Search for:

Empat September Sebagai Hari Hak dan Kesehatan Reproduksi dan Seksual

Mungkin belum banyak yang tahu dan mengingat bahwa tanggal 4 September diperingati sebagai Hari Hak dan Kesehatan Reproduksi dan Seksual. Dalam kerangka pemenuhan hak kesehatan reproduksi dan seksual, SPEK-HAM telah melakukan upaya membangun kesadaran serta pendidikan publik sejak tahun 2005 di Solo Raya, khususnya di Kota Solo. Selanjutnya sejak tahun 2014, SPEK-HAM telah bekerjasama dengan BAPPERMAS, PP, PA dan KB KOta Solo melakukan pendidikan bagi kader kesehatan di tingkat Kelurahan di Solo. Dalam pelatihan yang didakan secara bertahap hingga seluruh kelurahan dapat dilatih ini, tindak lanjut yang dilakukan adalah melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi bagi perempuan dengan didukung oleh Dinas Kesehatan Kota Solo. Hasil dari setiap pemeriksaan ini dapat dilihat dalam paparan dalam bentuk peta digital berbasis Google Maps yang dapat dilihat disini.

Disamping itu, sebagai bagian dari Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Seksual ini maka secara nasional kampanye yang telah dicanangkan adalah hadirnya produk hukum yang mampu melindugi perempuan dari kekerasan seksual. Upaya ini dilakukan melalui dorongan kepada pihak legislatif (DPR) agar memasukkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Prolegnas 2016. Berikut rilis pers, Komnas Perempuan terkait peringatan ini.

Siaran Pers Komnas Perempuan terkait Hari Hak Kesehatan Reproduksi dan Seksual
Lindungi Hak dan Kesehatan Reproduksi dan Seksual:
Canangkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Prolegnas 2016

Memperingati hari hak dan kesehatan reproduksi dan seksual yang diperingati setiap 4 September, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengingatkan kepada semua pihak bahwa PEMAJUAN, PERLINDUNGAN, pemenuhan, PENEGAKAN dan penghormatan HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA pada prinsipnya saling terkait antara satu hak dengan hak lainnya, tidak dapat dibagi-bagi dan dipisahkan satu sama lain. Demikian pula dengan pemenuhan Hak dan Kesehatan Reproduksi dan Seksual merupakan bagian dari pemenuhan Hak Konstitusional dan Hak Asasi Manusia. Hak dan kesehatan reproduksi dan seksual mencakup di dalamnya hak seksual, hak reproduksi, hak kesehatan reproduksi dan seksual.

Hak tersebut menjamin hak dasar setiap individu ataupun pasangan untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah, jarak, dan waktu memiliki anak dan untuk memperoleh informasi dan juga terkandung makna memiliki hak untuk memperoleh standar tertinggi dari kesehatan reproduksi dan seksual. Juga termasuk hak mereka untuk membuat keputusan menyangkut reproduksi yang bebas dari diskriminasi, perlakuan sewenang-wenang, dan kekerasan. Termasuk hak perlindungan anak dari eksploitasi dan penganiayaan seksual. Setiap individu mempunyai hak untuk dilindungi dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan, dan pelecehan seksual.

Oleh karena itu, setiap bentuk kekerasan seksual adalah merupakan pelanggaran terhadap hak dan kesehatan reproduksi dan seksual dan oleh karenanya merupakan pelanggaran HAK KONSTITUSI dan HAM. Pendokumentasian Komnas Perempuan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 1998 – 2013 menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual berjumlah hampir seperempat dari seluruh total kasus kekerasan, atau 93.960 kasus dari seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan (400.939). Dan itu sama artinya dengan 35 orang setiap harinya menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu, sebagaimana dilaporkan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2013 Komnas Perempuan, fakta kekerasan seksual menunjukkan bahwa kekerasan seksual terjadi dalam beragam kasus dengan intensitas dan variasi kekerasan yang semakin meningkat.

Pendokumentasian ini juga berhasil menemukenali setidaknya terdapat 15 (lima belas) bentuk kekerasan seksual, yang belum seluruhnya tersedia payung hukum perlindungan bagi korban. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini belum mengatur secara spesifik dan komprehensif tentang pencegahan, penanganan, pemulihan bagi korban, rehabilitasi pelaku, tanggung jawab negara serta pemidaaan akumulatif bagi pelaku kekerasan seksual.

Selain merupakan pelanggaran HAK KONSTITUSI dan HAM, kekerasan seksual juga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, karena mengakibatkan korban mengalami kehilangan hak atas otonomi seksual, integritas seksual dan keamanan atas tubuh dan seksualitasnya. Oleh karena itu, terhadap setiap peristiwa kekerasan seksual, maka negara bertanggung jawab untuk melakukan penyidikan dan penuntutan, serta penghukuman terhadap pelaku, dan melakukan pencegahan, perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, maka negara melalui DPR RI dan Pemerintah perlu segera menghadirkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tanpa ditunda-tunda.

