Lagu diatas mengawali pertemuan Komunitas Sekar Putri desa Musuk pada tanggal 1 Maret 2017 di rumah Ibu Fipin, salah satu anggota komunitas. Hari itu sebenarnya komunitas juga sedang merayakan ulang tahun ke -2 berdirinya Komunitas Sekar Putri. Tidak ada lagu “Selamat Ulang Tahun”, hanya doa bersama yang diucapkan dan makan bersama nasi urap telur menjadi perayaanya. Dua tahun merupakan usia yang masih muda untuk berdirinya komunitas perempuan yang memiliki cita-cita untuk meningkatkan kesejateraan serta mencapai akses keadilan pada hak dasar terutama hak perempuan.
Pertemuan ini bukan kali yang pertama, tetapi sudah lebih dari 15 kali pertemuan rutin yang dilakukan komunitas untuk mencapai mimpinya. Membahas tentang sumber penghidupan berdasarkan potensi yang ada di wilayah tersebut, soal ternak dan pertanian menjadi topik hari ini. Selama ini mereka merasa yang menjadi salah satu sumber sering terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan perempuan dianggap tidak berdaya, perempuan yang hanya mampu menggantungkan hidupnya pada laki-laki atau suami, perempuan yang hanya bisa melakukan pekerjaan rumah, perempuan yang tidak bisa hidup jika tidak mendapat ekonomi dari suami dan lain-lain. Mereka mau menunjukan bahwasannya mereka mampu melakukan hal-hal diluar aktifitas harian sebagai istri untuk mendukung kesejahteraan keluarga bersama.
Ternak dan pertanian di halaman rumah selama ini menjadi salah satu pilihan alternatif program kegiatan komunitas selain melakukan program penanganan kasus. Pilihan itu didukung dengan potensi alam yang ada dan mereka merasa tetap bisa dekat dengan keluarga jika dibandingkan melakukan pilihan bekerja di luar daerah atau keluar rumah untuk waktu yang agak lama. Bagi mereka peternakan dan pertanian juga merupakan salah satu upaya untuk melakukan pemulihan dalam makna luas bagi korban.
Merancang, berpraktek langsung, berdiskusi bersama, melakukan evaluasi menjadi hal yang terus menerus dilakukan untuk mencapai mimpi bersama. (fitrijunanto@yahoo.com / fitrijunanto@gmail.com /spekham.org)
Klaten – SPEKHAM.ORG. BUMDes Maju Makmur Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten diresmikan hari ini 24 Februari 2017 oleh Plt Bupati Klaten Sri Mulyani di lokasi wisata Talang River. Dalam peresmian ini juga dilakukan pengukuhan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Balerante.
Sri Mulyani dalam sambutannya mengatakan “Setelah diresmikannya BUMDes Maju Makmur serta dikukuhkan Pokdarwis, potensi yang ada di Balerante bisa dioptimalkan. Segala potensi wisata yang ada di Balerante dikelola dengan baik sehingga menarik wisata dari Klaten sendiri dan juga dari luar kota”.
Pada acara yang juga dihadiri BPBD jateng, BPPTKG, PRB Jakarta, kepala desa-kepala desa di Klaten, dan masyarakat, Sri Mulyani mengatakan akan membantu BUMDes Maju Makmur sebesar 100 juta. Selain Desa Balerante, ada 150 desa di Klaten yang akan menerima bantuan untuk BUMDes, akan tetapi belum ditentukan desa mana saja yang akan menerimanya. Mendirikan BUMDes bukan hanya untuk menerima bantuan, tapi BUMDes ini harus dikembangkan karena yang menjadi salah satu syarat untuk diberikannya bantuan adalah BUMDes harus bagus”.
Salah satu objek wisata yang dikelola oleh BUMDes Maju Makmur adalah Talang River. Talang River berada di lokasi yang termasuk pada Kawasan Rawan Bencana (KRB) 3. “Pesan saya kepada pengurus harus hati-hati. Setiap pengunjung diiingatkan untuk hati-hati. Para pengurus harus menutup lokasi wisata kalau kondisi membahayakan; hujan, lahar dingin atau ketika ada material dari gunung merapi yang turun” pesan Sri Mulyani.
