Search for:

Kunjungan TRUK F ke Komunitas Dampingan SPEK-HAM dan FGD

Suasana FGD antara TRUK F dan SPEK-HAM di kantor Jl Srikaya 20

Tim Relawan Untuk Kemanusiaan (TRUK) Flores (F) yang lahirnya bersamaan dengan SPEK-HAM mengadakan kunjungan kepada komunitas-komunitas dampingan SPEK-HAM, Kamis-Jumat (27-28/6). Selain berkunjung ke komunitas seperti di Desa Cluntang dan Musuk Kabupaten Boyolali sebagai wahana belajar, TRUK F bersama SPEK-HAM juga menyelenggarakan diskusi dengan materi berbagi pengalaman praktik baik yang dilakukan SPEK-HAM selama ini, baik tentang pendampingan-pendampingan kasus kekerasan namun juga advokasi kebijakan berperspektif perempuan baik di tingkat desa maupun kota/kabupaten namun juga pemberdayaan ekonomi bagi perempuan korban.

Heny dari TRUK F menyatakan bahwa selama ini lembaganya baru berfokus hanya pada penanganan kasus dan advokasi. Ke depan Heny ingin merambah kepada pemberdayaan ekonomi perempuan karena perempuan di wilayahnya masih mengalami ketertinggalan. TRUK F belum secara khusus memiliki Petugas Lapangan (PL) dan kepada SPEK-HAM mengemukakan pertanyaan-pertanyaan terkait strategi apakah yang bisa dibangun di Sikka, karena lembaganya termasuk lembaga rujukan bahkan kantor P2TP2A setempat jika menerima kasus kekerasan, kadang merujuk kepada lembaganya.

Nila Puspaningrum, manajer program Suistanable Lifelihood SPEK-HAM menegaskan bahwa untuk pendampingan di kelompok Sekar Putri Cluntang bukan project hingga tidak bergantung pada pihak donor tetapi program yang bermitra dengan BAZNAS Boyolali. Dengan latar belakang bahwa para perempuan dampingan mengalami kekurangan penghasilan pascaerupsi Gunung Merapi, lalu mereka mendeklarasikan dengan membuat kelompok yang bertahan dari tahun 2013 sampai sekarang. Sedangkan di Kelompok Perempuan Joyosuran (KPJ) membuat kelompok mulai dari tingkat kelurahan, RW dan RT dan melibatkan LPMK. KPJ juga berperan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan setempat. “Kami juga ada diskusi korban kekerasan, yang didominasi oleh persoalan-persoalan perempuan serta pendampingan ekonomi dan meberdayaan yang tidak terlepas dari pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Kami bersinergi memetakan potensi, dan kebutuhan,”jelas Fitri Haryani, Manajer PPKBM SPEK-HAM. (red)    

Kunjungan Direktur IPAS Global ASIA ke Sanggar SPEKTA Klaten Tengah

Berfoto bersama sebelum mengakhiri kunjungan

Senin, 24 Juni 2019 sanggar kesehatan reproduksi perempuan dan perempun muda SPEKTA (Solidaritas Perempuan Kuat dan Tangguh) Kecamatan Klaten Tengah dampingan SPEK-HAM mendapatkan kunjungan dari IPAS Global. Ada 20 orang Direktur dan Program Manager yang hadir  mereka berasal dari negara Pakistan, Bangladesh, India, Myanmar, Nepal dan Indonesia. Kegiatan ini adalah bagian dari pertemuan para Direktur afiliasi IPAS Global di ASIA yang diselenggarakan di Yogyakarta, yang salah satu kegiatannya kunjungan ke wiayah program pemberdayaan masyarakat sebagai saranan sharing dan pembelajaran atas praktik baik yang telah diterapkan di wilayah dampingan.

Mengawali kegiatan Rahayu Purwaningsih, SE selaku Direktur lembaga Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan HAM ( SPEK-HAM ) mengucapkan selamat datang kepada semua tamu baik dari Pemerintah Kota Klaten ( Dinas Kesehatan, Kecamatan Klaten Tengah, Kepala Kelurahan Kabupaten, Kepala Puskesmas Klaten Tengah, Bidan ) dan rombongan dari IPAS Global. Dalam sambutan pengantarnya Rahayu Purwaningsih memperkenalkan semua staff yang masuk dalam jajaran program IPAS dari SPEK-HAM, kader-kader perempuan dampingan dan sekelumit memberikan informasi terkait lembaga dan program.

