Sustainable Livelihood Archives - Laman 12 dari 17

Dukungan Akses Sanitasi untuk Masyarakat

Program “Pengembangan Perubahan Perilaku Masyarakat yang Berkelanjutan di 6 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk Mendukung Peningkatan Layanan Sanitasi” adalah program yang lebih difokuskan pada bidang sanitasi. Program ini akan mendukung program Pemerintah yang berhubungan dengan program-program sanitasi seperti Infrastruktur Sanitasi Perkotaan Pedesaan (USRI) dan SLBM yang telah berjalan di Provinsi Jawa Tengah, khususnya di Kota Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Rembang, Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Klaten.

Dukungan yang bisa diberikan dari program ini berupa upaya-upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas sanitasi yang layak dengan memanfaatkan mekanisme perubahan perilaku yang berkelanjutan. Kontribusi program ini adalah mendukung dan mengembangkan keberlanjutan dalam program-program sanitasi yang dilakukan oleh Pemerintah.

Salah satu hal yang dilakukan untuk mendukung program ini berupa kegiatan pertemuan KPP dengan multistakeholder, dengan mengikutkan beberapa pihak dan komponen yang terlibat langsung dalam Program USRI dan atau SLBM. Kegiatan pertemuan KPP dengan multistakeholder dilaksanakan di 2 wilayah yaitu Sukoharjo dan Klaten. Pertemuan di Sukoharjo dilaksanakan di ruang rapat BAPPEDA Sukoharjo pada tanggal 28 mei 2015. Sedang kegiatan pertemuan KPP dengan multistakeholder di Klaten dilaksanakan di ruang rapat Kantor BAPPEDA Klaten pada tanggal 5 juni 2015, kegiatan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai selesai.

Tujuan dari Pertemuan KPP dengan multistakeholder ini adalah terjalin kerjasama antara KPP dengan multistakeholder untuk meningkatkan sarana sanitasi.

Peserta yang terlibat dalam Pertemuan KPP dengan multistakeholder ini ada 25 orang yang berasal dari unsur: Pengurus KPP, Lurah, BAPPEDA, DPU, SPEK-HAM, Dinkes, BLH, BAPPERMAS.

Kegiatan dilaksanakan satu hari dengan materi yang disampaikan adalah sebagai berikut;

Sharing hasil assessment dari SPEK-HAM.
Sharing perwakilan dari setiap lokasi IPAL/ sarana sanitasi.
Masukan dan pengarahan dari BAPPEDA.

Metode yang digunakan selama pelatihan adalah :

Ceramah,
Tanya jawab,
Curah pendapat,
Diskusi,

Kegiatan pertemuan KPP dengan multistakeholder ini menghasilkan rencana tindak lanjut yaitu akan dialokasikan pendanaan dari APBD untuk pengembangan sarana sanitasi, agar kemanfaatan maksimal.

Tantangan yang muncul dari pelaksanaan Program USRI adalah masih minimnya sosialisasi oleh fasilitator kelurahan USRI sehingga muncul pro-kontra di masyarakat. Disamping itu keterbatasan lahan yang digunakan untuk lokasi IPAL komunal juga masih banyak ditemui. Juga adanya keberatan dari warga yang rumahnya menggunakan keramik, kalau harus dibongkar dengan biaya sendiri warga keberatan, perlu musyawarah mufakat tentang biaya tehnis penyambungan, perawatan dan pemeliharaan sarana, terlebih jika didapati bangunan yang tidak berfungsi dikarenakan faktor teknis.

Pembelajaran

Leading sektor program USRI di wilayah Klaten dan Sukoharjo ini adalah Dinas PU. Dalam hal ini, pihak PU semakin memahami, berkomitmen tinggi bersama BAPPEDA, dan merasa memiliki program yang tidak sebatas sebagai “Pelaksana Program USRI dan SLBM”, sehingga PU dan BAPPEDA bersepakat untuk mengalokasikan dana pengembangan IPAL agar sarana bermanfaat secara maksimal.

Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten, BLH, dan BAPERMAS membuktikan komitmennya dalam mendukung upaya pengembangan sarana sanitasi IPAL Komunal. Potensi positif ini perlu selalu dijaga dan dikawal dengan semakin mengintensifkan komunikasi dan koordinasi bersama melalui optimalisasi peran Pengurus KPP di masing-masing lokasi IPAL.

