SPEK-HAM, Author at SPEK-HAM - Laman 44 dari 68

SIARAN PERS SPEK-HAM, TALITAKUM, JPPAS ATAS DISAHKANNYA PERPPU NO. 1 TAHUN 2016

SIARAN PERS SPEK-HAM, TALITAKUM, JPPAS
ATAS DISAHKANNYA PERPPU NO. 1 TAHUN 2016

“PENDEKATAN PENGHUKUMAN, TAK AKAN SELESAIKAN KEJAHATAN SEKSUAL”

Tanggal 25 Mei 2016 kemarin, Presiden telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2016. Perpu tersebut merupakan Perubahan Kedua Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi berharap Perppu tersebut dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku dan memberikan ruang pada hakim untuk memutuskan hukuman kepada pelaku seberat-beratnya. Apakah harapan presiden akan terjawab?

SPEK-HAM, Talitakum, dan JPPAS sangat menyayangkan sikap yang diambil pemerintah untuk merespon kejahatan seksual melalui penerbitan Perppu yang hanya berorientasi pada pendekatan penghukuman. Penerbitan Perppu ini mencerminkan kebijakan reaktif, tidak reflektif, dan tidak solutif. Perppu ini menunjukkan sikap reaktif akan penanganan yg luar biasa terhadap kejahatan seksual paska ledakan berita pada media massa dan media sosial. Padahal kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak telah terjadi jauh sebelumnya di seluruh Indonesia. Bahkan Komnas Perempuan telah menyampaikan data bahwa setiap 2 jam, 3 perempuan menjadi korban kejahatan seksual. Dari data SPEK-HAM, juga memperlihatkan bahwa setiap tahun kasus kekerasan seksual cenderung naik (terkuak), dan menempati ranking tertinggi kedua setelah KDRT. Pada tahun 2013-2015, dari 99 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani langsung oleh SPEK-HAM, 28 kasus (39,5%) diantaranya adalah kasus kekerasan seksual.

Perpu ini hanya berorientasi pada kasus kejahatan seksual pada anak. Di sisi lain, dalam realitanya kasus kejahatan seksual banyak menimpa pula pada perempuan di atas 18 tahun (remaja, dewasa, bahkan lansia). Berdasarkan pengalaman kami, kasus kekerasan seksual pada dewasa, sangat sulit diproses secara hokum karena dianggap tidak cukup alat bukti dan korban dianggap suka sama suka. Data dari jaringan nasional Forum Pengada Layanan (FPL) yang dikelola oleh Komnas Perempuan di 5 wilayah (Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, Aceh, dan Sulawesi) menemukan fakta bahwa 80% korban kekerasan seksual memilih jalur hukum. Dari total kasus yang memilih jalur hokum tersebut, 50% diantaranya harus menerima kenyataan bermediasi karena korban dinikahkan dengan pelaku, dianggap tidak cukup bukti, ataupun kelelahan dengan proses hukum. 40% kasus diantaranya terhenti di kepolisian. Jadi, hanya 10% kasus kekerasan seksual yang dapat di proses hingga persidangan.

Dalam proses hukumpun, selama ini cenderung meringankan hukuman bagi pelaku. Tidak jarang pelaku dibebaskan karenadianggap tdk ada bukti dan saksi, kalaupun diproses hingga persidangan, hanya divonis hukuman percobaan 3 bulan. Sebenarnya, penegakan hukum yang lemah atas kasus kekerasan seksuallah yang tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual. Berapa kasus kekerasan seksual yang dihukum maksimal 15 tahun dengan denda 5 Miliar? Jika dikaitkan dengan Perppu, bahwa pemberatan hukuman dilakukan setelah menjalani hukuman pokok, sementara sejauh ini tidak banyak kasus kekerasan seksual yang sampai ke proses peradilan dan mendapatkan sanksi hukum maksimal. SPEK-HAM melihat bahwa perppu ini mencerminkan sikap yang tidak reflektif, tidak mempertimbangkan lemahnya penegakan hukum yang ada di Indonesia.

Kejahatan seksual tidak hanya persoalan penghukuman penjeraan pada pelaku semata. Namun persoalan pola pikir yang menyebabkan perempuan dan anak rentan menjadi korban kekerasan, aspek pencegahan, pelayanan yang optimal terhadap korban, dan pemulihan yang rehabilitative. Aspek yang dapat menjerakan pelaku kekerasan seksual saat ini, bukanlah hukuman yg bisa menakut-nakuti, tapi penegakan hukum yg serius, bebas mafia, dan memastikan penerapan sanksi maksimal yg telah ada di sejumlah peraturan perundang-undangan (KUHP, UU P-KDRT, UU Perlindungan Anak, dan UU Tindak Pidana Perdagangan Orang). Penanganan yg luar biasa terhadap extra ordinary crime sebenarnya bisa berlangsung dalam waktu cepat dengan mengoptimalkan penerapan hukum yg sudah ada (termasukhukuman seumur hidup) kepada pelaku, dan memastikan seluruh kebijakan yg telah ada untuk pemulihan korban dapat dipastikan berjalan dalam waktu cepat. Termasuk dalam hal ini menghilangkan hambatan-hambatan yang selama ini dialami korban dalam mengakses keadilan dan pemulihan baik secara psikologis, medis, spriritual, sosial, dan ekonomi.

Surakarta, 27 Mei 2016

Hormat kami,

Endang Listiani Elizabeth Yulianti Renny Kristianty
SPEK-HAM Jaringan Peduli Perempuan Talitakum dan Anak Surakarta (JPPAS) (Study Seksualitas Perempuan)

NB: untuk informasi lebih lanjut, silahkan kontak:

Endang Listiani/Eliest – 08156720819
Elizabeth Yulianti – 081805841001
Renny Kristianty – 085647008805

Memotret Situasi Layanan VCT dan IMS di 2 Kota dan 5 Kabupaten di Jawa Tengah

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas mencantumkan cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan, perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bersumber dari tujuan nasional itulah maka lahir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang dinilai sudah tidak relevan lagi di jaman globalisasi saat ini. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 mengamanatkan tentang pentingnya peran pemerintah daerah dalam memberikan layanan kesehatan yang non diskriminasi bagi seluruh masyarakatnya.

Masyarakat tentu berharap bahwa layanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah, misalnya layanan VCT dan IMS tidak hanya diselenggarakan untuk project penanggulangan HIV saja melainkan harus terus terselenggara tanpa harus bergantung pada donor asing, dalam hal ini Global Fund For TB HIV. Penting bagi Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran Kesehatan Reproduksi dan Penanggulangan HIV dalam APBD di daerah masing-masing untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat, khususnya perempuan dengan menjamin ketersediaan layanan yang berkualitas dan aksesibel.

