Boyolali Archives - Laman 10 dari 15

Meretas Asa “Perempuan Rentan bersama Pemerintah Kabupaten Boyolali”

Boyolali, 18 April 2016. Masih pagi, pukul 08.30 wib, ibu-ibu komunitas dari desa Sawahan, desa Musuk, serta desa Bangak, Kabupaten Boyolali datang ke Gedung Putih, gedung resmi Bupati Boyolali menjalankan tugas eksekutifnya. Bersama dengan Pemerintah Daerah Boyolali, Dinsosnakertrans, Disnakkan, Dinkes, Bappeda, Disdikpora, Bapermas, BP3AKB, menunggu untuk melakukan audensi dengan Bupati. Setelah menunggu beberapa saat ibu-ibu komunitas bersama perwakilan dari pemerintah kemudian diterima oleh Wakil Bupati untuk audensi. Aundesi ini bertujuan untuk membangun perspektif Pemerintah Eksekutif agar ada keberpihakan pada perempuan terutama untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Keberpihakan itu harapannya bisa berwujud adanya surat edaran dari bupati ke desa-desa agar ada anggaran secara khusus untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari Anggaran Desa di era implementasi Undang-Undang Desa No. 06 tahun 2014.

Diawali oleh Direktur SPEK-HAM, Ibu Endang Listiani, S.S yang memperkenalkan peserta audiensi, dan dilanjutkan dengan menyampaikan Kertas Posisi yang sudah disiapkan sebelumnya. Ada 5 point penting dalam Kertas Posisi tersebut diantaranya:

Memperkuat perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan tahunan Pemerintah Kabupaten Boyolali agar mencerminkan keberpihakan pada masyarakat miskin, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal-hal ini dapat dilihat dalam arah pembangunan yang berfokus pada program penanggulangan kemiskinan, penguatan pengarusutamaan gender, serta perlindungan perempuan dan anak. SPEK-HAM berkomitmen untuk memberi masukan-masukan pada RPJMD dan Musrenbang agar menghasilkan program-program yang juga berbasis pada kebutuhan perempuan dan anak.
Bekerjasama untuk mendorong pemerintah desa mampu memanfaatkan peluang dana desa bagi program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, baik dalam bidang ekonomi, kesehatan reproduksi, maupun pencegahan dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender. Kami sangat berharap pemerintah kabupaten dapat merealisasikan adanya Perda ataupun Surat Edaran secara khusus untuk program di atas. SPEK-HAM berkomitmen untuk membantu BP3AKB dalam mengkawal dan mendampingi desa-desa paska sosialisasi alokasi anggaran khusus untuk penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak, terutama di wilayah kerja kami.
Bekerjasama untuk mengoptimalkan penguatan kelembagaan dan layanan P2TP2A. Penguatan kelembagaan dapat berupa pembahasan MOU, SOP penanganan kasus, mekanisme rujukan P2TP2A, dan mekanisme koordinasi untuk memperkuat sinergi antar SKPD dalam program perlindungan perempuan dan anak. Sedangkan penguatan layanan dapat berupa penyediaan kebutuhan-kebutuhan bagi pemenuhan hak korban secara komprehensif, diantaranya: penyediaan rumah pemulihan/aman, pembiayaan visum et repertum, pemulihan ekonomi korban, dan lain-lain. SPEK-HAM berkomitmen untuk bersinergi dengan BP3AKB (selaku leading sector) untuk aktif dalam setiap penguatan P2TP2A di Boyolali.
Bersinergi dengan pemerintah untuk memperkuat akses informasi dan layanan kesehatan reproduksi pada perempuan dan remaja. SPEK-HAM memiliki pengalaman kerjasama dengan pemerintah di wilayah lain dalam melakukan perluasan informasi kesehatan reproduksi kepada masyarakat grassroot agar melakukan pencegahan secara dini pada kasus-kasus IMS/HIV-AIDS/kanker terkait reproduksi. Pengalaman tersebut bisa dilakukan juga untuk kabupaten Boyolali, melalui skema kerjasama sumber daya.
Bermitra dalam program-program pengembangan pengelolaan potensi lokal Boyolali melalui strategi pemberdayaan kelompok-kelompok perempuan miskin dan marginal. SPEK-HAM selama ini melakukan pendampingan untuk program ekonomi, khususnya pertanian-peternakan terpadu ramah lingkungan pada kelompok-kelompok perempuan korban KtPA, perempuan/ibu rumah tangga dengan HIV positif, dan perempuan kepala keluarga.

Selain hal diatas, dari perwakilan Komunitas Musuk, Ibu Surani menyampaikan beliau sangat senang bisa bertemu dengan Wakil Bupati dalam audensi tersebut dan berharap ada perhatian dari pemerintah kabupaten, terutama Bupati, untuk Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selama ini Komunitas Musuk sudah melakukan program-program untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, tetapi sampai saat sekarang belum ada perhatian dari pemerintah. Selama ini komunitas membangun secara mandiri sesuai dengan kearifan lokal dalam penaganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penanganan yang dilakukan disenergikan dengan pemberdayaan berdasarkan potensi yang ada, seperti peternakan kambing maupun pertanian terpadu. Harapan komunitas itu bukan hanya berwujud bantuan tetapi setidaknya dukungan, misalnya ada kebijakan lewat anggaran desa untuk perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.

