Search for:

Pra Koperasi SPEK HAM

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945” UUD No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.

SPEK HAM, 5 September 2014. Masyarakat seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi mempunyai tantangan tersendiri dari berbagai segi kehidupan ; Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Teknologi. Bertolak dari hal-hal tersebut dan juga melihat pada perkembangan kebutuhan dari stafnya seperti kebutuhan pribadi, kebutuhan yang menunjang pekerjaan, kebutuhan akan permodalan usaha dan lain sebagainya, maka pada tahun 2009, SPEK HAM mencoba mengadakan simpan pinjam bagi stafnya. Simpan pinjam ini merupakan benih adanya Pra Koperasi yang didirikan pada tahun 2011.

Melihat dari manfaat yang didapatkan, dengan berinisiasi dengan program-program yang saat ini sedang berjalan di kelompok dampingan SPEK HAM di beberapa Kelurahan di Solo dan Klaten, SPEK HAM mencoba untuk melakukan pembelajaran bersama terkait dengan pengelolaan keuangan kelompok. Pengalaman-pengalaman baru terkait dengan pengelolaan keuangan kelompok banyak didapatkan. Manfaat dirasakan dari adanya kegiatan ini, disamping juga tantangan-tantangan yang terjadi.

Melihat manfaat yang didapatkan dari adanya simpan pinjam dan Pra Koperasi ini, SPEK HAM berniat untuk beranjak kepada tingkatan yang lebih serius lagi yaitu mengubah Pra Koperasi menjadi Koperasi yang berbadan hukum. SPEK HAM juga mencoba merangkul dari pihak luar untuk menjadi anggota Koperasi, tidak terkecuali adalah kegiatan simpan pinjam yang saat ini berjalan di kelompok dampingan.

Tahap awal yang saat ini dilakukan SPEK HAM adalah dengan mengundang Dinas Koperasi dan UMKM untuk melakukan sosialisasi mengenai Koperasi kepada anggota Pra Koperasi SPEK HAM dan beberapa pengurus simpan pinjam di Komunitas. Perwakilan Pengurus simpan pinjam dari Kelurahan Kestalan, Gilingan, Kemlayan, Sewu dan Joyosuran dengan antusias melakukan tanya jawab dengan Dinas Koperasi dan UMKM yang diwakili oleh Ibu Purni.

Harapannya adalah Pra Koperasi SPEK HAM dan simpan pinjam di kelompok dampingan bisa berinisiasi menjadi Koperasi yang berbadan hukum yang akan lebih mensejahterakan anggotanya. (nuel oei/spekham.org)

Mau Dibawa ke Mana Solo…???

Solo saat ini sedang menjadi sorotan publik, sejak dipimpin oleh Walikota Joko Widodo. Kota Solo yang terkenal dengan budaya Jawanya yang masih sangat kental yang pada saat ini pembangunan di Kota Solo itu sendiri menjadi semakin agresif namun tak juga melunturkan budaya lokal, terlebih saat Pemerintahan Kota ini dipimpin oleh sosok Joko Widodo atau lebih dikenal dengan Jokowi. Perlu ditelusuri secara mendalam, perkembangan Kota Solo sekarang ini apakah sudah menjadi dambaan masyarakat Solo itu sendiri atau bahkan akan menjadi “lubang buaya” bagi tuan rumahnya.

Menurut Badan Pusat Statistik Surakarta (2010), bahwa kepadatan penduduk di Surakarta mencapai 11.431 orang per kilometer persegi dengan luas wilayah Solo hanya 44 kilometer persegi. Bisa dibayangkan betapa sempitnya wilayah Solo sekarang ini jika pada tahun 2010 saja sudah menunjukkan angka kepadatan yang signifikan. Jika dilihat secara fisik, Solo sudah seperti kota metropolitan karena banyak pusat komersial yang berdiri di sepanjang jalan akses kota.