Bersama ini, Komnas Perempuan menyerukan kepada:
1. Dewan Perwakilan Rakyat memprioritaskan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masuk dalam Prolegnas Prioritas 2016.
2. Pemerintah mendukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Prolegnas Prioritas 2016.
3. Aparat Penegak Hukum berperan aktif melakukan proses peradilan yang berkeadilan bagi korban.
4. Lembaga Masyarakat dan Korporasi berperan aktif melakukan pencegahan dengan memberikan informasi mengenai kekerasan seksual dan dampaknya bagi kesehatan reproduksi dan seksual. (spekham.org/Divisi Kesmas)

Friday Morning : Membangun Desa yang Berperspektif Gender

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera; begitulah kutipan dalam Mukadimah UU Desa Nomor 06 Tahun 2014.

Sebagai media peningkatan kapasitas maupun forum untuk mendorong kompetensi para Community Organizer (CO) SPEK-HAM dalam mengawal diberlakukannya UU Desa, maka SPEKHAM bermaksud mengadakan pembekalan materi “Membangun RPJMDes dan BUMDes yang Berperspektif Keadilan gender” dalam acara rutin diskusi “Friday Morning“. Forum diskusi ini diadakan hari Jumat (21/8) lalu, yang juga dihadiri beberapa tokoh masyarakat di beberapa desa yang didampingi SPEK-HAM, diantaranya desa Kuncen dan Pacing di Klaten serta desa Sawahan dan desa Musuk di Boyolali. Secara khusus melalui tema yang diangkat kali ini, diharapkan akan semakin memperkuat kapasitas staff khususnya CO dalam mendampingi masyarakat desa khususnya kelompok perempuan sehingga dapat mengambil bagian lebih aktif dalam pembangunan desa.

Diskusi pengembangan kapasitas ini difasilitasi oleh Ibu Wasingatu Zakiyah dari Perkumpulan IDEA, Jogjakarta. Dalam forum yang berlangsung hingga sore hari ini, Mbak Zaki (demikian sapan beliau) menekankan bahwa UU tentang Desa, No. 6 tahun 2014 ini memberi ruang bagi perencanaan desa dan itu bukan hanya untuk pembangunan fisik saja. “Seperti misalnya ketika masyarakat mengusulkan adanya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan maupun TKW bisa diakomodir RPJMDes diharapkan dapat memfasilitasi ini sehingga dapat masuk dapat rencana menengah desanya. Karena dalam UU Desa ini dimungkinkan untuk difasilitasi dan diserahkan kepada masing-masing desa”,  pungkas beliau.

Dalam diskusi ini banyak pertanyaan diajukan peserta khususnya berkaitan dengan bagaimana melakukan maupun memfasilitasi agar RPJMDes (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa) dapat sesuai dengan aspirasi masyarakat desa terlebih lagi bisa berperspektif gender. Mbak Zaki juga kemudian mengingatkan bahwa pembangunan desa maupun mewujudkan kedaulatan desa dapat dimulai dari diri kita sendiri untuk juga kemudian mempengaruhi lingkungan kita. Kedaulatan ini dapat diwujudkan juga dengan membangun BUMDes yang akan membangun jiwa kewirausahaan sehingga dapat menjadi lebih kompetitif menghadapi rengsekan pemodal yang sudah menuju desa.

(spekham.org/8/15)

 

Membingkai Permasalahan Buruh Migran Lewat Media Film

Ratusan orang menghadiri acara Pemutaran Film Dokumenter yang berjudul “Dispereert Niet” dan Diskusi Permasalahan Buruh Migran di Bale Tawang Praja, kompleks Balaikota Surakarta, jumat 7/8. Hadir sebagai narasumber dalam acara ini adalah Yasmine Soraya dan Ratna Saptari dari Indonesian Migrant Workers Union (IMWU), Agusdin Subiantoro (Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI), Anjani (Staf Ahli Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi), dan Rangga Aditiawan (Pegiat Fim Dokumenter). Sementara itu sebagai moderator adalah Cak Mul dari Yayasan Sari Surakarta.

Dispereert Niet adalah sebuah film dokumenter yang berdurasi 1 jam 10 menit, menceritakan tentang kehidupan sehari-hari pekerja migran Indonesia di Belanda. Film ini merupakan karya dari seniman Irwan Ahmett, Tita Salina, dan Rangga Aditiawan. Irwan dan kawan-kawan mengangkat banyak isu pekerja migran Indonesia dalam film ini, diantaranya mengenai permasalahan seperti tempat kerja yang tak layak, upah tak dibayar, beban kerja yang berat, hubungan dengan majikan, penipuan yang dilakukan oleh agen dan lain-lain.