Bapak Wakil Bupati Boyolali, Said Hidayat, S.H yang menerima audensi pada saat itu menyampaikan ucapan terima kasih atas paritisipasi maupun peran yang sudah dilakukan SPEK-HAM bersama masyarakat Kabupaten Boyolali. Pada dasarnya Wakil Bupati menampung point penting yang dimasukan dalam kertas posisi. Sebagai tindaklanjutnya akan dikoordinasikan dengan Sekda untuk ditindaklajuti ke jajaran di bawahnya yaitu SKPD terkait. Hal lain yang disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Boyolali, Bapak Paryanto, S.H, Beliau akan berkoordinasi dengan Banleg untuk membahas regulasi terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat desa dengan adanya implementasi Undang- Undang Desa. Sesi diakhiri dengan penutup dari Wakil Bupati Boyolali, Bapak Said Hidayat, S.H dengan mengucapkan terima kasih, serta mengucapkan permintaan maaf dikarenakan tidak bisa meluangkan waktu yang cukup banyak dalam menerima audensi. (Fitri Haryani-Manager Divisi Pencegahan dan Penanganan Kasus Berbasis Masyarakat/spekham.org)

JAMBORE KOMUNITAS, Peran Strategis Desa untuk Mendukung Kebijakan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

“Spirit perjuangan RA. Kartini tidaklah semata-mata dalam emansipasi semu yang seringkali dirayakan dengan kegiatan-kegiatan yang cenderung mendomestifikasi peran perempuan. Essensi dari perjuangan RA. Kartini adalah membebaskan perempuan dari belenggu kebodohan dan keterbelakangan, kemudian bertransformasi dalam peran-peran strategis pembangunan di setiap bidang kehidupan di Indonesia.” Endang Lisiani, Direktur Yayasan SPEK-HAM.

Boyolali. 20 April 2016. Yayasan SPEK-HAM lembaga yang peduli terhadap persoalan-persoalan perempuan memandang Hari Kartini merupakan hari yang penting untuk mengingat kembali perjuangan Kartini sekaligus menginternalisasikan semangat perjuangan Kartini dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta sebagai upaya memperkuat peran strategis perempuan pedesaan di Era UU Desa. Sebagai bentuk penguatan akan hal tersebut, SPEK-HAM bekerjasama dengan BP3AKB Kabupaten Boyolali menyelenggarakan Jambore Komunitas dengan tema “Peran Strategis Desa untuk Mendukung Kebijakan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak” di Pendhapa Gedhe Kabupaten Boyolali.

Ibu Dasih, Kepala BP3AKB Boyolali, membuka acara

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pemerintah kabupaten untuk berkomitmen pada peran serta tanggungjawabnya dalam inisiasi kebijakan yang pro poor dan pro gender, khususnya terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di era UU Desa. Menguatkan peran desa yang bersinergi dengan kelompok-kelompok perempuan untuk membangun kebijakan dan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, termasuk penghapusan kekerasan seksual.

Jambore Komunitas salah satu acaranya adalah dialog warga mengundang Bupati Boyolali, Bupati Klaten, Ketua DPRD Boyolali, Kepala Desa Samiran, Kepala Desa Sumur, Kepala Desa Kuncen, serta Komnas Perempuan. Moderator Nila Ayu membuka dialog dengan keberadaan UU No. 6 tahun 2014. Bagaimana ada partisipasi perempuan dalam proses perencanaan, pengambilan kebijakan, pelaksaan dan evaluasi dalam implementasi UU Desa.

Bu Dasih, Kepala BP3AKB Kabupaten Boyolali dalam hal ini mewakili Bupati Klaten yang berhalangan hadir mengatakan “Saya rasa upaya yang dilakukan BP3AKB terkait dengan UU Desa dikaitkan dengan kesehatan perempuan dan pemberdayaan, upaya itu sangat luar biasa mendukung. 261 desa mengajak duduk satu meja dengan Bapermas. Apa saja yang berkaitan dengan perempuan dan anak supaya menjadi salah satu program desa dan dialokasikan dananya. Apapun yang diprogramkan untuk perempuan dan anak tidak pernah dicoret, selalu diutamakan. Namun kenapa kok masih minta desa? Harapan kami bisa mendekatkan kepedulian desa terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Karena ini salah satu peran pemkab untuk mendekatkan masyarakat dengan pemerintah desa.”

Pada kesempatan yang sama, Ibu Agustin, Kepala PP dan KB Kabupaten Klaten mewakili Bupati Klaten menginformasikan bahwa terkait adanya UU Desa pasal 26 ayat 4 tentang kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender. Di Kabupaten Klaten, sesuai misi yang ke 7 Bupati Klaten yaitu meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak. Sesuai nawa cita yang kelima peningkatan kapasitas kehidupan manusia. Pemilihan bupati dan wakil bupati semuanya perempuan diharap bisa diperhatikan untuk keberpihakan kepada perempuan akan mendapatkan perhatian awal.

