MEMBANGUN USAHA WARUNGAN UNTUK MEMPERMUDAH PEMENUHAN KEBUTUHAN ANGGOTA
Kelompok Perempuan Rukun Makmur berada di Desa Musuk, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali. Tiga bulan terakhir kelompok ini sedang merealisasikan usaha baru yaitu warung sembako. Warung sembako yang dikelola Kelompok Perempuan Rukun Makmur adalah warung yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak, gula, kebutuhan mandi, cuci dan alat tulis.
Meskipun baru berdiri seumur jagung, namun sejak awal sudah dibangun manajemen pengelolaan yang baik dan transparan. Ada dua orang pengelola manajemen yang bertugas melakukan segala kegiatan seperti belanja, memantau stok barang, menjaga warung, melakukan pembukuan transaksi, analisa keuntungan, dan membangun jaringan kerja sama dengan distributor dan marketing.
Dari data yang diperoleh, sejak Januari s/d Maret 2017, laba yang diperoleh berkisar antara Rp. 650.000 s/d Rp. 1.100.000 per bulan. Laba ini akan dibagi kepada investor, kelompok dan dua orang pengelola (perempuan). Manfaat adanya warung sembako adalah bertambahnya pendapatan pada 4 orang perempuan setiap bulan. Manfaat non-materi adalah pembelajaran tentang pemasaran, manajemen keuangan, promosi dan memberikan layanan kepada konsumen. Terpenting adalah pembelajaran membuat pembukuan transaksi secara teratur.
Bagi 25 anggota kelompok yang lain, adanya kemudahan belanja kebutuhan pokok di warung sembako ini. Mereka mendapatkan SHU setiap akhir tahun dari laba penjualan warung. Jika biasanya laba menjadi hak pemilik warung, kini laba akan diterima seluruh anggota Kelompok Perempun Rukun Makmur setiap tahun.
Spirit dan tujuan awal usaha warung sembako ini adalah mempermudah akses kebutuhan pokok keluarga. Inovasi-inovasi kedepan terus dipikirkan oleh pengelola dan kelompok; rencana belanja online dan siap antar (delivery order) menjadi gagasan untuk meraup pelanggan. Diharapkan usaha ini kedepan bisa menjadi salah satu penyumbang dana bagi kelompok dalam melaksanakan program-program kegiatan diwaktu yang akan datang. (Sunoko – CO Divisi Sustainable Livelihood/spekham.org)
SEMANGAT DESA-DESA DI LERENG MERAPI DALAM MEMBANGUN BUMDESA
Slogan “Desa Membangun” seakan menjadi spirit bagi desa-desa yang memiliki niat dan komitmen untuk mengelola potensi desa. Potensi desa dikelola sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa (PAD) melalui usaha BUMDESA, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.
Proses demi proses, tahapan demi tahapan dilalui dengan melibatkan kader-kader muda dengan tujuan agar usaha-usaha yang akan dilakukan dirasakan kepemilikan oleh para pemuda, perempuan dan tokoh masyarakat. Energi para pemuda tentunya lebih segar, dan kreatif dengan ide dan pemikiran untuk mengembangkan potensi yang dimilki desa, baik potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia.
Talang River Balerante (Dok. Wonderfull Balerante)
Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten serta Desa Cluntang, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali adalah dua desa yang menjadi mitra SPEK-HAM dalam menginisiasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) 6 bulan terakir ini. Tahapan-tahapan dilakukan secara partisipatif seperti pemetaan potensi desa, analisa kelayakan usaha, penentuan unit-unit usaha, pembentukan pengurus, hingga penyusunan regulasi yang tertuang dalam Peraturan Desa (Perdes).