Kawan-kawan pekerja juga menghadapi permasalahan sosial dalam kehidupan sehai-hari, seperti dalam hidup berkeluarga, hidup dalam kekhawatiran akan penangkapan, sembunyi bila ada polisi, kehidupan sosial untuk berkumpul dengan kawan-kawan, olahraga dan rekreasi, isu transgender, kursus bahasa, masalah mengakses kesehatan ke rumah sakit, serta proses kepulangan. Semua tertangkap dan disajikan dalam film ini.

Acara ini juga menyajikan beberapa testimoni dari mantan buruh migran yang bekerja di luar negeri. Maryani misalnya, mengaku pernah bekerja di Belanda dan menjadi korban penipuan calo. Selama berada di Belanda, ia mendapatkan surat ijin tinggal dari Pemerintahan Belanda. “Saya bekerja di Belanda selama 3 bulan dan tidak mendapatkan upah, semua saya ikhlaskan,” ungkapnya. Selain itu ia juga mengaku pernah ditangkap Polisi dan akhirnya dipulangkan ke Indonesia.

Pengakuan lain disampaikan oleh Mufti asal Karanganyar yang pernah bekerja di Belanda. Ia mengatakan bahwa bekerja di negara Belanda memanglah tidak mudah karena harus beradaptasi dengan cuaca yang berbeda dengan Indonesia, dan minimal harus mengeluarkan uang sejumlah 250 Euro per bulan untuk bayar kos-kosan, saya bertahan hanya 1,5 bulan saja. “Mending kerja di Indonesia saja. Saya merasa kapok, tidak akan bekerja di sana lagi,” ungkapnya.

Mengawali diskusi, Agusdin Subiantoro, Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI menyatakan bahwa sesuai dengan yang tertulis di Undang-Undang, negara yang tak boleh dijadikan sebagai tujuan TKI adalah suatu negara yang sedang mengalami kerusuhan dan tidak ada perlindungan TKI di Negara tersebut. Agusdin melanjutkan, Pemerintah Indonesia mempunyai kriteria dalam penempatan TKI, diantaranya memiliki tingkat proteksi optimal bagi para pekerja di negara tujuan, dan yang berangkat adalah mereka yang merupakan TKI yang formal dan profesional yang bekerja pada perusahaan dan berbadan hukum berdasar Undang-Undang.

Sementara itu untuk pekerja non-formal, Agusdin menyatakan sangat tergantung dengan Undang-Undang yang berlaku negara setempat. “Persoalannya, untuk keamanan pekerjanya harus dipastikan dimana kerjanya, kepada siapa, dan haknya apa saja. Jika sudah maka harus dituangkan dalam Perjanjian Kerja atau PK yang biasanya dilakukan antara TKI dengan perusahaan yang berbadan hokum,” jelasnya. Selain itu pekerja yang baik harus memiliki kemampuan tertentu seperti keahlian, kemampuan bahasa, psikis, mental, dan mempunyai uang saku untuk perjalanan berangkat ke negara tujuan. Apabila terjadi sesuatu yang tak sesuai maka bisa dilaporkan ke BNP2 TKI.go.id. Nanti akan kami tindaklanjuti dan kita beri sanksi.

Pada bagian lain, Rangga, salah seorang yang terlibat dalam pembuatan film Dispereert Niet menyampaikan bahwa film ini dibuat berdasarkan penemuan kasus-kasus yang dialami para pekerja buruh migran oleh rekan-rekan yang tergabung dalam IMWU, seperti buruh yang tidak diberi gaji, buruh yang dikejar-kejar polisi karena illegal, hingga tidak adanya perlindungan bagi pekerja buruh di sana.

Sementara itu Yasmine Soraya, seorang buruh migrant dari IMWU, mengaku sengaja membuat film ini karena ingin menunjukkan kepada dunia tentang kondisi Belanda yang tak seindah seperti yang dibayangkan. “Saya mendapat dukungan dari rekan-rekan buruh migrant, bukan hanya IMWU di Belanda tetapi juga banyak negera termasuk IMWU Hongkong,” jelasnya. Yasmine menambahkan, ada beberapa perkumpulan yang berkaitan dengan pekerja di Belanda. Mereka mengadakan pertemuan di tiap kota, seperti di Den Hag, Amsterdam, dan Roterdam. Mereka mendengungkan “Mari Bersatu” dan bersolidaritas antar sesama buruh migran.