Perbup tentang pelayanan utama setiap tahun dari tahun 2015 ada pelayanan gratis untuk perempuan termasuk yang belum memiliki BPJS, ada juga tentang kebutuhan perempuan semua diatur. Disini kita membuat beberapa Perda: Perda tentang Kesehatan, Perlindungan Anak, Difabel, Gusus Tugas PUJ, Layanan kesejahteraan sosial, rintisan MOU dengan Peradi Klaten dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mereka akan melakukan pendampingan dengan gratis. Ada juga kegiatan perempuan yang sudah diatur oleh pemkab, disini kami memunculkan beberapa perda. Perda Gugus Tugas KPA, Kelayaan Kesejahteraan Sosial, kita juga membentuk PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera). Setiap ada kasus yang mempunyai masalah bisa datang ke kantor TPKB, UDKS.

Kita juga sudah melibatkan perempuan dalam Musrenbangdes. Dari kelompok perempuan, PKK, kita akan mengadakan TP2AKB ini masing-masing desa diberi fasilitas. Para kader perempuan kita ajak koordinasi dalam pengambilan keputusan dan ada beberapa pelatihan pada kader sehingga bisa meningkatkan ekonomi dari kreativitasnya masing-masing.

“Terkait dengan UU Desa, saya punya satu keyakinan kalau yang hadir di sini belum paham dengan UU Desa. Yang berhubungan dengan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan perlindungan masyarakat. Terkait pemberdayaan perempuan, mungkin Boyolali masih kalah dengan Klaten,” jelas Paryanto, Ketua DPRD Kabupaten Boyolali. Lebih lanjut Paryanto mengemukakan “Sudah ada perda, ada juga perda perlindungan TKI, perda perlindungan anak. Bagaimana kita memberikan perlindungan terhadap anak dan difabel. Ini ada salah satu difabel yang IQnya tinggi tetapi tidak diterima di sekolah yang mumpuni, sehingga kita membuat perda yang mengatur difabel, untuk pemilik perusahaan juga harus memberi ruang untuk difabel. Terait dengan UU Desa, yang paling penting peran serta daerah hingga desa, dalam rangka menyiapkan SDM yang akan diturunkan ke masyarakat, sehingga kaum perempuan tidak hanya ikut berpartisipasi tetapi ikut serta dalam pengambilan keputusan. Boyolali sudah menyiapkan perda mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Untuk anggaran berapapun asal untuk kepentingan publik kami akan selalu anggarkan. Kami punya gagasan dan inisiasi sharing se-Surakarta.”

Indriati Suparno dari Komnas Perempuan mengemukakan bahwa program-program apa saja yang ada kaitannya dengan kepedulian terhadap perempuan, bentuknya SK dan kebijakan daerah. Memprioritaskan kasus kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan terhadap anak. Mungkin semua wilayah memiliki P2TP2A, yang jadi catatan apakah lembaga ini berjalan atau belum. Yang ditingkat kabupaten sudah jalan apa belum, kecamatan dan tingkat desa, apalagi menyambut adanya UU Desa. Terkait dengan birokrasi kedinasan, pemerintah membuat biro kepedulian perempuan, kalau kita memberikan layanan baik dari korban cepat terbantu dan pemerintah dapat penghargaan.

Selain dialog warga, Jambore Komunitas juga diwarnai dengan kegiatan pameran produk komunitas dan jaringan, peluncuran Program Penggalangan Dana Publik “LUMBUNG PEREMPUAN”, serta acara gelar seni budaya dari komunitas dampingan. (Nuel Oei – Staf Informasi Teknologi Data dan Media/spekham.org)

Sanggar Belajar Perempuan Sawahan Sebagai Pos Pengaduan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak

Wilayah Desa Sawahan merupakan wilayah paling ujung timur di Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kota Surakarta. Wilayahnya yang terletak pada perbatasan menjadikan Sawahan menjadi wilayah yang berpotensi besar terjadinya kasus baik kriminal maupun kekerasan, dan ini didukung dengan potensi SDM yang menduduki urutan pertama di Kecamatan Ngemplak.

Selama kurang lebih setengah tahun, telah dilakukan diskusi-diskusi tentang pemahaman kekerasan berbasis gender, dan pemahaman awal tentang kepedulian masyarakat pada kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai pondasi untuk membangun layanan berbasis komunitas (LBK) di desa ini. Kegiatan-kegiatan di desa ini telah melibatkan partisipasi aktif stakeholder wilayah/pemerintah setempat seperti; Ketua tim Penggerak PKK Desa Sawahan, Bidan Desa, Pengurus beserta kader kesehatan Sawahan. Sedangkan temuan-temuan kasus telah mulai ditindaklanjuti oleh Paralegal setempat yang telah dilatih untuk pendampingan korban dalam mengakses layanan.

Berdasar kondisi riil wilayah dan potensi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sawahan, masyarakat berinisiatif membentuk sebuah Pos Pengaduan untuk korban perempuan dan anak yang dikemas dalam sebuah “Sanggar Belajar Perempuan Sawahan” yang juga dipergunakan sebagai wadah belajar. Sharing segala permasalahan mengenai segala aspek kehidupan serta dipergunakan pula sebagi tempat untuk meningkatakan kapasitas perempuan Sawahan. Hal ini dituangkan dalam impian/harapan Sanggar yaitu Menjadi Wadah Gerakan Perempuan Sawahan dalam Mewujudkan, Terpenuhinya Hak dan Kebutuhan Dasar Perempuan dan Anak Menuju Tatanan Masyarakat Yang Adil Gender, Berdaya Dan Mandiri.