Desa Balerante selama kurun waktu Desember 2016 s/d Februari 2017 ini bekerja keras melakukan analisa kelayakan usaha, hingga akhirnya terbentuk 3 unit usaha yaitu unit usaha wisata, unit pengelolaan air minum, dan koperasi serba usaha/toko rakyat. Usaha BUMDes yang menjadi unggulan di Desa Balerante adalah unit usaha wisata Kali Talang/Talang Rivers. Ditunjang dengan destinasi wisata yang lain seperti Museum Erupsi Merapi, Rumah Batik Merapi, pusat oleh-oleh, Home Stay, jalur pendakian, jalur downhill dan trabasan motor trill.
Tikungan Cinta Desa Cluntang
Pelibatan pemuda dan perempuan juga sangat mewarnai BUMDesa yang diberi nama Maju Makmur. Hampir 100% diisi orang-orang yang umurnya antara 20 s/d 35 tahun, dan 5 perempuan menjadi pengurus yang cukup strategis. BUMDes Maju Makmur dikukuhkan Plt Bupati Klaten Sri Mulyani pada 26 Februari 2017.
“Seiring dengan penataan manajemen dan pengelolaan unit usaha, banyak peluang pendanaan dari Pemerintah Kabupaten Klaten, baik yang berupa dana aspirasi bupati maupun APBD Perubahan 2017. Perlahan-lahan permodalan; modal penyerta dan modal utama BUMDesa bisa terpenuhi secara bertahap”, begitu yang disampaikan Kepala Desa Balerante, Sukono.
Sedangkan di Desa Cluntang, saat ini sedang pada proses pendiskusian Peraturan Desa, AD/ART serta penyusunan kepengurusan BUMDesa. BUMDesa yang diberi nama Bibi Merapi ini memiliki 3 unit usaha yaitu usaha usaha wisata, unit usaha peternakan, pertanian dan pengelolaan produk olahan hasil pertanian, dan koperasi yang memiliki usaha toko rakyat, simpan pinjam, pembayaran bermacam-macam pajak seperti listrik dan lain-lain.
Pembangunan kawasan wisata Tikungan Cinta atau yang lebih tenar dengan nama TC merupakan wujud komitmen pemerintah desa dan masyarakat. Gotong-royong dari dua dukuh itu sudah berjalan hampir 3 bulan, begitupun komitment pemerintah desa yang menggulirkan tidak kurang dari 350 juta anggaran ditahun 2017 ini. Begitu yang di sampaikan oleh Kades Cluntang ibu Suryati, S. Pd.
Berdirinya BUMDesa Desa Balerante dan Desa Cluntang memiliki harapan dan cita-cita yang tinggi. Dengan keterlibatan masyarakat, khususnya para pemuda dalam menjaga kearifan lokal dan tata kelolanya, potensi-potensi akan berkembang dan akses kepemilikan oleh warga masyarakat. Satu tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. (Sunoko – CO Divisi Sustainable Livelihood/spekham.org)
Lagu diatas mengawali pertemuan Komunitas Sekar Putri desa Musuk pada tanggal 1 Maret 2017 di rumah Ibu Fipin, salah satu anggota komunitas. Hari itu sebenarnya komunitas juga sedang merayakan ulang tahun ke -2 berdirinya Komunitas Sekar Putri. Tidak ada lagu “Selamat Ulang Tahun”, hanya doa bersama yang diucapkan dan makan bersama nasi urap telur menjadi perayaanya. Dua tahun merupakan usia yang masih muda untuk berdirinya komunitas perempuan yang memiliki cita-cita untuk meningkatkan kesejateraan serta mencapai akses keadilan pada hak dasar terutama hak perempuan.
Pertemuan ini bukan kali yang pertama, tetapi sudah lebih dari 15 kali pertemuan rutin yang dilakukan komunitas untuk mencapai mimpinya. Membahas tentang sumber penghidupan berdasarkan potensi yang ada di wilayah tersebut, soal ternak dan pertanian menjadi topik hari ini. Selama ini mereka merasa yang menjadi salah satu sumber sering terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan perempuan dianggap tidak berdaya, perempuan yang hanya mampu menggantungkan hidupnya pada laki-laki atau suami, perempuan yang hanya bisa melakukan pekerjaan rumah, perempuan yang tidak bisa hidup jika tidak mendapat ekonomi dari suami dan lain-lain. Mereka mau menunjukan bahwasannya mereka mampu melakukan hal-hal diluar aktifitas harian sebagai istri untuk mendukung kesejahteraan keluarga bersama.