Selain perkenalan juga dipaparkan terkait dengan situasi kesehatan reproduksi, anggka dispensasi pernikahan, kehamilan tidak diinginkan dan kekerasan dalam pacaran di kabupaten klaten, disebutkan Rahayu Purwaningsih sebagai pijakan kerja-kerja di lapangan bahwa data di tahun 2017 Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Klaten menduduki peringkat ke 7 di Jawa Tengah dan menurut data dari Pengadilan Agama Kabupaten Klaten ada 135 dispensasi pernikahan, serta temuan-temuan di lapangan terkait angka kekerasan dalam pacaran (KDP) yang menyebabkan kehamilan yang selalu meningkat. Perkenalan tidak hanya dari SPEK-HAM saja, Mrs Simran selaku ketua rombongan juga memperkenalkan masing-masing Direktur dan asal negara.

Rahayu Purwaningsih, Direktur SPEK-HAM sedang mendapingi tamu.

Setelah agenda perkenalan, Ibu Catur selaku ketua sanggar SPEKTA memaparkan kegiatan yang sudah dilakukan dari bulan Oktober – Juni diantaranya : Pelatihan kader terkait Hak Kesehatan, Pertemuan Kelompok belajara, pertemuan kelompok sanggar kespro, safari kader pemberian informasi kepada masyarakat di tingkat desa dan advokasi kepada pemerintah desa terkait keperpihakan program dan anggaran melalui Dana Desa. Elizabeth Yulianti yang didaulat memandu acara dan juga sebagai penanggung jawab wilayah mempersilahkan rombongan untuk melihat kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di Klaten Tengah dalam bentuk slide yang ditempel-tempel di dinding ruang sanggar selama 5 menit sebelum proses tanya jawab.

Elizabeth Yulianti sebagai koordinator wilayah dampingan sedang menjawab pertanyaan dari tamu

Muncul ungkapan-ungkapan positif yang keluar dari peserta terkait keperpihakan pemerintah baik kabupaten maupun lokal (desa/kelurahan) serta semangat kader dalam berproses di tingkat basis. Acara selesai pukul 09.30, dan ada banyak hal yang didapat dari kunjungan rombongan IPAS Global. Kader-kader perempuan Klaten Tengah merasa dihargai kerja-kerja yang dilakukan, serta menjadi suntikan semangat sendiri. Berikutnya rombongan melanjutkan kunjungannya di RSUD Bagas Waras Klaten untuk melihat dari sisi layanan kesehatan dan kelengkapannya. (Ant.Danang Wijayanto)

Pelatihan Lanjutan Sekolah Paralegal Diikuti 25 Paralegal Muda

Suasana pelatihan paralegal muda

Sebagai tindak lanjut dalam rangka meningkatkan kapasitas paralegal untuk perempuan korban kekerasan dan meningkatkan kualitas layanan bagi perempuan korban kekerasan, SPEK-HAM bagian dari Forum Pengada Layanan (FPL) bekerjasama dengan MAMPU dalam program; Rehabilitasi Transformatif untuk Perempuan Korban Kekerasan: dari Inisiasi Komunitas ke Tanggung Jawab Negara, SPEK-HAM melakukan pelatihan selama dua hari (21-22/6). Pelatihan diikuti oleh 25 peserta dengan tiga orang fasilitator : Elizabeth Yulianti Raharjo, Nila Puspaningrum dan Achmad Bachrudin.

Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dari waktu ke waktu semakin memprihatinkan. Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 sebanyak 2.681  dan 2.504 pada tahun 2018. Data yang dihimpun SPEK-HAM dari berbagai lembaga penyedia layanan, kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2018, dari pengaduan yang dilakukan korba maupun keluarga korban sebanyak 58 kasus meningkat 60% dari tahun sebelumnya. Kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi dikarena masih adanya relasi kuasa antara laki laki dan perempuan yang tidak setara, tingginya budaya patriarki di masyarakat serta persoalan kesejahteraan ekonomi yang belum merata.

Pada tahun 2018, SPEK-HAM telah melakukan Pelatihan Paralegal yang melibatkan Pendamping Muda dari lingkungan kampus atau sekolah serta remaja.