(Wijiatmi – Korlap Program Sanitasi IUWASH untuk wilayah Klaten dan Sukoharjo/spekham.org)

Friday Morning, Peran Strategis Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan Desa

Spekham.org, SURAKARTA – Friday morning kali ini bertema “Peran Strategis Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan Desa” yang dibawakan oleh mbak Elies. Alasan mengapa tema ini dijadikan materi untuk Friday morning saat ini adalah karena SPEK-HAM banyak bekerja di daerah desa, dan sekarang desa sudah memiliki UU Desa. UU Desa tersebut sangat berpengaruh pada kinerja SPEK-HAM dan merupakan aset kedepan para perempuan. “Oleh karena itu, bagaimana perempuan-perempuan yang SPEK-HAM dampingi kelak mampu memiliki posisi dalam UU Desa tersebut.” Ujar mbak Elies.

Friday morning 26 Juni 2015 dihadiri oleh staf internal. Mbak Elies menekankan bahwa perencanaan kedepan adalah perencanaan bersama. “Kita akan sepakati sinergi-sinergi, agar CO bisa mengetahui apa yang harus dikerjakan nantinya. Perencanaan program ini nanti adalah untuk peran strategis perempuan di wilayah kerja kita.” Sambung mbak Elies. Menyambung mbak Elies, mbak Ayu juga mengatakan, “Kita semua bekerja di manapun ialah untuk mendorong peran strategis perempuan agar peran perempuan diakomodir dalam pembangunan, baik di Kelurahan-Kelurahan atau di manapun.”

Mbak Elies juga menayangkan sebuah film pendek yang menjelaskan mengenai UU Desa. Setelah film pendek tersebut selesai, mbak Elies menuturkan bahwa sebenarnya ada beberapa peluang UU Desa bagi SPEK-HAM untuk melakukan kinerja-kinerja bagi komunitas. Mbak Elies berkeinginan untuk lebih mengeksplorasi kerjasama antar desa dan kerjasama berbasis kawasan berdasarkan tayangan film pendek tadi.

Tayangan tersebut menyiratkan banyak hal. Rekan-rekan staf juga mengutarakan bahwa penting untuk mengakomodasi masukan-masukan dari masyarakat, pengawasan dan transparansi dana juga dianggap penting. Sinergitas antar desa juga perlu untuk mengangkat apa yang ada di desa. Tidak hanya itu, pemanfaatan akan menjadi tepat karena desa yang bersangkutan lebih mengetahui wilayahnya. Melalui diksusi ini diperoleh bahwa adanya UU Desa mampu membuka peluang bagi perempuan untuk berperan dalam membangun desa, dan SPEK-HAM memiliki tanggung jawab untuk membantu perempuan memperoleh peluang itu. (Paul Sinaga – Mahasiswa Magang dari STT Jakarta)

*Friday Morning merupakan forum diskusi yang dilakukan setiap hari Jum’at bagi staf SPEK-HAM dan siapapun yang tertarik dengan isu-isu kemanusiaan.

Kemandirian dan Efisiensi Pertanian Kelompok Wanita Tani Kalibanteng

Pupuk sebagai bagian dari kebutuhan pertanian yang tidak bisa ditinggalkan cenderung mempengaruhi membengkak atau tidaknya biaya operasional yang harus dikeluarkan petani. Dari seluruh kebutuhan belanja modal, pupuk menghabiskan hingga 10% bahkan lebih dari total belanja. Tentu bukan angka yang kecil mengingat petani selalu “gali lubang tutup lubang” mencari modal. Ditambah ketidak-pastian harga saat panen, ini menambah beban petani. Bertani menjadi mata pencahariaan yang penuh resiko. Padahal soko guru ketahanan pangan bangsa itu ditopang oleh karya petani.