Kepala Pelaksana Harian BPBD Jateng, Sarwo Pramono pada kesempatan yang sama mengemukakan “Pada saat BUMDes dimulai maka semangatnya luar biasa, nanti setelah berkembang harus ada duduk bersama biar semuanya bisa dirembug bersama. Kalau dilihat dari lokasi Talang River ini kan berada di wilayah yang menjadi tanggungjawab kehutanan, jadi harus dikomunikasikan ke Dinas Perhutanan, jangan sampai setelah nanti berkembang malah terjadi persoalan tersendiri”. (nueloei/spekham.org)
“Pra-Koperasi Sadar Gender Kelurahan Kemlayan, Surakarta, ada sejak 9 tahun lalu. Awal didirikannya adalah sebagai sampingan untuk mensiasati terjadinya kebosanan dalam pertemuan rutin bulanan PPT. Dalam perkembangannya muncul kebutuhan untuk mensuport ekonomi produktif anggotanya” jelas Ir. Ketty Ristini, Badan Pengawas Pra-Koperasi Sadar Gender dalam pemaparannya saat rapat anggota tahunan di Balai Kelurahan Kemlayan, 30 Januari 2017.
SOLO, SPEK-HAM – Awal berdirinya Pra-Koperasi Sadar Gender memiliki 62 anggota. Seiring dengan berjalannya waktu, ada anggota yang keluar dan ada anggota baru yang masuk. Saat ini terdapat 66 orang menjadi anggota Pra-Koperasi Sadar Gender. Dengan jumlah anggota yang cukup banyak dan dengan modal sebesar Rp 43.680.945,-, para pengurus dan anggota pra-koperasi berniat untuk menjadikan Pra-Koperasi Sadar Gender ini menjadi sebuah koperasi. Hal ini juga didukung oleh Lurah Kemlayan, Bapak Joko Sarwoto, SH. “Kami dari pihak Pemerintah Kelurahan Kemlayan sangat mendukung dengan niat panjenengan semua (anggota dan pengurus Pra-Koperasi Sadar Gender-red) untuk menjadikan pra-koperasi ini menjadi koperasi. Hal yang perlu dilakukan adalah harus semakin mentertibkan administrasi, dan juga anggotanya harus tertib dalam menyetorkan angsuran pinjaman. Selain itu juga perlu ditambah jumlah pengurus koperasinya, supaya kerja pengurus lebih ringan dan ada regenerasi”.
“Selama ini, adanya Pra-Koperasi Sadar Gender sangat mendukung anggotanya dalam permodalan, hanya saja permodalan kita masih terbatas. Tadi saja sudah ada 15 orang yang antri untuk mengajukan pinjaman modal, tetapi modal kita belum bisa memenuhi semuanya. Dari 66 anggota kita, 23 anggota tidak memiliki simpanan sukarela. Seandainya semua anggota memiliki simpanan sukarela, maka modal kita akan semakin besar. Selain modal besar, pinjaman yang besar juga akan membuat SHU kita tambah besar” jelas Ir. Atik Candra. (Nuel Oei/spekham.org)
Kemlayan merupakan salah satu wilayah di perkotaan yang padat penduduk dengan dikelilingi oleh gedung-gedung pusat perdagangan di sekitar jalan Gatot Subroto Solo. Gang-gang kecil dan rumah berderet menjadi ciri khas Kemlayan. Sebagai pusat kota, Kemlayan menjadi “jujugan” penduduk dari desa lain yang mengadu nasib sebagai penjaga toko atau karyawan di pusat perdagangan sekitar. Kepadatan penduduk di Kemlayan tentu berkolerasi dengan tumpukan sampah. Sampah menjadi persoalan bagi wilayah perkotaan yang padat penduduk dan tidak memiliki lahan luas. Sebagai upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan, anggota PKK RW 02 telah mengadakan pemilahan sampah antara sampah organik dan anorganik. Kegiatan ini sudah berjalan sejak tahun 2014 yang lalu. Merasakan ada manfaatnya, kegiatan pemilahan sampah lebih dilakukan secara serius. Saat ini telah bergabung 25 orang sebagai anggota bank sampah yang rutin melakukan penimbangan setiap senin kedua dan senin keempat.
Pada tanggal 7 Maret 2016 kegiatan ini dikukuhkan dengan nama Bank Sampah “Sumber Rejeki” dengan susunan pengurus sebagai berikut :
Pembina : Ir Kety Ristini dan Roesdiah Saparti ,SPd.
Ketua : Dumasari Ganti Nasution.ST.