Sanggar telah memiliki susunan kepengurusan yang telah disepakati pada saat pembentukan yang bertempat di kediaman Lurah Sawahan. Pak Lurah Sawahan mengatakan sangat senang dan menyambut gembira dengan terbentuknya Sanggar ini, yang nantinya bisa menjadi wadah perempuan di Sawahan beraktifitas dan tentunya juga bisa menangani soal kekerasan pada perempuan terutama KDRT di Sawahan. Sebagai sarana bertemunya anggota Sanggar difasilitasi dengan Diskusi Komunitas yang disepakati setiap tanggal 8 per bulannya. Sedangkan sebagai solusi awal mengenai keberlanjutan atau pendanaan kegiatan Sanggar, mereka secara swadaya mengiur seperti yang telah mereka sepakati.

Beberapa kali diskusi pasca pembentukan sanggar telah dilakukan. Dalam diskusi-diskusi ini mereka telah memetakan potensi yang dimiliki oleh wilayah kadus masing-masing. Potensi yang dimaksud disini adalah memahami kondisi wilayah masing-masing melalui potensi wilayah, fasilitas yang dimiliki, titik-titik terjadinya konflik dan lain-lain yang pada akhirnya dapat diketahui kebutuhan yang diperlukan masyarakat/komunitas yang dijadikan dasar perencanaan Program dari Sanggar. Sanggar Belajar Sawahan ini telah menyusun perencanaan Program satu tahun kedepan. Selain itu beberapa pengurus sanggar telah melakukan langkah awal advokasi terhadap BPD terkait anggaran untuk perempuan pada umumnya dan untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pada khususnya. (Ani Surtinah – CO Divisi Pencegahan dan Penanganan Kasus Berbasis Masyarakat/spekham.org)

Membangun Komitmen untuk Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Upaya untuk membangun komitmen tentang kebijakan dan penganggaran di Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa yang berpihak pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terus dilakukan SPEK-HAM. Didukung program MAMPU-AUSAID digelar dialog publik dengan tema “Membangun Publik Komitmen Multistakeholder dalam Memanfaatkan Peluang Anggaran Desa untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak” bertempat di Aula Wijaya Kusuma, Gedung Setda Kabupaten Boyolali, selasa 8/3.

Diskusi menghadirkan dua orang narasumber yakni Paryanto, Ketua DPRD Kabupaten Boyolali, dan Dasih Wiryastuti, Kepada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Boyolali.

Paryanto dalam paparannya menyampaikan komitmen dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mendukung program-program yang pro perempuan dan anak. Ia juga menyampaikan bahwa membicarakan penganggaran itu yang dibahas adalah tentang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan karena itu menyentuh masyarakat tanpa membedakan, dan yang berikutnya bicara kemisikinan ini akan menjadi parameter kita bersama untuk mengukur kesejahteraan. “Saya menyambut baik adanya pertemuan ini yang tujuannya adalah membangun komitmen bersama dengan bersinergi antar SKPD, Pemerintah Desa dan masyarakat. Harapannya komitmen itu dapat dilaksanakan,” ungkap pria berkumis itu. Lebih lanjut Paryanto menyampaikan bahwa Kabupaten Boyolali patut berbangga dengan lahirnya beberapa Perda, diantaranya Perda tentang Perlindungan Anak, Perda tentang TKI, dan Perda tentang Difabel.

Sementara itu Dasih Wiryastuti, kepala BP3AKB dalam paparannya menyampaikan tentang kondisi Kabupaten Boyolali saat ini dalam menjalankan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sudah berjalan. Ia mengemukakan saat ini sudah ada PRG (Penganggaran Resposif Gender) di masing-masing SKPD, artinya setiap SKPD sudah mempunyai anggaran untuk melakukan pemberdayaan terhadap perempuan.

Terkait dengan anggaran di Desa, Dasih menyampaikan bahwa sudah ada himbauan kepada Kepala Desa agar menganggarkan program untuk pemberdayaan perempuan dan anak. “Kami sudah melakukan sosialisasi terhadap 263 desa dan 4 kelurahan yang ada di Boyolali,” ungkapnya. Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa untuk meningkatkan produktifitas ekonomi perempuan maka digulirkanlah Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), selain itu ada program Pos Pemberdayaan Masyarakat (Posdaya).

Komitmen Boyolali sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) diwujudkan dengan menunjuk satu desa layak anak di setiap Kecamatan yang kemudian akan menjadi virus untuk desa-desa lainnya. “Sudah ada 19 Desa Layak Anak di Kabupaten Boyolali, ini menjadi komitmen kami sebagai Kabupaten Layak Anak,” ungkap Dasih. Dia menambahkan bahwa Kabupaten Boyolali sudah pernah mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak dari Pemerintah Pusat pada tahun 2013 dan 2015.