Melihat potensi pertanian dan juga resiko petani yang sama besarnya, SPEK-HAM Surakarta mengadakan pemberdayaan kelompok wanita tani di Dusun Kalibanteng, Desa Pamulihan, Kabupaten Brebes dengan tujuan mengurangi resiko, utamanya pada segi permodalan. Dengan platform ekonomi hijau atau GO GREEN. SPEK-HAM melalui Community Organizer-nya (selanjutnya disingkat CO) rutin mendampingi kelompok wanita tani Dusun Kalibanteng. Kelompok wanita tani ini dibimbing dan diarahkan untuk bertani dengan pola ramah lingkungan, antara lain dengan cara membuat pupuk organik padat, pupuk organik cair (selanjutnya disingkat POC), pestisida, insektisida buatan sendiri dengan bahan-bahan alami.

Pupuk buatan sendiri disamping ramah lingkungan, petani dapat menghemat modal dalam bercocok tanam. Khasiatnya pun tidak kalah dengan pupuk-pupuk yang dibeli di toko pertanian. Hal ini sesuai pengakuan salah satu anggota kelompok wanita tani, Ibu Cariwen, yang menghasilkan panen yang memuaskan dibanding tetangga sawah yang menanan dengan jenis yang sama. CO sempat menganalisis perbandingan harga pupuk organik cair buatan sendiri dengan pupuk yang dibeli.

Bahan-bahan di atas menghasilkan POC sebanyak 30 liter. Jika penggunaan POC per-tanki air sebanyak 200 ml (satu tangki dapat menampung hingga 19 liter air), maka 30 liter POC dapat digunakan untuk 150 tanki air. Jika luas tanam satu hektar itu dapat disiram 8 tanki air, maka 30 liter POC ini dapat digunakan hingga 18 kali penyiraman. Jika penggunaan seminggu sekali maka POC buatan sendiri ini dapat digunakan lebih dari 4 bulan.

Dilakukan perbandingkan antara POC dengan pupuk yang dibeli di toko pertanian, dalam hal ini CO membandingkan dengan pupuk kimia merk Mutiara yang dibeli seharga Rp 450.000,- untuk 500 kg atau setengah kuintal. Pupuk setengah kuintal ini dapat digunakan 3 kali untuk luasan area 1 hektar.

Berikut CO akan menyajikan perbandingan POC buatan sendiri dengan pupuk kimia:

Dilihat dari segi efisiensi, jelas POC jauh lebih efesien dibanding menggunakan pupuk kimia. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata sekali penggunaan: penggunaan pupuk kimia menghabiskan Rp 150.000,- sekali pakai, sedangkan penggunaan POC menghabiskan Rp 2.873,- sekali pakai. Dengan kualitas yang sama namun lebih murah, tentu POC buatan sendiri dapat menjadi andalan petani.

(Yunus Awaludin – CO Divisi Sustainable Livelihood Kabupaten Brebes/spekham.org)

Sulitnya Mencari Sumber Air di Desa Buara

Buara, sebuah Desa di Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Secara geografis, Buara berada di ketinggian 50 M dari permukaan laut, dengan curah hujan 120 MM per tahun, dan suhu udara 27 C. Desa ini memiliki struktur tanah dataran rendah dan perbukitan.

Warga Buara sangat mengandalkan air hujan untuk pengairan lahan pertanian, karena sumber air sangat susah di Desa Buara. Ada sumur-sumur di area sawah, namun jika musim kemarau biasanya air sumur akan mengering. Ada bendungan Cisadap dan sungai Babakan yang mengalir di sekeliling Desa Buara. Bendungan dan sungai ini tidak untuk menghidupi warga Buara, melainkan untuk pengairan desa Baros, yaitu desa sebelah Buara.

Masyarakat Buara pada umumnya tidak memiliki sumur pribadi yang digunakan sebagai sumber air bersih, mereka biasa menggunakan sumur secara bersama-sama. Hal ini dikarenakan sumber air di Desa Buara memang sangat sulit didapatkan, walaupun desa ini dikelilingi oleh sungai-sungai dan bendungan. Banyak warga yang mandi dan mencuci di sungai. Jika musim kemarau tiba dan sungai mulai mengering, mereka membuat lubang-lubang di sungai. Lubang-lubang tersebut untuk menampung air yang digunakan untuk mandi dan mencuci. Tidak semua bagian sungai dibuat lubang-lubang, karena hanya dibagian-bagian tertentu saja yang dapat mengeluarkan air yang jernih.