Wakil Ketua : Sri Haryanti Wiwik Widyastuti.
Sekretarisi 1 : R.Ayu Dewi Sri Hestingsih.
Sekretaris 2. : Endang Sofia Amperawati,SE.
Bendahara 1 : Mulyati Bendahara 2. Kusumawati .
Seksi Penerimaan : Rosidah dan R Ayu Kusumaningrum.
Seksie Penjualan : Anita Setiarini dan Lejar Tri Winduningsih.
penimbangan sampah
Setiap tanggal 15, anggota bank sampah menyetorkan sampah anorganik dari rumah masing-masing ke gedung serba guna yang berfungsi sebagai sekretariatan Bank Sampah Sumber Rejeki. Petugas penerimaan akan memilah sesuai jenisnya seperti kertas, duplex, kardus, plastik, dan bodong (istilah botol plastik dengan aneka bentuk). Kemudian dicatat hasilnya per orang mendapat berapa kg dan berapa rupiah. Penjualan saat ini sudah lebih mudah, Sumber Rejeki sudah mempunyai mitra kerja untuk pengepul/pembelian sampah yaitu Mas Arip.
Ternyata kegiatan pemilahan sampah ini mampu menambah pendapatan bagi perempuan. Dari hasil penjualan sampah, 20% dipergunakan untuk operasional bank sampah dan 80% menjadi tabungan anggota yang sinergi dengan pra koperasi RW 02. Karena memberikan manfaat besar bagi masyarakat khususnya perempuan, maka pada tanggal 1 Juni 2016 dalam peringatan lahirnya Pancasila lahirlah SK Bank Sampah No 6/V1/2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Kemlayan, Joko Sarwoto SH. Lahirnya SK menjadi pelecut semangat untuk mengoptimalkan pengelolaan bank sampah di RW 02 dan melebar ke RW-RW lainnya. (Soepadmin – CO Divisi Sustainable Livelihood & Nila Ayu – Manager Divisi Sustainable Livelihood/spekham.org)
“Pentingnya Penyusunan Perencanaan Program yang Partisipatif, Menuju Desa Membangun yang Berkeadilan”
Desa Musuk menjadi salah satu bagian penting dari proses pembangunan kawasan di kecamatan Musuk. Wilayah ini cukup subur untuk kegiatan pertanian dan peternakan, didukung dengan ketersediaan sumber air yang melimpah di desa ini membuka kerjasama Pemerintah Desa Musuk dengan PDAM untuk pengelolaan sumber air sejak 4 tahun terakhir. Pasti kebijakan ini sudah dirancang melalui diskusi–diskusi panjang sehingga keputusan ini diambil, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya warga desa Musuk dan sekitarnya.
Sunoko
Sebagai community organizer dan juga sebagai warga Musuk, saya tergelitik untuk melihat dari dekat bagaimana potensi desa yang sangat luar biasa ini bisa bermanfaat bagi warganya. Bila sebelumnya saya selalu bertanya kepada ibu-ibu, tetapi kali ini saya mencoba bertanya dengan warga-warga yang berada di dekat wilayah proyek pembuatan *embung, dari orang tua yang sekolah anak-anaknya harus berpindah dalam waktu yang cukup mendadak, sampai warga yang rumput gajah untuk pakan ternaknya mati karena terlindas truk-truk pengangkut tanah galian, serta salah satu warga yang masih digantung dengan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab, sekaligus oleh kepala desa sendiri.
Berefleksi dari situasi ini, saya masih berfikir positif, karena proses sudah dijalani, bagaimana sosialisasi yang dilakukan kepala desa kepada warga yang diwakili RT, RW, dan tokoh masyarakat setempat sudah dilakukan dengah harapan informasi yang disampaiakan kepala desa bisa diteruskan kepada warga di tingkat RT, tetapi jika warga juga tidak tahu informasi secara utuh, siapa yang salah ?
Desa yang kaya akan potensi dan sumber daya alam ini, andaikata bisa diperlakukan lebih ramah dan manusiawi, sifat kepemilikan, gotong royong, tanpa pamrih yang dimiliki semua perangkat dan warga masyarakat sudah barang tentu kesejahteraan atas pemanfaatan sumber daya alam pasti dapat terwujud. Tetapi jika sumber daya alam hanya dimanfaatkan oleh segelintir kepentingan penguasa, tidak mustahil kemiskinan akan tetap membelenggu desa Musuk.
