Boyolali Archives - Laman 11 dari 15

Pentingnya Berjejaring untuk Penanganan Kasus Kekerasan

Kesepakatan bersama itu muncul dalam diskusi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak”, Rabu 13/1 di Desa Musuk, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali. Dalam diskusi yang dihadiri oleh 15 orang perempuan ini membahas tentang penanganan kasus yang selama ini dilakukan oleh beberapa perempuan di Desa Musuk, mereka terdiri dari perwakilan kelompok perempuan yang didamping oleh SPEK-HAM, perwakilan dari PKK desa dan perwakilan forum anak.

Perempuan-perempuan terpilih itu telah mengikuti beberapa kegiatan pelatihan maupun sosialisasi yang diadakan oleh SPEK-HAM maupun oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB). Pelatihan yang diikuti meliputi pelatihan untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta sosialisasi UU PKDRT dan UU perlindungan anak.

Penanganan kasus dimaknai peserta sebagai tindakan untuk memediasi, mendengarkan curhatan korban, melaporkan tindakan kekerasan kepada stakeholder setempat, seperti ketua RT dan Perangkat Desa. Bila ini dilakukan dengan serius, maka sangat mendukung dalam upaya untuk mewujudkan suasana lingkungan yang aman dan nyaman.

Beberapa peserta menyampaikan kegiatannya dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mereka melakukan berbagai macam upaya agar kekerasan tidak terjadi lagi. Marti, salah seorang peserta mengaku sudah pernah melakukan mediasi terhadap pihak yang sedang berseteru. Dia berhasil mendamaikan suami-istri yang sedang bertengkar. “Saya beri nasihat dan motivasi tentang hidup berumah tangga agar keluarganya mampu bertahan dalam menghadapi situasi dan kondisi yang tidak baik,” ungkap perempuan yang juga anggota Kelompok Perempuan Rukun Makmur itu.

Selain itu, Yuli, salah seorang peserta mengaku sudah menjalin kerjasama dengan ketua RT setempat dalam penanganan kasus kekerasan. Ketua RT mengharapkan adanya semacam sosialisasi dan komunikasi dengan warga di lingkungan oleh kami sebagai pihak yang sudah pernah mendapatkan pengetahuan dalam melakukan penanganan dan pendampingan korban kekerasan.

Diskusi siang hari itu juga memberikan pemahaman kepada peserta bahwa penanganan pada setiap kasus kekerasan itu berbeda, tergantung jenis kekerasan yang dialami oleh korbannya. Pendampingan secara psikis memang penting bagi korban, tetapi harus diingat kebutuhan korban tidak hanya itu, mereka butuh kepastian secara status, ekonomi atau hukumnya. Keputusan yang terbaik adalah pada korbannya, apa saja yang menjadi keinginannya, kita sabagai pendamping wajib untuk menghargainya.

Kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan Layanan Berbasis Komunitas (LBK) agar menjadi nyata di tengah masyarakat. Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi tanggungjawab bersama yang membutuhkan kepedulian dari semua pihak yang ada di dalam lingkungan masyarakat kita. Oleh karena itu komunitas yang ada di desa ini diharapkan mampu berjejaring antar komunitas, pemerintah daerah, kepolisian, perangkat desa, RW/RT setempat. (Henrico Fajar K.W – CO Divisi PPKBM)

Diskusi Publik dan Sosialisasi Hasil Survey JKN/BPJS di Kabupaten Boyolali

Pemerintah melalui dinas terkait, dalam hal ini Dinas Kesehatan, harus bekerja keras untuk meningkatkan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional agar memacu masyarakat untuk mengikuti program yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) tersebut.

Survey Pelaksanaan Skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam kaitannya dengan kebutuhan perempuan dan pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual yang dilakukan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) Indonesia dan Yayasan SPEK-HAM Surakarta di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Boyolali adalah salah satu yang mewakili Propinsi Jawa Tengah dari 15 propinsi yang menjadi wilayah target survey yang dilakukan oleh YKP.