Ratna Saptari dari IMWU menyampaikan tentang kebijakan Pemerintah Belanda tentang buruh migrant yang menurutnya sangat berbeda bila dibandingkan dengan tahun 1980-1990an yang dipengaruhi oleh kesepakatan politik Uni-Eropa. Maka di tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Belanda mempunyai kebijakan sendiri mengenai buruh mingran. “Agak sulit dalam mengurai persoalan buruh migran termasuk buruh migran illegal, keberadaannya tidak bisa dihilangkan. Baru-baru ini ada 20 orang pekerja migran yang ditahan polisi, 7 antaranya orang Indonesia,” ungkap Ratna. Ratna menambahkan bahwa polisi lokal masih sering melakukan penggrebekan dan mengambil barang-barang pribadi milik pekerja migran.

Narasumber lainnya, Anjani, yang merupakan staf ahli Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi memaparkan bahwa masih banyak pendatang di Belanda yang tak memiliki dokumen. Mereka bekerja di sana, agar bisa pulang, mereka mengirimkan uang sebesar 1000 Euro ke Indonesia. “Sebenarnya kami lebih mendorong untuk menciptakan wirausahawan. Beberapa waktu yang lalu, bersama BNP2TKI mengundang beberapa organisasi, instansi pengusaha, dan mitra industri untuk membuat suatu kegiatan yang bisa saling mendukung,” urai Anjani. Ia menambahkan, program bersama tersebut untuk mendukung industri dengan melibatkan wirausaha yang sudah memiliki usaha dan mengajak warga di sekitar untuk bisa turut berusaha.

Sementara itu Endang Listiani dari SPEK-HAM menyampaikan tentang pentingnya negara hadir dalam setiap permasalahan yang dihadapi buruh migran. “Ketika menyaksikan bagaimana buruh migran mengalami perlakuan yang tidak baik maka itu menjadi PR bagi Pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan,” terangnya. Lebih lanjut Ia menyatakan bahwa selama ini permintaan pekerja luar negeri dipandang cocok dilakukan oleh perempuan, hal ini mengakibatkan kerentanan terhadap perempuan semakin tinggi, sebagian besar mereka berada pada usia produktif dan bekerja pada sektor domestik. “Pekerja migran perempuan rentan mendapatkan perlakuan tidak baik, seperti kekerasan, diskriminasi, upah tidak layak, minim perlindungan, tidak adanya perlindungan sosial dan sebagainya,” terang Eliest, sapaan Endang Listiani.

Mengawali sesi tanya jawab, Harno, aktifis buruh, menyampaikan tanggapannya tentang masalah buruh migran. Menurutnya persoalan buruh migran terjadi pada saat proses perekrutan hingga pemberangkatan. “Masalah-masalah buruh migran sudah berlangsung lama, tapi kenapa ya selalu dibiarkan tidak ada upaya-upaya perbaikan? Menurut saya, tanpa menonton film ini sebenarnya masalah buruh itu selalu sama saja,” ungkapnya.

Dia juga menyatakan bahwa Polisi sudah terlalu banyak menangani permasalahan. “Ada beberapa kawan di Jogja menanyakan ke kami, mereka sering keluar masuk lembaga pelatihan yang tak memiliki kapasitas mengirim TKI ke luar negeri, dan anehnya lembaga-lembaga itu bekerjasama dengan Kemenakertrans. Sejauh mana perlindungan yang diberikan negara ini, misalnya dari BNP2TKI, kalau ada pelanggaran di luar negeri bagaimana?” ungkapnya bertanya.

Seorang peserta lainnya, Takdir dari NTT, menyampaikan kenapa TKI banyak mendapatkan penyiksaan? Padahal mereka direkomendasi oleh Negara, tapi sampai di luar negeri mendapat perlakuan yang tidak baik. Pada bagian lain saya juga mengkritik, kenapa ya orang-orang yang bekerja di luar negeri tanpa dokumen hanya sebagai buruh? Padahal di Indonesia banyak pekerjaan seperti itu, jadi kenapa juga harus ke luar negeri?

Indra dari LPMK Kelurahan Jebres angkat bicara soal film tersebut. Ia menyatakan bahwa segala sesuatu yang illegal pasti akan menimbulkan berbagi permasalahan. Untuk itu saya menghimbau supaya disiapkan tenaga ahli profesional dan yang berkemampuan untuk diberangkatkan ke luar negeri. “Selama ini motivasi TKI bekerja di luar negeri karena motivasi mendapatkan uang yang lebih tanpa pernah melihat kemampuan dan kelengkapan administrasinya,” ungkapnya.