Belum terlambat, tapi bagaimana pemerintah desa bisa lebih dekat dan mendengar masyarakat karena mereka yang merasakan manfaat atau dampak pembangunan desa yang berkelanjutan dapat tercipta. Bagaimana rencana pembangunan desa baik jangka pendek, menengah dan panjang diperoleh dengan cara yang partisipatif melibatkan berbagai pihak. Seharusnya pemerintah Desa mampu menyampaikan informasi secara utuh tanpa ada saluran-saluran informasi yang tertutup, pasti pembagunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya bisa tercapai. Era UU Desa No. 6 tahun 2014 telah mendorong desa-desa membangun secara partisipatif sesuai kebutuhan untuk kesejahteraan masyarakat. Bukan lagi era penguasa berkuasa dan mengklaim seluruh hasil pembangunan desa untuk kepentingan pihak tertentu. Disilah butuh peran kerjasama multipihak yaitu pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, masyarakat, dan lembaga swadaya yang berkomitmen sesuai perannya masing-masing mengawal pelaksanaan pembangunan desa untuk kesejahteraan dan kemandirian warga desa. (spekham.org)
Boyolali , 4 Mei 2016
Catatan Sunoko-CO Divisi Sustainable Livelihood
*Embung atau cekungan penampung (retention basin) adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliranair hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait (sungai, danau).[1][2][3] Embung digunakan untuk menjaga kualitas air tanah, mencegah banjir, estetika,[4] hingga pengairan. Embung menampung air hujan di musim hujan dan lalu digunakan petani untuk mengairi lahan di musim kemarau.[5] (sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Embung )
“Inisiasi, komitment, dan peta potensi desa dalam mendukung program kawasan melalui BUMDesa“
Kecamatan Musuk yang merupakan satu diantara 19 kecamatan yang berada di kabupaten Boyolali, berbatasan dengan kecamatan Cepogo untuk wilayah barat, di sebelah selatan sudah berbatasan dengan kabupaten Klaten, serta memiliki jangkauan 7 KM dari pusat kota kabupaten Boyolali. Kecamatan yang juga berada di lereng Gunung Merapi ini memiliki potensi di bidang pertanian dan peternakan yang cukup diperhitungkan diantara 18 kecamatan lainnya. Menjadi salah satu penghasil susu sapi terbaik pada tahun 1994 s/d 1998, ternak sapi perah menjadi sangat populer kala itu. Hampir setiap KK memiliki sapi perah pada masa itu, ditunjang dengan keberadaan KUD yang menjadi penopang kehidupan pertanian maupun peternakan pada masanya, tetapi sejak 2001 fungsi KUD sudah tidak bisa menjadi andalan masyarakat di kecamatan Musuk dikarenakan layanan dan managemen KUD.
Situasi ini sedikit banyak berpengaruh pada penghidupan masyarakat dimana penopang penghidupan utama dari sektor pertanian dan peternakan yang tidak cukup menjanjikan untuk mencukupi kebutuhan hidup karena biaya untuk pertanian dengan hasil yang diperoleh kurang bisa menutup modal yang dikeluarkan, begitupun pada saat harga susu sapi tidak menutup dengan biaya pakan yang dikeluarkan petani setiap harinya, sehingga sejak tahun 2000 peternak beralih pada sapi pejantan yang harganya relatif stabil.
Saat ini, dengan adanya pemerintah yang baru era Presiden Jokowi, peluang desa untuk membangun sangat terbuka luas. Melalui UU Desa No. 6 tahun 2014 dengan kebijakan otonomi desa ini diharapkan setiap desa memiliki Badan Usaha Milik Desa yang mengolah potensi desa masing-masing baik di sektor pertanian, peternakan, sumber air, alam, kebudayaan, lembaga keuangan mikro mampu menjadi penopang pendapatan desa untuk pembangunan desa keberlanjutan. Melalui proses panjang setelah adanya sosialisasi tentang pembentukan BUMDes sejak tahun 2014, belum cukup menjadi daya ungkit para perangkat desa untuk bergegas menginisasi pembentukan wadah usaha desa ini.
Merespon kondisi tersebut maka SPEK-HAM bekerja sama dengan Pemerintah Boyolali melalui Pemerintah Kecamatan Musuk dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali menyelenggarakan kegiatan workshop tentang inisiasi pembentukan BUMDes pada tanggal 26 Mei 2016 yang melibatkan 20 desa di kecamatan Musuk.