Koordinator Survey, Petrik Trully Fragaria Modok dari Yayasan SPEK-HAM menjelaskan “Sebagai Badan Penyelengaran Jaminan Kesehatan (BPJS) yang baru masuk tahun kedua ketika diadakan survey (Juli-Agustus 2015), sebagian besar masyarakat sudah mengetahui tentang BPJS Kesehatan. Dari 2963 responden, 199 diantaranya ada di Kabupaten Boyolali (kesemuanya perempuan) yang berada di 5 desa (Musuk, Sawahan, Bangak, Sempu, dan Candirejo), sekitar 51,4% responden sudah pernah mendengar tentang JKN/BPJS, 29,7% adalah peserta JKN, dan 26% responden sudah pernah memakai layanan BPJS, serta 84% responden memiliki anak. Usia responden minimum 15 tahun, maksimum 65 tahun, dan rata-rata umur responden 35 tahun.

Hasil riset yang dilakukan di Jawa Tengah (Kabupaten Boyolali), 28% adalah peserta mandiri, dan 29% adalah penerima Penerima Bantuan Iur. Kabupaten Boyolali sendiri kepesertaan JKN/BPJS baru mencapai 50%, sisanya belum menjadi peserta BPJS karena prosedur pembuatan, dan alasan yang paling kuat adalah tidak bisa membayar premi.

Hasil obrolan dengan 199 responden yang terbagi di 5 kelurahan yang ada di Kabupaten Boyolali, yang kesemuanya adalah perempuan, hampir 90% setuju dengan adanya JKN/BPJS, dan bagi yang sudah menjadi anggota akan menyarankan kepada pihak keluarga yang belum terdaftar keanggotaannya.

Menindaklanjuti hasil survey yang dilakukan oleh YKP dan Yayasan SPEK-HAM tersebut, maka pada tanggal 28 Desember 2015 diadakan pertemuan multistakeholder di Kedai Padmo Boyolali, yang dihadiri oleh Pihak BPJS, Dinas Kesehatan, Komisi IV DPRD Boyolali, Bupati terpilih Bapak Seno Samudro, serta perwakilan dari responden, perangkat desa, PMI, IBI, KPA, Puskesmas, Rumah Sakit Daerah, dan LSM Lokal.

Pertemuan yang berlangsung kurang lebih 4 jam tersebut sangatlah cair dengan prakata, banyolan-banyolan, serta komitmen-komitmen yang terlontar dari Drs. Seno Samudro, yang hampir 2 jam beliau lakukan. Ada beberapa komitmen yang bisa masyarakat Boyolali kawal diantaranya :

Berkomitmen mengalokasikan dana APBD 2016 untuk penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Boyolali (seperti di Kabupaten Badung).
Pencabutan Perda Retribusi Kesehatan di Boyolali, yang biasanya dikenai Rp 5.100,- menjadi gratis.
Membangun 29 puskesmas dengan fasilitas yang lebih berkualitas.
Berkomitmen mempelajari hasil riset dan akan menindaklanjuti kebutuhannya (fasilitas, program, dan dana).
Melakukan program-program pencegahan dan penanggulangan lebih serius, terutama di tingkatan remaja.
Klaim BPJS Kabupaten Boyolali 100%.

Selain Bapak Seno Samudro dengan beberapa komitmennya yang harus selalu dikawal, hadir juga dari pihak BPJS, yang diwakili oleh dr. Niyan Lestari (Kanit MPKR BPJS Cabang Boyolali) yang menginformasikan berkenaan dengan sistem layanan serta jumlah tunggakan iuran peserta mandiri di Kabupaten Boyolali sekitar 40%, dan banyak peserta BPJS tidak tahu prosedur penggunaan, sehingga kadang terjadi kesalahan dalam proses penggunaan kartu. Juga diinformasikan bahwa setiap harinya, kantor BPJS melayani 650 pendaftar baru.

Pertemuan multistakeholder kali ini banyak sekali masukan yang diberikan masyarakat kepada pihak BPJS, diantaranya:

Sosialisasi.
Forum Komunikasi.
Tentang aturan main pemberian Kartu Indonesia Sehat.
Maping rujukan (agar tidak menumpuk di satu rumah sakit saja).

