Search for:
TOLAK EKSEKUSI MATI MU, BERI GRASI PADA MU

TOLAK EKSEKUSI MATI MU, BERI GRASI PADA MU

JARINGAN SOLO RAYA MELAWAN HUKUMAN MATI
HUKUM GEMBONGNYA, BUKAN KORBANNYA
TOLAK EKSEKUSI MATI MU, BERI GRASI PADA MU 

Jaringan Solo Raya, dalam pemantauannya menemukan fakta kerentanan berlapis yang dialami perempuan pekerja migran, korban trafficking dan korban sindikasi kejahatan narkoba serta perlakuan semena-mena dalam proses peradilan dibalik hukuman  mati.  Berdasarkan  pemantauan  Komnas  Perempuan,  terhadap  12 pekerja migran dan atau keluarga  terpidana mati di luar negeri serta 4 perempuan terpidana  mati di Indonesia, ditemukan sejumlah hal  serius berikut ini:

  1. Jaringan perdagangan   internasional   narkoba   menyasar   dan   memanfaatkan   kerentanan perempuan  pekerja  migran  karena  mereka  mempunyai  paspor  dan  dokumen  untuk  dapat bergerak lintas negara, namun jauh dari pantauan keluarga dan perlindungan negara. Mereka adalah   para   perempuan   pekerja   migran   yang   sedang   memperjuangkan   hidupnya   dan keluarganya untuk keluar dari kemiskinan  dan menghindari  kekerasan dalam  rumah tangga (KDRT)  yang    Berbagai modus yang digunakan  jaringan  tersebut,     dengan pendekatan personal, relasi pacaran dan penipuan untuk dijadikan kurir. Ironisnya, perempuan pekerja migran yang dijebak jadi kurir dan menjadi korban perdagangan orang baik proses, cara dan tujuan eksploitasi, kerap tidak dikenali aparat negara dan penegak hukum;
  2. Kejahatan sindikasi narkoba internasional menyasar perempuan muda, perempuan korban kekerasan terutama  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT),  perempuan  miskin  dan perempuan dengan pendidikan maupun informasi yang terbatas;
  3. Terpidana mati perempuan dengan tuduhan kejahatan narkoba mengalami kekerasan dan diskriminasi berlipat  karena  pelakunya  cenderung  orang  dekat  atau  dengan  menggunakan modus  pacaran/hubungan  intim  bahkan  oleh  suami  atau  sahabat    Terpidana  rentan menjadi korban kekerasan seksual, pemukulan, dikucilkan atau bahkan dibuang oleh keluarga, mengalami penghukuman dan penghakiman sosial;
  4. Terpidana mati  perempuan  dengan  tuduhan  kejahatan  narkoba  mengalami  kekerasan  dan eksploitasi  selama  dalam  proses  penyidikan  dan    Akses  terhadap  keadilan terbatas, baik dampingan hukum yang minim dan putusan pengadilan yang tidak mempertimbangkan posisinya sebagai korban perdagangan orang dan kejahatan narkoba. Pengadilan   justru   mengabaikannya   dengan   mempertimbangkan   banyaknya   kurir   yang mengaku sebagai korban, namun tidak dibarengi dengan perbaikan sistem investigasi, penyelidikan dan penyidikan memadai dalam pemberantasan narkoba;
  5. Terpidana mati pada awalnya memilih tidak di ekspose media untuk menghindari resiko lebih buruk, dan baru memperbolehkan di ekspose ke publik pada detik-detik ketika akses keadilan hampir tertutup maupun haknya sudah dibatasi menjelang eksekusi;
  6. Hukuman mati adalah kejahatan yang bukan hanya menyiksa dan menghukum mati terpidana, tetapi juga menyiksa seluruh anggota keluarga mereka. Kekejaman yang dirasakan terpidana maupun keluarga adalah  kematian  yang dicabut oleh negara, bentuk dan proses penghukumannya,   masa    traumatik   sepanjang   hidup   dan  penantian   yang  memicu   atau berdampak beragam, baik upaya bunuh diri, kematian anggota keluarga, stroke dan sakit yang sulit pulih, gangguan mental dan ingatan, hingga hilang semangat hidup dan trauma maupun kebencian ekstrem pada sesuatu. Untuk itu maka hukuman mati melanggar hak asasi manusia.