Salah satu peserta berbagi pengalaman di desanya

Sesi diskusi, beberapa peserta mengalami kebingungan terkait dengan implementasi UU Desa yang belum jelas terkait prioritas program yang harus dijalankan di desa. Suwiji, peserta dari Desa Samiran menyampaikan bahwa belum ada sosialisasi terkait Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal itupun diamini oleh Mahadi, Wakil Ketua BPD musuk yang menyatakan belum pernah ada sosialisasi dari BP3AKB. Peserta lainnya, Eko Bambang dari Desa Teras menyampaikan kritiknya terhadap pemerintah yang tidak pernah menyampaikan tentang indikator Desa Layak Anak dan Kabupaten Layak Anak.

Sementara itu, Subasuki, Kasi Pemeritahanan Desa Bangak menyampaikan harapannya agar ada pertemuan tindaklanjut seperti sosialisasi tentang program pro perempuan dan Desa Layak Anak dengan mengundang semua desa. ”Seharusnya ada tindaklanjutnya, BP3AKB mengundang desa-desa di tiap kecamatan, jangan dicomot-comot seperti ini, ungkap Basuki.

Diskusi publik ini menjadi sarana yang baik untuk saling belajar antar desa, misalnya di Desa Samiran yang sudah mengalokasikan anggaran desanya untuk Forum Anak. Harapannya hal ini bisa ditiru oleh desa-desa yang lainnya. Diskusi Publik ini menghadirkan peserta dari beberapa SKPD seperti BP3AKB, Bappeda, DPPKAD, Bapermasdes dan Dinsosnakertrans, perwakilan Camat Musuk, Camat Banyudono, Pendamping Desa, PATTIRO, Darma Desa, Perangkat Desa Bangak, dan Desa Musuk, BPD Musuk, dan Komunitas Perempuan Desa Musuk.

Endang Listiani, Direktur Yayasan SPEK-HAM menyampaikan harapannya agar kegiatan ini mampu mendorong adanya penguatan pemahaman bersama pada semua stakeholder dan masyarakat tentang pentingnya implementasi UU Desa yang mendukung upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa dan Kabupaten Boyolali. Komitmen program atau anggaran dimasukkan ke dalam RPJMD/RPJMDES dan APBD/RKPDes yang mengakomodir kebutuhan perempuan dan anak, khususnya perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. (Henrico Fajar K.W – Divisi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Masyarakat/spekham.org)

Pengungsi Eks-Gafatar Berangsur-angsur Kembali ke Kampung Halaman

“Tidak penting apapun agama atau sukumu… Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu…” K.H. Abdurahman Wahid (Gus Dur).

Pengungsi eks-Gafatar yang ditampung di Asrama Haji Donohudan, Boyolali hingga jumat, 5 Februari 2016 tinggal 690 orang. Sebanyak 664 orang berasal dari Jawa Barat dan Sumatera, sementara sisanya sebanyak 26 orang adalah warga Jawa Tengah. Informasi yang berhasil kami himpun dari petugas di Posko Pengungsian menyebutkan bahwa para pengungsi eks-Gafatar berangsur-angsur sudah kembali ke kampung halamannya masing-masing. Diharapkan minggu ini proses pemulangan sudah berakhir.

Tercatat sebelumnya ada 1.731 orang eks-Gafatar yang ditampung di Asrama Haji Dohohudan, Boyolali. Mereka datang secara bertahap. Tahap pertama datang hari senin, 25 Januari, sebanyak 450 orang. Tahap kedua datang hari kamis, 28 Januari, sebanyak 1281 orang. Mereka adalah pengungsi dari Mempawah Timur dan Ketapang, Kalimantan Barat, yang terpaksa harus angkat kaki dari daerah yang selama ini telah memberikan penghidupan bagi mereka.

Pantauan kami di lokasi, masih ditemukan persolan, diantaranya pengungsi masih membutuhkan bantuan yang utamanya adalah kebutuhan anak-anak. Oleh karena itu sebagai bentuk rasa solidaritas kepada para pengungsi eks-Gafatar, SPEK-HAM untuk kesekian kalinya kembali mendistribusikan bantuan yang terdiri dari pempers, susu, biskuit, deterjen, sabun colek, shampo dan lotion anti nyamuk.

Bantuan diterima oleh petugas dari Dinas Sosial Propinsi Jateng di Sekretariatan Posko Pengungsi eks-Gafatar, yang kemudian langsung disampaikan kepada pengungsi yang membutuhkan. Bantuan yang diberikan memang jauh dari ideal, tapi paling tidak bisa mencukupi kebutuhan pengungsi untuk beberapa hari kedepan.

Kegiatan pendistribusian bantuan ini sebagai wujud komitmen kami untuk membantu mereka para pengungsi eks-Gafatar yang sedang mengalami pendiskriminasian oleh negara, dan sekaligus wujud pertanggungjawaban kami kepada para donatur yang bersedia menyisihkan sebagian pendapatannya untuk kegiatan kemanusiaan. Total jumlah uang tunai yang berhasil dihimpun sebanyak Rp. 1.689.500,-

Selain uang tunai, SPEK-HAM juga menghimpun pakaian layak pakai yang semuanya sudah terdistribusikan kepada para pengungsi di Dohohudan, utamanya anak-anak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada para donator atas kepeduliannya untuk saudara-saudara kita para eks-Gafatar. (Henrico Fajar K.W – Divisi Pencegahan dan Penanganan Kasus Berbasis Masyarakat/spekham.org)

Seuntai Kisah di Pengungsian Eks-Gafatar

Malam belum sempurna, kegaduhan dan suara orang bercakap-cakap semakin terdengar jelas dibalik ruangan keseketariatan posko penanganan pengungsi eks-Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara ) di Asrama haji Donohudan, Boyolali.