Tujuan dari workshop adalah untuk membangun komitmen kepala desa dan perangkatnya untuk menginisiasi terbangunnya BUMDes dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyelenggarakan kebutuhan publik. Tahap awal yang harus dilakukan desa adalah pemetaan potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang meliputi potensi bidang peternakan dan pertanian, sumber-sumber air, kegiatan simpan pinjam, kegiatan usaha masyarakat seperti UMKM dan lain-lain. Potensi-potensi inilah yang kedepan dapat dikembangkan menjadi BUMDes yang mampu menjadi salah satu sumber pendapatan asli desa (PADes)
Kepala Desa Perempuan
Dalam proses pemetaan, masing-masing kepala desa masih berbeda dalam memotret dan melihat potensi yang mereka miliki. Desa Sangup, para perangkat melihat bahwa potensi alam seperti pegunungan, sumber air yang masih alami dan belum tergarap jika dikemas menjadi paket wisata cukup menjanjikan, tetapi tantangannya adalah pembangunan infrastruktur khususnya jalan, jembatan dan juga talut juga akan membutuhkan alokasi anggaran yang banyak bahkan perkiraan 4 tahun kedepan serapan dana masih akan terserap di bidang infrastruktur. Bagaimana kebijakan desa juga akan mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan, khususnya untuk perempuan anak dan remaja.
Hampir serupa dengan Kepala Desa Pager Jurang, Sumur dan juga Cluntang melihat bahwa potensi-potensi seperti pertanian dan peternakan mampu menjadi andalan karena ternak sapi dan kambing jumlahnya cukup besar dan menjadi sumber penghidupan masyarakat. Pengelolaan air juga menjadi potesi yang akan dilirik desa Pager Jurang, tinggal memantapkan managemen pengelolaan yang terwadahi dalam unit-unit usaha BUMDes.
Melalui acara ini, kesadaran, peningkatan wawasan serta komitmen diharapkan akan muncul. BUMDes tidak terbentuk karena tekanan atau karena adanya kebijakan anggaran yang harus terserap, tetapi dikarenakan analisa yang panjang oleh perangkat desa bahwa kegiatan ini akan menjadi penopang keberlanjutan sebuah desa dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. Setidaknya ada 5 desa yang akan segera menindaklanjuti untuk terbentuknya BUMDes ditahun 2016 ini yaitu Karang Kendal, Sangup, Musuk, Ringin Larik, dan Pager Jurang
Upaya ini sinergi dengan rencana strategis Bapermasdes dalam menyusun konsep besar pengembangan BUMDES di Boyolali tahun ini yang menjadi blue print bagi desa-desa dalam menginisasi dan mengembangkan BUMDes yang mandiri dan berbasis pada potensi lokal, tentunya melibatkan perempuan dan pemuda. (spekham.org)
Ditulis oleh Sunoko & editor oleh Nila Ayu Puspaningrum
Hari kamis 19 Mei 2016, dukuh Tawang Rejo terasa ada yang berbeda, banyak ibu-ibu hilir mudik di rumah Ibu Sri Surani selaku ketua Kelompok Perempuan Rukun Makmur yang berada di dukuh Tawang Rejo RT 03 RW 01 Desa Musuk Boyolali. Halaman yang tidak seperti biasanya, terpasang dengan brak dan kursi-kursi yang tertata rapi, meja-meja yang tertata dengan makanan-makan khas pedesaan dari umbi-umbian, dengan papan background tertuliskan “DIALOG WARGA”. Ada apa yaaa ????
Sambutan dari bapak Sidiq, Sekcam Musuk.
Pagi itu SPEK-HAM bersama dengan Kelompok Perempuan Rukun Makmur dan Sekar Putri sedang ada kegiatan Launcing Posyambing (Posyandu Kambing) dan dialog warga dengan tema “Peningkatan Peran Perempuan Melalui Peternakan Kambing Berbasis Komunitas Sebagai Upaya untuk Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender”. Tema ini diambil tentunya dengan berbagai alasan; pertama mereka harus melakukan suatu pengembangan kegiatan peternakan dan pertanian yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama, supaya peternakan kambing menjadi usaha yang memberikan keuntungan bagi masyarakat, maka kesehatan kambing harus diperhatikan. Kedua, desa Musuk merupakan salah satu desa yang memiliki potensi kerentanan terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, dari data yang diterima oleh paralegal desa Musuk, ada 6 kasus KDRT dan KDP. Angka tersebut baru yang terlaporkan, bagai fenomena Gunung Es masih banyak kasus yang tidak terungkap.
