Solo Archives - Laman 11 dari 16

Perencanaan Anggaran Responsif Gender

Solo-Jateng. Puluhan warga Boyolali dan Klaten mengikuti Workshop Perencanaan Anggaran Responsif Gender di Hotel Fave Solo, 8-10 Juni 2015. Mereka merupakan perwakilan dari SKPD (Satuan Kerja Pemerintahan Daerah) Boyolali maupun Klaten, yang terdiri dari Bappeda, DPPKAD, Dinsosnakertrans, Bapermasdes, BP3AKB, PPKB, P2TP2A, BPD Desa Sawahan, BPD Desa Musuk, BPD dan Kepala Desa Kuncen. Hadir pula perwakilan komunitas Desa Sawahan, Musuk, Kuncen dan Pacing.

Selama 3 hari partisipan mengikuti kegiatan ini. Mereka nampak antusias dan bersemangat untuk berperan aktif menyukseskan acara ini. Workshop ini menghadirkan narasumber Agnes dari Bappeda Boyolali dan 2 orang Fasilitator, yaitu Zakiah dari IDEA Yogyakarta dan Endang Listiani dari SPEK-HAM Surakarta.

Hari pertama, Endang Listiani mengajak partisipan untuk membangun persepsi bersama untuk membentuk layanan berbasis komunitas, “Kita harus melakukan rencana aksi konkret dengan komitmen dan dukungan anggaran, mengindentifikasi peluang-peluang yang ada yang bisa dimanfaatkan dan diperjuangkan. Rencana aksi yang diharapakan adalah adanya anggaran responsif gender,” ungkap Elist menerangkan.

Sementara itu dalam pemaparannya, Agnes menyampaikan tentang pentingnya analisis gender dalam perencanaan pembangunan di desa. Dia menambahkan, adanya Inpres No. 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender, yaitu untuk mengutamakan kesetaran gender pada perencanan pembangunan. “Bicara gender itu bukan hanya bicara masalah perempuan saja, tetapi juga bicara laki-laki dan kaum difabel,” ungkap Ibu berkacamata itu.

Mahadi, warga Musuk menyampaikan kekecewaannya tentang Musrenbangdes yang hanya sekedar ajang formalitas saja, pada kenyataannya banyak usulan program tidak teralisasi dengan baik. “Saya tahu persis kalau pendekatannya partisipatif tidak akan terealisasi, berbeda kalau pendekatannya politis dengan anggota dewan pasti bisa terlaksananya,” ungkapnya kecewa.

Hal senada disampaikan oleh Sujianto, ketua BPD Kuncen. Dia mengamini apa yang disampaikan Muhadi. Menurutnya, perencanaan di desa hanya tinggal perencanaan saja, sesudah sampai di Kecamatan usulan hilang begitu saja. “Mungkin perwakilan kita di tingkat Kecamatan tidak memihak kita. Menurut saya, PNPM malah jauh lebih baik, jadi program yang baik harus dilanjutkan,” ungkapnya.

Agnes dalam tanggapannya menolak pendapat Mahadi dan Sujianto. Dia menyatakan bahwa UU Desa mengamanatkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes yang bukan hanya sekedar formalitas saja. ”Justru kalau tidak ada partisipasi masyarakat dalam perencanaan akan menjadi masalah, karena pengawasan yang dilakukan oleh BPK dimulai dari tahap perencanaan,” urai Agnes.

Di hari kedua, Zakiah, fasilitator dari IDEA Yogyakarta, menyampaikan bahwa beberapa pembangunan dewasa ini bisa mengakibatkan meningkatnya kesenjangan gender, mengurangi kesenjangan gender dan menghambat kesenjangan gender. Dia menambahkan beberapa contoh pembangunan yang mengakibatkan peningkatan kesenjangan gender, misalnya program KB yang selama ini hanya mengajak kaum perempuan untuk menjadi akseptornya, dan pembangunan jalan tol yang malah menimbulkan permasalahan baru seperti pembegalan.

Sementara itu pembangunan yang mengurangi kesenjangan gender, contohnya adalah pelatihan-pelatihan untuk sadar gender bagi masyarakat, kloset duduk, posyandu balita dan lansia, rumah aman untuk korban kekerasan. Pembangunan yang menghambat kesenjangan gender, contohnya iklan rokok di papan-papan reklame.