Oleh karenanya, menyikapi rencana eksekusi tahap 3 ini, Jaringan Solo Raya menyatakan:

  1. Jaringan Solo Raya sangat  mendukung  upaya  serius  negara  untuk  memberantas  narkoba hingga  ke akar  jaringan  narkoba,  namun  menentang  solusi  hukuman  mati,  terlebih  kepada perempuan korban perdagangan orang yang dijebak dan ditipu untuk menjadi kurir narkoba;
  2. Negara mengkaji dan mempertimbangkan penundaan eksekusi,  terutama kepada MU (lihat detail lembar fakta) yang sedang mengajukan proses grasi akibat keterlambatan pemberitahuan penolakan PK. MU adalah perempuan mantan pekerja migran yang menjadi korban KDRT dan dipaksa menjadi pekerja migran oleh suami, dan berakhir dengan dijebak oleh sindikat narkoba internasional. MU terindikasi korban perdagangan orang yang terjebak dalam sindikat narkoba.
  3. Presiden RI agar mengabulkan upaya grasi yang tengah diajukan, khususnya oleh MU, agar seluruh upaya hukum dapat diberikan pada terpidana mati serta agar negara tidak melakukan kelalaian yang menghilangkan nyawa orang yang seharusnya dilindungi negara;
  4. Negara harus mereformasi akses keadilan terutama perempuan korban melalui:
  5. Memperbaiki sistem investigasi dan penanganan perempuan korban perdagangan orang yang dijebak dan ditipu untuk menjadi kurir narkoba;
  6. Menguatkan sistem  bantuan  hukum  dan  memberi  kesempatan  kepada  para terpidana  mati,  terutama  perempuan  korban  kekerasan  dan perdagangan  orang untuk mendapatkan akses keadilan dan proses hukum yang adil dan komprehensif;
  7. Menyerukan kepada seluruh Aparat Penegak Hukum (APH), untuk cermat memproses hukum para perempuan yang terjebak menjadi kurir narkoba dan menghindari putusan hukuman mati untuk menghindari penistaan keadilan bagi perempuan korban;
  8. Menyerukan kepada semua pihak terutama media, untuk tidak membuat pemberitaan yang mereviktimisasi terpidana maupun keluarganya,  karena terdakwa dan terpidana sudah cukup lama hidup dalam stigma dan trauma panjang.

5 alasan singkat mengapa kita harus menolak ekskusi mati ibu MU & meminta Presiden memberikan Grasi pada MU:

  1. MU korban kekerasan dalam rumah tangga. MU terpaksa menjadi BMI ke Taiwan karena perilaku suami yg doyan Mo Limo (mabuk, main(judi), madat (narkoba), madon (pelanggan prostitusi) & maling). Uang kiriman hasil kerja habis tak bersisa.
  2. MU korban kekerasan dalam relasi personal. Saat situasi diri rapuh & insecure setelah memutuskan berpisah dari suami, berkenalan dengan laki-laki yang menurutnya sangat baik, penyayang & bertanggung jawab, tidak hanya pada dirinya tapi pada keluarga. Laki-laki ini Berjanji untuk menikahi dan bahkan memintanya untuk tidak usah kembali bekerja ke luar negeri. Setelah cinta dan harapan ditautkan, ternyata laki-laki ini menjebaknya membawa tas yang berisi narkoba.
  3. MU korban peradilan sesat. Dipidana mati atas kesalahan membawa narkoba yg bukan miliknya setelah sebelumnya mengalami penyiksaan dalam bentuk kekerasan fisik & seksual. Menerima berkas berkas penolakan PK bersamaan dengan pemindahan ke Nusa Kambangan.
  4. MU sudah menjalani hukuman. MU sudah menjalani hukuman 15 tahun penjara tanpa ada catatan pelanggaran satu pun. Secara spiritual, dia sudah berubah menjadi “manusia baru”. MU seorang ibu yang penyayang dan sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan binaan di dalam Lapas.
  5. MU berhak mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Grasi, tidak boleh ada eksekusi sebelum upaya itu dilakukan.