Ternak dan pertanian di halaman rumah selama ini menjadi salah satu pilihan alternatif program kegiatan komunitas selain melakukan program penanganan kasus. Pilihan itu didukung dengan potensi alam yang ada dan mereka merasa tetap bisa dekat dengan keluarga jika dibandingkan melakukan pilihan bekerja di luar daerah atau keluar rumah untuk waktu yang agak lama. Bagi mereka peternakan dan pertanian juga merupakan salah satu upaya untuk melakukan pemulihan dalam makna luas bagi korban.
Merancang, berpraktek langsung, berdiskusi bersama, melakukan evaluasi menjadi hal yang terus menerus dilakukan untuk mencapai mimpi bersama. (fitrijunanto@yahoo.com / fitrijunanto@gmail.com /spekham.org)
Klaten – SPEKHAM.ORG. BUMDes Maju Makmur Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten diresmikan hari ini 24 Februari 2017 oleh Plt Bupati Klaten Sri Mulyani di lokasi wisata Talang River. Dalam peresmian ini juga dilakukan pengukuhan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Balerante.
Sri Mulyani dalam sambutannya mengatakan “Setelah diresmikannya BUMDes Maju Makmur serta dikukuhkan Pokdarwis, potensi yang ada di Balerante bisa dioptimalkan. Segala potensi wisata yang ada di Balerante dikelola dengan baik sehingga menarik wisata dari Klaten sendiri dan juga dari luar kota”.
Pada acara yang juga dihadiri BPBD jateng, BPPTKG, PRB Jakarta, kepala desa-kepala desa di Klaten, dan masyarakat, Sri Mulyani mengatakan akan membantu BUMDes Maju Makmur sebesar 100 juta. Selain Desa Balerante, ada 150 desa di Klaten yang akan menerima bantuan untuk BUMDes, akan tetapi belum ditentukan desa mana saja yang akan menerimanya. Mendirikan BUMDes bukan hanya untuk menerima bantuan, tapi BUMDes ini harus dikembangkan karena yang menjadi salah satu syarat untuk diberikannya bantuan adalah BUMDes harus bagus”.
Salah satu objek wisata yang dikelola oleh BUMDes Maju Makmur adalah Talang River. Talang River berada di lokasi yang termasuk pada Kawasan Rawan Bencana (KRB) 3. “Pesan saya kepada pengurus harus hati-hati. Setiap pengunjung diiingatkan untuk hati-hati. Para pengurus harus menutup lokasi wisata kalau kondisi membahayakan; hujan, lahar dingin atau ketika ada material dari gunung merapi yang turun” pesan Sri Mulyani.
Kepala Pelaksana Harian BPBD Jateng, Sarwo Pramono pada kesempatan yang sama mengemukakan “Pada saat BUMDes dimulai maka semangatnya luar biasa, nanti setelah berkembang harus ada duduk bersama biar semuanya bisa dirembug bersama. Kalau dilihat dari lokasi Talang River ini kan berada di wilayah yang menjadi tanggungjawab kehutanan, jadi harus dikomunikasikan ke Dinas Perhutanan, jangan sampai setelah nanti berkembang malah terjadi persoalan tersendiri”. (nueloei/spekham.org)
“Pra-Koperasi Sadar Gender Kelurahan Kemlayan, Surakarta, ada sejak 9 tahun lalu. Awal didirikannya adalah sebagai sampingan untuk mensiasati terjadinya kebosanan dalam pertemuan rutin bulanan PPT. Dalam perkembangannya muncul kebutuhan untuk mensuport ekonomi produktif anggotanya” jelas Ir. Ketty Ristini, Badan Pengawas Pra-Koperasi Sadar Gender dalam pemaparannya saat rapat anggota tahunan di Balai Kelurahan Kemlayan, 30 Januari 2017.