Saat kemarau panjang melanda, warga membeli air dengan harga Rp. 500/derigen pada pemilik sumur yang sumurnya masih mengeluarkan air. Pernah ada salah satu warga yang membuat sumur hingga kedalaman 30 meter, namun belum juga keluar air. Rata-rata pada kedalaman 3-4 meter sudah ditemukan batu cadas. Seperti di Dusun Cikrowok, salah satu dusun di Desa Buara, saat musim kemarau, warga akan berebut air di sumur yang ada di sawah, dan warga pun harus ”sadar’’ dengan air yang diambilnya, karena tidak dapat mengambil air sebanyak mereka mau.

Pembuatan sumur di Buara biasanya dengan asal menggali saja, karena warga tidak punya, bahkan tidak tahu alat yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya sumber air. Di desa ini pun tidak ada ritual khusus saat pembuatan sumur.

Antisipasi ketika memasuki musim kemarau sudah dilakukan. KWT Cikrowok membuat sumur di depan rumah salah satu anggota. Pembuatan sumur ini dilakukan sebagai persiapan untuk budidaya jahe gajah organik. Sumur ini nantinya akan digunakan untuk pengairan 500 karung jahe gajah. Jenis tanaman jahe tidak tahan dengan air yang berlebih namun juga tidak bisa hidup jika kurang air. (Amalia – CO Sustainable Livelihood Kabupaten Brebes/edit – Nila Ayu)

Bertemu Ibu Bupati, Membangun Desa Mandiri

Desa Buara dan Pamulihan di Kabupaten Brebes menjadi desa pilot untuk pengembangan ekonomi petani perempuan melalui Program Pertanian Terpadu Ramah Lingkungan.

Program tersebut merupakan salah satu upaya untuk mengangkat potensi lokal wilayah Brebes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya perempuan. Program yang dilakukan SPEK-HAM (Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia) di Kabupaten Brebes ini telah berjalan lebih dari 6 bulan.

Upaya membangun keterpaduan dengan Program Pemerintah Kabupaten Brebes telah dilakukan, seperti pada hari Selasa, 28 April 2015 lalu, SPEK-HAM melakukan audiensi dengan Bupati Brebes. Disela-sela kesibukan beliau menerima tamu dari Propinsi Jawa Tengah, kami memaparkan tentang kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan untuk sayuran organik, pembuatan kompos, serta praktek pertanian dan peternakan terpadu untuk peningkatan ekonomi keluarga.

Sejalan dengan program Kabupaten Brebes “Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan” melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan rumah, Bupati Brebes sangat menyambut baik dengan program SPEK-HAM yang dilakukan di Brebes. Beliau sangat mengapresiasi sekali. Beliau mengatakan akan mensinkronkan program SPEK-HAM dengan Dinas-dinas terkait agar dapat menjadi program bersama yang baik dan dapat memajukan Brebes. “Supaya kesejahteraan masyarakat meningkat dan Brebes tidak lagi menjadi Kabupaten miskin di Jawa Tengah,” ujar beliau menutup perbincangan singkat dengan SPEK-HAM di Kantor Bupati. Beliau juga sangat mendukung kegiatan yang akan dilakukan, yaitu budidaya pepaya california organik di Pamulihan dan budidaya jahe gajah organik di Buara. (Amalia – CO Sustainable Livelihood Kabupaten Brebes/edit – Nila Ayu)

Pembuatan Arang Sekam Desa Buara

Buara, Brebes. Ibu-ibu Desa Buara, khususnya Dusun Buara dan Dusun Cikrowok, dalam beberapa bulan terakhir ini memiliki keahlian tambahan yaitu membuat kompos dengan bahan baku kotoran sapi dan kotoran kambing. Selain diaplikasikan pada lahan pertanian dan tanaman pekarang, mereka juga sudah mampu menjual kompos ke BPP kecamatan Ketanggungan. ‘’Kami seneng mbak, bisa membuat kompos. Selain jadi lebih akrab dengan ibu-ibu lain, kami juga memperoleh penghasilan tambahan dari penjualan kompos ini, jadi lebih semangat’’ tutur seorang anggota kelompok. Pembuatan kompos yang didampingi oleh Dinas Peternakan Kabupaten Brebes ini mereka belum menggunakan arang sekam, karena memang untuk membuat arang sekam dibutuhkan waktu yang cukup lama, harus selalu dibolak-balik dan tidak bisa ditinggal-tinggal.

