Dinas Kesehatan Archives

Awasi Pelaksanaan JKN-BPJS, Warga Bentuk Forum Peserta JKN Boyolali

Upaya untuk mengawasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-BPJS) mulai dilakukan. Belasan orang warga Boyolali yang peduli pada pelaksanaan JKN-BPJS membentuk Forum Peserta JKN Boyolali. Deklarasi pembentukan forum ini dilaksanakan di Rumah Makan Bamboo Arum, Boyolali pada kamis, 2/2. Hadir dalam pembentukan forum ini adalah perwakilan dari Kecamatan Musuk, Kecamatan Ampel, Kecamatan Boyolali, Kecamatan Andong, Kecamatan Sawit, Kecamatan Banyudono, Kecamatan Selo, Kecamatan Ngemplak, Dharma Desa dan SPEK-HAM.

Forum Peserta JKN Boyolali terbentuk karena rasa keprihatinan pada pelaksanaan JKN-BPJS yang masih buruk. Mereka menyoroti pemberi layanan, baik Rumah Sakit, Puskesmas atau Faskes Primer belum memberikan layanan yang prima. Masih sering dijumpai diskriminasi terhadap pasien, misalnya layanan yang berbelit-belit, jenis-jenis obat yang tidak tepat untuk pasien dan seringnya pasien diminta untuk pindah kelas oleh Rumah Sakit. Selain itu, Forum ini juga menyoroti tentang data penerima BPJS PBI yang tidak tepat sasaran dan sosialisasi dari BPJS yang belum menyentuh semua kalangan masyarakat.

Tarmi, salah seorang warga Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Boyolali menyatakan pernah mendapatkan pelayanan yang tidak baik dari Rumah Sakit. Ia menceritakan suaminya yang pernah menjalani operasi di Rumah Sakit, operasi selesai dan harus menjalani perawatan. Dengan alasan kamar penuh maka pihak Rumah Sakit meminta untuk pindah kelas. “Pindah kelas itu kan konsekuensinya kita harus membayar, itu yang memberatkan kami sebagai keluarga pasien”, ungkap Tarmi.

Kasus lain dialami oleh Santi, warga Boyolali ini mengaku pernah merasakan pengalaman yang tidak baik menggunakan kartu BPJS di Rumah Sakit. Ia bercerita, ayahnya yang seorang Pensiunan PNS sakit dan harus dirawat di Rumah Sakit. Awalnya dirawat di RSUD Pandanarang Boyolali, tetapi selang beberapa hari dirujuk ke sebuah Rumah Sakit Swasta di Kota Solo. “Sebagai keluarga pasien tentu saya manut saja karena demi kesembuhan ayah saya, walaupun ternyata di Rumah Sakit itu kamar perawatannya harus naik kelas”, jelasnya. Namun yang membuat Santi kecewa adalah biaya pengobatan ayahnya yang sungguh amat mahal, ia harus membayar sejumlah 56 juta rupiah, sementara itu yang dikaver oleh pihak BPJS hanya 7 juta rupiah saja. Tak sampai disitu, ia juga harus membayar obat sebesar 6 juta rupiah.

Beberapa temuan-temuan kasus tersebut semakin memacu Forum Peserta JKN Boyolali untuk mendorong perbaikan bagi BPJS selaku penyelenggara program JKN dan Dinas Kesehatan (Faskes Primer atau Puskesmas dan Rumah Sakit) selaku pemberi layanan untuk melakukan perbaikan dalam memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat. “Dalam waktu dekat forum ini akan bertemu dan duduk bersama dengan BPJS dan Dinas Kesehatan membicarakan temuan-temuan kasus tersebut,” ujar Fitri anggota Forum dari Kecamatan Sawit. Lebih lanjut Ia menambahkan bahwa pihaknya akan terus mendorong peran-peran masyarakat hingga di tingkat desa untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan JKN-BPJS khususnya di Kabupaten Boyolali.