Desain Program Penanggulangan HIV yang dijalankan di Indonesia selama ini hanya menyentuh pada populasi kunci saja, padahal kasus tertinggi HIV/AIDS adalah bukan hanya untuk populasi kunci tetapi juga untuk ibu rumah tangga. Sampai dengan Maret 2014 jumlah kasus HIV AIDS di Provinsi Jawa Tengah adalah 10.923 kasus, yang terdiri dari 3.339 kasus AIDS dan 7.584 kasus HIV. Jumlah tersebut menempatkan Provinsi Jawa Tengah pada posisi ke 6 dengan kasus HIV AIDS terbanyak di Indonesia. Dari jumlah kasus tersebut, 61,4% atau lebih dari separuh penderitanya adalah perempuan. Dan menurut sebaran profesi penderita HIV AIDS tersebut, perempuan khususnya ibu rumah tangga menduduki peringkat kedua atau 18,2% setelah kelompok wiraswasta.

Saat ini Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM) mengadvokasi pemerintah daerah agar melakukan kebijakan kesehatan yang non diskriminasi dengan terlibat dalam penyusunan RPJMD dan MUSRENBANGKOT agar layanan kesehatan mudah diakses, cepat dan terpercaya bagi masyarakat yang membutuhkan. SPEK-HAM juga melakukan kerjasama strategis dengan Bapermas PP PA dan KB untuk melatih kader kesehatan di 31 Kelurahan di Kota Surakarta.

Berikut ini kami sajikan data tentang beberapa layanan yang diselenggarakan olah pemerintah daerah di 2 Kota dan 5 Kabupaten:

DAFTAR PELAYANAN IMS, IVA TES DAN VCT PUSKESMAS DI KOTA SURAKARTA LAYANAN KOMPREHENSIF BERKESINAMBUNGAN ( LKB )

No.	Puskesmas	Alamat	Pelayanan	Keterangan
1.	Manahan	Manahan	IMS.Ivates, VCT/ PMTCT/ PTRM	Gratis
2.	Sangkrah	Sangkran	IMS. IVATES, VCT/ PMTCT	Gratis
3.	Statebelan	Stabelan	IMS, IVATES/VCT/ PMTCT	Gratis
4.	Kratonan	Kratonan	IMS/IVATES/VCT/PMTCT	Gratis
5.	Pajang	Pajang	PMTCT ( PPIA )	Gratis
6.	Penumping	Penumping	PMTCT ( PPIA )	Gratis
7.	Purwosari	Purwosari	PMTCT	Setelah di Skrining kemudian diserahkan dan dirujuk pelayanan LKB yang sudah ditunjuk dan dibagi per wilayahnya .
8.	Jayengan	Jayengan	PMTCT
9.	Gajahan	Joyosuran	PMTCT
10.	Purwodiningratan	Purwodiningratan	PMTCT
11.	Ngoresan	Ngoresan	PMTCT
12.	Sibela	SibelaMojosongo	PMTCT
13.	Pucangsawit	Pucangsawit	PMTCT
14.	Nusukan	Nusukan	PMTCT
15.	Gilingan	Gilingan	PMTCT
16.	Banyanyar	Banyuanyar	PMTCT
17.	Gambirsawit	Kadipira	PMTCT

RUMAH SAKIT KOTA SURAKARTA YANG MELAYANI IMS, IVATES, VCT , PTRM/TB

No.	Rumah Sakit	Alamat	Pelayanan	Keterangan
1.	RSUD MOEWARDI	Jebres	PMTCT/VCT/PTRM	Tes VCT membayar Rp. 35.000
2.	RSUD Ngipang	Kadipiro	PMTCT/VCT	Bayar Rp. 25.000
3.	RS Dr OEN	Kandangsapi	VCT	Bayar Rp. 25.000
4.	PMI	Jebres	VCT	–
5.	BBPKM	Jajar	Pemeriksaan TB/VCT	Bayar Rp. 25.000
6.	RsKasihIbu	Purwosari	PMTCT	–
7.	RS PKU	Timuran	PMTCT	–
8.	RS Pantiwaluya	Kerten	PMTCT	–

DAFTAR LAYANAN KESEHATAN DI KAB. SUKOHARJO YANG MELAYANI IMS, IVATES, VCT , PTRM/TB

No.	Nama Layanan	Alamat	Pelayanan	Keterangan
1.	Puskesmas Pucangan Kartasura	Puncangan, Kartasura	IMS	Klinik IMS di Puskesmas Pucangan Kartasura Gratis akan tetapi kendalanya adalah Layanan IMS sangat jauh dari kota Sukoharjo dan Klinik Lebih dekat dengan Kota Surakarta/Solo tepatnya di dekat Markas Kopasus Kartasura.
2.	RSUD. Sukoharjo	Sukoharjo	VCT dan IMS	Layanan VCT sudah bisa diakses meskipun masih bertahap dan gratis. Mobile IMS dan Mobile VCT belum bisa diakses.
3.	Puskesmas Grogal	Grogol, Sukoharjo	VCT dan IMS	Layanan VCT dan IMS sudah bisa diakses gratis, sementara itu untuk Mobile VCT melayani hingga malam hari dengan ketentuan peserta minimal berjumlah 15 orang.
4.	Puskesmas Nguter	Nguter, Sukoharjo	VCT dan IMS	Layanan VCT dan IMS sudah bisa diakses gratis.
5.	RSI. Yarsis	Pabelan, Kartasura	VCT dan IMS	Layanan VCT gratis, sementara layanan IMS berbayar.

DAFTAR LAYANAN KESEHATAN DI KAB. KLATEN YANG MELAYANI IMS, IVATES, VCT , PTRM/TB

No.	Nama Layanan	Alamat	Pelayanan	Keterangan
1.	Puskesmas Karangdowo	Karangdowo, Klaten	IMS	Layanan IMS bayar Rp. 3500,- (Perda Retribusi).
2.	Puskesmas jogonalan 1	Jogonalan, Klaten	VCT dan IMS	Layanan VCT dan IMS bayar Rp.3500,- (Perda Retribusi).
3.	RSJD Sudjarwadi	Klaten	VCT dan IMS	Layanan VCT dan IMS sudah bisa diakses gratis.
4.	RSUP Suradji Tirto Negoro	Klaten	VCT	Layanan VCT membayar Rp.17.500,-
5.	BKPM	Klaten	VCT dan IMS	Layanan VCT dan IMS bayar Rp. 15.000,-