Solo 2Sehubungan dengan akan diadakannya Pemilihan Kepala Daerah, melalui Rembug Solo yang digawangi oleh Solopos, bertajuk “Solo Mau dibawa Kemana..?” yang berlangsung pada hari Rabu, 20 Agustus 2014 di Griya Solopos, dengan mendatangkan narasumber Ir. Kusumastuti MURP (Pengamat Tata Kota UNS) dan Dr. Anton A. Setyawan, SE. Msi (Pengamat Ekonomi UMS), yang dihadiri juga oleh anggota DPRD Solo, Umar Hasyim dan Direktur LSM SPEK-HAM, Endang Listyani, tak luput juga para Pemangku Partai Politik yang ada di Solo, juga perwakilan masyarakat umum Solo. Dalam forum Rembug ini diharapkan masyarakat mampu memberi kontribusi dalam memberikan gambaran siapa calon Walikota Solo tahun 2015 nanti.

Ada beberapa potensi akar permasalahan yang dirumuskan dalam Rembug ini, yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh calon Walikota Solo yang menjabat, diantaranya :

  1. Pembangunan pasar modern yang menggeser peran pasar tradisional. Karena Pemerintah Kota dianggap belum mampu memberi gambaran keberlanjutan pasar tradisional dan mengembangkan ekonomi kerakyatan.
  2. Perijinan pembangunan hotel yang semakin marak di Solo menjadikan Kota Solo terancam tidak memiliki ruang terbuka hijau, padahal ruang terbuka hijau di kota itu syaratnya 30% dari luas wilayah, sedangkan Solo baru memenuhi 20%.
  3. Pelayanan kesehatan yang masih berbasis kuratif/pengobatan, bukan diawali dari akar masalah yang timbul atau preventif (pencegahan), sehingga masih ditemukan beberapa masyarakat Solo yang menjadi penderita suatu penyakit, serta masih banyaknya Puskesmas di Solo Raya yang tidak ada dokter prakteknya.
  4. Buruknya drainase (belum tertuang dalam Musrenbangkel). Solo merupakan kota pemukiman padat penduduk sehingga masih terdapat masyarakat yang membuang sampah di saluran air sehingga mempengaruhi kualitas sumber air yang ada, padahal Solo sendiri tidak memiliki sumber air yang cukup untuk didistribusikan.
  5. Permasalahan pengelolaan sampah yang belum terealisasi sampai saat ini, sehingga belum ada bentuk pengolahan sampah terpadu tingkat kota yang dicanangkan dalam Perda.
  6. Peningkatan ekonomi kreatif yang masih macet. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya koordinasi dan sikap kooperatif untuk pengembangan budaya yang ada di Solo dengan pembangunan fisik Kota sehingga slogan “Solo The Spirit of Java” tidak tercipta pada saat ini.
  7. Pembentukan dan pengesahan Perda Partisipatif. Ini diharapkan akan memberi ruang lebar kepada masyarakat Solo pada umumnya untuk berperan aktif membangun dan mengembangkan Kota tempat tinggal mereka secara menyeluruh (bukan hanya fisik, tapi managerialnya) karena salama ini Perda tersebut tidak pernah dihiraukan oleh Pemerintah kota.

Ada beberapa pandangan dari para Pakar yang datang, untuk mampu mengatasi permasalahan yang ada. Ir. Kusumastuti MURP (Pengamat Tata Kota UNS) mengungkapkan bahwa selain terbangunnya kerjasama yang baik secara kewilayahan (Solo Raya), juga ada gambaran tentang perlunya dibentuk “Solo Community Center”, yang diharapkan akan menjadi wadah bagi seluruh aliansi yang ada, termasuk masyarakat umum Solo untuk berdiskusi bersama, berdedikasi, dan berkarya memajukan kota. Beliau memplotkan bahwa revolusi mental mampu memberi perubahan di kota Solo.

Sedangkan menurut Pengamat Ekonomi UMS Dr. Anton A. Setyawan, SE. Msi, memaparkan bahwa :

  • Solo akan mampu memajukan ekonomi kerakyatannya dengan menjadikan pasar-pasar tradisional yang ada sebagai pusat pendistribusian barang atau bahan yang dibutuhkan. Dan menjadikan perdagangan (pengolahan produk) sebagai sistem utama peningkatan ekonomi Kota Solo.
  • Selain itu, para pelaku pasar modern (minimarket dan sejenisnya) dipastikan tidak mudah mengkases bahan mentah dari para petani di Solo Raya.
  • Dari sekitar 63 Perguruan Tinggi yang ada, diharapkan ada Perguruan Tinggi di Solo yang khusus untuk kebutuhan riset.