Rudi salah seorang peserta dari Desa Sawahan menyatakan pembangunan tol di wilayahnya memang cukup memprihatinkan dan menimbulkan masalah baru yaitu kemacetan, dan pada malam hari sering digunakan sebagai tempat pacaran kaum muda-mudi, “Biasanya, malam hari mereka berpasang-pasangan melakukan kegiatan yang tidak terpuji, ungkap perempuan yang juga menjadi guru PAUD itu.

Pada bagian lainnya, Zakiah mengajak partisipan untuk melihat data kasus kekerasan di masing-masing Kabupaten. Dewonggo, perwakilan dari P2TP2A Klaten menyampaikan di Klaten pada tahun 2014, kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 85 kasus, KDRT 54 kasus. Untuk kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 43 kasus. Sedangkan Dinuk dari BP3AKB menyatakan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kabupaten Boyolali tahun 2014 adalah 77 kasus, untuk KDRT sejumlah 26 kasus.

Setelah mengetahui angka kasus kekerasan, diharapkan muncul program-program untuk mengurangi jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di masing-masing Kabupaten tersebut. “Pemerintah harus mempunyai program-program yang bersifat solutif dan berperspektif gender untuk masyarakat,” ungkap Zakiah.

Pada hari ketiga, Endang Listiani mengajak Pemerintahan Boyolali dan Klaten, Desa Sawahan, Musuk, Kuncen dan Pacing untuk membuat rencana aksi yang konkret bagi program-program yang sudah ada maupun yang baru terencanakan. “Diharapkan dengan program-program mengutamakan pengarustamaan gender, perempuan korban bisa terlindungi dan terberdayakan dengan layanan berbasis komunitas yang di tiap-tiap Kabupaten,” ungkap Elist, panggilan akrab Endang Listiani.

Anik dari Dinsosnakertrans Boyolali menyampaikan bahwa di Boyolali sudah ada P2TP2A yang rencananya tahun 2015 akan didirikan di selurah Kecamatan. “Kami rajin melakukan roadshow di beberapa kecamatan. Rencananya, untuk penanganan korban kita tempatkan di shelter atau rumah aman,” ungkapnya. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa upaya pencegahan melalui P2TP2A harus dimaksimalkan.

Sementara itu Sri Pudji Astuti dari Dinsosnakertrans Klaten menyatakan pentingnya melindungi penyandang disabilitas, membekali mereka dengan pendidikan formal hingga mereka memperoleh pekerjaan. “Kami mengajak masyarakat desa untuk membuat program Rehabilitasi Berswadaya Masyarakat (RBM), nanti bisa kami bantu sosialisasinya,” ungkap perempuan paruh baya itu. Lebih lanjut dia menyatakan bahwa saat ini pihaknya juga merencanakan program pelatihan paralegal bagi masyarakat. Dengan kegiatan semacam ini diharapkan masyarakat mampu menangani setiap permasalahan kekerasan dilingkungan terdekat.

Kristiana, Kepala Desa Kuncen menyatakan dalam waktu dekat akan melakukan musyawarah desa untuk membahas RPJMDES dan memasukkan program-program yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan perempuan. “Kami akan memaksimalkan kelompok-kelompok perempuan yang sudah ada. Selain itu kami juga akan mendirikan Forum Peduli Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak,” ungkap Kepala Desa yang baru menjabat 2 tahun itu. Langkah yang dilakukan oleh Desa Kuncen tersebut rupanya juga diikuti oleh wilayah desa lain seperti Desa Musuk, Sawahan dan Pacing. (Henrico Fajar-CO Divisi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Masyarakat SPEK-HAM Surakarta)

Rangkaian Pelatihan Kader Kespro 51 Kelurahan Tahun 2015

SPEK-HAM Surakarta bekerja sama dengan BAPERMAS PP, PA, dan KB pada tahun 2015 melakukan pelatihan kesehatan reproduksi di 10 Kelurahan di Kota Surakarta. Pada periode sebelumnya, yaitu tahun 2013-2014, juga telah dilakukan kegiatan serupa di 14 Kelurahan. Pelatihan Kesehatan Reproduksi ini akan menyasar pada 51 Kelurahan yang ada di Surakarta.