DAFTAR LAYANAN KESEHATAN DI KAB. BOYOLALI YANG MELAYANI IMS, IVATES, VCT , PTRM/TB

No.	Nama Layanan	Alamat	Pelayanan	Keterangan
1.	Puskesmas I Boyolali	Boyolali	IMS dan VCT	Layanan IMS dan VCT buka setiap hari akan tetapi kegiatan Mobile IMS hanya di hari Rabu dan Kamis. Komunitas yang datang ke klinik IMS dan VCT dengan membawa surat r ujukan hanya membayar Rp. 100,- sedangkan kalau tidak membawa surat rujukan komunitas harus membayar Rp. 5.100,-
2.	Puskesmas Ampel	Ampel, Boyolali	IMS dan VCT	Sudah di set up oleh Pemerintah daerah kab Boyolali sejak tahun 2013, dan sudah mulai beroperasi sejak bulan April 2014, dan sudah terlibat dalam kegiatan Mobile IMS yang dilakukan oleh LSM.
3.	Rumah Sakit Daerah Banyudono	Banyudono, Boyolali	VCT dan IMS	Layanan VCT dan IMS sudah bisa diakses gratis bagi pemilik Jamkesmas maupun Jamkesda
4.	Rumah Sakit Pandanaran	Boyolali	VCT dan IMS	Layanan VCT buka hari senin sampai sabtu jam 08.00 – 14.00 WIB tetapi melayani hingga jam 12.00 WIB. Bagi pemilik Jaminan Kesehatan Jamkesda dan jamkesmas bisa mengakses layanan secara gratis pendaftaran di Poli Klinik Umum Rp. 14.100,- biaya habis pakai laborat Rp. 27.400,- bayar tes VCT Rp. 39.500,- tolal biaya Rp. 81.000,-.
5.	Rumah sakit Umum Darerah Bon Ijo Simo	Simo, Boyolali	VCT	Sudah di Set Up awal tahun 2014, tetapi belum beroperasi sampai dengan saat ini.

DAFTAR LAYANAN KESEHATAN DI KOTA SALATIGA YANG MELAYANI IMS, IVATES, VCT , PTRM/TB

No.	Nama Layanan	Alamat	Pelayanan	Keterangan
1.	PKM Sidorejo Lor	Salatiga	VCT dan IMS	Layanan VCT dan IMS dapat diakses gratis.
2.	PKM Mangunsari	Salatiga	VCT dan IMS	Layanan VCT dan IMS baru di set up
3.	PKM Sidorejo Kidul	Salatiga	IMS	Layanan IMS sudah bisa diakses gratis.
4.	RSP. Dr. Ario Wiryawan	Salatiga	VCT dan IMS	Layanan VCT dan IMS Mobile dapat diakses gratis. Bila klien datang sendiri ke klinik membayar Rp.20.000,-
5.	RSUD. Salatiga	Salatiga	VCT dan IMS	Layanan VCT dan IMS Mobile dapat diakses gratis , tetapi bila klien datang sendiri klinik membayar Rp.3.000,-

DAFTAR LAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN SRAGEN YANG MELAYANI IMS, IVA TES, VCT , PTRM/TB

No.	Nama Layanan	Alamat	Pelayanan	Keterangan
1.	RSUD Sragen	Sragen	VCT dan IMS	Membayar Rp. 17.000,-
2.	Puskesmas Sumberlawang	Sumberlawang	IMS	Bayar retribusi Rp. 3.500,-
3.	Puskesmas Gemolong	Gemolong	IMS	Bayar retribusi Rp. 3.500,-
4.	Puskesmas Sambirejo	Sambirejo	IMS	Bayar retribusi Rp. 3.500,-

DAFTAR LAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN KARANGANYAR YANG MELAYANI IMS, IVATES, VCT , PTRM/TB

No.	Nama Layanan	Alamat	Pelayanan	Keterangan
1.	RSUD Karanganyar	Karanganyar	VCT dan IMS	Layanan dapat diakses gratis.
2.	Puskesmas Tasikmadu	Tasikmadu	IMS	Bayar Rp. 35.000,-
3.	Puskesmas Colomadu	Colomadu	IMS	Layanan dapat diakses gratis.

Henrico Fajar Kristiarji Wibowo
Divisi Kesehatan Masyarakat SPEK-HAM

Meretas Asa “Perempuan Rentan bersama Pemerintah Kabupaten Boyolali”

Boyolali, 18 April 2016. Masih pagi, pukul 08.30 wib, ibu-ibu komunitas dari desa Sawahan, desa Musuk, serta desa Bangak, Kabupaten Boyolali datang ke Gedung Putih, gedung resmi Bupati Boyolali menjalankan tugas eksekutifnya. Bersama dengan Pemerintah Daerah Boyolali, Dinsosnakertrans, Disnakkan, Dinkes, Bappeda, Disdikpora, Bapermas, BP3AKB, menunggu untuk melakukan audensi dengan Bupati. Setelah menunggu beberapa saat ibu-ibu komunitas bersama perwakilan dari pemerintah kemudian diterima oleh Wakil Bupati untuk audensi. Aundesi ini bertujuan untuk membangun perspektif Pemerintah Eksekutif agar ada keberpihakan pada perempuan terutama untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Keberpihakan itu harapannya bisa berwujud adanya surat edaran dari bupati ke desa-desa agar ada anggaran secara khusus untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari Anggaran Desa di era implementasi Undang-Undang Desa No. 06 tahun 2014.

Diawali oleh Direktur SPEK-HAM, Ibu Endang Listiani, S.S yang memperkenalkan peserta audiensi, dan dilanjutkan dengan menyampaikan Kertas Posisi yang sudah disiapkan sebelumnya. Ada 5 point penting dalam Kertas Posisi tersebut diantaranya:

Memperkuat perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan tahunan Pemerintah Kabupaten Boyolali agar mencerminkan keberpihakan pada masyarakat miskin, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal-hal ini dapat dilihat dalam arah pembangunan yang berfokus pada program penanggulangan kemiskinan, penguatan pengarusutamaan gender, serta perlindungan perempuan dan anak. SPEK-HAM berkomitmen untuk memberi masukan-masukan pada RPJMD dan Musrenbang agar menghasilkan program-program yang juga berbasis pada kebutuhan perempuan dan anak.
Bekerjasama untuk mendorong pemerintah desa mampu memanfaatkan peluang dana desa bagi program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, baik dalam bidang ekonomi, kesehatan reproduksi, maupun pencegahan dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender. Kami sangat berharap pemerintah kabupaten dapat merealisasikan adanya Perda ataupun Surat Edaran secara khusus untuk program di atas. SPEK-HAM berkomitmen untuk membantu BP3AKB dalam mengkawal dan mendampingi desa-desa paska sosialisasi alokasi anggaran khusus untuk penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak, terutama di wilayah kerja kami.
Bekerjasama untuk mengoptimalkan penguatan kelembagaan dan layanan P2TP2A. Penguatan kelembagaan dapat berupa pembahasan MOU, SOP penanganan kasus, mekanisme rujukan P2TP2A, dan mekanisme koordinasi untuk memperkuat sinergi antar SKPD dalam program perlindungan perempuan dan anak. Sedangkan penguatan layanan dapat berupa penyediaan kebutuhan-kebutuhan bagi pemenuhan hak korban secara komprehensif, diantaranya: penyediaan rumah pemulihan/aman, pembiayaan visum et repertum, pemulihan ekonomi korban, dan lain-lain. SPEK-HAM berkomitmen untuk bersinergi dengan BP3AKB (selaku leading sector) untuk aktif dalam setiap penguatan P2TP2A di Boyolali.
Bersinergi dengan pemerintah untuk memperkuat akses informasi dan layanan kesehatan reproduksi pada perempuan dan remaja. SPEK-HAM memiliki pengalaman kerjasama dengan pemerintah di wilayah lain dalam melakukan perluasan informasi kesehatan reproduksi kepada masyarakat grassroot agar melakukan pencegahan secara dini pada kasus-kasus IMS/HIV-AIDS/kanker terkait reproduksi. Pengalaman tersebut bisa dilakukan juga untuk kabupaten Boyolali, melalui skema kerjasama sumber daya.
Bermitra dalam program-program pengembangan pengelolaan potensi lokal Boyolali melalui strategi pemberdayaan kelompok-kelompok perempuan miskin dan marginal. SPEK-HAM selama ini melakukan pendampingan untuk program ekonomi, khususnya pertanian-peternakan terpadu ramah lingkungan pada kelompok-kelompok perempuan korban KtPA, perempuan/ibu rumah tangga dengan HIV positif, dan perempuan kepala keluarga.

Selain hal diatas, dari perwakilan Komunitas Musuk, Ibu Surani menyampaikan beliau sangat senang bisa bertemu dengan Wakil Bupati dalam audensi tersebut dan berharap ada perhatian dari pemerintah kabupaten, terutama Bupati, untuk Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selama ini Komunitas Musuk sudah melakukan program-program untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, tetapi sampai saat sekarang belum ada perhatian dari pemerintah. Selama ini komunitas membangun secara mandiri sesuai dengan kearifan lokal dalam penaganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penanganan yang dilakukan disenergikan dengan pemberdayaan berdasarkan potensi yang ada, seperti peternakan kambing maupun pertanian terpadu. Harapan komunitas itu bukan hanya berwujud bantuan tetapi setidaknya dukungan, misalnya ada kebijakan lewat anggaran desa untuk perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.

Bapak Wakil Bupati Boyolali, Said Hidayat, S.H yang menerima audensi pada saat itu menyampaikan ucapan terima kasih atas paritisipasi maupun peran yang sudah dilakukan SPEK-HAM bersama masyarakat Kabupaten Boyolali. Pada dasarnya Wakil Bupati menampung point penting yang dimasukan dalam kertas posisi. Sebagai tindaklanjutnya akan dikoordinasikan dengan Sekda untuk ditindaklajuti ke jajaran di bawahnya yaitu SKPD terkait. Hal lain yang disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Boyolali, Bapak Paryanto, S.H, Beliau akan berkoordinasi dengan Banleg untuk membahas regulasi terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat desa dengan adanya implementasi Undang- Undang Desa. Sesi diakhiri dengan penutup dari Wakil Bupati Boyolali, Bapak Said Hidayat, S.H dengan mengucapkan terima kasih, serta mengucapkan permintaan maaf dikarenakan tidak bisa meluangkan waktu yang cukup banyak dalam menerima audensi. (Fitri Haryani-Manager Divisi Pencegahan dan Penanganan Kasus Berbasis Masyarakat/spekham.org)

Setelah SPEK-HAM Surakarta, Jokowi pun Melirik Kabupaten Brebes

Meski keduanya sama-sama berasal dari Surakarta, namun berangkat dari lembaga yang berbeda. SPEK-HAM datang dari NGO (Non Government Organization), sedang Jokowi datang dari lembaga pemerintah pusat (Kepresidenan).

11 April 2016, Presiden Jokowi datang ke desa Larangan, kecamatan Larangan, kabupaten Brebes dengan membawa harapan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Kecamatan ini sudah menjadi garapan SPEK-HAM Surakarta sejak tahun 2014 melalui Divisi Sustainable Livelihood, khususnya dusun Kalibanteng dan desa Pamulihan. Divisi ini menangani program pertanian ramah lingkungan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat petani, khususnya perempuan.

Projek yang diusung Presiden Jokowi di Brebes ini bertajuk Program Sinergitas Aksi untuk Ekonomi Rakyat. Ini bukan program pertama pemerintah pusat yang digarap di Brebes. bedanya program sekarang diluncurkan langsung oleh Presiden. Beberapa program dari pemerintah pusat sebelumnya antara lain: Quick Wins Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) pada 2013 yang difokuskan pada Kecamatan Bulakamba, Pengembangan Program Berkelanjutan (P2B) lalu diubah menjadi Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) pada 2015. Menurut Kasubid Pemerintahan Bappeda Kabupaten Brebes, Nurul Hidayat, seluruh program tersebut belum memberikan hasil menggembirakan dari sisi sinergitas dan konektifitas antar lembaga.[1] (Nurul Hidayat, 2016)

Tantangan

Secara garis besar, kabupaten Brebes menyumbang masyarakat miskin sebanyak 20% dari total pendududuk sekitar 1,7 juta jiwa. Angka ini masih berada di atas angka kemiskinan Jawa Tengah (13,58%) dan Nasional (11,96%).[2] Jika menelisik lebih jauh, dalam pendataan kemiskinan yang dilakukan BPS Kabupaten Brebes melalui PPLS (Program Perlindungan Sosial) tahun 2011, dari ranking 10 besar desa-desa penyumbang masyarakat miskin terbanyak di kabupaten Brebes, kecamatan Larangan mempunyai desa terbanyak dalam nominasi 10 besar. Yang masuk ranking 10 besar di kecamatan Larangan ini ada empat desa, yaitu: Pamulihan, Rengaspendawa, Slatri, dan Wlahar. Sedangkan 10 desa selain empat desa tersebut menyebar di berbagai kecamatan. Data PPLS tahun 2011 ini menyebutkan empat kategori kemiskinan, yaitu: RTM (Rumah Tangga Miskin), RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin), RTHM (Rumah Tangga Hampir Miskin), dan RTRM (Rumah Tangga Rentan Miskin).[3] Berikut adalah tabel ranking 10 besar:

No	Desa	Kecamatan	RTSM	RTM	RTHM	RTRM	Total
1	Pamulihan	Larangan	640	1.002	1.268	1.132	4.042
2	Rengaspendawa	Larangan	554	604	979	1.279	3.416
3	Slatri	Larangan	526	546	843	1.476	3.391
4	Bangsri	Bulakamba	347	504	950	1.420	3.221
5	Buara	Ketanggungan	267	556	1.028	1.284	3.135
6	Negla	Losari	301	453	737	1.195	2.686
7	Kluwut	Bulakamba	1170	553	476	333	2.532
8	Wlahar	Larangan	535	604	755	594	2.488
9	Pesantunan	Wanasari	592	502	652	725	2.471
10	Pasarbatang	Brebes	364	444	691	966	2.465

Dengan melihat road map (gambaran) ini, maka tidak salah jika SPEK-HAM dan Presiden Jokowi datang ke kecamatan Larangan sebab menjadi kecamatan yang paling membutuhkan banyak intervensi.