Disayangkan Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo tidak dapat hadir dikarenakan memenuhi panggilan tugas oleh Joko Widodo (Mantan Walikota Solo) ke Jakarta. Namun hal ini tidak menyurutkan semangat para peserta yang ada. Semua yang terlibat dalam rembug itu berharap pada Anggota Dewan yang hadir untuk lebih peka menyimpulkan aspirasi yang tertuang sebagai pertimbangan pemilihan Calon Walikota. Selain itu, diharapkan Calon yang diusung oleh Partai Politik merupakan seseorang yang berkompeten dan memiliki visi yang mampu menegakkan PERDA.(murni/spekham.org)

LGBTIQ ; Realitas Kehidupan dan Orientasi Seksual

LGBTIQ (Lesbian, Gay, Transgender, Queer) sebagai bagian dari orientasi seksual selain heteroseksual harus diakui keberadaannya. LGBTIQ bukan merupakan fenomena modernisasi. Keberadaannya sendiri sudah dimulai sejak jaman Nabi-Nabi (Alkitab dan Al-Qur’an). LGBTIQ bukanlah merupakan gangguan kejiwaan. Hal ini dinyatakan oleh WHO 17 Mei 1990 dan kemudian Departemen Kesehatan RI meratifikasi ketetapan WHO ini dan mencantumkannya dalam Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia edisi II tahun 1983.

Masyarakat dan Negara Indonesia pada umumnya masih melakukan diskriminasi dan memandang sebelah mata terhadap hak-hak dari kawan-kawan yang mempunyai orientasi seksual sebagai lesbian, gay, transgender dan queer. Hal inilah yang menjadi salah satu penghambat bagi LGBTIQ untuk bisa mengeksplorasi dan mengekspresikan diri mereka serta menunjukkan potensi yang ada pada mereka. Seorang LGBTIQ dengan kemampuan dan kelebihan yang dimiliki belum banyak mampu mengangkat keberadaan diri mereka ke “strata” yang setara ataupun lebih tinggi dari kawan-kawan heteroseksual.

“Kesadaran akan orientasi seksual sebagai seorang LGBTIQ harus berawal dari diri sendiri. Penerimaan akan diri sendiri sebagai seorang LGBTIQ akan mempermudah dalam penyadaran dan advokasi keluar untuk LGBTIQ” ungkap Reny Kristiyanti, Koordinator Talita Kum (Lembaga Advokasi Lesbian di Solo) pada acara Sarasehan “Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi bagi Perempuan dalam Perspektif Agama” di Hotel Loji, 14 Agustus 2014.

Kegiatan besutan Talita Kum, SPEK HAM dan HIVOS menghadirkan Husein Muhammad dari Komnas Perempuan, Stephen Suleeman dari STT Jakarta, Endang Listiani dari SPEK HAM dan Renny Kristiyanti dari Talita Kum sebagai narasumber. Selain berdiskusi terkait dengan hak-hak perempuan terhadap kesehatan seksual dan reproduksinya, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkenalkan Talita Kum sebagai lembaga yang konsern terhadap persoalan-persoalan perempuan khususnya adalah persoalan yang dialami oleh kawan-kawan lesbian di Solo.

Upaya membangun kesadaran akan hak-hak perempuan khususnya hak kesehatan seksual dan reproduksi terutama hak kawan-kawan lesbian untuk advokasi lebih lanjut kepada Pemerintah.

Apa yang anda lakukakan ketika tiba-tiba mengetahui anak anda seorang HOMOSEKSUAL?