SOLO, SPEK-HAM – Awal berdirinya Pra-Koperasi Sadar Gender memiliki 62 anggota. Seiring dengan berjalannya waktu, ada anggota yang keluar dan ada anggota baru yang masuk. Saat ini terdapat 66 orang menjadi anggota Pra-Koperasi Sadar Gender. Dengan jumlah anggota yang cukup banyak dan dengan modal sebesar Rp 43.680.945,-, para pengurus dan anggota pra-koperasi berniat untuk menjadikan Pra-Koperasi Sadar Gender ini menjadi sebuah koperasi. Hal ini juga didukung oleh Lurah Kemlayan, Bapak Joko Sarwoto, SH. “Kami dari pihak Pemerintah Kelurahan Kemlayan sangat mendukung dengan niat panjenengan semua (anggota dan pengurus Pra-Koperasi Sadar Gender-red) untuk menjadikan pra-koperasi ini menjadi koperasi. Hal yang perlu dilakukan adalah harus semakin mentertibkan administrasi, dan juga anggotanya harus tertib dalam menyetorkan angsuran pinjaman. Selain itu juga perlu ditambah jumlah pengurus koperasinya, supaya kerja pengurus lebih ringan dan ada regenerasi”.
“Selama ini, adanya Pra-Koperasi Sadar Gender sangat mendukung anggotanya dalam permodalan, hanya saja permodalan kita masih terbatas. Tadi saja sudah ada 15 orang yang antri untuk mengajukan pinjaman modal, tetapi modal kita belum bisa memenuhi semuanya. Dari 66 anggota kita, 23 anggota tidak memiliki simpanan sukarela. Seandainya semua anggota memiliki simpanan sukarela, maka modal kita akan semakin besar. Selain modal besar, pinjaman yang besar juga akan membuat SHU kita tambah besar” jelas Ir. Atik Candra. (Nuel Oei/spekham.org)
Kemlayan merupakan salah satu wilayah di perkotaan yang padat penduduk dengan dikelilingi oleh gedung-gedung pusat perdagangan di sekitar jalan Gatot Subroto Solo. Gang-gang kecil dan rumah berderet menjadi ciri khas Kemlayan. Sebagai pusat kota, Kemlayan menjadi “jujugan” penduduk dari desa lain yang mengadu nasib sebagai penjaga toko atau karyawan di pusat perdagangan sekitar. Kepadatan penduduk di Kemlayan tentu berkolerasi dengan tumpukan sampah. Sampah menjadi persoalan bagi wilayah perkotaan yang padat penduduk dan tidak memiliki lahan luas. Sebagai upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan, anggota PKK RW 02 telah mengadakan pemilahan sampah antara sampah organik dan anorganik. Kegiatan ini sudah berjalan sejak tahun 2014 yang lalu. Merasakan ada manfaatnya, kegiatan pemilahan sampah lebih dilakukan secara serius. Saat ini telah bergabung 25 orang sebagai anggota bank sampah yang rutin melakukan penimbangan setiap senin kedua dan senin keempat.
Pada tanggal 7 Maret 2016 kegiatan ini dikukuhkan dengan nama Bank Sampah “Sumber Rejeki” dengan susunan pengurus sebagai berikut :
Pembina : Ir Kety Ristini dan Roesdiah Saparti ,SPd.
Ketua : Dumasari Ganti Nasution.ST.
Wakil Ketua : Sri Haryanti Wiwik Widyastuti.
Sekretarisi 1 : R.Ayu Dewi Sri Hestingsih.
Sekretaris 2. : Endang Sofia Amperawati,SE.
Bendahara 1 : Mulyati Bendahara 2. Kusumawati .