Pada pelatihan tersebut telah bersama – sama membongkar pemahaman, faktor dan dampak serta pengalian kenapa terjadi kekerasan terhadap perempuan. Situasi dan kondisi serta peningkatan data kasus Kekerasan terutama Kekerasan Seksual pada anak dan Remaja serta kecenderungan peningkatan angka kasus juga menjadi pilihan kemudian kenapa dilakukan Pelatihan Paralegal tersebut.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan pelatihan paralegal muda kali ini, antara lain agar peserta memiliki  ketrampilan pendampingan pada kasus- kasus kekerasan berbasis gender khususnya pada kelompok muda. Di samping itu, ada pendamping sebaya dari kelompok muda yang mampu melakukan penaganan kasus di lingkungan sekelilingnya. Serta terbentuknya Forum Paralegal Pendamping Muda di Soloraya yang sudah berjalan, terus melakukan kegiatannya.  Tak hanya melakukan pelatihan, para peserta juga menyerukan agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual segera disahkan. Bentuk dukungan tersebut dibuktikan dengan kampanye sebagai bentuk advokasi di media sosial milik para peserta dengan menggunakan tagar #sahkanruupks. (red)

Pertemuan Rutin KP3A Agendakan Transfer Pengetahuan

suasana pertemuan KP3A

Transfer pengetahuan antara pemangku kebijakan yang lama ke baru penting dilakukan. Seperti halnya yang terjadi di Desa Kuncen, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KP3A), dampingan SPEK-HAM yang diketuai oleh Suji, bersama SPEK-HAM dan beberapa perangkat desa melakukan tranfer pengetahuan dan pemahaman terkait keberadaan KP3A yang ada di Desa Kuncen sejak tahun 2013. Bertempat di Balai Desa Kuncen, pada Selasa (18/6) pertemuan yang bertajuk agneda rutin pertemuan KP3A berlangsung dengan lancar.    

Dalam perjalananannya baik ketika didampingi maupun tidak, KP3A melakukan inovasi-inovasi dan ada pembelajaran. Seperti diungkapkan oleh Suji bahwa KP3A sudah bekerja sama dengan SPEK-HAM berupa pemeriksaan HIV-AIDS gratis dan disamut positif dan antusias oleh masyarakat. Inisiatif dengan dukungan SPEK-HAM, komunitas lalu menanam jahe dan gagal, serta melakukan budidaya cacing. “Mindset kami, kita bisa bekerja sendiri dan punya tempat sendiri dan mencari bahannya sendiri, lalu kita membuat kompos. Waktu itu kia juga membuat ikon akan mengadakan sedekah sampah. Jika berjalan lancar maka menambah penghasilan, namun hanya “obor blorok,”terang Suji.  Ia menambhkan bahwa yang dibutuhkan adalah tempat tertutup. “Lalu terkait soal pembuatan pupuk kompos kita sudah berhasil, namun impas, tidak untung, modal kembali,” imbuh Suji.

Muryadi, kepala desa Kuncen yang baru lalu menanggapi bahwa ia sepenuhnya mendukung dan berupaya akan memenuhi kebutuhan KP3A seperti kebutuhan tanah lapang dan tertutup untuk menampung sedekah sampah.

Di pertemuan bulan lalu di Desa Kuncen adalah istimewa karena dibicarakan tentang dari KP3A bagaimana kemajuan kelompok ini, berani berbuat dan bertanggung jawab, namun  hasil akhirnya adalah menuntut bagaiamana peran pemerintah desa. “karena kami kemarin diback-up oleh pemerintah desa. Kami sudah dibantu dengan dana desa. Kemarin waktu bertemu dinsos, kami sudah diapresiasi baik,”terang Cobawati, sekretaris KP3A.  