(nuel oei/spekham/dok photo:spekham)

Rapat Tahunan Badan Pembina 2014

“Kreatifitas untuk Perubahan”

Sebuah semangat kreatif untuk terus-menerus berkembang dan melakukan perubahan positif bagi diri, organisasi dan khususnya perubahan positif bagi masyarakat, terutama masyarakat perempuan yang menjadi kelompok dampingan SPEK-HAM.

Satu tahun berlalu bagi SPEK-HAM untuk melakukan Program-program yang tersusun dalam Program 4 Tahunan. Karangasem, Solo, 27 Mei 2014 merupakan sebuah momentum bernilai bagi SPEK-HAM. Moment untuk melakukan evaluasi terhadap kerja-kerja yang telah dilakukan, baik kerja bersama masyarakat, Pemerintah ataupun Donor direview dan dibahas secara detail untuk menghasilkan langkah yang akan diambil di tahun kedua.

Rapat Badan Pembina Tahun 2014 dihadiri oleh Badan Pembina ; Indriati DSCN8503Suparno, Kelik Ismunandar, dan Tri Hastuti Nur, serta dihadiri seluruh Pengurus serta Staf SPEK-HAM. Disampaikan  paparan Program SPEK-HAM untuk tahun kedua, Mei 2014 – April 2015. Setiap Manager Divisi melakukan presentasi terhadap rencana Program masing-masing Divisi. Begitu juga Direktur SPEK-HAM, memaparkan apa yang menjadi rencana Programnya di tahun kedua ini.

Rapat Badan Pembina menghasilkan beberapa langkah perbaikan terhadap Program yang sudah dilaksanakan. Selain itu, juga menghasilkan perubahan-perubahan susunan keanggotaan Badan Pengawas, Badan Pembina serta Badan Pengurus.

Harapannya adalah bahwa apa yang menjadi semangat SPEK-HAM “Kreatifitas untuk Perubahan” dapat terlaksana dan tercapai seiring dengan dianamika yang terjadi di dalam Organsasi dan masyarakat. (nuel/spekham)

Workshop Program IUWASH (Indonesia Urban Water, Sanitation, and Hygiene)

Pengelolaan air limbah domestik belum menjadi fokus bagi banyak Pemerintah Kota/Kabupaten. Oleh karena itu kondisi untuk sektor ini umumnya masih rendah, sementara pembangunan fisik untuk mengembangkan sektor sanitasi, jika memang ada, belum optimal. Hal ini terlihat dari kurangnya alokasi anggaran di APBD (Anggaran Pemerintah Kota/Kabupaten). Terbatasnya ketersediaan layanan pengelolaan limbah air perkotaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah telah menyebabkan tingginya tingkat kontaminasi sumber-sumber air tanah dan air permukaan.

Untuk mempercepat pengembangan sektor sanitasi, khususnya untuk daerah perkotaan, Pemerintah Pusat telah memulai berbagai upaya dengan memberikan bantuan/dukungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, salah satunya adalah Program USRI, dilakukan melalui Kementerian Pekerjaan Umum, dengan dukungan pinjaman dari ADB (Asian Development Bank) untuk mendukung PNPM Mandiri selain menggunakan sumber-sumber pembiayaan anggaran negara (APBN) dengan hasil seperti Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) dan SANIMAS.

Untuk memastikan keberhasilan program Pemerintah dalam hal mempromosikan pembangunan sanitasi yang berkelanjutan ini, IUWASH (Indonesia Urban Water, Sanitation, and Hygiene) melalui SPEK-HAM akan melaksanakan Program “Pengembangan Perubahan Perilaku Masyarakat yang Berkelanjutan Di 6 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk Mendukung Peningkatan Layanan Sanitasi”. Program ini akan mendukung program Pemerintah yang berhubungan dengan program-program sanitasi seperti Infrastruktur Sanitasi Perkotaan Pedesaan (USRI), SLBM, dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) yang telah berjalan di Provinsi Jawa Tengah, khususnya di Kota Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Rembang, Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Klaten. Dukungan yang bisa diberikan dari program ini bisa berupa upaya-upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas sanitasi yang layak dengan memanfaatkan mekanisme perubahan perilaku yang berkelanjutan. Bisa dikatakan secara singkat, kontribusi program ini adalah mendukung dan mengembangkan keberlanjutan dalam program-program sanitasi yang dilakukan oleh Pemerintah.