Seksi Penerimaan : Rosidah dan R Ayu Kusumaningrum.
Seksie Penjualan : Anita Setiarini dan Lejar Tri Winduningsih.
penimbangan sampah
Setiap tanggal 15, anggota bank sampah menyetorkan sampah anorganik dari rumah masing-masing ke gedung serba guna yang berfungsi sebagai sekretariatan Bank Sampah Sumber Rejeki. Petugas penerimaan akan memilah sesuai jenisnya seperti kertas, duplex, kardus, plastik, dan bodong (istilah botol plastik dengan aneka bentuk). Kemudian dicatat hasilnya per orang mendapat berapa kg dan berapa rupiah. Penjualan saat ini sudah lebih mudah, Sumber Rejeki sudah mempunyai mitra kerja untuk pengepul/pembelian sampah yaitu Mas Arip.
Ternyata kegiatan pemilahan sampah ini mampu menambah pendapatan bagi perempuan. Dari hasil penjualan sampah, 20% dipergunakan untuk operasional bank sampah dan 80% menjadi tabungan anggota yang sinergi dengan pra koperasi RW 02. Karena memberikan manfaat besar bagi masyarakat khususnya perempuan, maka pada tanggal 1 Juni 2016 dalam peringatan lahirnya Pancasila lahirlah SK Bank Sampah No 6/V1/2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Kemlayan, Joko Sarwoto SH. Lahirnya SK menjadi pelecut semangat untuk mengoptimalkan pengelolaan bank sampah di RW 02 dan melebar ke RW-RW lainnya. (Soepadmin – CO Divisi Sustainable Livelihood & Nila Ayu – Manager Divisi Sustainable Livelihood/spekham.org)
“Pentingnya Penyusunan Perencanaan Program yang Partisipatif, Menuju Desa Membangun yang Berkeadilan”
Desa Musuk menjadi salah satu bagian penting dari proses pembangunan kawasan di kecamatan Musuk. Wilayah ini cukup subur untuk kegiatan pertanian dan peternakan, didukung dengan ketersediaan sumber air yang melimpah di desa ini membuka kerjasama Pemerintah Desa Musuk dengan PDAM untuk pengelolaan sumber air sejak 4 tahun terakhir. Pasti kebijakan ini sudah dirancang melalui diskusi–diskusi panjang sehingga keputusan ini diambil, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya warga desa Musuk dan sekitarnya.
Sunoko
Sebagai community organizer dan juga sebagai warga Musuk, saya tergelitik untuk melihat dari dekat bagaimana potensi desa yang sangat luar biasa ini bisa bermanfaat bagi warganya. Bila sebelumnya saya selalu bertanya kepada ibu-ibu, tetapi kali ini saya mencoba bertanya dengan warga-warga yang berada di dekat wilayah proyek pembuatan *embung, dari orang tua yang sekolah anak-anaknya harus berpindah dalam waktu yang cukup mendadak, sampai warga yang rumput gajah untuk pakan ternaknya mati karena terlindas truk-truk pengangkut tanah galian, serta salah satu warga yang masih digantung dengan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab, sekaligus oleh kepala desa sendiri.
Berefleksi dari situasi ini, saya masih berfikir positif, karena proses sudah dijalani, bagaimana sosialisasi yang dilakukan kepala desa kepada warga yang diwakili RT, RW, dan tokoh masyarakat setempat sudah dilakukan dengah harapan informasi yang disampaiakan kepala desa bisa diteruskan kepada warga di tingkat RT, tetapi jika warga juga tidak tahu informasi secara utuh, siapa yang salah ?
Desa yang kaya akan potensi dan sumber daya alam ini, andaikata bisa diperlakukan lebih ramah dan manusiawi, sifat kepemilikan, gotong royong, tanpa pamrih yang dimiliki semua perangkat dan warga masyarakat sudah barang tentu kesejahteraan atas pemanfaatan sumber daya alam pasti dapat terwujud. Tetapi jika sumber daya alam hanya dimanfaatkan oleh segelintir kepentingan penguasa, tidak mustahil kemiskinan akan tetap membelenggu desa Musuk.