Pada sisi lain, Forum juga mengapresiasi pelaksanaan JKN-BPJS yang menurut sebagian anggota sudah cukup baik. Diantaranya adalah sistim gotong royong yang diterapkan dalam program JKN-BPJS. Warga yang kaya membantu warga miskin sehingga warga yang kurang mampu bisa mengakes layanan kesehatan dengan gratis.

Forum Peserta JKN Boyolali berharap mampu menjadi forum yang mewadahi keluhan warga terkait dengan implementasi skema JKN-BPJS di Kabupaten Boyolali. “Kami berharap forum ini menjadi tempat pengaduan bagi warga peserta BPJS yang mendapat pelayanan yang tidak baik, entah itu dari Faskes Primer, Puskesmas maupun Rumah Sakit”, ungkap Ayu, anggota Forum dari Kecamatan Andong. Masih menurut Ayu, segala keluhan dan pengaduan dari warga peserta BPJS akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang sehingga akan dicarikan solusinya dengan baik dan tepat.

Sebagai informasi, kegiatan pembentukan Forum Peserta JKN Boyolali merupakan rangkaian dari kegiatan sebelumnya, yaitu riset JKN-BPJS untuk Kesehatan Reproduksi Perempuan, Audiensi dengan BPJS Kesehatan dan Dinkes. Kegiatan ini diselenggarakan SPEK-HAM bekerjasama dengan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan (JP2K), dengan dukungan AUSAID Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan). (Henrico Fajar K.W – Divisi Kesehatan Masyrakat SPEK-HAM/spekham.org)

SPEK-HAM Dorong Optimalisasi Layanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Pernyataan tersebut mengemuka dalam kegiatan Dialog Publik Multisthakeholder dan Sosialisasi Hasil Riset BPJS-JKN untuk Kesehatan Reproduksi di Rumah Makan Elang Sari, Boyolali, Kamis 18/8. Kegiatan ini diikuti oleh 40 orang peserta, terdiri dari perwakilan Dinas Kesehatan, Dinsosnakertrans, Ikatan Bidan Boyolali, perwakilan Puskesmas di wilayah Kabupaten Boyolali, Akademisi, Perangkat Desa wilayah riset, Media Massa, Serikat Pekerja dan Buruh, Komunitas Perempuan, Tokoh Masyarakat, Ormas dan LSM di wilayah Boyolali.

Dialog publik menghadirkan 4 orang narasumber, yaitu Endang Listiani (Direktur SPEK-HAM), Slamet Widodo (BPJS Cabang Boyolali), dr. Sherly J. Kilapong dari Dinkes Boyolali dan Ribut Budi Santoso, Ketua Komisi IV DPRD Boyolali. Endang Listiani menyampaikan beberapa temuan pada riset kedua yang dilakukan tahun 2016, diantaranya adalah masih rendahnya perempuan desa untuk mengakses layanan kespro dalam program JKN. “Jenis pemeriksaan yang dilakukan perempuan desa hanya pemeriksaan persalinan dengan besaran 32,0%, pemeriksaan kehamilan dan pelayanan KB masing-masing 24,2% dan 10,6%”, ungkap Endang.

Riset ini juga menemukan alasan responden belum menjadi anggota BPJS. Dari responden yang menjawab sebanyak 43,0% mengaku tidak tahu prosedur pembuatannya, 36,8% menjawab tidak bisa membayar premi, sebanyak 13,7% menjawab pelayanan kurang baik dan sisanya 5,7% mengaku sudah mempunyai asuransi.

Sebagai informasi riset dilakukan pada periode Juni-Juli 2015 dan Maret-April 2016 di 15 Propinsi, yaitu Aceh, Maluku, NTT, NTB, Sulsel, Sulut, Lampung, Jambi, Sumbar, Sumut, DKI Jakarta, Bali, Yogyakarta, Jateng dan Jatim.