Kecamatan Larangan: Potensi Demografis dan Geografis

Kecamatan Larangan mempunyai penduduk 140.017 jiwa. Ranking empat penduduk terbanyak se-kabupaten Brebes setelah kecamatan Bulakamba, kecamatan Brebes, dan kecamatan Wanasari (BPS, 2015). Usia produktif (15-54 tahun) di kecamatan ini sebanyak 82.210 jiwa (58,71%), usia pensiun (di atas 55 tahun) sebanyak 21.123 jiwa (15,09%), dan usia belum produktif (0-14 tahun) sebanyak 36.684 jiwa (26,20%).

Masyarakat kecamatan Larangan rata-rata bermata pencaharian menjadi petani atau buruh tani dengan jumlah sekitar 79,2% dari total beberapa jenis mata pencaharian masyarakat Larangan.

Mengenai luasan sawah di kecamatan Larangan, desa dengan kepemilikan sawah terluas dimiliki oleh desa Larangan (886 ha), sedangkan desa yang memiliki luas sawah paling sedikit adalah desa Kamal (298 ha). Jika dikaitkan data PPLS 2011, empat desa yang masuk dalam 10 besar itu mempunyai luas sawah: Pamulihan 835 ha, Rengaspendawa 561 ha, Slatri 837 ha, dan Wlahar 298 ha. Jika dibandingkan dengan jumlah petani dan buruh tani pada empat desa tersebut maka rata-rata petani dan buruh tani mendapatkan luas lahan sebagai berikut: Pamulihan @0,1 ha (1000 m²), Rengaspendawa @0,08 ha (800 m²), Slatri @0,11 ha (1100 m²), sedangkan di Wlahar @0,08 ha (800 m²). Pada umumnya, petani menggarap sawah minimal ¼ bau atau kurang lebih 0,175 ha atau 1750 m².

Dari 11 desa yang ada di kecamatan Larangan, hanya desa Pamulihan, Wlahar dan Kamal yang tidak mempunyai irigasi teknis. Sistem pengairan lahan sawah di sana sekedar tadah hujan. Para petani di tiga desa ini hanya produktif saat musim hujan.

Intervensi

Sudah menjadi rumusan umum bahwa masalah kemiskinan itu berakar dari istilah “lingkaran setan” yang terdiri dari pendidikan-kesehatan-ekonomi. Ketiga hal ini saling berkaitan erat satu sama lain. Pendidikan tidak akan tercapai jika tidak ada biaya (ekonomi) dan kemampuan untuk belajar (kesehatan). Kesejahteraan (ekonomi) tidak akan tercapai jika pendidikan kurang mumpuni dan tidak mempunyai kemampuan bekerja (kesehatan). Begitu juga dengan kesehatan, tidak akan tercapai jika tidak mempunyai uang untuk berobat (ekonomi) atau tidak mempunyai pengetahuan terkait akses kesehatan gratis dan tidak mengetahui jenis-jenis pelayanannya (pendidikan).

Bersama Bupati Brebes, Hj. Idza Priyanti

SPEK-HAM melalui divisi Sustainable Livelihood sejak tahun 2014 sudah berusaha mengintervensi salah satu isu di atas, yaitu peningkatan ekonomi petani melalui pertanian ramah lingkungan khususnya perempuan pada salah satu desa 10 besar penyumbang masyarakat miskin, yaitu desa Pamulihan. Intervensi ini dilakukan di dua dusun, yaitu dusun Kalibanteng dan dusun Mingkrik.

Di dusun Kalibanteng SPEK-HAM membuat program pertanian pepaya ramah lingkungan dengan menghidupkan tanah-tanah yang tidak pernah digarap oleh petani. Sedang di Mingkrik juga membuat program yang sama, namun bertempat di pekarangan rumah dengan tujuan meningkatkan pendapatan petani. Seiring dengan perkembangan organisasi, SPEK-HAM akan berusaha menambah program lain yaitu pertanian serai wangi. Rencana akan digarap di dua desa di kecamatan Larangan: Pamulihan dan Wlahar. (Yunus Awaludin Zaman- CO Divisi Sustainable Livelihood/spekham.org)

[1] Nurul Hidayat, Arti Kunjungan Jokowi ke Brebes, Suara Merdeka, 15 April 2016. Url: http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/arti-kunjungan-jokowi-ke-brebes/

[2] Ibid.

[3] BPS Kabupaten Brebes, PPLS 2011, diolah

SEREH WANGI, SI RIMBUN PENINGKAT EKONOMI PETANI

Desa Buara dan desa tetangganya, Karangbandung merupakan 2 desa yang terletak di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. Untuk sampai ke dua desa tersebut harus melewati jalan berbatu dan berlobang. Jaraknya lumayan jauh dari pusat kabupaten, sekitar 30 km atau membutuhkan waktu hampir 1 jam perjalanan. Memasuki desa, kita disuguhi pemandangan bukit-bukit kecil yang hijau serta hamparan lahan yang sangat luas namun tandus dan gersang dikala musim kemarau. Ya, desa ini merupakan desa yang kering dan hanya bergantung pada air hujan.

Lahan di Buara sebelum ditanami sereh wangi

Satu tahun yang lalu, sebelum adanya program pemberdayaan dari SPEK-HAM (Solidaritas Perempuan untuk Kemanusian dan Hak Asasi Manusia), Buara dan Karangbandung memiliki lahan *mangkrak yang tidak termanfaatkan. Ketidaktahuan petani dan pemerintah desa untuk memanfaatkan lahan yang tidak produktif merupakan kendala utama. Selain itu, akses yang sulit menuju lahan menjadi alasan warga tidak mengelolanya. Informasi tentang tanaman-tanaman yang dapat dibudidayakan di lahan tidak produktif dan jauh dari sumber air belum mereka ketahui, sehingga lahan yang luasnya lebih dari 10 ha hanya ditanami semak belukar dan komoditas dengan harga jual yang murah, misalnya seperti jagung.