Diskusi kemudian merembuk tentang inovasi desa. Masyarakat/kommunitas bisa berkembang dengan didorong. Terkait produk unggulan di karang taruna sudah berinovasi membuat ikon produk Desa Kuncen adalah ceriping singkong. Pertanyaannya adalah bahan baku berasal dari mana, daerah mana, lalu siapa yang memasarkan. Kalau buat semua bisa , ke depannya masih banyak tantangan. “Pemasaran itu yang utama artinya kalau tidak punya pasar, barang bagus apa pun laku, tetapi kalau tidak punya pasar barang sebagus apa pun tidak laku,”pendapat Suji. Kemudian terlkait produk ceriping singkong ini tidak berjalan mulus, walauoun modal masih ada. Kepala desa bisa memilih ikon desa akan berupa produk apa atau seperti apa. Sebenarnya sudah ada produk yang sudah bertahun-tahun ada yakni emping, namun menurut kata dokter emping penyumbang asam urat. (red)

Post Truth dan Hal-Hal dalam Menyikapi Media Sosial

Diskusi Post Truth dan Media Sosial

Kata post truth sering dipakai mulai tahun 2015, ini adalah istilah yang berhubungan dengan mewakili situasi- situasi dimana keyakinan pribadi lebih mendominasi daripada fakta untuk membentuk opini-opini publik. Kata ini dipakai oleh seorang penulis tahun 1992, Steve Teisch. Post truth yang terjadi di masyarakat  saat  ini memiliki banyak sumber informasi tapi sedikit filternya. Masyarakat tidak cenderung mencari kebenaran, tetapi mencari pembenaran sesuai perasaannya bukan logikanya, sederhananya orang bersikap dulu baru berpikir.

Saat ini kita ada di era kebohongan sebagai sesuatu yang tidak dipermasalahkan. Era post truth melahirkan suatu kedangkalan dan kebohonga, misalnya kasus Ratna Sarumpaet. “Nalar post truth  penyebaran informasi hoax itu sudah di desain,hoax digunakan untuk kepentingan politik bahkan bisnis, dan bahkan sampai memiliki pasar yang jelas. Tujuannya adalah memainkan emosi,”papar Sinam M.Sutarno, Ketua JRKI yang menjadi narasumber pada diskusi yang diadakan di kantor SPEK-HAM, Selasa (28/5).

Perlu diketahui bahwa penggunaan internet di Indonesia tahun 2018 lebih dari setengah penduduk Indonesia, semua sudah sangat mudah mengakses internet. Paling banyak adalah penduduk di pulau Jawa, dan didominasi oleh pengguna laki – laki pada usia 35 – 44 tahun, kedua 25 – 34 tahun. Mayoritas pengguna adalah pekerja swasta dan kedua adalah ibu rumah tangga. Media menjadi salah satu kekuatan opini publik dan perannya besar dalam sektor informasi, pendidikan dan hiburan.

Sedangkan media sosial merupakan cara baru di masyarakat dengan jargon ‘dari kita, oleh kita dan untuk kita’. Sudah menjadi kewajiban media sosial memiliki tanggung jawab sosial. Etika bermedia sosial harus menyampaikan ungkapan yang santun, sopan , menyampaikan sesuatu yang benar dan sesuai fakta, menghormati kebinekaan dan paling penting menjaga privasi.

Salah seorang peserta diskusi mengemukakan bagaimana menyikapi post truth adalah dengan mengutip pernyataan Nezar Patria dengan tiga elemennya yakni :  Akal sehat, critical thinking  dan etika. (red).

Audiensi Forum Peserta JKN Boyolali Bersama Kepala Cabang BPJS Kesehatan

Audiensi SPEK-HAM bersama Forum Peserta JKN Boyolali bersama Kepala Cabang BPJS Boyolali

Berlatar belakang temuan-temuan di masyarakat terkait juga untuk mendorong BPJS Kesehatan lebih memiliki perhatian dalam upaya pencegahan penyakit, terkait layanan IVA Test, forum peserta JKN Boyolali mengadakan audiensi kepada Kepala Cabang BPJS Kesehatan Boyolali, Juliansyah, Selasa (28/5). Rahayu Purwaningsih, Direktur SPEK-HAM yang mengikuti audiensi mengatakan bahwa adanya JKN, membantu perempuan untuk pencegahan penyakit. Dari 81 IVA Test yang telah dilakukan di faskes tingkat satu, terdeteksi 15 perempuan positif mengidap kanker serviks, dan 13 perempuan menderita penyakit kelamin. Namun banyak temuan kasus di masyarakat yang membutuhkan klarifikasi dari pihak BPJS Kesehatan.