SPEK-HAM menjadi pelaksana riset di wilayah Jawa Tengah. Lokasi yang dipilih adalah Kabupaten Boyolali, karena wilayah ini merupakan wilayah dampingan SPEK-HAM. Selain itu diperkuat dengan data kasus HIV-AIDS dan kasus kekerasan terhadap perempuan yang masuk dalam kategori tinggi di Jateng. Riset dilakukan di 10 desa yang terbagi menjadi 2 tahap dengan melibatkan 400 orang responden perempuan usia 15-65 dan 100 orang responden yang mewakili penyedia layanan, terdiri dari Jajaran Direksi, Dokter, Bidan dan Analis Kesehatan.

Tujuan riset adalah mengetahui gambaran pelaksanaan skema jaminan kesehatan nasional secara rutin, baik dari perspektif pemberi pelayanan maupun pengguna pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya terkait dengan kebutuhan perempuan dan pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual.

Slamet widodo dari BPJS Cabang Boyolali mengakui bahwa sosialisasi yang dilakukan memang belum maksimal, “Kalau untuk menjangkau ke 19 kecamatan di Boyolali sudah kami lakukan tetapi untuk ratusan desa belum bisa kami datangi semua, makanya kami butuh kerjasama dari semua pihak terutama dengan Dinkes”, jelas Slamet. Ia menambahkan bahwa untuk tahun 2016 ini target kepesertaan JKN adalah untuk usaha mikro.

Masih menurut Slamet, bahwa BPJS bekerja dengan aturan UU dan regulasi. Kemanfaatan layanan BPJS meliputi preventif, kuratif dan rahabilitasi. Selain itu untuk layanan Kespro seperti Iva test, Pap Smear terkaver dalam JKN. Slamet meminta kepada masyarakat bila ada layanan yang tidak baik silakan mengadu termasuk masalah penambahan pembayaran obat.

Sementara itu dr. Sherly J. Kilapong dari Dinkes Boyolali menyampaikan komitmennya tentang kesehatan reproduksi. Menurutnya, kesehatan reproduksi harus dipahami dari sejak dalam kandungan, bayi, balita, anak, dewasa hingga lansia. Dinkes Boyolali melalui layanan yang dibangun berjejaring mulai dari Rumah Sakit, Puskesmas hingga Bidan Desa menerapkan layanan kespro, diantaranya dengan menyediakan rumah tunggu kelahiran.

Ketua Komisi IV DPRD Boyolali, Ribut Budi santoso menyampaikan apresiasinya atas rilis riset yang disampaikan SPEK-HAM. Menurutnya masyarakat harus dipahamkan dengan persoalan JKN, pertama soal aturan dan regulasinya. Selain itu riset ini juga bisa menjadi evaluasi bagi BPJS sendiri. “Setiap 6 bulan sekali ada kegiatan evaluasi pelaksanaan JKN, tetapi tidak pernah mengundang masyarakat umum, ini yang menjadi persoalan”, ungkap Ribut. Ribut menambahkan jumlah peserta BPJS di Boyolali hingga per April 2016 sebanyak 579.071 peserta atau sekitar 59,49 persen dari total penduduknya 973.322 jiwa.

Masih menurut Ribut, tugas DPR ada 3 yaitu regulasi, penganggaran dan pengawasan. Dalam hal pelaksanaan JKN khususnya di Kabupaten Boyolali, ia berharap peran pengawasan bisa dilakukan oleh masyarakat. Ribut sangat terbuka bila ada kegiatan hearing dengan anggota DPRD untuk membahas persoalan layanan kesehatan.

Pada sesi diskusi muncul keluhan dari salah seorang peserta, Sinam M. Sutarto warga Desa Sempu, Kecamatan Andong mengeluhkan masalah data penerima BPJS yang tidak akurat, menurutnya ada warga yang sudah mati mendapat kartu BPJS. Hal lain yang dikeluhkan adalah persoalan pemindahan kelas kamar di Rumah Sakit, Tarmi Warga desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak pernah mengalaminya dengan alasan kamar kelas 2 penuh maka ia harus menerima dipindah ke kelas yang lebih tinggi sehingga harus membayar sejumlah biaya.