Pelatihan ini bermula dari Pelatihan Kader Kesehatan Reproduksi yang dilakukan pada tahun 2013 di Hotel Margangsa. Peserta dalam Pelatihan ini merupakan perwakilan dari 51 Kelurahan yang ada di Kota Surakarta. Kemudian ditindaklanjuti dengan adanya pelatihan di masing-masing Kelurahan yang mengundang 25 peserta/kader di tiap-tiap Kelurahannya.

Diharapkan pelatihan ini dapat meningkatkan pengetahuan kader di masing-masing Kelurahan. Selain itu, dari pelatihan ini juga ada tindak lanjut berupa pemeriksaan kesehatan reproduksi yang meliputi tes IMS (Infeksi Menular Seksual), tes VCT (HIV AIDS), dan tes IVA. Pemeriksaan dilakukan dengan datang langsung ke Kelurahan-Kelurahan yang bersangkutan, dengan tujuan mendekatkan akses layanan kepada masyarakat. (Hasil pemeriksaan sudah dapat dilihat di website SPEK-HAM di www.spekham.org ).

Pada tahun 2015, pelatihan dilakukan di 10 Kelurahan. Dimulai tanggal 14 April – 21 Mei 2015. Yan mejadi sasaran utama pada pelatihan tahun adalah remaja. Pelatihan 10 Kelurahan tersebut adalah sebagai berikut :

(Atik Fatmawati – CO Divisi Kesehatan Masyarakat/spekham.org)

Cegah Kenalakan Remaja, PPT Kelurahan Sewu Adakan Penyuluhan

Puluhan remaja yang tergabung dalam Forum Anak dan Karang Taruna Indonesia (KTI) Kampung Sewu mengikuti penyuluhan tentang Kenakalan Remaja di Pendopo Kantor Kelurahan Sewu, Kamis 30 Maret 2015. Penyuluhan sore itu menghadirkan fasilitator Henrico Fajar Kristiarji Wibowo dari SPEK-HAM Surakarta dan Agus Darmawan, Ketua PPT Kelurahan Sewu.

Fajar dalam paparannya menyatakan bahwa masa remaja merupakan masa yang rentan karena merupakan peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. “Biasanya orang pada usia remaja sudah mulai sulit untuk diberitahu atau dinasihati orang tua, mulai senang bergerombol kemudian mulai muncul ketertarikan dengan lawan jenis. Ini menjadi hal yang wajar karena semua remaja pasti mengalaminya, tinggal bagaimana orangtua mengarahkan dan membimbingnya dengan baik”, terang Fajar.

Fajar juga mengingatkan tentang pentingnya menjaga relasi hubungan yang baik dalam pacaran di usia remaja. Relasi yang dijalin dalam pacaran di usia remaja adalah relasi persahabatan atau pertemanan, bukan relasi seks. “Remaja boleh-boleh saja berpacaran tapi dasarnya adalah relasi persahabatan, jadi kalau mulai ada yang mengajak untuk melakukan hubungan seks, kita harus berani untuk melawannya dengan mengatakan tidak, bila perlu lakukan perlawanan dengan memukul atau berteriak sekeras-kerasnya”, tambahnya.

Data dari Kelurahan Sewu menyebutkan pada tahun 2013 ada 11 kasus pernikahan dini, sedangkan tahun 2014 ada 10 kasus. Di tahun 2015 sampai dengan bulan Februari ada 2 kasus. Penyebab terjadi pernikahan dini adalah akibat dari pergaulan bebas sehingga terjadilan kehamilan sebelum menikah.

Dalam acara sore itu muncul beberapa temuan yang disampaikan peserta, diantaranya masih banyak dijumpainya tempat-tempat nongkrong anak muda hingga larut malam dan arena game (game on line). Bagi para remaja, keberadaan tempat-tempat itu menganggu karena sering dijadikan tempat untuk mabuk-mabukan dan penyalahgunaan narkoba. Tak jarang dari tempat-tampat itu terjadi kegaduhan atau perkelahian. Di Kampung Sewu itu banyak tempat-tempat untuk nongkrong anak muda. Kalau saya memilih untuk menjauhi mereka”, ungkap Juwita, salah seorang peserta.