Pak Presiden Joko Widodo, baca & kabulkan permohonan Grasi MU, menghukum jangan membunuh!!!

#Grasi4MU #TolakHukumanMati #EndCrimesNotLives #HapusHukumanMati

Koordinasi Pelatihan Kespro BAPERMAS PP PA dan KB Kota Surakarta

BAPERMAS PP PA dan KB Kota Surakarta Gandeng SPEK-HAM (lagi) dalam Pelatihan Kespro 51 Kelurahan

Salah satu upaya pencegahan HIV AIDS dan IMS dilakukan dengan memberikan informasi, pembekalan dan membuka kesadaran akan hak dan pentingnya kesehatan reproduksi kepada masyarakat. Melakukan pelatihan kepada kader-kader kesehatan yang menjadi  ujung tombak dalam hal ini dilakukan oleh Bapermas bekerjasama dengan yayasan SPEK-HAM Surakarta penting dilakukan guna menyebarluaskan informasi kesehatan reproduksi sekaligus kader ini menjadi role model bagi masyarakat sekitar mereka tinggal. Pelatihan kader kesehatan reproduksi dilakukan bertahap di 51 kelurahan di Kota Surakarta pada tahun 2014 dan 2015 yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan IVA dan IMS .

Balai Kota Surakarta. 22 Juli 2016, bertempat di ruang rapat BAPERMAS PP PA dan KB, dihadiri oleh Bu Titik (Sekretaris BAPERMAS PP PA dan KB) dalam hal ini mewakili Pak Widi Srihanto (Kepala BAPERMAS PP PA dan KB), Bu Nuning (Kabid PP BAPERMAS PP PA dan KB), dokter Istar Yuliadi dan dokter Andri Putranto, dokter Retno dari Puskesmas Sangkrah, dokter Suwarji dari Puskesmas Manahan, dan beberapa staf SPEK-HAM; Rahayu Purwaningsih, Nila Ayu Puspaningrum, Danang Wijayanto, Henrico Fajar, Soepadmin, Roskaningrum bersama-sama melakukan evaluasi terhadap pelatihan kader kespro dan pemeriksaan IVA dan IMS yang telah dilakukan sebelumnya. Pertemuan ini juga sebagai persiapan diadakannya pelatihan kader kespro pada bulan Agustus 2016 di kelurahan-kelurahan yang belum mendapatkan pelatihan.

Salah satu yang menjadi pembahasan dalam koordinasi ini adalah tentang tindaklanjut dari hasil pemeriksaan IVA dan IMS. “Bagaimana ketika dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan ternyata ada peserta yang memerlukan pengobatan lanjutan, bagi warga kota Solo bisa dilakukan pemeriksaan dengan klaim biaya dari BPJS, atau bisa juga klaim kepada PTPAS dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan” jelas Bu Nuning. (nuel oei/spekham.org)

SAMPAH MENJADI BERKAH

Kemlayan merupakan salah satu wilayah di perkotaan yang padat penduduk dengan dikelilingi oleh gedung-gedung pusat perdagangan di sekitar jalan Gatot Subroto Solo. Gang-gang kecil dan rumah berderet menjadi ciri khas Kemlayan. Sebagai pusat kota, Kemlayan menjadi “jujugan” penduduk dari desa lain yang mengadu nasib sebagai penjaga toko atau karyawan di pusat perdagangan sekitar. Kepadatan penduduk di Kemlayan tentu berkolerasi dengan tumpukan sampah. Sampah menjadi persoalan bagi wilayah perkotaan yang padat penduduk dan tidak memiliki lahan luas. Sebagai upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan, anggota PKK RW 02 telah mengadakan pemilahan sampah antara sampah organik dan anorganik. Kegiatan ini sudah berjalan sejak tahun 2014 yang lalu. Merasakan ada manfaatnya, kegiatan pemilahan sampah lebih dilakukan secara serius. Saat ini telah bergabung 25 orang sebagai anggota bank sampah yang rutin melakukan penimbangan setiap senin kedua dan senin keempat.