Sayangnya beberapa keluhan warga yang disampaikan belum bisa terjawab karena Slamet Widodo dari BPJS Cabang Boyolali meninggalkan acara secara mendadak dengan alasan ada kegiatan lain yang lebih penting.

Adwi Joko, Direktur Pattiro Surakarta menyampaikan tentang Forum Masyarakat Peduli BPJS-JKN yang menurutnya sangat penting untuk dibentuk di Boyolali. Menurutnya layanan pengaduan yang dibuat oleh BPJS baik melalui telepon, SMS, web atau media yang lainnya belumlah efektif karena pengaduan yang diberikan masyarakat belum tentu ditanggapi. Joko menambahkan Forum Warga Peduli BPJS-JKN akan menjadi sarana untuk mengawasi layanan yang terkaver BPJS di Rumah Sakit maupun di Faskes Primer.

Rangkaian kegiatan Riset, Dialog Publik Multisthakeholder dan Sosialisasi Hasil Riset BPJS-JKN untuk Kesehatan Reproduksi diselenggarakan SPEK-HAM bekerjasama dengan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan (JP2K), dengan dukungan AUSAID Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan).

Henrico Fajar K.W-Divisi Kesehatan Masyarakat SPEK-HAM

Pelatihan Kader untuk Set LKB Kabupaten Sukoharjo

Wujudkan Layanan Berkesinambungan Komprehensif dan SUFA HIV-AIDS di 5 Kecamatan, Dinkes Sukoharjo Libatkan SPEK-HAM

Kelima Kecamatan tersebut meliputi Grogol, Bendosari, Mojolaban, Nguter dan Kartasura. Sebagai tahap menuju Layanan Berkesinambungan Komprehensif (LKB) dan Strategic Use of ARV (SUFA) HIV-AIDS diadakanlah Pelatihan LKB dan SUFA yang diselenggarakan di Hotel Sarila pada tanggal 1-5 Agustus yang diikuti oleh para dokter, tenaga medis (perawat, petugas Laboratorium dan Konselor) dan Kader Kesehatan.

Seksi Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten, Bambang Sudiono, SKM dalam pembukaan pelatihan LKB dan SUFA menyampaikan bahwa pelatihan LKB untuk HIV-AIDS merupakan program HIV-AIDS yang di gagas oleh Global Found, yaitu Program Three Zero (tidak ada penularan baru, tidak ada kematian karena HIV-AIDS dan tidak ada diskriminasi ODHA).

Bambang mengakui, untuk saat ini di semua rumah sakit milik swasta maupun milik pemerintah di Sukoharjo belum mampu menangani kelahiran ibu hamil positif HIV. “Bila ada ibu hamil positif HIV akan dirujuk ke rumah sakit dr. Moewardi Surakarta”, ungkap Bambang. Diharapkan bila LKB dan SUFA HIV-AIDS diterapkan di Kabupaten Sukoharjo maka penanganan, pengobatan dan persalinan pada ibu hamil positif HV bisa lakukan di tiap-tiap rumah sakit atau layanan kesehatan.

Masih menurut Bambang, LKB dan SUFA penting diterapkan di Kabupaten Sukoharjo karena laju perkembangan HIV yang cukup mengkawatirkan, sampai dengan bulan Juni tahun ini saja jumlah penderita HIV baru, mencapai 46 kasus dari total 316 kasus. Sementara itu data menunjukkan dari tahun ke tahun kasus HIV-AIDS di Kabupaten Sukoharjo mengalami kenaikan. Pada tahun 2012 dan tahun 2013 masing-masing sebanyak 110 dan 142 kasus, sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 289 kasus dan tahun 2015 sebanyak 256 kasus.