Acara berakhir pada pukul 14.00 WIB. Ibu Elis (Direktur SPEK-HAM) sebagai moderator membacakan hasil-hasil penting dari diskusi multistakeholder serta komitmen-komitmen bersama dari 4 narasumber, yang tentunya untuk kemajuan Kabupaten Boyolali. (Antonius Danang Wijayanto – CO Divisi Kesehatan Masyarakat)

Menginisiasi Koperasi Pangan untuk Memenuhi Hak Kesehatan Perempuan dan Anak

Pencanangan Gerakan Makan Telur Tahun 2015

Kelompok perempuan/Kelompok Wanita Tani “Sekar Putri“ berdiri sejak Februari 2015, berada di Dukuh Karanglo, Desa Musuk, Kabupaten Boyolali. Mengawali dengan memetakan potensi dibidang pertanian dan peternakan, termasuk melakukan riset tentang ternak kambing, tanaman bunga mawar, singkong dan lain sebagainya. Hampir semua anggota kelompok ini menjadi buruh tani, hanya beberapa orang saja yang memiliki lahan lebih dari 1000 meter persegi. Kelompok memiliki kegiatan UMKM mengolah potensi lokal seperti aneka umbi-umbian daan aneka dedaunan menjadi keripik, kue-kue dan juga minuman.

Juni 2015, kelompok ini sudah menginisiasi adanya pra koperasi. Bermodal iuran masing-masing anggota sebesar Rp 50.000,- untuk iuran pokok dan Rp 3.000,- untuk iuran wajib. Dana iuran dikumpulkan dan sudah didiskusikan menjadi pra koperasi pada bulan Oktober 2015. Setelah melihat berbagai kegiatan simpan pinjam di wilayah kadus 2, dimana Kelompok Sekar Putri berdomisili, maka kemudian disepakati adanya pra koperasi “PANGAN” yang spiritnya adalah LUMBUNG PANGAN. Beberapa hal yang mendasari kegiatan ini adalah:

Kondisi hasil pertanian sudah bergeser. Masyarakat sudah tidak menanam beras di 10 tahun terakhir ini. Untuk mendapatkan beras, penduduk harus membeli.
Harga beras 3 tahun terakhir meningkat perlahan. Harga Beras layak makan 3 tahun lalu masih Rp 5.000,- sekarang sudah menjadi Rp 9.000,-
Masyarakat kurang ada kemauan untuk mengkonsumsi makanan alternatf seperti jagung, umbi-umbian meskipun hanya sebagai makanan kedua

Kondisi diatas membangkitkan dan memperkuat niat perempuan yang tergabung dalam KWT Sekar Putri untuk menginisiasi kegiatan pra koperasi yang fokus pada usaha yang gerakannya menitik beratkan pada pangan lokal. Disepakati bahwa beras, jagung, umbi-umbian menjadi sasaran usaha. Seperti pada pertemuan sekolah komunitas bulan Oktober dan November 2015, para anggota membawa satu gelas beras sebagai tabungan sukarela, sedangkan iuran wajib dibelikan beras yang juga dipinjamkan kepada anggota. Mereka menyepakati jasa pinjaman sebesar 1%. Karena keterbatasan modal, maka pinjaman harus lunas pada bulan kedua sejak pengambilan beras (dua bulan lunas). Beras dipinjamkan secara merata pada semua anggota.

Sekolah komunitas bulan November 2015, ada pembahasan mengenai bagaimana supaya usaha pra koperasi lebih terlihat dan memberi manfaat dengan usaha ternak ayam kampung petelur. Pertemuan tersebut menyepakati bahwa tempat yang akan digunakan adalah rumah ibu Fifin. Kandang akan dibuat secara sukarela oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Masing-masing anggota akan berswadaya dengan satu ekor ayam jawa betina, 3 ekor pejantan akan dipinjami ibu Hartani dan ibu Fifin. Telur-telur yang dihasilkan akan dijual pada pengepul. Para anggota juga bisa menjual telur ayam kampung ini dengan harga yang akan disepakati selanjutnya.