Sementara itu Agus Darmawan, ketua PPT Kelurahan Sewu mengingatkan pentingnya peran keluarga dalam menangani permasalahan remaja. “Orangtua harus mampu menjadi pelindung dan pembimbing yang baik untuk anak-anaknya”, ungkap Agus. Dia juga mengajak kepada para peserta, bila menjumpai anak yang disuruh bekerja oleh orang tuanya agar melaporkan ke PPT, karena itu melanggar UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. “Termasuk kalau ada peserta yang hadir di sini yang sedang bermasalah dengan keluarga atau sekolahan silakan melapor, kami siap membantu”, tambahnya.

Sementara Ibu Tutik, Kasi Pemberdayaan Massyarakat Kelurahan Sewu menyatakan harapannya agar acara semacam ini bisa bermanfaat bagi Forum Anak dan KTI pada khususnya dan seluruh remaja maupun orang tua di wilayah Kampung Sewu. (Henrico fajar – CO Divisi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Masyarakat/spekham.org)

Support Group dan Home Base Care IRT ODHA dan Perempuan Kelompok Rentan

Sampai bulan Desember tahun 2014, jumlah kasus HIV dan AIDS Propinsi Jawa Tengah sebesar 12.799. Jumlah tersebut menempatkan Propinsi Jawa Tengah pada peringkat ke 6 dengan kasus HIV dan AIDS terbanyak di Indonesia. Dari jumlah kasus tersebut, terkhusus di Jawa Tengah, lebih dari 60% penderita adalah perempuan.

Menurut sebaran profesi, penderita HIV dan AIDS perempuan khususnya IRT menduduki peringkat terbesar kedua atau 18,4% setelah kelompok wiraswasta. Dari beberapa kasus, sebagian besar penyebab terjangkitnya IRT adalah tertular dari suami yang berprilaku seksual tidak sehat. Kondisi tersebut menunjukan masih adanya ketimpangan pola relasi suami istri di keluarga, rentannya perlindungan IRT dari penularan HIV dan AIDS, rendahnya pengetahuan dan pemahaman perempuan khususnya ibu rumah tangga tentang IMS.

Berbagai upaya telah dilakukan, diantaranya dengan membentuk jaringan perempuan berdikari yang mewadahi perempuan IRT dan perempuan yang rentan tertular HIV dan AIDS. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka penguatan kapasitas IRT ODHA dan perempuan kelompok rentan di 3 Kabupaten/Kota, maka BP3AKB Propinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan BAPERMAS kota Surakarta dan SPEK-HAM memandang perlu untuk mengadakan pembentukan “Support Group dan Home Base Care Bagi IRT ODHA dan Perempuan Kelompok Rentan” di Kota Surakarta, terkhusus Solo Raya.

Tentunya semuanya itu mempunyai tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan derajat, memberikan penguatan serta meningkatkan kepedulian Pemerintah dan masyarakat terhadap teman-teman IRT ODHA Solo Raya. Menurut mbak Rahayu Purwaningsih (SPEK-HAM), yang dalam hal ini berperan sebagai fasilitator, harapan dari kegiatan yang dilakukan pada hari selasa, 19 Mei 2015 di hotel Sarilla Surakarta ini adalah agar IRT ODHA dan perempuan kelompok rentan di Solo Raya mempunyai jejaring dan kapasitas lebih kuat. (Anthonius Danang Wijayanto – CO Divisi Kesehatan Masyarakat)

Penyusunan Database Kasus Forum Paralegal

Pos-pos pengaduan kekerasan yang sudah ada dan dibentuk oleh Pemerintah tidaklah cukup untuk menurunkan angka kekerasan dan tidaklah cukup dijangkau oleh perempuan korban kekerasan. Salah satu sebabnya karena kekerasan pada perempuan dan anak masih dianggap aib oleh masyarakat kita.

