. Seharusnya pemerintah Desa mampu menyampaikan informasi secara utuh tanpa ada saluran-saluran informasi yang tertutup, pasti pembagunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya bisa tercapai. Era UU Desa No. 6 tahun 2014 telah mendorong desa-desa membangun secara partisipatif sesuai kebutuhan untuk kesejahteraan masyarakat. Bukan lagi era penguasa berkuasa dan mengklaim seluruh hasil pembangunan desa untuk kepentingan pihak tertentu. Disilah butuh peran kerjasama multipihak yaitu pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, masyarakat, dan lembaga swadaya yang berkomitmen sesuai perannya masing-masing mengawal pelaksanaan pembangunan desa untuk kesejahteraan dan kemandirian warga desa. (spekham.org)

Boyolali , 4 Mei 2016

Catatan Sunoko-CO Divisi Sustainable Livelihood

*Embung atau cekungan penampung (retention basin) adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliranair hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait (sungai, danau).^[1]^[2]^[3] Embung digunakan untuk menjaga kualitas air tanah, mencegah banjir, estetika,^[4] hingga pengairan. Embung menampung air hujan di musim hujan dan lalu digunakan petani untuk mengairi lahan di musim kemarau.^{[5] (sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Embung )}

Bapak Susilo Hartono dari Bapermasdes Kabupaten Boyolali

MEMBANGUN BUMDES MANDIRI DAN BERKELANJUTAN MELALUI POTENSI-POTENSI DESA YANG TERABAIKAN

“Inisiasi, komitment, dan peta potensi desa dalam mendukung program kawasan melalui BUMDesa“

Kecamatan Musuk yang merupakan satu diantara 19 kecamatan yang berada di kabupaten Boyolali, berbatasan dengan kecamatan Cepogo untuk wilayah barat, di sebelah selatan sudah berbatasan dengan kabupaten Klaten, serta memiliki jangkauan 7 KM dari pusat kota kabupaten Boyolali. Kecamatan yang juga berada di lereng Gunung Merapi ini memiliki potensi di bidang pertanian dan peternakan yang cukup diperhitungkan diantara 18 kecamatan lainnya. Menjadi salah satu penghasil susu sapi terbaik pada tahun 1994 s/d 1998, ternak sapi perah menjadi sangat populer kala itu. Hampir setiap KK memiliki sapi perah pada masa itu, ditunjang dengan keberadaan KUD yang menjadi penopang kehidupan pertanian maupun peternakan pada masanya, tetapi sejak 2001 fungsi KUD sudah tidak bisa menjadi andalan masyarakat di kecamatan Musuk dikarenakan layanan dan managemen KUD.

Situasi ini sedikit banyak berpengaruh pada penghidupan masyarakat dimana penopang penghidupan utama dari sektor pertanian dan peternakan yang tidak cukup menjanjikan untuk mencukupi kebutuhan hidup karena biaya untuk pertanian dengan hasil yang diperoleh kurang bisa menutup modal yang dikeluarkan, begitupun pada saat harga susu sapi tidak menutup dengan biaya pakan yang dikeluarkan petani setiap harinya, sehingga sejak tahun 2000 peternak beralih pada sapi pejantan yang harganya relatif stabil.

Saat ini, dengan adanya pemerintah yang baru era Presiden Jokowi, peluang desa untuk membangun sangat terbuka luas. Melalui UU Desa No. 6 tahun 2014 dengan kebijakan otonomi desa ini diharapkan setiap desa memiliki Badan Usaha Milik Desa yang mengolah potensi desa masing-masing baik di sektor pertanian, peternakan, sumber air, alam, kebudayaan, lembaga keuangan mikro mampu menjadi penopang pendapatan desa untuk pembangunan desa keberlanjutan. Melalui proses panjang setelah adanya sosialisasi tentang pembentukan BUMDes sejak tahun 2014, belum cukup menjadi daya ungkit para perangkat desa untuk bergegas menginisasi pembentukan wadah usaha desa ini.

Merespon kondisi tersebut maka SPEK-HAM bekerja sama dengan Pemerintah Boyolali melalui Pemerintah Kecamatan Musuk dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali menyelenggarakan kegiatan workshop tentang inisiasi pembentukan BUMDes pada tanggal 26 Mei 2016 yang melibatkan 20 desa di kecamatan Musuk.