Ide ibu-ibu ini mengelitik saya selaku CO. Mengapa ibu-ibu begitu antusias dengan kegiatan ini? Ternyata mereka sudah jarang makan telur kampung, selama ini yang dimakan adalah telur broiler. Ada yang nyeletuk “ Wah sok bisa makan telur/jamu telur jowo pas Posyambing yo” (Wah besok kita bisa makan telur atau jamu telur ayam kampung ya). Saya menilai usahanya sih biasa, tetapi pengelolaannya yang harus kreatif dan menarik orang lain baik pembeli telur/ayam termasuk para invetor.

Disisi lain, mereka juga menyadari bahwa kelompok ini juga masih perlu dikuatkan khususnya tentang perspektif atau sudut pandang tentang gender dan lingkungan kebencanaan sehingga apapun perencanaan program yang mereka lakukan akan melihat perempuan bukan sebagai objek tetapi sebagai subjek dari sebuah perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan. Bahwa kegiatan ini memberi manfaat maupun dampak pada perempuan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga perencanaan kegiatan yang dilaksanakan akan memberi dampak pada sasaran.

Usaha ternak ayam kampung, UKM yang mengolah potensi lokal, simpan pinjam beras, jagung atau hasil bumi apapun hanya menjadi media bagi kelompok perempuan untuk upaya advokasi kepada pemerintah, agar ada kebijakan dari Pemerintah Desa Musuk terhadap perempuan baik dalam bentuk anggaran atau akses program lainya, sehingga keberadaan kelompok perempuan ini akan menjadi penguat roda perekonomian desa menuju desa berdikari.

Penulis : Nocko Alee – CO Divisi Sustainable Livelihood

Diskusi Komunitas Kelompok Perempuan Rukun Makmur

Peran dan Dukungan Pemerintah Boyolali untuk Penguatan Perempuan sangat Dibutuhkan

Musuk – Adanya kelompok-kelompok pertanian dan peternakan di masyarakat saat ini membuktikan bahwa kebutuhan masyarakat akan wadah kegiatan semakin meningkat. Tidak kurang dari 20 kelompok di Desa Musuk memiliki fokus kegiatan di bidang peternakan dan pertanian, sayangnya kondisi itu tidak berbanding lurus dengan dukungan program dari pemerintah desa, sehingga keberadaan kelompok tersebut kurang maksimal keberadaannya.

Satu dari 20 kelompok tersebut adalah Kelompok Perempuan Rukun Makmur yang berada di Dukuh Tawang Rejo RT 03 RW 01, Desa Musuk. Sejak bulan November 2015 telah berbadan hukum dengan akta notaris dari Andang Sunoko SH & rekan. Kelompok ini setidaknya memiliki ciri khas atau pembeda dari kelompok lainnya, yaitu tidak hanya untuk meningkatkan ekonomi perempuan tetapi juga memberikan dukungan pada perempuan rentan miskin, kepala keluarga, dan perempuan korban kekerasan melalui peningkatan ekonomi dan dukungan psikologis. Tidaklah berlebihan jika dalam jangka waktu 3 tahun, kepercayaan masyarakat dan pemerintah sudah mulai terbangun.

Kondisi tersebut juga harus dibayar mahal dengan pengorbanan dari para anggota dan pengurus. Pengorbanan tenaga, pemikiran, waktu, materi dan lain sebagainya. Stigma negatif sebagai kelompok perempuan seringkali masih mereka dapatkan dari cemoohan tetangga dan masyarakat. Itu semua belumlah cukup untuk menjadi indikator sebuah kelompok yang lahir dan dibangun atas kesadaran kritis perempuan, masih banyak pendalaman terhadap issue yang harus dinternalisasi melalui diskusi-disksui dengan masyarakat untuk membangun perspektif dan ideologi lingkungan, kebencanaan, perspektif gender, serta perspektif pada korban, sehingga kedepan, kelompok ini benar-benar menjadi kelompok berdaya yang berkontribusi pada penghidupan perempuan secara berkelanjutan.

Upaya mengajak kelompok untuk melakukan komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Boyolali secara intensif sudah dilakukan sejak 6 bulan terakhir, seperti dengan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas UMKM & Koperasi, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, dan BP3AKB. Tujuannya adalah agar kelompok ini mulai berfikir akan keberlanjutan program kedepan, dan mampu memetakan program yang dapat diakses oleh kelompok.