Agusdin Subiantoro dalam tanggapannya mengiyakan pendapat Takdir. Ia menyatakan bahwa banyak warga NTT yang menjadi korban trafiking, mereka banyak bekerja di sektor perkebunan. Kemudian permasalahan legal dan illegal menjadi suatu masalah sendiri, sebagai contoh di Malaysia sekarang ada sekitar 2 juta orang TKI, sehingga apabila melakukan pendampingan maka BNP2TKI harus menyediakan ratusan orang yang ditempatkan di sana. “Bekerja di Malaysia tidak perlu visa, hanya menggunakan paspor yang masih berlaku. Ketika masa berlaku paspornya habis, mereka tidak memperpanjang paspornya maka karena merasa keenakan sehingga bablas menjadi TKI illegal,” terangnya.

Anjani dalam tanggapannya menyatakan perlunya political will dari berbagai pihak untuk berperan aktif dalam memperkuat jaringan di masyarakat di tingkat bawah, baik di dalam negeri maupun luar negeri. “Jadi yang perlu dikerjakan bukan hanya advokasi hak, namun juga peningkatan ekonomi dan pengembangan potensi local,” ungkapnya. Lebih lanjut ia menambahkan bahwa saat ini yang sedang dikembangkan BNP2TKI adalah melakukan koordinasi lintas sektoral.

Sementara itu Ratna menyatakan pentingnya memperkuat jaringan yang sudah ada untuk bekerjasama dan membantu pada buruh migran di luar negeri. “Penting dipahami bahwa buruh legal dan illegal wajib mendapatkan perlindungan di manapun mereka berada,” terang dia. Pada bagian akhir diskusi, Endang listiani meminta kepada negara untuk bisa menyiapkan pekerja migran yang memenuhi syarat dan melakukan perlindungan di luar negeri secara terintegrasi.

Acara pemutaran film dan diskusi ini terselenggara atas kerjasama dari beberapa NGO yang peduli pada permasalahan buruh migran, terutama perempuan dan anak, yaitu IMWU, MIGRANT CARE, JALA PRT, JARINGAN BURUH MIGRAN, SARI dan SPEK-HAM. Peserta terdiri dari Dinas Pemerintahan, Akademisi, Sekolah-Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan, Ormas Kemahasiswaan, NGO, Kelompok Buruh Migran dan Media Massa. (Henrico Fajar Kristiarji W – CO Divisi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Masyarakat/spekham.org)

Jurnalisme Warga, Sarana Pencegahan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan Roadshow 10 kota di Indonesia untuk memperkenalkan media baru yang dimiliki oleh lembaga anti korupsi tersebut, yakni Kanal KPK. Kota Surakarta merupakan kota pertama yang disinggahi KPK, dilatarbelakangi penggunaan internet di Kota Surakarta cukup tinggi jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia.

Acara yang dikemas dalam workshop yang bertajuk “Citizen Jurnalism: Berani Lawan Korupsi” tersebut dihadiri oleh penggiat anti korupsi Kota Surakarta, Lembaga Swadaya Masyarakat, Seniman dan Mahasiswa, diadakan di Teater Arena, Taman Budaya Jawa Tengah Surakarta pada 30 Juli 2015.

Acara diawali dengan sambutan oleh Humas KPK, Priharsa Nugraha, yang menjelaskan latar belakang dihadirkannya Kanal KPK, salah satunya sebagai media massa alternative yang berbeda dengan arus media massa lainnya. Kanal KPK ini berbentuk Siaran Televisi dan Siaran Radio streaming yang isinya mengajak masyarakat ikut mengawasi penggunaan anggaran publik di lingkungan sekitar mereka.

Kanal KPK juga mengundang masyarakat untuk dapat mengabadikan berita-berita baik (good news) dan dapat dikirimkan ke Kanal KPK. Berita baik misalnya mengenai Sosok Kepala Desa yang transparan dan menjadi panutan bagi warganya. Menurut Priharsa, berita baik ini menjadi salah satu langkah pencegahan tindak pidana korupsi.

Pembukaan dilanjutkan dengan materi Teknik-Teknik Jurnalisme Warga. Ada 3 film dokumenter yang diputar yang merupakan hasil kiriman warga ke Kanal KPK. Ketiga Film tersebut memiliki tema berlainan tetapi masih dalam kesatuan benang merah, yakni urusan publik dan transparansi. Penyampaian materi tentang teknik jurnalisme warga ini disampaikan oleh Pakar Citizen Jurnalism. Dalam pemaparannya dijelaskan bagaimana warga membuat konten video secara sederhana dan tips agar tidak mendapatkan tuntutan pidana dikemudian hari.