Berangkat dari keprihatinan tersebut Forum Paralegal SPEK-HAM dibentuk, anggotanya merupakan perwakilan dari beberapa kader Kelurahan di Soloraya. Kelurahan tersebut yakni Kelurahan Kestalan, Kelurahan Kemlayan, Kelurahan Joyosuran, Kelurahan Gilingan, Kelurahan Sewu, dan Desa Sawahan. Forum Paralegal sendiri sudah pernah melakukan pertemuan 1 kali setelah dibentuknya forum tersebut.

Penyusunan Database Kasus Forum Paralegal

Pertemuan Forum Paralegal kedua ini diselenggarakan pada siang sampai sore hari tanggal 5 Mei 2015, berbeda dengan biasanya yang diselenggarakan pada pagi hari. Dipilihnya waktu siang hingga sore hari juga untuk memberikan kesepatan pada anggota paralegal untuk melakukan kegiatan masing-masing pada pagi harinya. Bertempat di rumah Ibu Sari, seorang Paralegal dari Kelurahan Kestalan.

Anggota Paralegal yang hadir dalam pertemuan kali ini sebanyak 15 orang. Pembahasan pada pertemuan kali ini mengenai pentingnya pencatatan database kasus yang pernah ditangani anggota Paralegal. Pentingnya pendataan tersebut disampaikan oleh Menejer Divisi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Masyarakat, Fitri Handayani.

Adapun latar belakang pentingnya database tersebut antara lain:

Agar Paralegal mengetahui sejauh mana perkembangan kasus atau proses konseling yang dilakukan oleh anggota Paralegal sendiri.
Membantu Paralegal mengidentifikasi kasus kekerasan pada perempuan dan anak.
Sebagai sarana Paralegal meringkankan pikiran dengan menuangkan kasus yang ditangani sebagai data tertulis.
Database bisa digunakan sebagai data awal melakukan advokasi kebijakan mengenai kekerasan pada perempuan.

Dengan adanya pendataan tersebut juga diharapkan lebih membantu Paralegal mengetahui perkembangan kasus yang sedang diadukan oleh korban kekerasan.

Pada acara tersebut juga dilakukan pengisian bersama form pengaduan korban, pada kasus-kasus yang pernah ditangani oleh Paralegal. Rata-rata kasus yang dituangkan Paralegal adalah kasus KDRT di sekitar lingkungan mereka. Seperti penelantaran ekonomi, perselingkuhan hingga pada kekerasan fisik yang menimpa perempuan.

Selain materi pentingnya penyusunan database, dibahas juga mengenai kelangsungan dan kemandirian Forum Paralegal kedepannya. Diharapkan Forum Paralegal bisa mandiri dalam melakukan kegiatan dan advokasi kasus, entah dengan pembukaan Koperasi simpan pinjam atau dengan usaha lainnya, tentunya tetap dengan pendampingan SPEK-HAM.

Kegiatan Forum Paralegal pada intinya dibentuk untuk mendekatkan akses pengaduan perempuan korban kekerasan agar bisa ditangani dengan cepat dan tuntas. SPEK-HAM sendiri membentuk dan mendukung forum ini menjadi alternatif bagi pos-pos pelayanan yang sudah dibentuk Pemerintah, dengan berbagai kelebihan masing-masing. (Laili Anisah/spekham.org)

Eyang Sri, Srikandi Pasar Kliwon

(Serba-Serbi Pelatihan Kespro 10 Kelurahan di Kota Surakarta)

Bicara semangat perempuan, Indonesia tidak bisa lepas dari sosok RA. Kartini. Tim Divisi Kesehatan Masyarakat mencoba menggali sosok perempuan lansia yang berumur 80 tahun. Satu-satunya kader pokja 4 dari 10 Kelurahan yang diberikan pelatihan kesehatan reproduksi oleh SPEK-HAM dan BAPERMAS, yang usianya paling sepuh.

Eyang Sri Marshanti, nama perempuan lansia yang masih energik ini. Masyarakat Kelurahan Pasar Kliwon lebih mengenal beliau dengan panggilan Eyang Harto. Nama Harto diambil dari nama suami Eyang Sri Marshanti yang pada era tahun 70’an menjabat sebagai Lurah Pasar Kliwon.