1.731 orang yang merupakan rombongan pengungsi gelombang pertama dan kedua, tinggal bersama untuk menunggu proses rehabilitasi dan pemulangan ke daerah asal masing-masing; Lampung, Gunung Kidul, Malang, Sukoharjo, Semarang dan wilayah-wilayah lainnya.

Tumpukan pakaian pantas pakai menjadi rebutan ibu-ibu yang saat itu sedang antri kamar mandi menjadi pemandangan yang memprihatinkan di pagi hari. Begitupun di sudut lain di posko keseketariatan, banyak ibu, bapak-bapak, dan remaja yang antri panjang untuk mendapatkan peralatan mandi seperti sabun, sampo, handuk dan lain-lain. “Wah tidak kebagian handuk,“ kata Ag, salah satu remaja berumur 16 tahun, sambil berlari mengejar teman-temannya.

Kamar-kamar berisikan 10 s/d 12 orang dengan tumpukan barang-barang bawaan menjadi pemandangan setiap hari. Penghuni-penghuni kamar hilir mudik bergantian dengan berbagai aktifitasnya, ada yang mandi, makan, mecari baju, dan aktifitas lainya. Seperti malam Selasa, 27 Januari 2016, banyak pengungsi yang duduk-duduk di tangga menuju kamar.

Bapak AB (34 tahun) bersama istrinya An (28 tahun), serta putra kecilnya yang dipangku bernama Ad (3 tahun). Keluarga ini berasal dari Gunung Kidul. Sudah hampir 3 tahun mereka mengikuti kelompok Gafatar yang mereka ketahui dari teman kerjanya dulu di Jogja. Dalam kisahnya dia merasa tertekan pada awal-awal bergabung di kelompok ini, keluarga tidak mengetahui keberadaan mereka, dan jarang berkomunikasi dengan keluarganya.

Kegiatan yang diikuti lebih banyak pada kegiatan keagamaan, seperti mendengarkan ceramah dan visi misi Gerakan Fajar Nusantara ini. Kami juga sering diajak untuk melakukan petemuan atau deklarasi untuk anggota-anggota baru yang selesai direkrut (diajak, diceramahi dan didoktrin). Beberapa hal yang selalu disampaikan gerakan ini adalah bahwa anggota Gafatar tidak wajib sholat 5 waktu, tidak wajib puasa di Bulan Ramadhan, kalimat syahadat mereka berbeda dengan umat Islam, yang bukan kelompok mereka dianggap kafir, gerakan hampir mirip dengan NII KW9, gerakan ini juga membangun perspektif dikalangan mahasisw , caranya dengan berbagai kegiatan yang berkedok aksi sosial agar eksistensi mereka diakui oleh pengikut dan calon pengikutnya. Demikian sekilas yang diceritakan bapak AB. Lelaki kurus dan tinggi ini sebenarnya juga rindu pada keluarga besarnya, “Tapi jalan hidup sudah diambil dan mimpi-mimpi indah serta resikopun harus siap dipikul,” begitu imbuhnya.

Berbeda lagi dengan ibu NK (57 tahun) dari Purworejo. Mendengar anak lelakinya yang bernama AMPJ (37 tahun) bersama keluarganya menjadi pengungsi di Donohudan tanggal 25 Januari. Segera dengan diantar adiknya, dia berkunjung ke Donohudan pada Rabu, 28 Januari 2015. Dia sampai di Donohudan pada pukul 06.45 WIB. Setelah melewati berbagai keperluan adminisrasi, maka ada pukul 07.25 WIB dia bisa beremu dengan anak, menantu, dan cucunya. Suasana sangat haru. Pelukan dan tangisan mewarnai keluarga yang sudah hampir 4 tahun tidak bertemu. Ibu NK tidak henti-hentinya memeluk anak lelaki satu-satunya itu. Selama kurang lebih 45 menit pertemuan, ibu yang memiliki usaha toko pakaian muslim ini memeluk dan menempelkan mulutnya ke telinga anaknya untuk memberi nasehat dan kata-kata yang membuat anaknya tenang dan tidak histeris lagi. Ternyata begitu indah pertemuan yang terjadi pagi ini. “Semua ada hikmah dan pembelajaranya mas,” demikian ibu NK lirih pamit dan berjabat tangan denganku .

Berbagai macam tamu berkunjung dan berkumpul di pendopo. Tamu-tamu merupakan keluarga pengungsi, pejabat pemerintah baik dari Boyolali maupun dari Provinsi Jawa Tengah. Saya berkesempatan ngobrol dengan pejabat dari Bidang Kesra Sekda Kabupaten Boyollai, dari PMI Boyolali dan juga dari Kesbangpolinmas. Sejak dua minggu lalu, Pemerintah Kabupaten Boyolali sudah melakukan persiapan terkait dengan akan datangnya pengungsi kelompok Gafatar. Pemerintah Boyolali menunjuk Kesbangpolinmas sebagai leading sektornya dan melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, BPBD, dan PMI untuk melakukan proses-proses pelayanan sesuai dengan bidang masing-masing.