Acara pagi itu diawali dengan sambutan dan launching secara resmi kegiatan Posyambing, oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Boyolali, Bapak Bambang Jiyanto yang akan berkomitmen untuk mendukung kegiatan peternakan kambing di desa Musuk dan dengan menerjunkan team medis untuk pengecekan dan pengobatan kesehatan kambing secara berkala 3 bulanan. Selain itu juga akan memfasilitasi jika ada peluang-peluang program baik berupa penguatan skill tentang pemeliharaan kambing maupun stimulan kambing dengan link program yang bisa diakses.
Dokter Hewan Anggoro dari Puskeswan Boyolali memberikan tanggapan pertanyaan hadirin
Kegiatan dilanjutkan dengan Dialog Warga melibatkan 10 desa yang ada di Kecamatan Musuk, yang terdiri dari Kepala desa, BPD, kelompok tani, klompok tenak dan juga forum anak. Dalam kegiatan dialog ini hadir sebagai narasumber dari BP3AKB Kabupaten Boyolali yang diwakili oleh ibu Dinuk Prabandini selaku kepala bidang pemberdayaan anak dan perempuan dan Bapak Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Boyolali. BP3AKB banyak mengupas program-program pemerintah terkait upaya pencegahan dan penanganan kekerasan yang berbasis masyarakat dan upaya penguatan ekonomi perempuan melalui kegiatan ternak kambing dan pertanian ramah lingkungan yang banyak disinggung oleh kepala dinas peternakan dan kesehatan dalam dialog tersebut.
Launching Posyambing ini merupakan rangkaian promosi yang selalu digaungkan bersama untuk mengemas menjadi paket wisata yang menarik yang menggabungan dari peternakan, pertanian, kuliner dan juga budaya, serta tidak lupa edukasi tentang tema-tema pertanian dan peternakan melalui narasumber yang baik.
Lomba Makanan dari Umbi
Dalam acara tersebut juga diadakan lomba makanan olahan non beras dan non gandum, dimana bahan-bahan utama dari umbi-umbian seperti singkong, ketela rambat, entik, waloh labu, pisang dan lain-lain yang merupakan hasil produk pertanian yang selama ini harganya sangat rendah. Dengan acara lomba ini diharapkan ada kreatifitas yang muncul dari masyarakat untuk meningkatkan nilai ekonomi hasil produk pertanian.
Kegiatan ini ternyata menginspirasi dan menarik, begitu yang disampaikan dua kepala desa perempuan dari desa Pager Jurang dan desa Sumur, Ibu Prihatin dan Ibu Iput, begitu panggilan akrab kepala desa yang terkenal tegas dan sigap, serta kepala desa yang juga seorang perias pengantin yang selalu berpenampilan menarik. “Kapan mas acara seperti ini bisa dilakukan di desa kami?” begitu kata-kata yang diucapkan saat acara usai. Melalui kegiatan ini mampu menginspirasi para remaja yang hampir luntur dan hilang rasa kepemilikan terhadap potensi wilayahnya yang sebenarnya menjadi penopang kehidupan mereka, karena jiwa kewirausahaan juga harus mulai ditanamkan kepada para anak-anak dan remaja sejak dini.
Ketika acara ini usai, teringat dengan statement seseorang di media sosial ketika acara ini diunggah di facebook dengan judul yang sangat menarik dan menggelitik, hingga ada satu komentar “APA HUBUNGANE KAMBING DENGAN KEKERASAN?” Sebuah pertanyaan yang cukup kritis dan menjadi tantangan tersendiri bagi saya, bagaimana mengemas dialog yang melibatkan 100 peserta ini sehingga antara peternakan kambing dan upaya pencegahan kekerasan bisa saling terkait, dan kedua narasumber menjawab itu semua. (Sunoko – CO Divisi Sustainable Livelihood/spekham.org)
Meski keduanya sama-sama berasal dari Surakarta, namun berangkat dari lembaga yang berbeda. SPEK-HAM datang dari NGO (Non Government Organization), sedang Jokowi datang dari lembaga pemerintah pusat (Kepresidenan).