Workshop IUWASH

Hari ini, 19 Mei 2014, workshop Program “Pengembangan Perubahan Perilaku Masyarakat yang Berkelanjutan Di 6 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk Mendukung Peningkatan Layanan Sanitasi” dilakukan dengan mengundang Koordinator Wilayah dari 6 Kabupaten/Kota yang merupakan wilayah kerja dari Projek ini. Kegiatan diskusi yang dilakukan di Kantor Yayasan SPEK-HAM di Jalan Srikoyo No. 14 Karangasem, Solo ini bertujuan untuk menentukan rancangan aksi 2 bulan pertama Program ini. (spekham/edit : nuel, photo : bisnis.com)

Kartini Kontemporer

cover pandora 1PANDORA , sebuah buku yang menjadi fokus pembicaraan dalam diskusi “Kartini Kontemporer” yang diadakan pada hari Kamis, 24 April 2014, di serambi tengah Kampus FISIP UNS.

Diskusi ini menghadirkan Akhmad Ramdhon (Dosen FISIP UNS) sebagai narasumber dan juga menghadirkan narasumber beberapa penulis yang ikut ambil bagian dalam buku PANDORA ; Siti Harsun dari Salatiga, Maria dari Klaten.

Buku PANDORA yang diterbitkan oleh FAMM Indonesia, JASS Feminist, HIVOS dan PEKKA, berisi kisah nyata dari para pendamping maupun perjalanan dirinya dalam membuka gurita budaya Patriaki yang masih mengakar dalam masyarakat kita. Buku ini menggambarkan kepada kita bahwa perjuangan Kartini masih berlanjut dan seakan tidak akan berhenti. (ani surtinah/spekham)

DIVERSI DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK UNTUK MENGHINDARI STIGMA SOSIAL BAGI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Stigma sosial adalah tidak diterimanya seseorang pada suatu kelompok karena kepercayaan bahwa orang tersebut melawan norma yang ada.  Stigma sosial sering menyebabkan pengucilan seseorang ataupun kelompok (Wikipedia). Stigma Sosial juga dapat diartikan sebagai tanda bahwa seseorang dianggap ternoda dan karenanya mempunyai watak yang tercela, misalnya seseorang bekas narapidana yang dianggap tidak layak dipercayai dan dihormati.

Seringkali kita temukan bahwa seseorang maupun kelompok orang yang berperilaku diluar norma-norma yang ada akan disebut sebagai “Sampah Masyarakat”.  Inilah label yang seringkali kita lekatkan bagi orang-orang maupun kelompok orang yang melawan norma yang ada. Ironis memang, terlebih lagi jika pelaku pelawan norma tersebut adalah kalangan anak-anak.  Apa jadinya bila label “sampah” tersebut dilekatkan bagi para generasi penerus bangsa tersebut?

Pada kesempatan yang diberikan dalam “Diskusi Persiapan Pelaksanaan UU Sistem Peradilan Pidana Anak” di Rumah Makan Taman Sari, Jalan Adi Sucipto No.168 (Colomadu), Karanganyar, Jawa Tengah 57174 tanggal 15 April 2014 lalu, Ipda Endang Tri Handayani selaku PPA Polres Surakarta memberikan pemaparan tentang adanya “angin segar” yang diharapkan bisa mengurangi bahkan menghilangkan stigma sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)  dalam UU SPPA.

“Angin segar” tersebut disebut dengan Diversi.  Diversi adalah Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 UU SPPA).  Tujuan diversi dalam UU SPPA diantaranya ; mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses diversi pada Pasal 8 ayat 3 UU No 11 Tahun 2012 adalah kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, kepatuhan kesusilaan dan kepatuhan hukum.

Upaya diversi wajib dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri.  Kriteria dalam pelaksanaan diversi pun diatur dalam pasal 7 ayat 2 UU SPPA sebagai berikut :

  1. Tindak pidana yang disangkakan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.
  2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
  3. Adanya “kesepakatan diversi” antara korban dan anak, kecuali: tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, nilai kerugian korban tidak lebih dari UMR (Upah minimum rata-rata) setempat.