“DKK mengkoordinasikan puskesmas-puskesmas yang secara bergiliran selama 24 jam berjaga-jaga di Komplek Donohudan ini, sedangkan tenaga dari PMI melakukan aktifitas seperti mengkoordinasikan data pengungsi, layanan pemulangan dan kedatangan pengungsi yang tentunya berkoordinasi dengan tim yang lain,” demikian disampaikan bapak Bambang dari PMI Boyolali. Di lokasi yang berbeda, saya berbincang dengan bapak Dadar dari Bidang Kesra Kabupaten Boyolali, dan bapak Pomo dari Kesbangpolinmas Kabupaten Boyolali. Mereka menyampaikan bahwa para pengungi dipastikan mendapat pelayanan dan sarana prasarana yang baik, mulai dari makanan, pakaian, obat-obatan yang tentunya atas bantuan dari para donator dan juga dari anggaran emergensi respon masing-masing SKPD. Disampaikan pula banyak terima kasih kepada para relawan dan donatur yang telah membantu para pengungsi. Disini kami memberikan dorongan moral agar mereka memiliki kepercayaan diri yang kuat. Kami juga melakukan koordinasi dengan kepala-kepala desa khususnaa yang dari daerah Boyolali, agar mereka bisa diterima kembali dalam masyarakat. Selama di sini, kami juga memberikan makanan batin melalui pengajian, ceramah dan lain sebagainya. (Sunoko Alee)

Pengungsi Eks-Gafatar, Bagaimana Kelanjutan Hidup Mereka?

Gelombang pertama pengungsi “Eks-Gafatar” datang ke Asrama Haji Donohudan pada hari Senin, 25 Januari 2016. Sebanyak 450 orang (dewasa maupun anak-anak) datang dari Mempawa. Mempawa merupakan daerah pemukiman yang dibakar oleh massa pada tanggal 19 Januari 2016. Kondisi pengungsi agak tertutup karena sedikit banyak mereka mengalami trauma dengan adanya pembakaran pemukiman mereka. Mereka datang dengan pakaian serta perbekalan yang secukupnya.

Yayasan SPEK-HAM bersama teman-teman dari BP3AKB Propinsi, Sahabat Kapas, dan Jaringan LSM yang lain yang ada di Solo, sejak hari Senin sudah melakukan koordinasi-koordinasi berkenaan dengan kondisi pengungsi, kebutuhan-kebutuhan mendesak yang dibutuhkan oleh pengungsi. Pada hari pertama pengungsi berada di Donohudan, SPEK-HAM melakukan kegiatan-kegiatan semacam trauma healing bersama dengan ibu rumah tangga dan anak-anaknya.

Gelombang pengungsi tahap kedua sejumlah 1.281 orang (dewasa dan anak-anak) diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang menggunakan 34 bus dikawal ketat jajaran TNI-AD, TNI-AL dan POLDA Jawa Tengah menuju asrama Haji Donohudan pada 28 Januari 2016 (dini hari). Kondisi para pengungsi ini berbeda dengan kondisi pengungsi tahap pertama. Pengungsi tahap dua ini berasal dari pemukiman yang tidak mengalami tragedi pembakaran pada tanggal 19 Januari 2016, tepatnya mereka berasal dari Ketapang. Mereka lebih siap untuk meninggalkan pemukiman, dilihat dari jumlah barang-barang yang dibawa lebih banyak. Jumlah anak-anak pengungsi tahap dua ini juga tidak kalah banyak dengan jumlah yang tahap pertama.

Yayasan SPEK-HAM yang bergerak di isu-isu perempuan dan anak dengan sigap langsung menggalang donasi lewat media sosial dan teman terdekat sehingga pada tanggal 28 dan 29 Januari sudah bisa mengirimkan donasi dalam bentuk uang, baju-baju layak pakai untuk anak-anak dan dewasa, serta kebutuhan anak-anak seperti susu, biskuit, pampers, pembalut, dan beberapa kebutuhan ibu rumah tangga. (Antonius Danang Wijayanto)

Terimakasih kepada para donatur yang sudah berkenan mempercayakan penyaluran donasinya lewat lembaga SPEK-HAM. Donasi dapat disalurkan melalui SPEK-HAM dengan kontak person :

Danang : 081578001764

Fajar : 085643207860

SPEK-HAM : 0271-714057

Ku Tunggu Butiran Telurmu

“Kutunggu butir-butir telurmu,” kalimat ini tepat untuk menggambarkan semangat 20 orang perempuan anggota Kelompok Sekar Putri dalam mengelola peternakan ayam petelur yang baru dirintisnya. Dengan semangat gerakan usaha bersama, mereka mencoba, merangkai dan meretas harapan dari ayam-ayam yang sebelumnya hidup di rumah-rumah, kemudian dikumpulkan dalam kandang bersama sebagai modal dari usaha kami.

Hari Minggu pagi tanggal 10 Januari 2015, sebanyak 20 ekor ayam betina dibawa ibu-ibu kelompok perempuan/KWT “Sekar putri” dukuh Karanglo Selatan, Desa Musuk, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali. Keriuhan terdengar di kandang bersama yang terletak di belakang rumah Mbak Yuni, salah satu anggota kelompok, pagi itu.

