Pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ternyata tak mengurangi kasus KDRT secara signifikan. Diperlukan pendekatan baru yakni kultural melalui tokoh dan komunitas agama untuk membawa perspektif baru dalam tafsir keberagamaan menanggapi persoalan ini. Read More
Dari beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang diputus di pengadilan, sanksi hukum untuk pelaku dipandang masih rendah yakni maksimal 2 tahun. Pasalnya, pelaku tak dijerat oleh undang-undang (UU) KDRT, tetapi dikenakan pasal penganiayaan dalam KUHP.
Dikatakan kriminolog dari Universitas Indonesia Purnianti, UU KDRT belum maksimal digunakan oleh semua aparat penegak hukum baik itu kepolisian maupun kejaksaan untuk menjerat pelaku karena tidak memakai perspektif korban dalam penanganan kasus. Read More
Meskipun hingga saat ini perkawinan beda agama belum diakui, tetapi dalam praktik sehari-hari perkawinan beda agama tetap saja berlangsung. Karena itu sudah seharusnya negara memberikan koridor bagi perkawinan beda agama. Jika tidak, negara dianggap melakukan pembiaran di depan mata.
“Dengan melakukan pembiaran, negara seharusnya terkena sanksi karena melakukan pelanggaran hak asasi manusia,” ujar Dr Musdah Mulia, Sekjen Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) di Solo, Senin (13/3). Read More
Jurnalis : Eko Bambang S
Media massa masih belum banyak yang ungkap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Menurut data yang disampaikan SPEK-HAM (Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia) Solo, ada perbedaan mendasar yang terkait dengan relasi korban dan pelaku tindak kekerasan berbasis gender antara data kasus hasil monitoring terhadap media dan data hasil pendampingan langsung yang dilakukan SPEK HAM. Pada data kasus pendampingan oleh SPEK HAM dari 49 kasus yang ditangani, 83,3 persen adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini menurut SPEK HAM berbanding terbalik dengan data kasus hasil monitoring media. Dari 54 perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan berbasis gender, sebanyak 27,7 persennya adalah KDRT. Read More