Kanal KPK ini ditujukan untuk menggalang advokasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama. Masyarakat diajak lebih sensitif mengawal dana-dana yang akan turun nantinya, misalnya dana desa. Misalnya saja warga bisa memanfaatkan program radio di Kanal KPK untuk menyampaikan pendapatnya tentang pengelolaan dana desa. Program radio masih menjadi media interaktif dua arah yang digandrungi masyarakat. Kesempatan ini semestinya dapat ditangkap oleh masyarakat, khususnya masyarakat di pedesaan terlebih dengan turunnya dana desa pada akhir tahun 2015 ini. Harapannya penggunaan dana desa bisa tepat sasaran dan transparan pertanggungjawabannya. (Lailiy Anisah – CO Divisi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Masyarakat/spekham.org)

KPP Award 2015 Kluster Solo Raya

KPP Award 2015, sebuah penghargaan yang diberikan kepada agen perubahan masyarakat, yaitu Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) sanitasi sebagai wujud apresiasi atas dukungan dalam program “Pengembangan Perubahan Perilaku Masyarakat yang Berkelanjutan di 6 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk Mendukung Peningkatan Layanan Sanitasi,” sekaligus sebagai penutupan program kerjasama Yayasan SPEK-HAM Surakarta dengan USAID-IUWASH periode 2014-2015.

KPP Award 2015 diberikan kepada 6 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah ; Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Rembang. Penghargaan dibagi menjadi 2 Kluster, yaitu Kluster Solo Raya yang meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, dan Kluster Semarang Raya yang meliputi Kabupaten Semarang, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Rembang.

Penerima penghargaan KPP Award 2015 Kluster Solo Raya adalah KPP Kampung Baru Sehat, Surakarta sebagai Juara Pertama. KPP Ngudi Serasi Singopuran, Sukoharjo sebagai Juara Kedua. KPP Sehat Sentosa, Krecek, Delanggu, Klaten sebagai Juara Ketiga. Penghargaan ini didasarkan pada perubahan yang terjadi selama masa pendampingan dari SPEK-HAM.

Penyerahan KPP Award 2015 Kluster Solo Raya dilaksanakan di Hotel D’Wangsa HAP, 28 Juli 2015. Penyerahan KPP Award 2015 menjadi bagian dari workshop KPP “Menggalang Keberlanjutan Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat Menuju Universal Akses.”

Workshop dihadiri oleh SKPD terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum, BAPPEDA, Dinas Kesehatan, dan BAPERMAS dari 3 Kabupaten/Kota yaitu Kota Surakarta, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, workshop juga dihadiri Pengurus KPP yang telah didampingi SPEK-HAM sejak Bulan Juni 2014.

Narasumber dalam workshop adalah Bapak Riza Taftani (Kementrian Pekerjaan Umum), Bapak Ir. Taufan Basuki Supardi (Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta), Ibu Endang Listiani (Direktur Yayasan SPEK-HAM Surakarta), dan Bapak Dani (AKSANSI Pusat). Diskusi panel dipandu oleh Bapak Sofyan Iskandar dari IUWASH Nasional.

Workshop ini bertujuan untuk menguatkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mendukung keberlanjutan sanitasi berbasis masyarakat menuju 100% akses air bersih, 0% kawasan kumuh, 100% sanitasi yang layak. (Wahyu Pratiwi – Korwil wilayah Solo untuk Program IUWASH /Nuel Oei/spekham.org)

 

Audiensi DPRD; Informasi, Layanan dan Anggaran Kesehatan Reproduksi Kota Surakarta

Spekham.org, SURAKARTA – 6 Juli 2015. SPEK-HAM Surakarta bersama perwakilan dari beberapa kelurahan mengadakan audiensi dengan Komisi IV DPRD Surakarta. Audiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil diskusi jaringan kota tanggal 12 Juni 2015. Komisi IV DPRD diwakili oleh Ibu Hartanti selaku Ketua Komisi IV DPRD, beserta dengan Pak Paulus Haryoto selaku Wakil Komisi IV DPRD, dan Pak Widodo selaku Anggota Komisi IV DPRD.

Pertemuan diawali dengan pemaparan hasil pemeriksaan IVA tes, VCT, dan IMS oleh Mbak Ayu. Sebelum memaparkan hasil pemeriksaan tersebut, Mbak ayu terlebih dahulu memperkenalkan SPEK-HAM secara umum. “SPEK-HAM fokus kepada pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan.” Tutur Mbak Ayu.  “Pada tahun ini SPEK-HAM bekerja sama dengan BAPERMAS melatih kader kesehatan di 10 kelurahan, pemeriksaan kesehatan reproduksi, dan diskusi komunitas yang membahas hasil pemeriksaan tersebut.” Sambung Mbak Ayu.