Upacara tradisi bancakan dilakukan sebelum memulai sebuah usaha, ditandai dengan memotong tumpeng sego gudang, kemudian ayam-ayam satu per satu dimasukkan ke dalam kandang. Ada yang bertarung, ada yang langsung akrab dengan ayam lain, ada pula yang mengalami ketakutan dan ngumpet di belakang kandang ayam. Para anggota Kelompok Sekar Putri ini bercerita, dulu diawal kelompok ini dibentuk juga seperti ayam itu. Ketika berada di forum pasti ada yang bersitegang, silang pendapat dan juga yang akrab merasa nyaman dan ada juga anggota yang malu dan diam saja “pitik kok yo podo menungso yooo” ( ayam kok ya seperti manusia).

Berbagai persiapan dilakukan oleh ibu-ibu yang usianya antara 26-58 tahun ini, seperti menebang pohon bambu untuk kandang, membeli kayu, dan paku. Karena anggaran swadaya yang sedikit, untuk sementara atap kandang dibuat dari MMT bekas. Yang terpenting adalah bagaimana mereka memanfaatkan potensi yang ada di sekitar mereka untuk modal awalnya.

Kelompok juga mempersiapkan bagaimana mengelola usaha, dengan menyusun bisnis plan. Berapa modal yang dibutuhkan, serta hasil yang didapat dalam sebulan. Modal awal adalah ayam dan kandang. Untuk menghemat, maka satu orang anggota menyumbang satu ekor ayam betina. Biaya produksi yang dibutuhkan adalah pakan bekatul, jagung, sayuran. Jagung dan sayuran melimpah di Musuk, alasan inilah yang mendorong Kelompok Sekar Putri memilih usaha ternak ayam kampung petelur. Tidak lupa, mereka juga membahas tentang bagaimana sistem jaga (piket) yang dilakukan setiap hari jam 07.00 s/d 16.00 sore, masing-masing group terdiri dari 4 orang. Mereka belajar bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawab, selain itu mereka juga belajar membuat pencatatan hasil (telur) setiap hari, minggu dan bulan untuk melihat hasil usahanya.

Bukan perkara mudah untuk mengajari perempuan membuat perencanaan bisnis, mereka terbiasa tidak menghitung modal dan hasil, pokoke asal mlaku, sehingga tak jarang usaha mereka tidak memberikan peningkatan kesejahteraan. Dengan mengajak kelompok melakukan pencatatan untuk mendokumentasikan sebuah kegiatan seperti usaha ternak ayam kampung petelur ini membuat mereka tahu berapa modal yang harus disediakan untuk membuat kandang. Pada perencanaan awal, pembuatan kandang dengan ukuran 4×5 meter membutuhkan 50 batang bambu. Ternyata pada prakteknya, pembuatan kandang ini membutuhkan 60 batang bamboo. Bambu-bambu diperoleh dari swadaya anggota, sedangkan bahan lain yang dibutuhkan adalah paku sebanyak 2 kilo seharga 27.000, biaya 2 orang tenaga untuk penebangan bambu sebesar 100.000, sehingga total keseluruhan biaya untuk membuat kandang sekitar 750.000.

Usaha kelompok ini dimulai dengan swadaya anggota berupa ayam betina dengan harga antara 50.000 s/d 75.000, dengan total Rp. 1.300.000. Modal keseluruhan yang dibutuhkan sebesar kurang lebih 2 juta. Asumsi pendapatan telur per bulan adalah 80% x 20 ekor ayam x 1800 = 864.000, jika biaya produksi untuk pakan adalah 6000/hari, maka dalam satu bulan biaya produksi yang dikeluarkan adalah 180.000, sehingga pendapatan bersih adalah : 684.000. Dalam 3 bulan sudah balik modal dan dapat menambah jumlah ayam sehingga hasilnya lebih banyak lagi.

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan usaha ini. Pertama, memperkuat komitment anggota kelompok dalam melakukan gerakan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga. Kelompok menyepakati bahwa arah gerakan yang dirintis selama 8 bulan ini adalah bagaimana upaya keswadayaan yang dilakukan di tengah sulitnya ekonomi mereka. Tingkat ekonomi yang rendah sangat rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Mereka tidak ingin hal itu terjadi diantara anggota, sehingga mereka saling menguatkan dengan usaha bersama untuk sejahtera sama.

Tujuan kedua, bahwa usaha ini diharapkan menjadi salah satu suport dana untuk mendanai program-program yang dirancang di Kelompok Perempuan Sekar Putri, termasuk didalamnya adalah untuk penguatan pada perempuan rentan dan perempuan korban kekerasan.

Meskipun baru berjalan 2 bulan, namun kegiatan kelompok Perempuan Sekar Putri sudah mendapatkan respon positif dari pemerintah desa. Bukan hanya persoalan suport pendanaan melalui proses pengajuan program di Musrenbang tahun 2016, tetapi bagaimana program-program yang dirancang tersebut mampu merubah pola pandang dan pola pikir Pemerintah Desa Musuk, BPD dan juga stakeholders lainnya sehingga persoalan-persoalan perempuan dalam berorganisasi dapat terakomodasi dengan program-program pro perempuan dan diprioritaskan.

Oleh : Noko Alle/Nila Ayu

Category Archives: Boyolali