Pada tanggal 7 Maret 2016 kegiatan ini dikukuhkan dengan nama Bank Sampah “Sumber Rejeki” dengan susunan pengurus sebagai berikut :

  1. Pembina                   : Ir Kety Ristini dan Roesdiah Saparti ,SPd.
  2. Ketua                         : Dumasari Ganti Nasution.ST.
  3. Wakil Ketua             : Sri Haryanti Wiwik Widyastuti.
  4. Sekretarisi 1             : R.Ayu Dewi Sri Hestingsih.
  5. Sekretaris 2.             : Endang Sofia Amperawati,SE.
  6. Bendahara 1             : Mulyati Bendahara 2. Kusumawati .
  7. Seksi Penerimaan   : Rosidah dan R Ayu Kusumaningrum.
  8. Seksie Penjualan     : Anita Setiarini dan Lejar Tri Winduningsih.
penimbangan sampah
penimbangan sampah

Setiap tanggal 15, anggota bank sampah menyetorkan sampah anorganik dari rumah masing-masing ke gedung serba guna yang berfungsi sebagai sekretariatan Bank Sampah Sumber Rejeki. Petugas penerimaan akan memilah sesuai jenisnya seperti kertas, duplex, kardus, plastik, dan bodong (istilah botol plastik dengan aneka bentuk). Kemudian dicatat hasilnya per orang mendapat berapa kg dan berapa rupiah. Penjualan saat ini sudah lebih mudah, Sumber Rejeki  sudah mempunyai mitra kerja untuk pengepul/pembelian sampah yaitu Mas Arip.

Ternyata kegiatan pemilahan sampah ini mampu menambah pendapatan bagi perempuan. Dari hasil penjualan sampah, 20% dipergunakan untuk operasional bank sampah dan 80% menjadi tabungan anggota yang sinergi dengan pra koperasi RW 02. Karena memberikan manfaat besar bagi masyarakat khususnya perempuan, maka pada tanggal 1 Juni 2016 dalam peringatan lahirnya Pancasila lahirlah SK Bank Sampah No 6/V1/2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Kemlayan, Joko Sarwoto SH. Lahirnya SK menjadi pelecut semangat untuk mengoptimalkan pengelolaan bank sampah di RW 02 dan melebar ke RW-RW lainnya. (Soepadmin – CO Divisi Sustainable Livelihood & Nila Ayu – Manager Divisi Sustainable Livelihood/spekham.org)

Bertutur Pengalaman Pribadi dari Komunitas, Perempuan Penyintas (Survivor) dalam Pelatihan Konseling Feminis

Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah sosial yang sering terjadi di masyarakat kita. Sejak tahun 1998, SPEK-HAM melakukan berbagai pendidikan kritis untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender pada masyarakat luas di Soloraya dan Jawa Tengah. Adanya program tersebut diharapkan mampu mendukung perwujudan cita-cita untuk penghapusan kekerasan berbasis gender, terutama penghapusan kekerasan terhadap perempuan bisa tercapai.

Tahapan pencegahan maupun penanganan kekerasan berbasis gender terutama yang dilakukan komunitas yang berada langsung di masyarakat seringkali masih memiliki batasan dalam kuantitas maupun terkait ketrampilan terutama dalam hal bagaimana melakukan konseling yang berperspektif feminis khususnya ketika melakukan pendampingan kasus kekerasan seksual pada kelompok rentan dan marginal (SOGIEB, penyandang disabilitas, dan PRT korban kekerasan seksual).

Presentasi Hasil Diskusi
Presentasi Hasil Diskusi

SPEK-HAM melalui Program “Pemulihan Transformatif bagi Perempuan Korban dari Inisiatif Komunitas menjadi Tanggung Jawab Negara” melakukan pelatihan konseling feminis selama 3 hari  ditanggal 3 s/d 5 Juni 2016, bertempat di Hotel Sala View. Peserta yang terlibat ada 30 orang yang berasal dari LRC-KJHAM Semarang,  Ciqal Yogjakarta, Rifka Anissa Yogjakarta, Saper Magelang, Upipa Wonosobo, Sekar Jepara, pendamping komunitas dan komunitas dampingan SPEK-HAM (Kelurahan Kemlayan Surakarta, Kelurahan Sewu Surakarta, Desa Musuk Kabupaten Boyolali, Desa Sawahan Kabupaten Boyolali, Desa Pacing Kabupaten Klaten, Forum Paralegal dan juga suvivor).