Eyang Sri Marshanti sejak umur 46 tahun sudah menjadi ibu rumah tangga yang harus menghidupi putra-putrinya sendiri, karena suami tercinta meninggal dunia. Eyang Sri Marshanti tergolong perempuan yang berhasil karena bisa mengantarkan putra-putrinya sebagai anak-anak yang sukses, walaupun beliau sendirian menghidupi ke 6 anak tercintanya.

Saat ini Eyang Sri Marshanti sangat aktif sebagai kader Posyandu Balita dan Lansia. Bu Eka Ratnawati, istri dari bapak Lurah Pasar Kliwon, mengambil pelajaran dari Eyang Sri Marshanti. Walaupun Eyang Sri sudah sepuh tapi semangatnya untuk melayani masyarakat, khususnya balita dan lansia sangatlah bisa dirasakan oleh masyarakat. Selain semangat, beliau juga rajin sebagai warga masyarakat.

SPEK-HAM sebagai lembaga yang bergerak di isu perempuan sangatlah tertarik untuk melihat lebih dekat sosok Srikandi Pasar Kliwon ini sebagai sumber inspirasi perempuan-perempuan muda yang ada di bumi surakarta ini. (Anthonius Danang Wijayanto/spekham.org)

Semiloka Gerakan Perempuan dalam Mengelola Peluang UU Desa untuk Transformasi Sosial yang Berkeadilan Gender

SURAKARTA. 16 April 2015. Hotel Sahid Jaya. “Gerakan Perempuan dalam Mengelola Peluang UU Desa untuk Transformasi Sosial yang Berkeadilan Gender”, sebuah Semiloka yang diselenggarakan oleh Lembaga SPEK-HAM Surakarta melalui Program MAMPU “Pemulihan Transformative bagi Perempuan Korban, dari Inisiatif Komunitas Menjadi Tanggung Jawab Negara” yang bekerjasama dengan Komnas Perempuan dan LRC-KJHAM Semarang.

Semiloka dibuka oleh Manager Divisi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Masyarakat SPEK-HAM, Fitri Haryani. Menghadirkan Endang Listiani, Direktur Yayasan SPEK-HAM sebagai Moderator. Mengundang tiga Narasumber yang kompeten yaitu dari KOMNAS Perempuan, Perwakilan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan NGO. Narasumber dari Komnas Perempuan, Masruchah membawakan tema “Tantangan dan Peluang Kebijakan Nasional yang Mendukung Gerakan Perempuan untuk Pemberdayaan Desa”. Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Abu Muchsin dari Lembaga Persepsi mengutarakan mengenai “Mendorong Peran dan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang Berkeadilan Gender”. Sedangkan dari NGO oleh Wasingatu Zakiyah dari Lembaga Idea berbicara mengenai “Strategi Gerakan Perempuan Menuju Desa yang Responsive Gender”.

Semiloka diikuti 100 peserta yang terdiri dari para Anggota Legislatif, BAPEDA, BAPERMASDES, BP3AKB, Komunitas Dampingan SPEK-HAM, dan Pendamping dari beberapa lembaga Mitra MAMPU di Kabupaten/Kota di JATENG dan DIY. (Anthonius Danang – CO Divisi Kesehatan Masyarakat/edit : Nuel/spekham.org)

Tiga Pintu untuk 3000 Perempuan

3 Pintu untuk 3000 Perempuan

(Gerakan Pengelolaan Sampah, Tanaman Pangan dan Koperasi Terpadu Perkotaan)

Berbicara tentang pemberdayaan masyarakat perkotaan berarti akan berbicara, melihat dan mendengarkan kisah-kisah dan pengalaman inspiratif yang akan membuat seakan masuk dalam belantara kota dengan berbagai tantangan, persoalan sekaligus potensi yang luar biasa. Selama hampir 7 tahun, berawal pada 2008, SPEK-HAM telah melakukan pendampingan masyarakat di Kelurahan Joyosuran, yang berada di Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta ini. Wilayah ini terdiri dari 12 RW dan 55 RT, memiliki KK sejumlah 3239, jumlah penduduk sebanyak 10.544 orang dengan komposisi jumlah penduduk perempuan 5.350 orang.