Sinergi program dengan Dinas Peternakan dan BP3AKB sudah dilakukan, salah satunya adalah seperti yang dilakukan pada tanggal 18 November 2015 yang lalu. Tim kesehatan dari Dinas Peternakan datang dalam acara POSYAMBING ke-6 di rumah ibu Sri Surani. Kambing yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 28 ekor, terdiri dari pemberian obat, pemberian vitamin dan konseling yang dilakukan tim dokter dari Dinas Peternakan Kabupaten Boyolali. Sementara di pos lainnya ada diskusi dari sebagian anggota kelompok Rukun Makmur yang khusus membahas tentang kasus-kasus kekerasan yang ada dan dialami perempuan di sana. Mereka mendiskusikan upaya yang sudah dilakukan untuk membantu korban kekerasan. Ada yang mendengarkan curhat, memberikan masukan pada saat sidang, bahkan ikut membantu memberikan pekerjaan supaya berdaya, dan yang paling penting kelompok Rukun Makmur bisa menjadi media untuk para perempuan curhat tentang kekerasan yang ada di sekitarnya, supaya Musuk menjadi Desa yang aman dan nyaman.

Kepercayaan dinas–dinas yang muncul ini juga dibuktikan pada tanggal 20 November 2015. Kelompok Perempuan Rukun Makmur mendapatkan stimulan berupa kambing betina sebanyak 6 ekor yang saat ini digaduh perempuan kepala keluarga dan perempuan pra sejahtera. Harapan kedepan akan banyak program dari dinas–dinas yang ada di Kabupaten Boyolali yang bisa memperkuat akses perekonomian, informasi, dan layanan bagi perempuan pedesaan yang rentan.

Penulis : Sunoko – CO Divisi Sustainable Livelihood

Edit : Nila Ayu Puspaningrum – Manager Divisi Sustainable Livelihood

Peran Perempuan Desa dalam Pembangunan

Guna mendorong partisipasi perempuan dalam menentukan kebijakan pembangunan di tingkat desa, kelompok perempuan Sekar Putri mengadakan diskusi Partisipasi Perempuan dalam Menentukan Arah Kebijakan Pembangunan Desa di rumah Ibu Wakiyem, Dukuh Karanglo, Musuk, Kabupaten Boyolali. Senin, 19/10.

Diskusi dihadiri 20 orang anggota kelompok yang berasal dari Dukuh yang sama, yaitu Dukuh Karanglo. Kegiatan ini diawali dengan melihat aktifitas atau pekerjaan perempuan sehari-hari yang sebagian besar adalah ibu rumah tangga; bertani dan beternak. Selain itu ada aktifitas atau pekerjaan yang lainnya, yaitu penambang pasir, pedagang, buruh, guru, PNS, bidan, dan lain-lain.

Kegiatan diskusi siang itu juga mengkritisi tentang pembangunan embung milik PDAM di Desa Musuk. Menurut peserta yang hadir, embung tersebut bermasalah dan berisiko. “Embung itu kan didirikan di atas tanah kas desa, kalau disewakan ke warga kan bisa menambah kesejahteraan mereka. Selain itu ada bangunan Taman Kanak-Kanak (TK) yang tergusur karena pembangunan embung itu,” ungkap Hartanti, salah seorang pengurus kelompok. Dia menambahkan bahwa setiap RT mendapatkan uang dispensasi dari pembangunan embung sejumlah 5 juta rupiah. Hanya RT 3 RW 3 yang menolak pemberian uang tersebut. Sebagai informasi, Desa Musuk memiliki 6 RW, setiap RW membawahi 6 RT, setiap RT terdiri dari 54-72 KK.

Kecemasan juga muncul dari salah seorang partisipan diskusi tentang kekuatan embung tersebut dalam menampung air. “Kita kan tidak tahu kekuatan bangunan embung itu. Kalau sampai jebol bagaimana? Pasti akan banyak korbannya,” ungkap Maryati, salah seorang pengurus kelompok.