Screening kesehatan reproduksi dimulai dari tahun 2014 – 2015 di 24 kelurahan dengan peserta total 868 orang. Berdasarkan hasil screening yang didapatkan dari Klinik/Puskesmas LKB, hampir 47% dari total peserta ibu rumah tangga mengalami persoalan kesehatan reproduksi, mulai dari jamur/kandidiasis, bakterial vaginosis, kencing nanah, dan kandiloma. Selain itu ditemukan 36 orang mengalami gejala awal kanker leher rahim, dan ditemukan 4 kasus HIV (2 orang ibu rumah tangga, 2 orang laki laki). Hasil tersebut memberikan potret realita kondisi kesehatan reproduksi perempuan yang memprihatinkan. “Terima kasih atas informasinya. Data yang saya peroleh hari ini sungguh mencengangkan dan membuat saya miris. Hal ini membuka mata kami, pengetahuan kami tentang kespro.” Ujar Pak Paulus. Selain itu, Pak Paulus juga menambahkan bahwa data tersebut akan menjadi materi Komisi IV DPRD untuk diskusi dengan BAPERMAS dalam upaya menyikapi kondisi yang ada.

Melalui audiensi ini, perwakilan dari beberapa kelurahan juga berkesempatan mengutarakan pengaduan akan kesehatan reproduksi. Banyak dari mereka menuturkan kendala akan anggaran yang tersedia.

“Baru-baru ini kami mengadakan pemeriksaan kespro dan hasilnya banyak yang positif, sehingga kami sebagai kader semangat untuk melakukan pemeriksaan. Kendalanya ada di anggaran Pak.” Tutur Ibu Sri Wahyuni yang mewakili Kelurahan Gilingan.

“Anggaran kita dulu memang mendapatkan 5% dari DPK, dan untuk saat ini jumlahnya menurun. Sekarang kita tidak ada patokan berapa dana yang bisa kami akses, jadi tolong kami dikasih tahu patokan berapa % misal untuk WPA.” Kata Ibu Tri Murniati yang memakili Kelurahan Keprabon.

“Saya ingin menyampaikan kalau antusiasme masyarakat di wilayah Tipes dalam melakukan periksa itu sudah tinggi. Terbukti pada pemeriksaan yang pertama ada 100 orang yang mendaftar, namun hanya 63 orang yang dilayani. Untuk pemeriksaan yang kedua ada 55 pendaftar, tapi baru 27 orang yang dilayani. Yang menjadi kendalanya ialah kenapa kuota dari penyedia layanan dibatasi hanya 20 orang. Saya mohon untuk pelayanan dari Puskesmas itu sekali periksa 50 orang, dan juga sosialisasi ke kelurahan itu supaya berkesinambungan. Hasil dari pemerikaan juga membuat kami terkejut karena banyak yang positif.” Sambung Ibu Yuni yang mewakili Kelurahan Tipes.

Ibu Hartanti juga berharap, melalui audiensi ini kegiatan seperti yang sudah diutarakan tadi bisa dilaksanakan di 51 kelurahan. Sependapat dengan dengan Pak Paulus, Bu Hartanti juga sangat prihatin dengan temuan yang diperoleh dari pemeriksaan tersebut.  Ibu Hartanti juga menjanjikan akan mengkoordinasikan dengan Pak Sekda.

“Hasilnya sangat memprihatinkan, kita harus menyadarkan kesadaran bapak yang pada intinya kita harus bisa menanggulangi. Yang bisa saya bantu adalah nanti saya akan koordinasi dengan Pak Sekda dan bisa membuat surat edaran.” Pungkas bu Hartanti.

Selain itu, Bu Hartanti juga berharap SPEK-HAM mau bekerjasama dengan DPRD. “Saya mohon dari SPEK-HAM ada sharing terkait perkembangan kespro ibu-ibu. Tidak usah sungkan datang ke DPRD.” Ujar Bu Hartanti. Di akhir diskusi Bu Hartanti juga sepakat dana kegiatan di kelurahan digunakan untuk pemeriksaan, bukan hanya sosialsiasi.

(Paul Sinaga – Mahasiswa Magang dari STT Jakarta)

Membangun Kesadaran Pentingnya Kesehatan Reproduksi

Spekham.org, PAJANG – Pertemuan Jaringan Kota komunitas perempuan yang menjadi kelompok dampingan SPEK-HAM telah dilakukan 12 Juni 2015. Jaringan Kota ini konsern pada isu kesehatan masyarakat, terutama kesehatan reproduksi pada perempuan.

Pajang merupakan salah satu kelurahan yang menjadi bagian dari Jaringan Kota ini, yang saat sebelum pertemuan Jaringan Kota ini dilakukan sudah berproses dan belajar bersama SPEK-HAM mengenai kesehatan reproduksi dan banyak hal lainnya.

Sosialisasi dan Pelatihan Kader Kesehatan telah dilakukan guna membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan reproduksi. Kesadaran yang sudah mulai tumbuh ditindaklanjuti dengan adanya pemeriksaan bersama di Kelurahan Pajang pada tanggal 26 Mei 2015.