Belum terlambat, tapi bagaimana pemerintah desa bisa lebih dekat dan mendengar masyarakat karena mereka yang merasakan manfaat atau dampak pembangunan desa yang berkelanjutan dapat tercipta. Bagaimana rencana pembangunan desa baik jangka pendek, menengah dan panjang diperoleh dengan cara yang partisipatif melibatkan berbagai pihak. Seharusnya pemerintah Desa mampu menyampaikan informasi secara utuh tanpa ada saluran-saluran informasi yang tertutup, pasti pembagunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya bisa tercapai. Era UU Desa No. 6 tahun 2014 telah mendorong desa-desa membangun secara partisipatif sesuai kebutuhan untuk kesejahteraan masyarakat. Bukan lagi era penguasa berkuasa dan mengklaim seluruh hasil pembangunan desa untuk kepentingan pihak tertentu. Disilah butuh peran kerjasama multipihak yaitu pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, masyarakat, dan lembaga swadaya yang berkomitmen sesuai perannya masing-masing mengawal pelaksanaan pembangunan desa untuk kesejahteraan dan kemandirian warga desa. (spekham.org)
Boyolali , 4 Mei 2016
Catatan Sunoko-CO Divisi Sustainable Livelihood
*Embung atau cekungan penampung (retention basin) adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliranair hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait (sungai, danau).[1][2][3] Embung digunakan untuk menjaga kualitas air tanah, mencegah banjir, estetika,[4] hingga pengairan. Embung menampung air hujan di musim hujan dan lalu digunakan petani untuk mengairi lahan di musim kemarau.[5] (sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Embung )
“Inisiasi, komitment, dan peta potensi desa dalam mendukung program kawasan melalui BUMDesa“
Kecamatan Musuk yang merupakan satu diantara 19 kecamatan yang berada di kabupaten Boyolali, berbatasan dengan kecamatan Cepogo untuk wilayah barat, di sebelah selatan sudah berbatasan dengan kabupaten Klaten, serta memiliki jangkauan 7 KM dari pusat kota kabupaten Boyolali. Kecamatan yang juga berada di lereng Gunung Merapi ini memiliki potensi di bidang pertanian dan peternakan yang cukup diperhitungkan diantara 18 kecamatan lainnya. Menjadi salah satu penghasil susu sapi terbaik pada tahun 1994 s/d 1998, ternak sapi perah menjadi sangat populer kala itu. Hampir setiap KK memiliki sapi perah pada masa itu, ditunjang dengan keberadaan KUD yang menjadi penopang kehidupan pertanian maupun peternakan pada masanya, tetapi sejak 2001 fungsi KUD sudah tidak bisa menjadi andalan masyarakat di kecamatan Musuk dikarenakan layanan dan managemen KUD.
Situasi ini sedikit banyak berpengaruh pada penghidupan masyarakat dimana penopang penghidupan utama dari sektor pertanian dan peternakan yang tidak cukup menjanjikan untuk mencukupi kebutuhan hidup karena biaya untuk pertanian dengan hasil yang diperoleh kurang bisa menutup modal yang dikeluarkan, begitupun pada saat harga susu sapi tidak menutup dengan biaya pakan yang dikeluarkan petani setiap harinya, sehingga sejak tahun 2000 peternak beralih pada sapi pejantan yang harganya relatif stabil.
Saat ini, dengan adanya pemerintah yang baru era Presiden Jokowi, peluang desa untuk membangun sangat terbuka luas. Melalui UU Desa No. 6 tahun 2014 dengan kebijakan otonomi desa ini diharapkan setiap desa memiliki Badan Usaha Milik Desa yang mengolah potensi desa masing-masing baik di sektor pertanian, peternakan, sumber air, alam, kebudayaan, lembaga keuangan mikro mampu menjadi penopang pendapatan desa untuk pembangunan desa keberlanjutan. Melalui proses panjang setelah adanya sosialisasi tentang pembentukan BUMDes sejak tahun 2014, belum cukup menjadi daya ungkit para perangkat desa untuk bergegas menginisasi pembentukan wadah usaha desa ini.