SPEK-HAM yang sudah 10 tahun bergelut dengan isu HIV-AIDS mempunyai peran dan tanggungjawab membantu mewujudkan LKB dan SUFA HIV-AIDS di Kabupaten Sukoharjo, karena untuk saat ini melalui Proyek Penanggulangan HIV-AIDS GF NU, SPEK-HAM melakukan penjangkauan untuk 3 populasi kunci yaitu MSM, TGs, dan Penasun. Sebagai informasi pada tahun 2015 SPEK-HAM juga terlibat dalam set up dan LKB dan SUFA di Kabupaten Boyolali.

Dalam Pelatihan tersebut SPEK-HAM melatih 25 Kader kesehatan yang mewakili 5 Kecamatan. Peran Kader kesehatan menjadi begitu penting dalam set up LKB dan SUFA ini, karena mereka adalah ujung tombak yang mengetahui kondisi riil di masyarakat yang paling bawah. SPEK-HAM yang menjadi narasumber dan fasilitator pada pelatihan tersebut, menyampaikan beberapa materi diantaranya tentang Eliminasi, Stigma dan Diskriminasi, Peran Tugas dan Fungsi Kader, Orientasi Perilaku Berisiko dan Aman, Komunikasi Persuasif, TOP (Temukan Obati dan Pertahankan), Teknik Analisa Situasi dan Pemetaan persoalan kesehatan.

Peserta mengaku senang dengan Pelatihan LKB dan SUFA ini, selain bisa menambah pengetahuan dan informasi tentang bagaimana menjadi kader yang baik, pelatihan ini juga bisa menjadi bekal bagi kader ketika nanti kembali ke tengah-tengah masyarakat. “Prinsipnya kami itu senang, walupun kami tidak dibayar, kami ikhlas memberikan informasi bahkan pendampingan untuk mengakses ke layanan kesehatan bagi warga yang membutuhkan karena semuanya ini untuk kebaikan masyarakat luas”, ungkap Nuryanto kader asal Kecamatan Mojolaban.

Kepala Dinas Kesehatan Sukoharjo Dr. Guntur Subiantoro, M.Si yang hadir dalam penutupan kegiatan ini menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam bagi para kader kesehatan, menurutnya kader adalah orang-orang terpilih yang sukarela dan tulus ikhlas memberikan tenaganya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas. “Saya berharap para kader dapat terus bersemangat dalam memberikan informasi tentang HIV-AIDS kepada masyarakat, karena penanggulangan HIV membutuhkan peran dari banyak pihak”, ungkap Guntur.

Henrico Fajar K.W – Divisi Kesm/spekham.org

Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Gandeng SPEK-HAM Siaran di 93.60 MHz Radio Merapi FM

Media massa baik cetak, elektronik maupun media online berperan penting dalam memberikan informasi dan mewujudkan perubahan sikap bagi khalayak. Radio merupakan bagian dari media massa yang secara efektif mampu merubah perilaku bagi pendengarnya. Kekuatan radio terletak pada kedekatan atau keakraban yang terjalin antara penyiar, narasumber dan pendengarnya.

SPEK-HAM yang sudah cukup lama bekerja di wilayah Kabupaten Boyolali, yaitu sejak tahun 2012 pada isu pemberdayaan ekonomi, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kesehatan perempuan, ternyata mampu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah melalui beberapa dinas atau SKPD terkait, satu diantaranya adalah Dinas Kesehatan.

Pada isu kesehatan perempuan, SPEK-HAM mendorong kepada Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk mengeluarkan peraturan yang mendorong agar setiap desa mengalokasikan anggaran untuk kesehatan reproduksi perempuan. SPEK-HAM juga melakukan pendampingan pada ibu rumah tangga HIV Positif, perempuan rentan di beberapa desa, yaitu Musuk, Sawahan dan Bangak.