Pengalaman saya sebagai Community Organizer yang telah belajar bersama dengan masyarakat Joyosuran selama kurang lebih 4 tahun menemukan bahwa masyarakat Joyosuran, terutama perempuan yang luar biasa, didukung juga Pemerintah Joyosuran yang dinamis dan terbuka dalam menerima masukan dan ide-ide dari pihak luar.

KPJ (Kelompok Perempuan Joyosuran) sejak tahun 2011 menjadi wadah pembelajaran yang kreatif, inovatif serta kritis, memperkuat wacana tentang issue lingkungan , kebencanaan, gender yang dibalut kemas menarik melalui kegiatan ekonomi kreatif perempuan. Tiga hal tersebut menjadi perspektif diskuai hangat setiap bulan dalam kegiatan “SEKOLAH KOMUNITAS”. Selama 3 tahun terakhir, Sekolah Komunitas menghasilkan ide dan kegiatan seperti GERAKAN 1000 PEREMPUAN MENYAPU (tahun 2013), GERAKAN PEREMPUAN MERAWAT KALI (tahun 2014), dan tahun 2015 ini KPJ akan melaksanakan gerakan “3 PINTU UNTUK 3000 PEREMPUAN“, yaitu konsep pemberdayaan perempuan di Joyosuran dengan meningkatkan peran aktif perempuan dalam Kebijakan Pemerintah, praktik dan terlibat dalam pengelolaaan sampah dan tanaman pangan perkotaan, serta wadah usaha ekonomi kreatif perempuan melalui kegiatan koperasi.

Tiga tahun terakhir, KPJ melihat peluang-peluang lahan yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penanaman, seperti ; lahan pekarangan, lahan pinggiran kali dan juga taman-taman pojok kampung, serta gang. Misalnya bisa dimanfaatkan perempuan dengan menanam tanaman pekarangan yang juga menjadi kebutuhan penunjang hidup meraka.

griya lilin — Kerajinan Lilin Hias dan Aroma Terapi

Selain dua hal tersebut, perempuan-perempuan Joyosuran juga berpotensi pada bidang usaha kecil rumahan seperti makanan, kerajinan tangan yang menjadi salah satu sumber pendapatan bagi keluarga. Persoalan usaha kecil yang banyak dirasakan oleh perempuan adalah terkait dengan keterampilan dan inovasi produk, jaringan pemasaran, dan modal. Konsep keuangan yang berbentuk Koperasi menjadi salah satu alternatif yang dikuatkan sejak November 2014, dengan harapan akan menjadi salah satu solusi yang strategis. Koperasi ini dikelola dengan modal yang didapatkan dari tabungan swadaya anggota. Tabungan sampah menjadi salah satu sumber keuangan Koperasi serta serapan pinjaman untuk memperkuat usaha perempuan. Konsep ini mulai dipraktikkan di beberapa tempat seperti di RW 3, 12 dan 4. Diharapkan hal serupa juga dilakukan di RW-RW lainnya, tentunya dengan dukungan Pemerintah dan stakeholders di Joyosuran.

Respon positif dan juga apresiasi masyarakat, baik dari dalam dan juga luar negeri mulai terlihat. Melalui jejaring social, KPJ mulai dikenal publik. Tulisan-tulisan komunitas juga menjadi strategi untuk mendukung sosialisasi konsep-konsep dan ide KPJ kedepan. Kunjungan study banding para Walikota dari Monggolia pada tahun 2013 untuk belajar tentang pengelolaan sampah, kunjungan Delegasi Parlemen perempuan dari Timor Leste pada tahun 2014 untuk belajar tentang pemberdayaan ekonomi perempuan, serta Kedubes Amerika dan team bola dari LA Galaksi tahun 2015 menjadi support dan juga apresiasi atas kerja-kerja keras KPJ di ulang tahun ketiga ini.

Harapan kedepan, KPJ akan lebih terlihat peran dan dukunganya dalam memperkuat ekonomi perempuan yang memiliki perspektif gender dan lingkungan, sehingga manfaat dan semangatnya bisa diwariskan oleh perempuan-perempuan hebat ini kepada generasi muda di Joyosuran. (spekham.org)

penulis : Sonoko Alee – CO Divisi Sustainable Livelihood

editor : Nila Ayu Puspaningrum

Category Archives: Solo