Merespon kondisi tersebut maka SPEK-HAM bekerja sama dengan Pemerintah Boyolali melalui Pemerintah Kecamatan Musuk dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali menyelenggarakan kegiatan workshop tentang inisiasi pembentukan BUMDes pada tanggal 26 Mei 2016 yang melibatkan 20 desa di kecamatan Musuk.
Tujuan dari workshop adalah untuk membangun komitmen kepala desa dan perangkatnya untuk menginisiasi terbangunnya BUMDes dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyelenggarakan kebutuhan publik. Tahap awal yang harus dilakukan desa adalah pemetaan potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang meliputi potensi bidang peternakan dan pertanian, sumber-sumber air, kegiatan simpan pinjam, kegiatan usaha masyarakat seperti UMKM dan lain-lain. Potensi-potensi inilah yang kedepan dapat dikembangkan menjadi BUMDes yang mampu menjadi salah satu sumber pendapatan asli desa (PADes)
Kepala Desa Perempuan
Dalam proses pemetaan, masing-masing kepala desa masih berbeda dalam memotret dan melihat potensi yang mereka miliki. Desa Sangup, para perangkat melihat bahwa potensi alam seperti pegunungan, sumber air yang masih alami dan belum tergarap jika dikemas menjadi paket wisata cukup menjanjikan, tetapi tantangannya adalah pembangunan infrastruktur khususnya jalan, jembatan dan juga talut juga akan membutuhkan alokasi anggaran yang banyak bahkan perkiraan 4 tahun kedepan serapan dana masih akan terserap di bidang infrastruktur. Bagaimana kebijakan desa juga akan mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan, khususnya untuk perempuan anak dan remaja.
Hampir serupa dengan Kepala Desa Pager Jurang, Sumur dan juga Cluntang melihat bahwa potensi-potensi seperti pertanian dan peternakan mampu menjadi andalan karena ternak sapi dan kambing jumlahnya cukup besar dan menjadi sumber penghidupan masyarakat. Pengelolaan air juga menjadi potesi yang akan dilirik desa Pager Jurang, tinggal memantapkan managemen pengelolaan yang terwadahi dalam unit-unit usaha BUMDes.
Melalui acara ini, kesadaran, peningkatan wawasan serta komitmen diharapkan akan muncul. BUMDes tidak terbentuk karena tekanan atau karena adanya kebijakan anggaran yang harus terserap, tetapi dikarenakan analisa yang panjang oleh perangkat desa bahwa kegiatan ini akan menjadi penopang keberlanjutan sebuah desa dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. Setidaknya ada 5 desa yang akan segera menindaklanjuti untuk terbentuknya BUMDes ditahun 2016 ini yaitu Karang Kendal, Sangup, Musuk, Ringin Larik, dan Pager Jurang
Upaya ini sinergi dengan rencana strategis Bapermasdes dalam menyusun konsep besar pengembangan BUMDES di Boyolali tahun ini yang menjadi blue print bagi desa-desa dalam menginisasi dan mengembangkan BUMDes yang mandiri dan berbasis pada potensi lokal, tentunya melibatkan perempuan dan pemuda. (spekham.org)
Ditulis oleh Sunoko & editor oleh Nila Ayu Puspaningrum
Bagi 25 anggota kelompok yang lain, adanya kemudahan belanja kebutuhan pokok di warung sembako ini. Mereka mendapatkan SHU setiap akhir tahun dari laba penjualan warung. Jika biasanya laba menjadi hak pemilik warung, kini laba akan diterima seluruh anggota Kelompok Perempun Rukun Makmur setiap tahun.