Bekerjasama dengan PPL Pertanian dari BPP Kecamatan Ketanggungan, telah dilakukan pelatihan pembuatan arang sekam di 2 Dusun tersebut yang dilaksanakan pada 1 April 2015 di Dusun Cikrowok dan 13 April di Dusun Buara. Pembuatan arang sekam menggunakan alat sederhana dari 2 buah ‘’blik’’ yang ditumpuk dan diberi lubang-lubang. Dari 14 karung sekam dihasilkan 6 karung arang sekam yang digunakan untuk campuran pembuatan kompos. Pembuatan arang sekam ini dilakukan setiap hari secara bergantian. Setiap harinya ada 2 orang bertugas membuat arang sekam.

Manfaat arang sekam berguna untuk meningkatkan kapasitas porositas tanah. Arang sekam lebih baik dibandingkan dengan sekam padi, karena telah mengalami pembakaran yang dapat menghilangkan bibit penyakit yang terbawa dalam sekam padi. (Amalia Astuti – CO Brebes/spekham.org)

Tiga Pintu untuk 3000 Perempuan

3 Pintu untuk 3000 Perempuan

(Gerakan Pengelolaan Sampah, Tanaman Pangan dan Koperasi Terpadu Perkotaan)

Berbicara tentang pemberdayaan masyarakat perkotaan berarti akan berbicara, melihat dan mendengarkan kisah-kisah dan pengalaman inspiratif yang akan membuat seakan masuk dalam belantara kota dengan berbagai tantangan, persoalan sekaligus potensi yang luar biasa. Selama hampir 7 tahun, berawal pada 2008, SPEK-HAM telah melakukan pendampingan masyarakat di Kelurahan Joyosuran, yang berada di Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta ini. Wilayah ini terdiri dari 12 RW dan 55 RT, memiliki KK sejumlah 3239, jumlah penduduk sebanyak 10.544 orang dengan komposisi jumlah penduduk perempuan 5.350 orang.

Pengalaman saya sebagai Community Organizer yang telah belajar bersama dengan masyarakat Joyosuran selama kurang lebih 4 tahun menemukan bahwa masyarakat Joyosuran, terutama perempuan yang luar biasa, didukung juga Pemerintah Joyosuran yang dinamis dan terbuka dalam menerima masukan dan ide-ide dari pihak luar.

KPJ (Kelompok Perempuan Joyosuran) sejak tahun 2011 menjadi wadah pembelajaran yang kreatif, inovatif serta kritis, memperkuat wacana tentang issue lingkungan , kebencanaan, gender yang dibalut kemas menarik melalui kegiatan ekonomi kreatif perempuan. Tiga hal tersebut menjadi perspektif diskuai hangat setiap bulan dalam kegiatan “SEKOLAH KOMUNITAS”. Selama 3 tahun terakhir, Sekolah Komunitas menghasilkan ide dan kegiatan seperti GERAKAN 1000 PEREMPUAN MENYAPU (tahun 2013), GERAKAN PEREMPUAN MERAWAT KALI (tahun 2014), dan tahun 2015 ini KPJ akan melaksanakan gerakan “3 PINTU UNTUK 3000 PEREMPUAN“, yaitu konsep pemberdayaan perempuan di Joyosuran dengan meningkatkan peran aktif perempuan dalam Kebijakan Pemerintah, praktik dan terlibat dalam pengelolaaan sampah dan tanaman pangan perkotaan, serta wadah usaha ekonomi kreatif perempuan melalui kegiatan koperasi.