Terungkap juga peran perempuan yang belum maksimal dalam forum-forum di tingkat Desa. Perempuan di Desa Musuk belum dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pembangunan. “Sebenarnya kami sudah merencanakan mengusulkan program yang berpihak pada perempuan, kelompok difabel, bantuan rumah tidak layak huni dan dana operasional Posyandu di kegiatan review RPJMDES, tapi ternyata RPJMDESnya hilang,” keluh salah seorang peserta diskusi.

Diskusi ini menyepakati pentingnya untuk mengusulkan program-progam yang berpihak pada perempuan di tingkat Desa lewat Musdes, Musrengbandes, PKK atau forum lainnya. “Jangan hanya pembangunan fisik saja, seperti jalan, jembatan, gapura. Itu semua memang penting, tetapi kalau kesejahteraan perempuannya tidak tercapai mau apa?” ungkap salah seorang peserta. Ada 3 orang perempuan dari Kelompok Sekar Putri yang aktif di kegiatan tingkat desa. Mereka diharapkan mampu menyampaikan suara perempuan di tingkat RT maupun RW.

Kedepan, diharapkan muncul partisipasi perempuan yang bisa mempengaruhi kebijakan Pemerintahan Desa. Saat ini ada tiga Kelompok Wanita Tani, yaitu di Karanglo, Pengkol dan Kintel. Ketiga Kelompok Tani Perempuan tersebut menjadi kekuatan bagi perempuan-perempuan di Musuk untuk mewujudkan cita-cita mereka, yaitu Desa Musuk menjadi desa yang berpihak pada perempuan dan anak. (Henrico Fajar K.W – CO Divisi Pencegahan dan Penanganan Kasus Berbasis Masyarakat)

Embung atau cekungan penampung (retention basin) adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait (sungai, danau).^[1][2][3] Embung digunakan untuk menjaga kualitas air tanah, mencegah banjir, estetika,^[4] hingga pengairan. Embung menampung air hujan di musim hujan dan lalu digunakan petani untuk mengairi lahan di musim kemarau.^[5]^{(sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Embung)}

Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi Desa Bangak

Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi di Desa Bangak

Kesehatan adalah hak setiap orang. Berbicara tentang kesehatan berarti berbicara tentang hak asasi manusia. Kesehatan merupakan bagian dari sebuah kebutuhan dasar untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Melihat pentingnya kesehatan sebagai bagian dari hidup setiap manusia di manapun berada, maka isu kesehatan masuk dalam agenda besar di banyak Propinsi bahkan Negara, seperti yang tertuang dalam MDG’s. Isi tujuan MDG’s yang terkait dengan kesehatan diantaranya adalah menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu dan memerangi HIV dan AIDS dan penyakit menular lainnya.

SPEK-HAM yang mempunyai komitmen meningkatkan derajat perempuan disegala bidang, melalui program pendampingan kesehatan yang fokus terhadap isu kesehatan reproduksi perempuan di Desa Bangak, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali menjadi salah satu wilayah yang menjadi daerah dampingan SPEK-HAM dalam program membangun kesadaran kritis perempuan tentang kesehatan reproduksi’nya. Mengacu pada rencana tindak lanjut dari kegiatan pelatihan kader kesehatan pada 26 – 27 Agustus 2015, di Desa Bangak diadakan pemeriksaan kesehatan reproduksi (IVA, IMS dan VCT) pada tanggal 8 Oktober 2015 di PUSTU Desa Bangak dengan Jumlah peserta 54 perempuan.

Mayoritas peserta adalah perempuan usia produktif. Dari hasil ngobrol dengan beberapa ibu rumah tangga, mereka datang dengan kesadaran ingin memeriksakan kesehatan reproduksi’nya. Hampir semua peserta menyatakan rasa takut pada waktu proses pemeriksaan, tapi lega setelah diperiksa dan dinyatakan tidak ada permasalahan pada alat reproduksinya.

Pemeriksaan kesehatan reproduksi di Desa Bangak ini terselenggara atas kerjasama antara Pemerintah Desa Bangak, Puskesmas Ampel 1, Puskesmas Banyudono 1, dan SPEK-HAM sebagai bentuk sinergitas di Kabupaten Boyolali. (Anthonius Danang Wijayanto – CO Divisi Kesehatan Masyarakat).