Kemitraan SPEK-HAM dengan pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi angin segar untuk peningkatan perekonomian petani di Brebes, khususnya di desa Buara dan Karangbandung. Petani di Buara dulunya hanya mengandalkan jagung sebagai komoditas utama mulai melirik sereh wangi sebagai tanaman yang nantinya dapat meningkatkan perekonomian mereka, begitupun para petani di Karangbandung. Sereh wangi merupakan komoditas yang dipilih karena mudah dalam pemeliharaanya, cocok dengan iklim di Brebes, tahan terhadap cuaca panas, yang paling penting adalah tidak membutuhkan banyak air, cukup pada saat musim hujan saja. Selain itu, sereh wangi yang dapat ditumpangsari dengan tanaman lain menambah nilai plus dimata para petani

Selain bertujuan untuk meningkatkan pedapatan petani, bertanam sereh wangi juga mengajak petani mulai menggemburkan lahan dengan pertanian organik. Lahan tandus yang ada diolah dengan kompos sehingga menghasilkan tanah subur yang siap tanam. Kompos yang digunakan pada awal penanaman selain untuk memperbaiki unsur tanah juga sebagai langkah lain agar para petani mulai memanfaatkan kotoran ternak yang mereka miliki. Perlu diketahui bahwa di kedua desa terdapat banyak kotoran ternak yang belum termanfaatkan, karena sikap ‘’malas’’ petani dalam mengolah kotoran menjadi kompos. SPEK-HAM pun menjadi agen perubahan mindset para petani dalam penggunaan kotoran ternak ini, sejak adanya pendampingan SPEK-HAM banyak petani yang sudah mulai beralih menggunakan kompos daripada pupuk kimia.

Pupuk kimia masih digunakan dalam budidaya sereh wangi namun dengan jumlah yang sangat kecil, dan diberikan hanya 6 bulan sekali sebagai penyeimbang dan pelengkap dari unsur-unsur N, P, K yang terkandung dalam kompos. Budidaya sereh wangi di Buara dan Karangbandung sudah dimulai sejak akhir Desember 2015 dengan pembibitan, kemudian setelah 3-4 bulan akan dilakukan pemindahan sereh-sereh tersebut ke lahan yang lebih luas guna dikembangkan. Pada akhir bulan April ini, direncanakan akan dilakukan pengembangan pada lahan seluas ± 40 ha di kedua desa. Setelah dikembangkan, dapat dilakukan pemanenan sereh wangi setelah bulan ke 6, selanjutnya dapat dipanen dengan jarak waktu 3 bulan sekali. Pemanenan sereh wangi dilakukan dengan cara membabat daunnya saja, kemudian daun dikeringkan lalu disuling. Minyak atsiri hasil sulingan inilah yang nantinya dijual, harga saat ini untuk 1 kg minyak atsiri sereh wangi dihargai 150 ribu. Tanaman ini mampu bertahan selama 20 tahun dengan kondisi tidak mmerlukan air yang banyak dan terus menerus. Ini menjadi salah satu kekuatan lain yang dimiliki sereh wangi, mengingat Buara dan Karangbandung adalah desa dengan sistem pertanian tadah hujan dan sangat sulit mendapatkan air ketika musim kemarau.

Lahan yang mulanya gersang berubah menjadi hijau

Dengan adanya budidaya tanaman ini, lahan yang dulunya gersang, tandus dan rimbun dengan semak belukar berganti menjadi lahan yang hijau layaknya permadani yang menghampar luas. Salah satu manfaat lain dari sereh wangi adalah dapat mencegah terjadinya longsor karena ikatan antar akar tanaman ini. Hal ini sangat menggembirakan, karena lahan di Buara dan Karangbandung yang biasa disebut dengan ‘’pasiran’’ adalah lahan dengan ancaman longsor tinggi.

Banyak manfaat sereh wangi untuk kehidupan. Dengan gerakan yang dilakukan petani di dua desa ini diharapkan petani-petani lain di Brebes dan sekitarnya lebih aware dengan keadaan sekitar dan mencari pemecahan yang bukan hanya menyelamatkan lingkungan namun juga dapat mendatangkan keuntungan yang menyejahterahkan kehidupan mereka. (Amalia Astuti – CO Divisi Sustainable Livelihood/spekham.org)

*mangkrak: terbengkalai

JAMBORE KOMUNITAS, Peran Strategis Desa untuk Mendukung Kebijakan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

“Spirit perjuangan RA. Kartini tidaklah semata-mata dalam emansipasi semu yang seringkali dirayakan dengan kegiatan-kegiatan yang cenderung mendomestifikasi peran perempuan. Essensi dari perjuangan RA. Kartini adalah membebaskan perempuan dari belenggu kebodohan dan keterbelakangan, kemudian bertransformasi dalam peran-peran strategis pembangunan di setiap bidang kehidupan di Indonesia.” Endang Lisiani, Direktur Yayasan SPEK-HAM.

Boyolali. 20 April 2016. Yayasan SPEK-HAM lembaga yang peduli terhadap persoalan-persoalan perempuan memandang Hari Kartini merupakan hari yang penting untuk mengingat kembali perjuangan Kartini sekaligus menginternalisasikan semangat perjuangan Kartini dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta sebagai upaya memperkuat peran strategis perempuan pedesaan di Era UU Desa. Sebagai bentuk penguatan akan hal tersebut, SPEK-HAM bekerjasama dengan BP3AKB Kabupaten Boyolali menyelenggarakan Jambore Komunitas dengan tema “Peran Strategis Desa untuk Mendukung Kebijakan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak” di Pendhapa Gedhe Kabupaten Boyolali.

Ibu Dasih, Kepala BP3AKB Boyolali, membuka acara

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pemerintah kabupaten untuk berkomitmen pada peran serta tanggungjawabnya dalam inisiasi kebijakan yang pro poor dan pro gender, khususnya terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di era UU Desa. Menguatkan peran desa yang bersinergi dengan kelompok-kelompok perempuan untuk membangun kebijakan dan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, termasuk penghapusan kekerasan seksual.

Jambore Komunitas salah satu acaranya adalah dialog warga mengundang Bupati Boyolali, Bupati Klaten, Ketua DPRD Boyolali, Kepala Desa Samiran, Kepala Desa Sumur, Kepala Desa Kuncen, serta Komnas Perempuan. Moderator Nila Ayu membuka dialog dengan keberadaan UU No. 6 tahun 2014. Bagaimana ada partisipasi perempuan dalam proses perencanaan, pengambilan kebijakan, pelaksaan dan evaluasi dalam implementasi UU Desa.