Beberapa masalah terkait yang ditemukan di masyarakat adalah kamar untuk rawat inap yang selalu penuh jika hendak mengakses menggunakan JKN, juga layanan yang ramah pasien, seperti di salah satu puskesmas di Boyolali, tidak memberikan layanan yang ramah kepada pasien JKN, serta jam yang molor misalnya antre jam 8 pagi tetapi baru dilayani pukul 11 siang. ‘Masyarakat juga belum tahu mekanisme pengaduannya bagaimana, dan ke mana. Kami butuh tahu apakah BPJS sendiri ada monitoring dan evaluasi,” ujar Henrico Fajar dari SPEK-HAM.

SPEK-HAM sendiri menurut Rahayu Purwaningsih pernah melakukan riset tekait JKN di Kabupaten Boyolali dimulai tahun 2016 dan saat ini sudah tahap ketiga. SPEK-HAM juga terlibat JP2K Nasional. Selain itu juga bekerja bersama kelompok perempuan, mencoba menjaring persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan untuk mendapatkan akses layanan BPJS.” Beberapa temuan preventif seperti mendapatkan akses IVA test sebagai upaya pencegahan. Banyak perempuan yang datang ke layanan kesehatan disaat kondisinya sudah sakit, pendarahan dll,”terang Rahayu Purwaningsih. Rahayu juga menambahkan bagaimana dengan korban perkosaan terkait visum, apakah bisa diakseskan pada JKN BPJS.

suasana audiensi

Juliansyah, Kepala Cabang BPJS Kabupaten Boyolali memberi apresiasi yang bagus kepada SPEK-HAM yang telah membantu akses layanan promotif dan preventif. BPJS memiliki layanan preventif, kuratif dan promotif. Promotif dan preventif adalah upaya yang selalu digencarkan karena proses ini membutuhkan biaya relatif lebih kecil dibanding dengan proses kuratif, karena pembiayaan untuk kuratif mau diberikan dana sebesar apapun akan jebol juga.” Kita juga ada target IVA, semoga tahun ini bisa meningkat dengan bekerjasama dengan SPEK-HAM. Layanan IVA bisa dilakukan di Puskesmas tempat terdaftarnya faskes juga bisa dilakukan di swasta (Sarana Medika dan Prodia),”ujar Juliansyah. 

Menurutnya, deteksi dini sangat penting, karena jika sudah diketahui terlambat maka pembiayaan yang harus ditanggung BPJS juga semakin besar, karena biaya kemoterapi sangat mahal. Kebijakan ke depan upaya preventif dan promotif menjadi tanggung jawab puskesmas atau kemenkes bukan lagi menjadi tanggung jawab BPJS. BPJS menargetkan tahun ini untuk kepesertaan adalah 85% karena pada tahun lalu baru 80%. Angka yang masih di bawah dibandingkan Kabupaten Klaten sebesar 91%. (red).  

Pernikahan Dini Picu KDRT

suasana diskusi

Pernikahan dini dan dampak-dampak yang mengikutinya mengemuka dalam diskusi Komunitas Blumbang, Senin 20/5 di Polindes Desa Blumbang, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali. Dikatakan Sri Ismiyati salah seorang anggota komunitas, bahwa pernikahan dini dapat memicu masalah di dalam keluarga utamanya masalah ekonomi yang bisa berujung pada KDRT. “Mungkin di awal pernikahan terasa manis, namun setelah 5 tahun pasti akan muncul kekerasan”, ungkap Ismiyati. Di tambahkan oleh dia, secara mental mereka juga belum siap untuk membina hubungan di dalam rumah tangga seperti saat pengambilan keputusan.

Hal senada juga disampaikan Sukirah, menurutnya, mereka yang menikah di usia muda biasanya akan mengalami persoalan dalam rumah tangganya karena mereka tidak dapat menikmati masa-masa muda dengan menyenangkan. “Dalam hal berpikir tentu  saja mereka belum dewasa dan biasanya mereka masih egois”. Dia menegaskan bahwa biasanya pernikahan dini terjadi karena dipicu Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD).

Sementara itu Rohma, Bidan Desa Blumbang menyampaikan sepanjang tahun 2018 jumlah kehamilan di bawah usia 20 tahun ada 3 kasus. Pihaknya berpendapat pentingnya mengedukasi masyarakat agar menghindari pernikahan dini, salah satunya melalui pendidikan kesehatan reproduksi remaja.