11 April 2016, Presiden Jokowi datang ke desa Larangan, kecamatan Larangan, kabupaten Brebes dengan membawa harapan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Kecamatan ini sudah menjadi garapan SPEK-HAM Surakarta sejak tahun 2014 melalui Divisi Sustainable Livelihood, khususnya dusun Kalibanteng dan desa Pamulihan. Divisi ini menangani program pertanian ramah lingkungan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat petani, khususnya perempuan.
Projek yang diusung Presiden Jokowi di Brebes ini bertajuk Program Sinergitas Aksi untuk Ekonomi Rakyat. Ini bukan program pertama pemerintah pusat yang digarap di Brebes. bedanya program sekarang diluncurkan langsung oleh Presiden. Beberapa program dari pemerintah pusat sebelumnya antara lain: Quick Wins Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) pada 2013 yang difokuskan pada Kecamatan Bulakamba, Pengembangan Program Berkelanjutan (P2B) lalu diubah menjadi Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) pada 2015. Menurut Kasubid Pemerintahan Bappeda Kabupaten Brebes, Nurul Hidayat, seluruh program tersebut belum memberikan hasil menggembirakan dari sisi sinergitas dan konektifitas antar lembaga.[1] (Nurul Hidayat, 2016)
Tantangan
Secara garis besar, kabupaten Brebes menyumbang masyarakat miskin sebanyak 20% dari total pendududuk sekitar 1,7 juta jiwa. Angka ini masih berada di atas angka kemiskinan Jawa Tengah (13,58%) dan Nasional (11,96%).[2] Jika menelisik lebih jauh, dalam pendataan kemiskinan yang dilakukan BPS Kabupaten Brebes melalui PPLS (Program Perlindungan Sosial) tahun 2011, dari ranking 10 besar desa-desa penyumbang masyarakat miskin terbanyak di kabupaten Brebes, kecamatan Larangan mempunyai desa terbanyak dalam nominasi 10 besar. Yang masuk ranking 10 besar di kecamatan Larangan ini ada empat desa, yaitu: Pamulihan, Rengaspendawa, Slatri, dan Wlahar. Sedangkan 10 desa selain empat desa tersebut menyebar di berbagai kecamatan. Data PPLS tahun 2011 ini menyebutkan empat kategori kemiskinan, yaitu: RTM (Rumah Tangga Miskin), RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin), RTHM (Rumah Tangga Hampir Miskin), dan RTRM (Rumah Tangga Rentan Miskin).[3] Berikut adalah tabel ranking 10 besar:
No
Desa
Kecamatan
RTSM
RTM
RTHM
RTRM
Total
1
Pamulihan
Larangan
640
1.002
1.268
1.132
4.042
2
Rengaspendawa
Larangan
554
604
979
1.279
3.416
3
Slatri
Larangan
526
546
843
1.476
3.391
4
Bangsri
Bulakamba
347
504
950
1.420
3.221
5
Buara
Ketanggungan
267
556
1.028
1.284
3.135
6
Negla
Losari
301
453
737
1.195
2.686
7
Kluwut
Bulakamba
1170
553
476
333
2.532
8
Wlahar
Larangan
535
604
755
594
2.488
9
Pesantunan
Wanasari
592
502
652
725
2.471
10
Pasarbatang
Brebes
364
444
691
966
2.465
Dengan melihat road map (gambaran) ini, maka tidak salah jika SPEK-HAM dan Presiden Jokowi datang ke kecamatan Larangan sebab menjadi kecamatan yang paling membutuhkan banyak intervensi.
Kecamatan Larangan: Potensi Demografis dan Geografis
Kecamatan Larangan mempunyai penduduk 140.017 jiwa. Ranking empat penduduk terbanyak se-kabupaten Brebes setelah kecamatan Bulakamba, kecamatan Brebes, dan kecamatan Wanasari (BPS, 2015). Usia produktif (15-54 tahun) di kecamatan ini sebanyak 82.210 jiwa (58,71%), usia pensiun (di atas 55 tahun) sebanyak 21.123 jiwa (15,09%), dan usia belum produktif (0-14 tahun) sebanyak 36.684 jiwa (26,20%).
Masyarakat kecamatan Larangan rata-rata bermata pencaharian menjadi petani atau buruh tani dengan jumlah sekitar 79,2% dari total beberapa jenis mata pencaharian masyarakat Larangan.