Bu Dasih, Kepala BP3AKB Kabupaten Boyolali dalam hal ini mewakili Bupati Klaten yang berhalangan hadir mengatakan “Saya rasa upaya yang dilakukan BP3AKB terkait dengan UU Desa dikaitkan dengan kesehatan perempuan dan pemberdayaan, upaya itu sangat luar biasa mendukung. 261 desa mengajak duduk satu meja dengan Bapermas. Apa saja yang berkaitan dengan perempuan dan anak supaya menjadi salah satu program desa dan dialokasikan dananya. Apapun yang diprogramkan untuk perempuan dan anak tidak pernah dicoret, selalu diutamakan. Namun kenapa kok masih minta desa? Harapan kami bisa mendekatkan kepedulian desa terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Karena ini salah satu peran pemkab untuk mendekatkan masyarakat dengan pemerintah desa.”

Pada kesempatan yang sama, Ibu Agustin, Kepala PP dan KB Kabupaten Klaten mewakili Bupati Klaten menginformasikan bahwa terkait adanya UU Desa pasal 26 ayat 4 tentang kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender. Di Kabupaten Klaten, sesuai misi yang ke 7 Bupati Klaten yaitu meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak. Sesuai nawa cita yang kelima peningkatan kapasitas kehidupan manusia. Pemilihan bupati dan wakil bupati semuanya perempuan diharap bisa diperhatikan untuk keberpihakan kepada perempuan akan mendapatkan perhatian awal.

Perbup tentang pelayanan utama setiap tahun dari tahun 2015 ada pelayanan gratis untuk perempuan termasuk yang belum memiliki BPJS, ada juga tentang kebutuhan perempuan semua diatur. Disini kita membuat beberapa Perda: Perda tentang Kesehatan, Perlindungan Anak, Difabel, Gusus Tugas PUJ, Layanan kesejahteraan sosial, rintisan MOU dengan Peradi Klaten dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mereka akan melakukan pendampingan dengan gratis. Ada juga kegiatan perempuan yang sudah diatur oleh pemkab, disini kami memunculkan beberapa perda. Perda Gugus Tugas KPA, Kelayaan Kesejahteraan Sosial, kita juga membentuk PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera). Setiap ada kasus yang mempunyai masalah bisa datang ke kantor TPKB, UDKS.

Kita juga sudah melibatkan perempuan dalam Musrenbangdes. Dari kelompok perempuan, PKK, kita akan mengadakan TP2AKB ini masing-masing desa diberi fasilitas. Para kader perempuan kita ajak koordinasi dalam pengambilan keputusan dan ada beberapa pelatihan pada kader sehingga bisa meningkatkan ekonomi dari kreativitasnya masing-masing.

“Terkait dengan UU Desa, saya punya satu keyakinan kalau yang hadir di sini belum paham dengan UU Desa. Yang berhubungan dengan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan perlindungan masyarakat. Terkait pemberdayaan perempuan, mungkin Boyolali masih kalah dengan Klaten,” jelas Paryanto, Ketua DPRD Kabupaten Boyolali. Lebih lanjut Paryanto mengemukakan “Sudah ada perda, ada juga perda perlindungan TKI, perda perlindungan anak. Bagaimana kita memberikan perlindungan terhadap anak dan difabel. Ini ada salah satu difabel yang IQnya tinggi tetapi tidak diterima di sekolah yang mumpuni, sehingga kita membuat perda yang mengatur difabel, untuk pemilik perusahaan juga harus memberi ruang untuk difabel. Terait dengan UU Desa, yang paling penting peran serta daerah hingga desa, dalam rangka menyiapkan SDM yang akan diturunkan ke masyarakat, sehingga kaum perempuan tidak hanya ikut berpartisipasi tetapi ikut serta dalam pengambilan keputusan. Boyolali sudah menyiapkan perda mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Untuk anggaran berapapun asal untuk kepentingan publik kami akan selalu anggarkan. Kami punya gagasan dan inisiasi sharing se-Surakarta.”

Indriati Suparno dari Komnas Perempuan mengemukakan bahwa program-program apa saja yang ada kaitannya dengan kepedulian terhadap perempuan, bentuknya SK dan kebijakan daerah. Memprioritaskan kasus kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan terhadap anak. Mungkin semua wilayah memiliki P2TP2A, yang jadi catatan apakah lembaga ini berjalan atau belum. Yang ditingkat kabupaten sudah jalan apa belum, kecamatan dan tingkat desa, apalagi menyambut adanya UU Desa. Terkait dengan birokrasi kedinasan, pemerintah membuat biro kepedulian perempuan, kalau kita memberikan layanan baik dari korban cepat terbantu dan pemerintah dapat penghargaan.

Selain dialog warga, Jambore Komunitas juga diwarnai dengan kegiatan pameran produk komunitas dan jaringan, peluncuran Program Penggalangan Dana Publik “LUMBUNG PEREMPUAN”, serta acara gelar seni budaya dari komunitas dampingan. (Nuel Oei – Staf Informasi Teknologi Data dan Media/spekham.org)

Peringati Hari Kartini, 39 Perempuan Kuncen Tes VCT dan IMS

Peringatan Hari Kartini di berbagai tempat di Indonesia setiap tahunnya selalu dirayakan dengan berbagai macam kegiatan. Di Desa Kuncen, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, 39 Perempuan mengikuti kegiatan pemeriksaan VCT dan IMS, kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud dari pemenuhan hak perempuan dalam partisipasinya untuk mengetahui kesehatan tubuhnya khususnya kesehatan reproduksi.

Kegiatan ini diawali dengan penjelasan dari Tim Kesehatan Puskesmas Keliling Kecamatan Delanggu dan Komisi Perlindungan AIDS (KPA) Kabupaten Klaten tentang maksud dan tujuan dari kegiatan ini, sekaligus juga dijelaskan tentang proses atau tahapan pemeriksaan yang akan dilalui oleh para peserta.

Test VCT bertujuan untuk mengetahui apakah seseorang positif HIV atau tidak, dengan cara mengambil sampel darah pada orang yang mau diperiksa. Sementara itu pemeriksaan IMS (Infeksi Menular Seksual) bertujuan untuk mengetahui apakah seseorang terkena IMS atau tidak, metode pemeriksaannya bisa dengan IVA Test dan Papsmear.

Salah seorang peserta, Sarmi, mengaku senang mengikuti kegiatan pemeriksaan semacam ini karena menurut dia bisa mengetahui kondisi tubuhnya. “Terima kasihnya kepada Pemerintah Desa, Dinas Kesehatan Klaten, KPA Kabupaten Klaten dan SPEK-HAM karena telah mengadakan kegiatan ini,” ungkap perempuan 40 tahun itu. Lebih lanjut dia berharap agar kegiatan semacam ini bisa dilaksanakan rutin tiap tahun.