Siaran Radio yang digagas Dinkes Kabupaten Boyolali dan SPEK-HAM tersebut dimulai pada bulan Mei 2016 dengan tema “Perkembangan Kasus HIV, AIDS, IMS dan Akses Layanan di Kabupaten Boyolali,” selain Dinkes dan SPEK-HAM hadir pula narasumber dari KPA (Komisi Penangulangan AIDS) Kabupaten Boyolali.

Sementara itu pada bulan Juni 2016, siaran radio diisi dengan tema “Peluang UU Desa dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Perempuan.” Hadir narasumber tamu Sutrisno, Kepala Desa Suroteleng, Kecamatan Selo. Bulan Juli 2016, tema yang diangkat adalah “Suara-Suara Terpinggirkan (Ibu Rumah Tangga HIV Positif). Dalam siaran ini menghadirkan narasumber Mawardi yang merupakan bagian Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) dan seorang Ibu Rumah Tangga HIV Positif.

Tema-tema siaran setiap bulan yang sudah disepakati dengan Dinas Kesehatan Boyolali dari bulan Agustus hingga Desember 2016, yaitu:

Agustus 2016. Tema: Akses Layanan Kesehatan Reproduksi; IVA tes, IMS, dan VCT.
September 2016. Tema: Kesehatan Reproduksi Remaja.
Oktober 2016. Tema: Akses layanan Kesehatan bagi Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Boyolali.
November 2016. Tema: Jaminan Kesehatan untuk Akses Layanan Kespro.
Desember 2016. Tema: Peringatan Hari AIDS Sedunia (1 Desember).

Radio Merapi FM “Mitra Setia Anda” merupakan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Boyolali Tersenyum yang beralamat di Jalan Pandanaran 162. Hingga saat ini aktif menjadi media untuk memberikan edukasi bagi masyarakat khususnya warga Boyolali, sekaligus juga menjadi corong bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam mensosialisasikan program-program pemerintah. (Henrico Fajar – Divisi Kesehatan Masyarakat/spekham.org)

“Walk for HIV and AIDS, Stop AIDS Dissemination”

Malam Renungan AIDS Nusantara atau yang akrab disebut MRAN merupakan salah satu bentuk kepedulian teman-teman aktivis HIV AIDS yang rutin diadakan setiap tahunnya. Sederet aksi-aksi atau kegiatan bermunculan dari berbagai pemerduli HIV AIDS tersebut, tak ketinggalan salah satunya adalah SPEK-HAM yang digawangi oleh teman-teman Petugas Penjangkau wilayah Klaten, yang bekerja sama dengan KPAD Kabupaten Klaten, DINKES Kabupaten Klaten, Ikatan Waria Klaten (IWAK), BEM UNWIDHA, MURAL, STUCK, KOMPAK, teman-teman dari Sekolah Kesehatan Klaten dan teman-teman musisi Akustik Klaten, mengadakan sebuah Aksi di Jalan Pemuda yang pagi itu menjadi kawasan Car Free Day (Minggu, 1 Juni 2014). Kegiatan ini mengusung tema “Walk for HIV and AIDS, Stop AIDS Dissemination”.

Walk for HIV and AIDS, Stop AIDS Dissemination ini dimulai sejak pukul 06.30 WIB dan berakhir pukul 09.00 WIB. Dalam kegiatan ini, semua elemen bergabung menjadi satu dalam satu barisan dan berjalan menyusuri Jalan Pemuda. Tidak sekedar berjalan, teman-teman pemerduli HIV AIDS ini juga melakukan orasi untuk menyampaikan berbagai informasi tentang HIV AIDS, membagikan 1000 leaflet, 1000 PIN yang bertuliskan informasi kasus HIV AIDS di tahun 2014 dan 1000 Permen berpita merah. Teman-teman ini berjalan mulai dari depan kantor BRI Klaten dan berakhir di Depan Alun-alun Klaten.