Mengenai luasan sawah di kecamatan Larangan, desa dengan kepemilikan sawah terluas dimiliki oleh desa Larangan (886 ha), sedangkan desa yang memiliki luas sawah paling sedikit adalah desa Kamal (298 ha). Jika dikaitkan data PPLS 2011, empat desa yang masuk dalam 10 besar itu mempunyai luas sawah: Pamulihan 835 ha, Rengaspendawa 561 ha, Slatri 837 ha, dan Wlahar 298 ha. Jika dibandingkan dengan jumlah petani dan buruh tani pada empat desa tersebut maka rata-rata petani dan buruh tani mendapatkan luas lahan sebagai berikut: Pamulihan @0,1 ha (1000 m2), Rengaspendawa @0,08 ha (800 m2), Slatri @0,11 ha (1100 m2), sedangkan di Wlahar @0,08 ha (800 m2). Pada umumnya, petani menggarap sawah minimal ¼ bau atau kurang lebih 0,175 ha atau 1750 m2.
Dari 11 desa yang ada di kecamatan Larangan, hanya desa Pamulihan, Wlahar dan Kamal yang tidak mempunyai irigasi teknis. Sistem pengairan lahan sawah di sana sekedar tadah hujan. Para petani di tiga desa ini hanya produktif saat musim hujan.
Intervensi
Sudah menjadi rumusan umum bahwa masalah kemiskinan itu berakar dari istilah “lingkaran setan” yang terdiri dari pendidikan-kesehatan-ekonomi. Ketiga hal ini saling berkaitan erat satu sama lain. Pendidikan tidak akan tercapai jika tidak ada biaya (ekonomi) dan kemampuan untuk belajar (kesehatan). Kesejahteraan (ekonomi) tidak akan tercapai jika pendidikan kurang mumpuni dan tidak mempunyai kemampuan bekerja (kesehatan). Begitu juga dengan kesehatan, tidak akan tercapai jika tidak mempunyai uang untuk berobat (ekonomi) atau tidak mempunyai pengetahuan terkait akses kesehatan gratis dan tidak mengetahui jenis-jenis pelayanannya (pendidikan).
Bersama Bupati Brebes, Hj. Idza Priyanti
SPEK-HAM melalui divisi Sustainable Livelihood sejak tahun 2014 sudah berusaha mengintervensi salah satu isu di atas, yaitu peningkatan ekonomi petani melalui pertanian ramah lingkungan khususnya perempuan pada salah satu desa 10 besar penyumbang masyarakat miskin, yaitu desa Pamulihan. Intervensi ini dilakukan di dua dusun, yaitu dusun Kalibanteng dan dusun Mingkrik.
Di dusun Kalibanteng SPEK-HAM membuat program pertanian pepaya ramah lingkungan dengan menghidupkan tanah-tanah yang tidak pernah digarap oleh petani. Sedang di Mingkrik juga membuat program yang sama, namun bertempat di pekarangan rumah dengan tujuan meningkatkan pendapatan petani. Seiring dengan perkembangan organisasi, SPEK-HAM akan berusaha menambah program lain yaitu pertanian serai wangi. Rencana akan digarap di dua desa di kecamatan Larangan: Pamulihan dan Wlahar. (Yunus Awaludin Zaman- CO Divisi Sustainable Livelihood/spekham.org)
[1] Nurul Hidayat, Arti Kunjungan Jokowi ke Brebes, Suara Merdeka, 15 April 2016. Url: http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/arti-kunjungan-jokowi-ke-brebes/
Pertemuan ini bukan kali yang pertama, tetapi sudah lebih dari 15 kali pertemuan rutin yang dilakukan komunitas untuk mencapai mimpinya. Membahas tentang sumber penghidupan berdasarkan potensi yang ada di wilayah tersebut, soal ternak dan pertanian menjadi topik hari ini. Selama ini mereka merasa yang menjadi salah satu sumber sering terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan perempuan dianggap tidak berdaya, perempuan yang hanya mampu menggantungkan hidupnya pada laki-laki atau suami, perempuan yang hanya bisa melakukan pekerjaan rumah, perempuan yang tidak bisa hidup jika tidak mendapat ekonomi dari suami dan lain-lain. Mereka mau menunjukan bahwasannya mereka mampu melakukan hal-hal diluar aktifitas harian sebagai istri untuk mendukung kesejahteraan keluarga bersama.