Tiga tahun terakhir, KPJ melihat peluang-peluang lahan yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penanaman, seperti ; lahan pekarangan, lahan pinggiran kali dan juga taman-taman pojok kampung, serta gang. Misalnya bisa dimanfaatkan perempuan dengan menanam tanaman pekarangan yang juga menjadi kebutuhan penunjang hidup meraka.

griya lilin — Kerajinan Lilin Hias dan Aroma Terapi

Selain dua hal tersebut, perempuan-perempuan Joyosuran juga berpotensi pada bidang usaha kecil rumahan seperti makanan, kerajinan tangan yang menjadi salah satu sumber pendapatan bagi keluarga. Persoalan usaha kecil yang banyak dirasakan oleh perempuan adalah terkait dengan keterampilan dan inovasi produk, jaringan pemasaran, dan modal. Konsep keuangan yang berbentuk Koperasi menjadi salah satu alternatif yang dikuatkan sejak November 2014, dengan harapan akan menjadi salah satu solusi yang strategis. Koperasi ini dikelola dengan modal yang didapatkan dari tabungan swadaya anggota. Tabungan sampah menjadi salah satu sumber keuangan Koperasi serta serapan pinjaman untuk memperkuat usaha perempuan. Konsep ini mulai dipraktikkan di beberapa tempat seperti di RW 3, 12 dan 4. Diharapkan hal serupa juga dilakukan di RW-RW lainnya, tentunya dengan dukungan Pemerintah dan stakeholders di Joyosuran.

Respon positif dan juga apresiasi masyarakat, baik dari dalam dan juga luar negeri mulai terlihat. Melalui jejaring social, KPJ mulai dikenal publik. Tulisan-tulisan komunitas juga menjadi strategi untuk mendukung sosialisasi konsep-konsep dan ide KPJ kedepan. Kunjungan study banding para Walikota dari Monggolia pada tahun 2013 untuk belajar tentang pengelolaan sampah, kunjungan Delegasi Parlemen perempuan dari Timor Leste pada tahun 2014 untuk belajar tentang pemberdayaan ekonomi perempuan, serta Kedubes Amerika dan team bola dari LA Galaksi tahun 2015 menjadi support dan juga apresiasi atas kerja-kerja keras KPJ di ulang tahun ketiga ini.

Harapan kedepan, KPJ akan lebih terlihat peran dan dukunganya dalam memperkuat ekonomi perempuan yang memiliki perspektif gender dan lingkungan, sehingga manfaat dan semangatnya bisa diwariskan oleh perempuan-perempuan hebat ini kepada generasi muda di Joyosuran. (spekham.org)

penulis : Sonoko Alee – CO Divisi Sustainable Livelihood

editor : Nila Ayu Puspaningrum

Pemicuan Kabupaten Klaten dan Sukoharjo

Pemicuan di masyarakat merupakan implementasi ToT pemicuan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Kegiatan pemicuan dilakukan di 6 Kabupaten Kota di Jawa Tengah yang diantaranya dilakukan di Klaten dan Sukoharjo. Pemicuan dilakukan dengan mengundang seluruh warga sekitar IPAL, baik yang sudah memiliki sambungan jaringan IPAL maupun yang belum. Tujuannya adalah agar terjadi dialog dari masyarakat, kenapa IPAL belum maksimal dalam pemasangan Sambungan Rumah (SR).

Kegiatan pemicuan dilaksanakan dengan mengundang warga secara khusus oleh Tokoh setempat ; seperti RT, RW yang bekerjasama dengan SPEK-HAM. Warga juga melakukan pemicuan secara swadaya, yang dipelopori oleh beberapa warga yang pernah mengikuti pelatihan pemicuan yang dilaksanakan oleh SPEK-HAM dan IUWASH. Kegiatan pemicuan dilakukan pada kegiatan warga, seperti pertemuan RT, RW dan PKK.

Pemicuan dilaksanakan di rumah warga, ketua RT, RW setempat, serta di Balai Desa. Waktu pemicuan dilaksanakan menyesuaikan warga ketika ada waktu longgar dan tidak ada kegiatan sosial, hal ini mengakibatkan pemicuan tidak bisa dilakukan secara terus menerus. Pemicuan secara informal melalui Tokoh warga secara individu dilakukan dalam rangka membangun komitmen warga agar terbuka pikiran untuk menyambung SR.

Dalam proses pemicuan ada beberapa materi yang disampaikan antara lain:

Pengantar hasil survey SPEK-HAM.
Materi tentang
Materi tentang Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS).
Materi tentang Diagram F (Alur Penularan Penyakit).