Tujuan dari workshop adalah untuk membangun komitmen kepala desa dan perangkatnya untuk menginisiasi terbangunnya BUMDes dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyelenggarakan kebutuhan publik. Tahap awal yang harus dilakukan desa adalah pemetaan potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang meliputi potensi bidang peternakan dan pertanian, sumber-sumber air, kegiatan simpan pinjam, kegiatan usaha masyarakat seperti UMKM dan lain-lain. Potensi-potensi inilah yang kedepan dapat dikembangkan menjadi BUMDes yang mampu menjadi salah satu sumber pendapatan asli desa (PADes)

Dalam proses pemetaan, masing-masing kepala desa masih berbeda dalam memotret dan melihat potensi yang mereka miliki. Desa Sangup, para perangkat melihat bahwa potensi alam seperti pegunungan, sumber air yang masih alami dan belum tergarap jika dikemas menjadi paket wisata cukup menjanjikan, tetapi tantangannya adalah pembangunan infrastruktur khususnya jalan, jembatan dan juga talut juga akan membutuhkan alokasi anggaran yang banyak bahkan perkiraan 4 tahun kedepan serapan dana masih akan terserap di bidang infrastruktur. Bagaimana kebijakan desa juga akan mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan, khususnya untuk perempuan anak dan remaja.

Hampir serupa dengan Kepala Desa Pager Jurang, Sumur dan juga Cluntang melihat bahwa potensi-potensi seperti pertanian dan peternakan mampu menjadi andalan karena ternak sapi dan kambing jumlahnya cukup besar dan menjadi sumber penghidupan masyarakat. Pengelolaan air juga menjadi potesi yang akan dilirik desa Pager Jurang, tinggal memantapkan managemen pengelolaan yang terwadahi dalam unit-unit usaha BUMDes.

Melalui acara ini, kesadaran, peningkatan wawasan serta komitmen diharapkan akan muncul. BUMDes tidak terbentuk karena tekanan atau karena adanya kebijakan anggaran yang harus terserap, tetapi dikarenakan analisa yang panjang oleh perangkat desa bahwa kegiatan ini akan menjadi penopang keberlanjutan sebuah desa dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. Setidaknya ada 5 desa yang akan segera menindaklanjuti untuk terbentuknya BUMDes ditahun 2016 ini yaitu Karang Kendal, Sangup, Musuk, Ringin Larik, dan Pager Jurang

Upaya ini sinergi dengan rencana strategis Bapermasdes dalam menyusun konsep besar pengembangan BUMDES di Boyolali tahun ini yang menjadi blue print bagi desa-desa dalam menginisasi dan mengembangkan BUMDes yang mandiri dan berbasis pada potensi lokal, tentunya melibatkan perempuan dan pemuda. (spekham.org)

Ditulis oleh Sunoko & editor oleh Nila Ayu Puspaningrum

MENGEMBANGKAN TERNAK KAMBING BERBASIS KAWASAN, UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MELALUI PENINGKATAN JIWA ENTERPRENEUR

Hari kamis 19 Mei 2016, dukuh Tawang Rejo terasa ada yang berbeda, banyak ibu-ibu hilir mudik di rumah Ibu Sri Surani selaku ketua Kelompok Perempuan Rukun Makmur yang berada di dukuh Tawang Rejo RT 03 RW 01 Desa Musuk Boyolali. Halaman yang tidak seperti biasanya, terpasang dengan brak dan kursi-kursi yang tertata rapi, meja-meja yang tertata dengan makanan-makan khas pedesaan dari umbi-umbian, dengan papan background tertuliskan “DIALOG WARGA”. Ada apa yaaa ????

Sambutan dari bapak Sidiq, Sekcam Musuk.

Pagi itu SPEK-HAM bersama dengan Kelompok Perempuan Rukun Makmur dan Sekar Putri sedang ada kegiatan Launcing Posyambing (Posyandu Kambing) dan dialog warga dengan tema “Peningkatan Peran Perempuan Melalui Peternakan Kambing Berbasis Komunitas Sebagai Upaya untuk Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender”. Tema ini diambil tentunya dengan berbagai alasan; pertama mereka harus melakukan suatu pengembangan kegiatan peternakan dan pertanian yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama, supaya peternakan kambing menjadi usaha yang memberikan keuntungan bagi masyarakat, maka kesehatan kambing harus diperhatikan. Kedua, desa Musuk merupakan salah satu desa yang memiliki potensi kerentanan terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, dari data yang diterima oleh paralegal desa Musuk, ada 6 kasus KDRT dan KDP. Angka tersebut baru yang terlaporkan, bagai fenomena Gunung Es masih banyak kasus yang tidak terungkap.