Dimulai dengan bertutur pengalaman pribadi masing-masing peserta, hal yang paling membahagiakan dan menyenangkan yang kemudian dilanjutkan bercerita mengenai kekerasan yang dialami dan paling membekas. Setelah bertutur pengalaman dilanjutkan dengan pemulihan diri sebagai tahap awal bagaimana seseorang agar mampu melakukan pendampingan korban. Jika diri sendiri belum selesai akan dirinya sendiri, bisa jadi jika melakukan konseling maka energi negatiflah yang akan disalurkan atau dendam yang dijadikan dasar konseling. Energi positif selalu disebarkan dalam sesi ini dan bagaimana menggali diri untuk melakukan pemulihan diri.

Hingga sesi berakhir, hal positif banyak yang disampaikan para peserta, seperti yang disampaikan Mbak A “Saya semakin kuat dan yakin menentukan pilihan kedepan setelah ikut pelatihan ini. Saya juga menjadi semangat dan punya pengalaman banyak mengenai kekerasan terhadap perempuan dan bagaimana dengan orang-orang yang bisa saya ajak komunikasi jika disekeliling saya ada kekerasan. Saya juga semakin memiliki kepedulian dan berharap kedepan saya bisa mengumpulkan perempuan di sekeliling saya agar tidak mengalami kekerasan”. Tidak terasa pelatihan berakhir dengan harapan bersama. Apa yang menjadi harapan perserta kedepan bisa terwujud dan mereka mau mempraktekkan apa yang didapat dalam pelatihan.

(Atik Fatmawati-CO Pencegahan dan Penanganan Kasus Berbasis Masyarakat/spekham.org)

Kunjungan Belajar BBPPKS Yogyakarta_Wisma PPRBM

SPEK-HAM Learning Center, Kunjungan Belajar BBPPKS Yogyakarta (part 2)

Solo. SPEK-HAM. Menindaklanjuti pertemuan pertama yang berlangsung di kantor SPEK-HAM pada 5 Maret 2016, kunjungan belajar yang kedua dari Kemensos melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta bertempat di wisma PPRBM Surakarta. Kunjungan tanggal 22 Maret 2016 diikuti oleh 30 pekerja sosial dan 6 orang pendamping dari BBPPKS Yogyakarta berperan serta dalam kunjungan kali ini. Pekerja sosial yang terlibat banyak yang berasal dari luar Jawa diantaranya dari Bali, NTB dan NTT, selain itu juga dari Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Kunjungan Kemensos ke SPEK-HAM
Kunjungan Kemensos ke SPEK-HAM

Acara dimulai pada pukul 09.00 WIB dengan perkenalan Yayasan SPEK-HAM yang disampaikan oleh direktur SPEK-HAM, Endang Listiani. Tujuan dari kunjungan belajar kali ini adalah belajar bagaimana cara penanganan kasus yang dilakukan oleh PTPAS Kota Surakarta.  Sejarah berdirinya PTPAS yang merupakan konsorsium dari beberapa SKDP, RSUD, Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan, dan Organisasi Masyarakat Sipil disampaikan oleh Kepala Bapermas PP, PA dan KB, Drs. Widi Srihanto, MM.

Materi tentang alur kasus dan penanganannya disampaikan oleh Fitri dan Nila yang merupakan manajer Divisi Pencegahan dan Penanganan  Kasus Berbasis Masyarakat dan Sustainability Livelihood Yayasan SPEK-HAM. Materi untuk alur dan penanganan kasus dalam penyampaiannya menggunakan metode role play, dimana para peserta peksos diajak bermain peran dalam menyelesaikan sebuah kasus. Peserta dibagi dalam tiga kelompok besar.  Kebanyakan dari peserta sangat aktif, baik dalam bertanya dan menjawab pertanyaan, bahkan beberapa sharing tentang pengalamannya dalam menangani kasus di wilayah mereka masing-masing. (Galih Novianto – Sekmin dan MSDM SPEK-HAM/spekham.org)

Kunjungan Belajar BBPPKS Yogyakarta

SPEK-HAM Learning Center, Kunjungan Belajar BBPPKS Yogyakarta

Solo. SPEK-HAM pada hari Sabtu, tanggal 5 Maret 2016 menerima kunjungan kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta yang terdiri dari Peksos (Pekerja Sosial) dari wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT. Kunjungan ini merupakan rangkaian kunjungan ke beberapa tempat untuk peningkatan kapasitas Peksos bekerja di masyarakat.