Hal senada disampaikan Fajar Kristiarji dari SPEK-HAM pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja menjadi kebutuhan mendesak yang harus direalisasikan.” Remaja harus memahami apa itu seks, seksual dan seksualitas secara benar sehingga harapanya mereka bisa saling menjaga diri dan tidak coba-coba melakukan hubungan seksual,” ungkap Fajar.

Sebagai informasi pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan remaja di bawah usia 20 tahun yang belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan dini, antara lain: Terjadinya KDRT, depresi, masalah ekonomi, perceraian, picu Infeksi Menular Seksual (IMS) dan lain sebagainya. (Henrico F SPEK-HAM)   

Evaluasi Program ZCD BAZNAS Boyolali dan SPEK-HAM Harapkan Petani Sukses Dunia Akherat

evaluasi dan refleksi program BAZNAS Boyolali dan SPEK-HAM pada kelompok petani brambang dan mawar di Desa Cluntang

Refleksi dan evaluasi untuk program ZCD BAZNAS Kabupaten Boyolali kerja sama dengan SPEK-HAM yang secara efektif telah berjalan kurang lebih selama 6 bulan diselenggarakan di Desa Cluntang, Jumat (17/5). Acara tak hanya bertajuk evaluasi saja namun juga serah terima bantuan alat produksi dari BAZNAS kepada petani. Beberapa hal positif diterima oleh kelompok petani bawang merah dari semula masih banyak anggota yang belum mau bertanam bawang merah tetapi setelah ada program dari BAZNAS semakin banyak petani yang mau menanam bawang merah dan semakin semangat. Program dari BAZNAS dinilai mampu meningkatkan kegotong-royongan anggota kelompok dalam berbagai hal, tidak hanya dalam pertanian termasuk keagamaan. Selain itu saat ini sudah ada struktur kepengurusan dan bahkan sudah melakukan advokasi anggaran ke Dana Desa.

Sedangkan dari kelompok petani bunga mawar yang dipimpin oleh Sri Mulyani,pihaknya mengakui  mendapat pengalaman dari beberapa kali pelatihan untuk pengolahan bunga mawar. “Yang dulunya yang kita tahu bunga mawar hanya bisa digunakan untuk bunga tabur atau dijual ke pengepul ternyata sekarang kami tahu dan bisa mengolah mawar menjadi aneka produk makanan,” terang  Sri Mulyani. Kelompok mawar setiap minggu sudah melakukan produksi secara bergiliran dan dari 20 anggota dibagi menjadi 5 kelompok/ 4 orang setiap minggu. Kelompok ini juga telah mempunyai alat-alat produksi meskipun belum lengkap. Dalam satu bulan mampu memproduksi 50 pak teh, 5 botol sirup dan keripik 10 pak. Keterlibatan stakeholder hadir dari dinas berupa pemberian pelatihan packaging dan pemasaran secara online serta pelatihan barcode dari dinas peternakan.

para petani brambang sedang memaparkan apa yang selama ini mereka dapatkan

Menurut penuturan Jamal Yazid, Ketua BAZNAS Boyolali, BAZNAS dan SPEK-HAM membangun komitmen bersama, termasuk terlihat dalam kegiatan ini maka ketertiban wajib dilakukan. Program ini didanai dari dana zakat bukan dari dana APBD. Zakat adalah kewajiban agama maka kegiatan yang dilakukan ini juga wajib/tidak dipisahkan dari kegiatan keagamaan.“Kenapa kami menyetujui bantuan brambang dan mawar, tujuan kami hari ini bapak-ibu menjadi penerima zakat dengan harapan kami tahun depan bapk-ibu akan menjadi muzaki atau orang yang wajib membayar zakat. BAZNAS bersama SPEK-HAM akan mengukur pelaksanaan program ini, apabila pelatihan-pelatihan yang diberikan selama ini bisa memberikan hasil yang baik dengan indikator selain memperkuat kelompok juga mampu memperbaiki ekonomi keluarga,”terang Jamal. Ia mengimbuhkan bahwa jika dalam kelompok ini juga ada pra koperasi, maka kegiatan ini juga harus dilakukan secara syariah. (red)