Pemeriksaan kesehatan reproduksi berupa IVA tes, pemeriksaan IMS dan VCT. Dari 35 orang peserta pemeriksaan ditemukan kasus IMS positif sebanyak 60% dan IVA positif 6%. Adanya kasus ini tidak menyurutkan niat Ibu-ibu untuk mengikuti pemeriksaan karena merasa pentingnya untuk mengetahui kondisi kesehatan reproduksi lebih dini. Melihat jumlah peserta pemeriksaan yang melebihi kapasitas (terdaftar 45 peserta, yang terlayani 35 peserta) maka pemeriksaan akan dijadwalkan kembali untuk dilakukan di Kelurahan Pajang.

Peserta pemeriksaan mendapatkan konseling terlebih dahulu sebelum pada akhirnya dilakukan pemeriksaan oleh pihak Puskesmas. Salah satu tujuan konseling adalah untuk mengetahui perlu atau tidaknya peserta mendapatkan pemeriksaan. Ada 3 orang peserta yang tidak mendapatkan pemeriksaan dikarenakan 1 orang menopause dan 2 orang yang belum pernah melakukan hubungan seksual. (Soepadmin/editor : Nuel Oei)

Jaringan Kota, Ada Apa dengan Kesehatan Reproduksi di Kota Surakarta?

Spekham.org, SURAKARTA – 12 Juni 2015, SPEK-HAM mengadakan pertemuan jaringan kota untuk yang kedua kalinya. Kegiatan ini diadakan di Kelurahan Keprabon dan dihadiri oleh perwakilan dari 20 kelurahan di Surakarta. Pertemuan jaringan kota yang dipandu langsung oleh Rahayu Purwaningsih dan Nila Ayu Puspaningrum ini ingin membahas mengenai hasil pemeriksaan IVA, VCT, dan IMS di sepuluh kelurahan. Tidak hanya membahas hasil pemeriksaan, tetapi SPEK-HAM juga mengajak peserta jaringan kota ini untuk merencanakan tindakan apa yang harus dilakukan setelah mengetahui hasil pemeriksaan tersebut.

Pertemuan Jaringan Kota
Pertemuan Jaringan Kota

Tahun ini, SPEK-HAM bekerjasama dengan BAPERMAS Kota Surakarta mengadakan pelatihan kader KESPRO (kesehatan reproduksi). Tidak hanya melakukan pelatihan saja, tetapi juga mengadakan pemeriksaan kesehatan reproduksi yang meliputi IVA tes, IMS, dan VCT. Setelah melakukan pemeriksaan, SPEK-HAM mengajak para peserta pemeriksaan untuk mengadakan diskusi komunitas di setiap kelurahan untuk memaparkan hasil pemeriksaan serta  berdiskusi bersama.

Peserta jaringan kota sangat antusias akan adanya kegiatan ini. Hal itu terliat dari respon yang terpancarkan saat mengungkapkan perasaan atas kegiatan pemeriksaan di kelurahannya masing-masing. Seperti ungkapan dari ibu Yuni, “Saya senang, terus bisa tahu kesehatan reproduksi itu seperti apa, terus kalau ada gejala-gejala yang diluar seperti biasanya itu penanganannya seperti apa. Terus kemarin itu juga ada sosialisasi yang kedua untuk tahun 2015.”  “Soalnya kaum Ibu di Kelurahan Tipes itu antusias sekali. Kemarin baru dua puluh tujuh yang terlayani, padahal yang di tempat saya sudah sekitar tiga puluh lebih yang mendaftar untuk pemeriksaan yang kedua ini,” tambah ibu Yuni.

Tidak sedikit perwakilan dari 20 kelurahan tersebut yang berharap pemeriksaan ini dilakukan lagi. Seperti yang diutarakan oleh ibu Utami, “Mungkin itu nanti kedepannya SPEK-HAM bisa melaksanakan tes lagi seperti kemarin di Kelurahan Jebres.”

Terdapati beberapa temuan yang diperoleh dari diskusi ini, seperti: peserta yang ikut pemeriksaan itu sudah bergejala; pemeriksaan minta dilakukan lagi; di beberapa kelurahan, peserta pemeriksaan sangat sedikit; keterbatasan kuota; ada kelurahan yang proses pemeriksaannya cukup lama; dan di beberapa kelurahan, dana BPA nya menurun. Selain itu, dalam diskusi ini juga direncakan untuk mengadakan audensi kepada DPRD bersama SPEK-HAM dan ibu-ibu perwakilan dari beberapa kelurahan. Audensi tersebut akan diadakan pada tanggal 17 Juni 2015. (Paul Sinaga – Mahasiswa Magang dari STT Jakarta)