Dalam kunjungan ke kantor SPEK-HAM, mereka ingin melihat lebih dekat siapa, bagaimana dan seperti apa SPEK-HAM bekerja, karena pada prinsipnya hampir sama dengan kerja-kerja Peksos di masyarakat. Hal ini juga dijelaskan oleh Endang Listiani. S.S selaku Direktur Yayasan SPEK-HAM secara gamblang, dari sejarah berdiri, wilayah kerja, isu yang diambil  hingga keberlanjutan lembaga. Dalam forum tersebut juga ada beberapa sharing kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik dari Peksos maupun SPEK-HAM mengenai pendampingan korban kekerasan maupun pemberdayaan masyarakat. (Ani Surtinah – CO Divisi Pencegahan dan Penanganan Kasus Berbasis Masyarakat/spekham.org)

DONOHUDAN TERKINI

“Banyak hal yang harus dipersiapkan dalam mendampingi masyarakat eks-Gafatar. Tidak hanya memulangkan ke kabupaten atau ke kota asalnya saja, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah sudah siapkah kabupaten/kota asal masyarakat ini menampung mereka dengan segala kebutuhan yang diperlukan?” ungkap petugas dari Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah, Bapak S. Cahyana, saat perwakilan dari SPEK-HAM datang ke Donohudan untuk melihat kondisi terakhir pengungsi eks-Gerakan Fajar Nusantara.

Kunjungan SPEK-HAM pada tanggal 24 Februari 2016 mendapati bahwa masih ada 395 orang pengungsi yang menempati asrama haji Donohudan. Mayoritas pengungsi berasal dari Sumatra Utara. 302 orang dari Sumut, sisanya dari DKI, dan Jateng. Dari 395 pengungsi tersebut sudah ada 3 orang yang dipulangkan ke Klaten.

Berdasarkan info dari Dinsos, pengungsi yang masih berada di Donohudan bukannya tidak mau kembali ke daerahnya, tetapi dikarenakan pihak pemerintah kota setempat belum siap untuk membawa pulang mereka. Selain di Asrama Haji Donohudan, diperoleh informasi dari Kabupaten Klaten ada 11 anggota eks-Gafatar yang sudah dipulangkan dari Donohudan. 11 orang pengungsi tersebut ditampung terlebih dahulu di shelter Menden, Kebonarum. Saat ini 11 orang tersebut sudah kembali kepada keluarga masing-masing. Ada yang pulang ke rumah istrinya yang bukan orang Klaten karena sudah tidak punya apa-apa lagi di Klaten.

Donasi yang masuk ke SPEK-HAM (27 Januari-10 Maret 2016):

Donasi Uang : Rp 1.689.500,-

Pakaian : 14 plastik, 3 kardus, 1 karung

Snack : 3 kardus

Susu siap minum : 4 karton

Biskuit : 2 kaleng

Distribusi bantuan sampai 5 Februari 2016  

Uang : Rp 1.437.900,-

Pakaian : 14 plastik, 3 kardus, 1 karung

Snack : 3 kardus

Susu siap minum : 4 karton

Biskuit : 2 kaleng

Sisa Donasi:

Uang : Rp 251.600,-

Kami ucapkan banyak terima kasih kepada para donatur.

(Antonius Danang Wijayanto – CO Divisi Kesehatan Masyarakat/spekham.org)

Melongok (Lagi) Persoalan dan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Joyosuran

Sampah masih menjadi persoalan bersama di Kota Surakarta. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui DKP dan BLH Kota Surakarta tiga tahun terakhir. Berawal dari persoalan penanganan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo yang terancam tidak mampu menampung dan mengelolanya. Berbagai strategi dilakukan, baik dalam bentuk aksi, kebijakan, maupun prasyarat ketika kelurahan akan mengikuti lomba desa yaitu adanya bank sampah.