Pemetaan Aset Kelompok Sekar Putri

Perempuan dalam sejarah proses kehidupannya mempunyai peranan penting dalam kepemilikan dan pengelolaan harta benda, lingkungan, dan keberlanjutan penghidupan generasinya. Kesadaran akan peran ini sudah semakin menipis karena tergerus agama, budaya, modernisasi, serta pola pikir-pola pikir yang secara disadari ataupun tidak, cenderung mengurangi nilai kearifan perempuan itu sendiri.

Salah satu upaya untuk meningkatkan peran perempuan dalam pengelolaan aset kepemilikan harta benda, Kelompok Perempuan Tani “Sekar Putri” Desa Musuk melaksanakan kegiatan diskusi tentang pemetaan asset. Bertempat di rumah Hartanti, Dukuh Karanglo, Desa Musuk, Kabupaten Boyolali, Senin 14/9/2015.

Kegiatan ini dihadiri oleh 20 orang anggota kelompok yang saat ini melakukan praktik pertanian dan peternakan. Pertanian yang dikembangkan meliputi penamanan sayur-sayuran, diantaranya kacang panjang, terong, jepan, sawi, kangkung, tomat. Juga penanaman tanaman buah-buahan yang sebagian besar adalah menaman pepaya. Sementara itu peternakan yang dikelola meliputi kambing dan sapi.

Kegiatan ini menghadirkan Fasilitator dari SPEK-HAM. Pada awal kegiatan, partisipan diajak untuk berkenalan dengan menyampaikan nama dan kegiatannya sehari-hari. Kemudian dilanjutkan dengan memetakan aset yang dimiliki anggota Kelompok Perempuan Tani “Sekar Putri”. Diperoleh informasi bahwa jumlah kambing yang dimiliki anggota kelompok sejumlah 57 ekor kambing, sementara itu jumlah kambing secara keseluruhan di Dukuh Karanglo, Desa Musuk, mencapai 138 ekor.

Diskusi siang itu juga mengungkap tentang bagaimana kepemilikan perempuan terhadap aset kambing. Hasilnya memang sudah cukup baik, ada peran-peran yang dilakukan secara bersama dalam memelihara kambing. “Yang dilakukan bersama perempuan dan laki-laki adalah ngarit, ngombor, nimpal. Sementara kalau yang mempunyai ide untuk menjual kambing itu ibu-ibu, yang mengelola uangnya juga ibu-ibu, sementara yang menjual kambing adalah bapak”, ungkap salah seorang partisipan.

Ada ketakutan dalam masyarakat setempat, bila seorang perempuan menjual sendiri ternaknya di Pasar, biasanya akan mendapat pelecehan dari para penjual atau pembeli laki-laki yang ada di sana. Jadi mereka lebih mempercayakan kepada para suaminya atau kepada para blantik.

Pada bagian lain, Fasilitator mengajak partisipan untuk melihat aset lain yang dimiliki, seperti rumah yang hampir semuanya merupakan atas nama suaminya. Fasilitator juga mengajak partisipan untuk melihat berapa jumlah rumah yang masih semi permanen atau gedek. Menurut Mariati, di Dukuh Karanglo ada 9 rumah yang terbuat dari gedek, 4 diantaranya pemiliknya adalah lansia.

Terungkapkan juga tentang beberapa rumah tangga yang belum mempunyai WC di dalam rumah. “Ada 7 KK yang belum mempunyai WC. Mereka biasa buang air besar di cemplung yang ada di kebun belakang rumah”, ungkap salah seorang partisipan. Sementara itu ditemukan pula sejumlah 13 KK yang masih menggunakan kamar mandi semi permanen yang terbuat dari gedek atau triplek.