Dalam hal suatu tindak pidana dilakukan diversi, maka hasil kesepakatan tersebut disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab disetiap tingkat pemeriksaan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.  Selanjutnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Pembimbing Kemasyaratan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim.

Upaya diversi yang diharapkan bisa menjadi “angin segar” ini haruslah diupayakan dari setiap lini penegak hukum.  Selain itu juga peran masyarakat untuk menciptakan Restorative Justice untuk menghapuskan stigma-stigma sosial bagi ABH harus saling mendukung. (intan/spekham. photo : arrahman.com)

UU SPPA : DENGAN KEADILAN RESTORATIF, JANGAN ADA LAGI ABH YANG DIPANDANG SEBAGAI SAMPAH MASYARAKAT

Definisi Keadilan Restoratif atau Restorative Justice (RJ) berdasarkan UU SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Ada 3 konsep dalam konsepsi keadilan restorative, yaitu Encounter Conception, Reparative Conception, dan Transformative Conception.

Dalam konsep Encounter Conception, RJ dipandang sebagai suatu proses penyelesaian persoalan yang ditimbulkan dari suatu kriminalitas dengan cara mempertemukan korban, pelaku dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu forum informal yang demokratis untuk menemukan solusi yang positif.

Dalam konsep Reparative Conception, RJ dipandang sebagai suatu konsepsi keadilan yang mengutamakan pemulihan terhadap kerugian daripada sekedar memberikan penderitaan kepada pelakunya.

Sedang dalam konsep Transformative Conception, RJ dipahami sebagai suatu “way of life”.  Pendukung konsep ini memandang bahwa RJ tidak hanya soal perubahan pendekatan terhadap kejahatan tetapi harus lebih jauh lagi yaitu dalam rangka mencapai suatu masyarakat yang adil (achieving a just society), yang hanya bisa dicapai melalui suatu transformasi untuk memahami keberadaan kita sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan lingkungan.

Dalam diskusi yang diselenggarakan di Rumah Makan Taman Sari, Jalan Adi Sucipto No.168 (Colomadu), Karanganyar, Jawa Tengah 57174 tanggal 15 April 2014 lalu, Putu Elvina selaku Komisioner KPAI bidang ABH mengatakan bahwa dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 5 Ayat 1 dijelaskan “Sistem peradilan pidana anak WAJIB mengutamakan pendekatan keadilan restorative”.  Putu juga menambahkan bahwa RJ dalam pengertian Encounter Conception harus diutamakan.

Peran serta masyarakat dalam Perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak dengan cara berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui diversi dan pendekatan keadilan restorative diatur di Pasal 93 UU SPPA.

Bila dilakukan dengan benar, cara ini dipercaya akan mengubah perilaku pelaku (rehabilitation), pencegahan (deterrence), menyadarkan para pihak akan pentingnya norma yang telah dilanggar (reinforcement of norms), dan memungkinkan pemulihan terhadap korbannya melalui restitusi.

“Melalui Restorative Justice, jangan ada lagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang dipandang sebagai sampah masyarakat. Stigma ini yang harus di hapuskan.”  Tegas perempuan berkulit putih tersebut di hapadan para tamu undangan yang terdiri dari beberapa Dinas Pemkot Surakarta, beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat Karesidenan Surakarta dan lain-lain.

Kendati demikian, Putu juga menambahkan bahwa masih ada kendala umum untuk mencapai RJ yang sesuai dengan UU SPPA, diantaranya adalah perhatian terhadap anak masih rendah, tidak ada atau kurang tersedianya sarana alternatif, seringkali hanya ada 2 pilihan: menghukum atau tidak sama sekali, kemampuan untuk melihat dalam jangka panjang, sikap tokoh masyarakat atau tokoh agama yang seringkali memandang sebelah mata terhadap ABH, juga sikap aparat penegak hukum yang legalistik. (intan/spekham)