Di depan Alun-alun Klaten ini mereka menggelar sebuah aksi yang tak kalah menarik yakni berupa pertunjukan Live Akustik, Pembacaan Puisi dan Aksi Pembubuhan Tandatangan (signature sign) sebagai bentuk dukungan dan partisipasi masyarakat Klaten. (butet harahap/spekham)

Aksi Mobile VCT Serentak di 3 Kabupaten Kota

Rabu, 23 April 2014. SPEK-HAM Surakarta bersama dengan Dinsosnakertrans Kabupaten Sukoharjo dan Boyolali, serta Dinas Kesehatan Sukoharjo, Boyolali dan Klaten menggelar aksi kesehatan yang dapat menginspirasi para pemerduli kesehatan lainnya, yaitu melakukan pemeriksaan IMS dan VCT mobile di tiga tempat yang berbeda secara serentak ; di PT. Abioso Ampel – Boyolali, PT. Jamu Gujati Selogiri – Sukoharjo, dan Populasi Kunci di Klaten.

Pelaksanaan Mobile VCT di PT. Abioso Ampel Boyolali

PT. Abioso Ampel – Boyolali merupakan sebuah Perusahaan kayu lapis yang mayoritas tenaga kerjanya adalah laki-laki. Kegiatan pemeriksaan VCT dilaksanakan pukul 09.30 WIB – 13.00 WIB, diikuti 44 orang peserta. Sasaran yang ingin dirangkul dalam kegiatan ini adalah kelompok tenaga kerja laki-laki yang tergolong dalam kategori HRM (High Risk Man) dalam permasalahan penurunan kasus HIV AIDS. Kegiatan ini berlangsung cukup kondusif, terjalin kerjasama yang baik antara tim penyelenggara dengan para peserta yang secara sukarela mau melakukan pemeriksaan VCT ini untuk mengetahui status atau kondisi kesehatan mereka. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 hari.

Mendekatkan Akses Layanan Kesehatan pada Kelompok Buruh

Sukoharjo. Lpaska bekerjasama dengan PT. Jamu Gujati Selogiri melakukan kegiatan screening HIV pada kelompok buruh laki-laki yang diikuti oleh sebanyak 240 orang peserta, dengan 40 orang diantaranya sudah melakukan post test (mengambil hasil pemeriksaan) dan 200 peserta lainnya akan melakukan post test pada hari berikutnya (red 24 April 2014).

Kegiatan pemeriksaan yang dilakukan ini berupa pemeriksaan IMS dan VCT dan sebagian pesertanya adalah perempuan. Aksi kesehatan ini dilakukan dalam 2 hari. Salah satu alasan yang mendorong dilakukannnya aksi kesehatan di PT. Jamu Gujati ini adalah adanya data dari teman-teman Penjangkau Lapangan (PL) yang menunjukkan bahwa para tenaga kerja merupakan kelompok yang dapat dikategorikan ke dalam kelompok Resti (red Resiko Tinggi), sehingga dirasa perlu untuk melakukan kegiatan ini demi mengetahui kondisi kesehatan mereka serta menekan angka penularan HIV AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual.

Kegiatan Mobile IMS dan VCT di Tempat Kerja Populasi Kunci

Kemudian untuk kegiatan yang diselenggarakan di Klaten dilakukan di beberapa tempat kerja Populasi Kunci, dengan jumlah peserta 29 orang. Kegiatan pemeriksaan yang dilakukan berupa pemeriksaan Infeksi Menular Seksual (IMS) dan VCT. Tempat kerja Populasi Kunci ini merupakan salah dari sekian banyak tempat yang wajib mendapat perhatian ekstra karena penambahan angka kasus HIV di Kabupaten Klaten terus meningkat setiap tahunnya. Hal yang menarik dari kegiatan tersebut adalah adanya dukungan dari pemilik tempat (stakeholder lokasi) untuk pelaksanaan kegiatan IMS dan VCT mobile, sehingga lebih mendekatkan kelompok populasi kunci tersebut kepada akses layanan kesehatan yang ada di Kabupaten Klaten.

(butet harahap/spekham)