SPEK-HAM sebagai lembaga swadaya masyarakat yang salah satu programnya adalah di bidang penghidupan berkelanjutan mencoba menerapkan program–program yang mendorong pengelolaan potensi wilayah yang mendukung keberlangsungan hidup masyarakat secara layak. Salah satunya adalah pengelolaan lingkungan yang berperspektif kebencanaan. Mulai diiinisiasi adanya penyadaran dan pendidikan kritis kepada masyarakat dampingan di beberapa wilayah seperti kelurahan Sewu, Kemlayan, Gilingan, Kestalan, dan Joyosuran dengan kegiatan membangun kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, memilah sampah dan mengisisiasi adanya kelompok yang menjadikan sampah sebagai salah satu sumber pendanaan di kegiatan keuangan yang berbasis masyarakat (pra-koperasi).

Sejak tahun 2013 sampai sekarang, berbagai upaya dilakukan bersama komunitas, khususnya perempuan yang tergabung dalam Kelompok Perempuan Joyosuran (KPJ) melalui kampanye dan gerakan seperti “1000 Tangan Perempuan Menyapu” tahun 2013, “Perempuan Merawat Kali” tahun 2014, dan tahun 2015 KPJ menyelenggarakan kegiatan bertema “4 Tahun, Untaian Tanda Cinta Perempuan.” Kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan kampanye gerakan makanan berbahan baku lokal, sarasehan membangun dukungan stakeholder untuk pelibatan perempuan dalam pembangunan yang didukung kebijakan pemerintah kelurahan, serta gerakan tanaman perkotaan dengan menanam 400 tanaman jeruk.

Hasilnya adalah saat ini sudah ada kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Di beberapa RW (RW 3, 4, dan 12) sudah mengelola sampah sebagai sumber-sumber pendapatan, baik yang langsung digunakan maupun yang ditabung yang disinergikan dengan kegiatan pra-koperasi sebagai salah satu sumber keuangan swadaya di masyarakat yang menunjang permodalan bagi perempuan yang memiliki usaha.

Kedatangan Komisi II DPRD Kota Surakarta pada hari Rabu, 20 Januari 2016, yang juga disertai media untuk melihat seperti apa praktek-praktek pengelolaan sampah yang dilakukan masyarakat Joyosuran selama ini, membuat refleksi KPJ selaku kelompok yang menginisiasi kegiatan pengelolaan sampah yang terpadu merasa harus belajar lebih banyak dan semakin giat melakukan pengelolaan sampah yang harus dilakukan oleh semua warga Joyosuran yang berjumlah lebih dari 10.000 jiwa.

Pengelolaan sampah tidak hanya untuk dipilah, dijual, dan dibuat kerajinan tangan, tetapi bagaimana limbah-limbah rumah tangga seperti air sisa mandi, air sisa masak, sayuran sisa dan lain-lain juga terkelola di tingkat keluarga, kelompok RT, dan seterusnya sehingga jumlah volume sampah yang di tingkat kota (TPA) bisa ditekan, sehingga ancaman tumpukan sampah di TPA yang tidak terkelola bisa dicegah sejak awal.

Kunjungan ini juga melibatkan Pemerintah Kelurahan Joyosuran, dan LPMK yang diharapkan akan mampu merubah perspektif dan program kelurahan bahwa sampah jika tidak terkelola dengan baik akan berakibat pada ancaman bencana dan investasi persoalan di waktu yang akan datang. Peran Pemerintah Kota Solo yang didukung anggaran dan kebijakan yang mengakomodasi persoalan tersebut akan mnejadi terobosan dalam pengelolaan sampah kota.

Adanya kunjungan dadakan yang sebenarnya bertujuan untuk melihat proses pengelolaan sampah secara mandiri oleh masyarakat, dan hasil kunjungan akan digunakan untuk membuat statregi kebijakan yang lebih tepat. Begitu pula bagi pemerintah dan masyarakat Joyosuran, hal ini menjadi refleksi berasama terhadap kegiatan maupun program yang sudah terlaksana maupun yang akan dirancang berikutnya. (sunoko/spekham.org)