Materi sebagai bahan diskusi sudah diterima sebelum hari pelaksanaan pemicuan sehingga masyarakat bisa lebih fokus dalam mencerna informasi yang disampaikan. Terjadi dialog terkait permasalahan yang selama ini muncul, serta komunikasi yang buntu terkait IPAL Komunal, seperti yang terjadi di Singopuran. Ada sekelompok orang yang merasa sakit hati karena tidak dilibatkan dalam pembangunan IPAL, sehingga dengan berbagai cara berusaha untuk menghentikan proses pengembangan IPAL Komunal. Ditambah dengan adanya permasalahan antara BKM dan KSM, sehingga warga apatis dan masa bodoh dengan IPAL. Setelah diadakan pemicuan, komunikasi yang selama ini kaku dan tertutup sedikit demi sedikit mulai terurai dan banyak warga yang berniat untuk nyambung SR. 23 Warga RT 4 RW I Purbayan sudah menyatakan siap nyambung SR dengan membubuhkan tanda tangan surat pernyataan untuk nyambung. Khusus warga RT 3, Ketua RT 3 minta kepada kami untuk melakukan cek jaringan rumah yang bisa nyambung, agar semua bisa melakukan penyambungan.

Ada beberapa permasalahan yang sekaligus merupakan tantangan antara lain :

Kabupaten Klaten

KPP belum dibentuk, seperti di daerah Gumulan, Jonggrangan, Krecek, dan Ngerangan. Di Trunuh sudah dibentuk KPP diawal program, akan tetapi belum ada serah terima dari KSM sehingga KPP bingung mau melakukan apa.
Belum ada perawatan terhadap IPAL.
Muncul permasalahan terkait IPAL, misal : bau atau mbludak, seperti yang terjadi di Trunuh. Jaringan pipa air meluap dan menimbulkan bau. Warga tidak tahu harus melapor kemana dan minta bantuan kepada siapa. Akhirnya ada 2 warga mengambil tindakan sendiri dengan menjebol pipa dan disalurkan langsung ke sungai.
Ada beberapa warga yang berminat untuk melakukan penyambungan ke IPAL tapi tidak tahu harus lapor ke siapa.
Pemahaman warga bahwa segala program yang berasal dari Pemerintah adalah gratis, sehingga IPAL belum dipahami sebagai sebuah kebutuhan oleh warga.

Kabupaten Sukoharjo

KPP belum dibentuk, seperti di Bentakan dan Mancasan. Singopuran sudah dibentuk KPP diawal program, akan tetapi belum ada serah terima dari KSM sehingga KPP bingung mau melakukan apa.
Belum ada perawatan terhadap IPAL, baik di Bentakan, Mancasan, maupun Singopuran.
Ketika muncul permasalahan terkait IPAL, misal bau. Seperti yang terjadi di Singopuran, beberapa warga yang kecewa menjadikan hal tersebut sebagai legitimasi pembenaran mereka bahwa lebih baik tidak ada IPAL karena kedepan akan menimbulkan masalah.
Pemahaman warga bahwa segala program yang berasal dari Pemerintah semua gratis, sehingga IPAL belum dipahami sebagai sebuah kebutuhan untuk hidup bersih dan sehat oleh warga.

Ada sisi positif dari Pemicuan, antara lain :

Terjadi diskusi terbuka terkait permasalahan yang muncul di masyarakat, baik permasalahan sosial maupun permasalahan teknis IPAL. Hal ini menjadi proses pembelajaran bagi masyarakat kedepan untuk memperbaikinya.
Setelah mendapatkan informasi yang lengkap tentang PHBS dan manfaat IPAL, pikiran warga mulai terbuka dan memahami pentingnya untuk melakukan penyambungan SR ke IPAL Komunal.
Adanya solusi terkait dengan kendala dana untuk penyambungan.
Adanya titik terang terhadap masalah komunikasi yang selama ini buntu terkait IPAL sehingga bisa dicarikan solusi bersama.

(Wiji Atmi – Korwil Program Sanitasi untuk Wilayah Klaten dan Sukoharjo/spekham)

Category Archives: Sustainable Livelihood