Acara pagi itu diawali dengan sambutan dan launching secara resmi kegiatan Posyambing, oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Boyolali, Bapak Bambang Jiyanto yang akan berkomitmen untuk mendukung kegiatan peternakan kambing di desa Musuk dan dengan menerjunkan team medis untuk pengecekan dan pengobatan kesehatan kambing secara berkala 3 bulanan. Selain itu juga akan memfasilitasi jika ada peluang-peluang program baik berupa penguatan skill tentang pemeliharaan kambing maupun stimulan kambing dengan link program yang bisa diakses.

Dokter Hewan Anggoro dari Puskeswan Boyolali memberikan tanggapan pertanyaan hadirin

Kegiatan dilanjutkan dengan Dialog Warga melibatkan 10 desa yang ada di Kecamatan Musuk, yang terdiri dari Kepala desa, BPD, kelompok tani, klompok tenak dan juga forum anak. Dalam kegiatan dialog ini hadir sebagai narasumber dari BP3AKB Kabupaten Boyolali yang diwakili oleh ibu Dinuk Prabandini selaku kepala bidang pemberdayaan anak dan perempuan dan Bapak Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Boyolali. BP3AKB banyak mengupas program-program pemerintah terkait upaya pencegahan dan penanganan kekerasan yang berbasis masyarakat dan upaya penguatan ekonomi perempuan melalui kegiatan ternak kambing dan pertanian ramah lingkungan yang banyak disinggung oleh kepala dinas peternakan dan kesehatan dalam dialog tersebut.

Launching Posyambing ini merupakan rangkaian promosi yang selalu digaungkan bersama untuk mengemas menjadi paket wisata yang menarik yang menggabungan dari peternakan, pertanian, kuliner dan juga budaya, serta tidak lupa edukasi tentang tema-tema pertanian dan peternakan melalui narasumber yang baik.

Dalam acara tersebut juga diadakan lomba makanan olahan non beras dan non gandum, dimana bahan-bahan utama dari umbi-umbian seperti singkong, ketela rambat, entik, waloh labu, pisang dan lain-lain yang merupakan hasil produk pertanian yang selama ini harganya sangat rendah. Dengan acara lomba ini diharapkan ada kreatifitas yang muncul dari masyarakat untuk meningkatkan nilai ekonomi hasil produk pertanian.

Kegiatan ini ternyata menginspirasi dan menarik, begitu yang disampaikan dua kepala desa perempuan dari desa Pager Jurang dan desa Sumur, Ibu Prihatin dan Ibu Iput, begitu panggilan akrab kepala desa yang terkenal tegas dan sigap, serta kepala desa yang juga seorang perias pengantin yang selalu berpenampilan menarik. “Kapan mas acara seperti ini bisa dilakukan di desa kami?” begitu kata-kata yang diucapkan saat acara usai. Melalui kegiatan ini mampu menginspirasi para remaja yang hampir luntur dan hilang rasa kepemilikan terhadap potensi wilayahnya yang sebenarnya menjadi penopang kehidupan mereka, karena jiwa kewirausahaan juga harus mulai ditanamkan kepada para anak-anak dan remaja sejak dini.

Ketika acara ini usai, teringat dengan statement seseorang di media sosial ketika acara ini diunggah di facebook dengan judul yang sangat menarik dan menggelitik, hingga ada satu komentar “APA HUBUNGANE KAMBING DENGAN KEKERASAN?” Sebuah pertanyaan yang cukup kritis dan menjadi tantangan tersendiri bagi saya, bagaimana mengemas dialog yang melibatkan 100 peserta ini sehingga antara peternakan kambing dan upaya pencegahan kekerasan bisa saling terkait, dan kedua narasumber menjawab itu semua. (Sunoko – CO Divisi Sustainable Livelihood/spekham.org)

Category Archives: Boyolali