Akses terhadap air cukup melimpah, hampir semua warga mempunyai sumur. Namun hal itu berbanding terbalik dengan pengairan di sawah yang hanya mengandalkan air hujan, karena lokasi sawah yang berada di dataran tinggi, sehingga mereka menaman tanaman yang tidak terlalu membutuhkan air. Dibagian akhir, Fasilitator mengingatkan tentang pentingnya melihat aset agar kita bisa tahu apa yang bisa dikembangkan untuk kehidupan di tempat ini. (Henrico Fajar K.W – CO Divisi Pencegahan dan Penanganan Kasus Berbasis Masyarakat SPEK-HAM Surakarta)

Peran Gender dalam Berternak Kambing Musuk

Desa Musuk, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali merupakan daerah potensial bagi pengembangan sapi perah di Propinsi Jawa Tengah. Alamnya yang subur serta dekat dengan gunung berapi menjadi nilai lebih untuk pembibitan sapi perah dan pertanian lahan basah.

SPEK-HAM telah mendampingi Komunitas Perempuan Tani di Dusun Pengkol, Desa Musuk, Kecamatan Musuk sejak tahun 2012 hingga sekarang. Pertemuan rutin bulanan yang dikemas dalam diskusi komunitas kali ini diadakan di Kelompok Tani Perempuan Rukun Makmur. Kelompok ini memiliki program inovatif untuk pengelolaan kambing, yakni Posyandu Kambing, yang diadakan minimal 2 bulan sekali oleh kelompok dan didampingi oleh Community Organizer.

Pertemuan ini adalah pertemuan pertama setelah Puasa dan Lebaran, oleh karenanya salah satu agenda dalam pertemuan kali ini adalah Syawalan. Syawalan merupakan acara halal bihalal yang masih diadakan sampai sebulan setelah lebaran usai. Acara pertama yakni refleksi pengelolaan kambing, titipan dari Divisi Sustainable Livelihood SPEK-HAM selama 1 tahun terakhir. Salah satu yang menjadi refleksi yaitu mengenai berapa keuntungan dari pengelolaan kambing kelompok yang diterima anggota, siapa saja anggota kelompok yang sudah merawat dan menjual kambing kelompok selama setahun ini, serta kendala dari pemeliharaan kambing kelompok. Diskusi yang diadakan pada hari Minggu, tanggal 2 Agustus 2015 ini bertempat dirumah Ibu Komah.

Diskusi dilanjutkan dengan penggalian data untuk pemetaan peran perempuan dan laki-laki dalam pemeliharaan kambing pada Kelompok Tani Perempuan Rukun Makmur. Pemetaan dilakukan dengan mengelompokkan hal-hal yang biasanya dilakukan saat pemeliharaan, seperti pemberian kombor (makanan ternak), mencari rumput, memandikan ternak, merawat ternak bila sakit, merawat ternak setelah melahirkan, hingga pengambilan keputusan saat penjualan ternak. Dalam pemetaan tersebut banyak anggota yang mau terbuka tentang hal-hal diatas, tetapi juga masih ada yang malu-malu dalam mengungkapkan peran yang mereka ambil saat berternak.

Dipilihnya berternak sebagai contoh tentang pembagian peran perempuan dan laki-laki karena beternak adalah hal paling mendasar di Desa Musuk. Semua penduduk memiliki ternak meskipun sedikit. Dari pemetaan pemeliharaan ternak tersebut, dapat dilihat bagaimana interaksi antara bapak, Ibu serta anak-anak mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pemeliharaan biasanya dilakukan bersama-sama antara bapak, ibu dan anak-anak, misalnya mencari rumput dilakukan oleh bapak dan ibu, memberi makan ternak dilakukan ibu diikuti oleh anaknya. Dalam hal penjualan ternak juga melalui musyawarah, meskipun ditemukan juga anggota yang menunggu ijin suaminya untuk menjual ternak.

Pemeliharaan ternak merupakan potret kecil dari pembagian peran perempuan dan laki-laki dalam keluarga, masih banyak hal-hal lain yang juga bisa dipotret untuk menggambarkan pembagian peran ini. Pembagian peran yang adil antara laki-laki dan perempuan dapat mencegah terjadinya ketimpangan gender dalam keluarga. Pembagian peran yang adil antara suami dan istri bisa mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Harapannya diskusi tentang pemetaan pembagian peran ini bisa membantu melihat relasi ketimpangan gender yang ada di Desa Musuk. (Laily Anisah – CO Divisi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Masyarakat)

Category Archives: Boyolali