Lain halnya dengan Darsini, perempuan ini menyampaikan bahwa bila ingin sehat maka harus rajin ikut pemeriksaan seperti ini. “Awalnya saya takut, karena darah saya harus diambil dengan jarum, tapi akhirnya berani juga.” Dia berharap agar kegiatan semacam ini dapat memberikan kepastian tentang status kesehatan seseorang.

Camat Ceper, Supriyono, S.Sos yang hadir dalam kegiatan ini menyampaikan apresiasinya khususnya kepada Pemerintah Desa kuncen yang berani melakukan kegiatan yang inovatif seperti ini. “Saya apresiasilah kegiatan semacam ini sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya perempuan,” ungkap Supriyono. Lebih lanjut ia berharap agar desa-desa yang lain di wilayah Kecamatan Ceper bisa mengadakan kegiatan serupa.

Sementara itu Kepala Desa Kuncen, Kristiana menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk penghargaan kepada Kartini-Kartini di Desa Kuncen karena mereka adalah bagian dari masyarakat dan juga berperan dalam pembangunan Desa. ”Pada peringatan hari Kartini kita membangun rasa kepedulian pada para perempuan agar mereka sehat dan berdaya,” ungkap Kristiana. Diapun berharap agar momen peringatan Hari Kartini bisa dijadikan kesempatan untuk memberikan penyadaran kepada perempuan tentang pentingnya kesehatan khususnya kesehatan reproduksi.

Kegiatan pemeriksaan VCT dan IMS ini diselenggarakan atas kerjasama Pemerintah Desa Kuncen, Dinas Kesehatan, KPA dan SPEK-HAM. Untuk memeriahkan peringatan Hari Kartini juga digelar kegiatan bazar yang diikuti oleh para perempuan di Desa Kuncen dengan menampilkan produk-produk lokal desa. (Henrico Fajar Kristiarji Wibowo – CO Divisi Kesehatan Masyarakat/spekham.org)

SIARAN PERS; MEMPERKUAT KARTINI-KARTINI BARU DI ERA UNDANG-UNDANG DESA

Download di sini

Spirit perjuangan RA. Kartini tidaklah semata-mata dalam emansipasi semu yang seringkali dirayakan dengan kegiatan- kegiatan yang cenderung mendomestifikasi peran perempuan. Essensi dari perjuangan RA. Kartini adalah membebaskan perempuan dari belenggu kebodohan dan keterbelakangan, kemudian bertransformasi dalam peran- peran strategis pembangunan di setiap bidang kehidupan di Indonesia.

Era UU Desa sekarang ini, masih memperlihatkan fakta bahwa partisipasi atau representasi perempuan untuk turut terlibat dalam pengambilan keputusan publik dan mempengaruhi arah kebijakan pembangunan di desa masih rendah. Kenyataan ini mengakibatkan kebutuhan dan kepentingan perempuan tidak tersuarakan, apalagi terakomodir. Posisi perempuan, terlebih yang sangat miskin, semakin tersudutkan dan sangat rentan. Hal tersebut menyebabkan proses marginalisasi, subordinasi, beban ganda, stereotip negative, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terus berlangsung. Kondisi ini tentunya membutuhkan pemahaman dan perhatian lebih serius dari semua pihak.

Upaya memperkuat peran strategis perempuan pedesaan di Era UU Desa, perlu komitmen pemerintah dan kerjasama semua pihak. Terkait dengan hal ini, SPEK-HAM akan melakukan Jambore Komunitas dengan tema “Peran Strategis Desa untuk Mendukung Kebijakan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak”. Jambore Komunitas ini akan dilakukan pada Rabu, 20 April 2016; Pukul 08.30 WIB s/d selesai, bertempat di Gedung Pendhapa Gedhe Kabupaten Boyolali.

Acara ini bertujuan untuk: 1) Mendukung pemerintah kabupaten untuk berkomitmen pada peran serta tanggung jawabnya dalam inisiasi kebijakan yang pro poor dan pro gender, khususnya terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di era UU Desa. Dan 2) Menguatkan peran desa yang bersinergi dengan kelompok-kelompok perempuan untuk membangun kebijakan dan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, termasuk penghapusan kekerasan seksual. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, kami mengundang para pemimpin daerah (Bupati Boyolali, Bupati Klaten, dan Ketua DPRD Boyolali) dan pemimpin desa (Kepala Desa Samiran, Boyolali; Kepala Desa Sumur, Boyolali; Kepala Desa Kuncen, Klaten) sebagai pemantik yang akan berbagi pengalaman- pengalaman inspiratif dalam mendorong kebijakan yang memperkuat kartini-kartini pedesaan. Mereka juga akan berbagi komitmen ke depan dalam optimalisasi peluang UU Desa untuk pemberdayaan perempuan dan perlindunngan anak. Sebagai partner sharing, Komnas Perempuan akan hadir juga untuk mempertajam konten.

Kegiatan ini juga menjadi media untuk memperkuat tanggung jawab pemerintah dan kepedulian masyarakat dalam dukungan konkrit pada perempuan (dan anak) korban kekerasan, perempuan/ibu rumah tangga (dan anak) dengan HIV positif, perempuan kepala keluarga, dan perempuan miskin. Maka dari itu, kami melakukan launching penggalangan dana publik “Lumbung Perempuan”. Lumbung Perempuan akan menjadi penopang kehidupan bagi perempuan agar berdaya, sehingga menjadi kekuatan yang berdiri setara dengan lelaki untuk mengubah dunia lebih adil, damai, dan penuh kasih sayang. Lumbung Perempuan memiliki tagline “Share to Change the World”, merupakan spirit yang mengajak semua pihak untuk ambil bagian dalam merubah dunia yang lebih baik. Dunia yang berkeadilan gender, damai, penuh kasih sayang, tidak ada lagi kekerasan dan kemiskinan yang dialami oleh perempuan (dan anak).

Acara Jambore komunitas & launching penggalangan dana publik ini diselenggarakan oleh Yayasan SPEK-HAM Surakarta dan Pemerintah Kabupaten Boyolali. Kegiatan ini akan mengundang sekitar 250 orang, yang terdiri dari masyarakat pedesaan, lembaga-lembaga pemberi layanan korban, komunitas dampingan SPEK-HAM di Jawa Tengah, Forum Paralegal Solo Raya, eksekutif, legislatif, seniman, jaringan NGO Solo Raya, dan media massa. Acara ini juga dimeriahkan dengan pameran-pameran: foto dan poster situasi perempuan dan anak, program-program pemberdayaan dan advokasi. Akan ada 50-an stan pameran produk-produk komunitas, mitra, dan jaringan di Jawa Tengah. Selain itu, panggung seni dan budaya juga akan menjadi hiburan yang segar bagi kita semua.

Surakarta, 18 April 2016

Endang Listiani (Eliest)

Direktur SPEK-HAM

08156720819

Author: SPEK-HAM