Search for:

16 HAKtP Gerak Bersama Serukan Segera Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Dimulai tanggal 25 Nopember sebagai Hari Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan pada tanggal 10 Desember sebagai hari Hak Asasi Manusia, maka dari rentan waktu itu kemudian dijadikan 16 Hari Tanpa Kekerasan terhadap Perempuan (HAKtP). Kampanye 16 HAKTP untuk menyerukan stop kekerasan terhadap perempuan dilakukan dengan longmarch dan orasi oleh Jaringan LSM Se-Kota Surakarta bersama UPT PAS dengan 51 PPT kelurahan. Kampanye dan orasi tak hanya diikuti oleh pegiat, namun juga pergerakan mahasiswa yang tergabung dalam Kohati, HMI, PMII dan Larasati di area Solo CFD, Minggu (9/12).   

Seperti yang disampaikan pada press release, Komnas Perempuan dalam Catatan Akhir Tahun (Catahu) yang disampaikan pada 8 Maret 2018, bahwa sepanjang tahun 2018 ada 348.466 menerima aduan kasus kekerasan terhadap perempuan. Sedang untuk kasus kekerasan seksual sejumlah 597 kasus,nomor dua setelah kasus kekerasan fisik yang berjumlah 736 kasus. Sedangkan untuk kasus kekerasan yang diterima aduannya oleh UPT PAS Kota Surakarta mencapai 66 kasus, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 87 kasus.

aksi longamarch berlanjut orasi oleh jaringan LSM Se-Solo didukung UPT PAS dan 51 PPT kelurahan serta pergerakan organisasi mahasiwa
Longmarch berlanjut orasi di Solo CFD, Minggu (9/12)

Menurunnya angka bukan berarti sudah tidak ada penanganan kasus tetapi kalau dilihat dari bentuk pelanggarannya menunjukkan bentuk pelanggaran HAM berat karena ada kekerasan terhadap istri masih mendominasi ada 35 kasus (81,4%), sedangkan kekerasan dalam pacaran ada 7 kasus (16,3%(). Kekerasan terhadap anak yang dilakukan ayah tiri ada 1 kasus (2,3%). Jenis kasus kekerasan terhadap istri biasanya bersifat ganda, mengalami satu bentuk kekerasan disertai dengan bentuk kekerasan lainnya. Seperti sudah mengalami, kemudian ditelantarkan dan ditinggal selingkuh serta ada juga yang mengalami kekerasan seksual terhadap istri. (AP)

DATA DAN ANALISA : PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2014

Gambaran Umum

         Selama kurang lebih 16 tahun, yakni sejak tahun 1999, SPEK-HAM Surakarta telah melakukan penanganan kasus kekerasan gender terhadap perempuan dan anak di Solo Raya. Terhitung sejak Januari sampai dengan  November 2014 ini, SPEK-HAM telah menerima dan menangani 36 kasus kekerasan. Sebagai gambaran pengaduan dan penanganan kasus yang dilakukan SPEK-HAM dapat dilihat dari data tahun 2010 s/d 2014 sebagai berikut:

Tabel1

         Dari data diatas menunjukkan bahwa jumlah kasus yang ditangan SPEK-HAM dalam kurun waktu lima (5) tahun ini mengalami fluktuasi namun lebih cenderung meningkat. Secara khusus pada tahun 2014 ini terlihat mengalami peningkatan sebesar 17% kasus yang ditangani dibandingkan tahun 2013. Kasus kekerasan terhadap perempuan seperti fenomena gunung es hanya nampak permukaan saja, apalagi kasus kekerasan seksual. Selama ini masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang belum terlaporkan karena beranggapan sesuatu yang tabu jika di ketahui orang lain. Stigma di masyarakat juga cenderung masih menyalahkan korban karena dianggap perempuan penggoda dan memakai pakaian yang minim. Hal tersebut juga terus mencuat, terlebih ketika dilakukan dialog interaktif melalui radio juga bahwa perilaku berpakaian perempuan kerap disalahkan sebagai pengundang terjadinya kekerasan maupun pelecehan.

 Bentuk dan Jenis Kekerasan

         Secara umum dalam penanganan kasus, SPEK-HAM berupaya membagi dalam 5 bentuk yang kemudian didalamnya terdapat beberapa jenis kekerasan yang secara spesifik dialami oleh korban. Berdasarkan bentuk dan jenis kekerasan yang dialami, maka penanganan kasus yang dilakukan SPEK-HAM adalah sebagai berikut:Grafik1

         Dari grafik dapat terlihat bahwa hingga November 2014 bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) masih mendominasi yakni 26 kasus (72% ). Sedangkan  Pencabulan ada 5 kasus (14%),  Kekerasan Dalam Pacaran 3 kasus ( 8%),  dan Perkosaan 2 kasus (6%).  Kasus KDRT yang ditangani juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni 27% dibandingakn dengan penanganan serupa di tahun 2013. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sudah semakin banyak kasus yang dilaporkan dan semakin kuat juga pernyataan bahwa kasus KDRT bukan lagi sekedar persoalan pribadi.

Tren  dan Kecenderungan Kasus

           Kasus KDRT yang  SPEK-HAM tangani biasanya bersifat ganda, mengalami satu bentuk kekerasan disertai dengan bentuk kekerasan lainnya seperti sudah mengalami kekerasan fisik kemudian di telantarkan dan  di tinggal nikah siri.  Bentuk dan jenis  dari 26 kasus KDRT terdiri dari kekerasan fisik  31%, kekerasan  psikologis 35% dan penelantaran ekonomi  34%.

          Dari data pengaduan dan penanganan dari bulan Januari hingga November  2014,  bentuk kekerasan yang kedua yang mendominasi adalah kekerasan seksual ada 29%. Kekerasan seksual ini berupa perkosaan, pencabulan dan pelecehan. Angka kekerasan seksual inipun mengalami penigkatan dari tahun sebelumnya dan menunjukan kasus kekerasan seksual mesti menjadi perhatian keseluruhannya.

Karakteristik  Pelaku dan Korban

          Berdasarkan data, karakteristik pelaku dan korban dapat dilihat berdasarkan rentang usia. Berikut data usia  korban dan pelaku :

Tabel2

            Di lihat dari data karakteristik pelaku dan korban di atas kekerasan terjadi banyak pada usia produktif antara usia 25-40 tahun yang dapat dilihat bahwa korban pada rentang usia ini mencapai 17 orang atau sebesar 47%. Namun demikian dari data tersebut juga dapat dicatat bahwa kekerasan dapat terjadi pada hampir seluruh rentang usia, bahkan dalam rentang umur 6-12 tahun kami mencatat adanya satu korban berusia 6 tahun yang mengalami kekerasan seksual.  Yang perlu dicatat juga bahwa rentang usia pelaku terdapat pelaku yang berusai dibawah 18 tahun atau usia anak.

Data tingkat pendidikan korban dan pelaku:

Grafik2

           Dari data terlihat bahwa pelaku dan korban kekerasan bukan hanya pada tingkat pendidikan rendah saja tetapi juga bisa terjadi pada jenjang pendidikan tinggi. Data pelaku berdasarkan tingkat pendidikan yang memiliki pendidikan tingkat lanjutan atas maupun perguruan tinggi mencapai 58%. Pelaku yang tidak teridentifikasi tingkat pendidikanya juga cukup banyak ada 12 pelaku, sedangkan untuk korban dan pelaku yang paling banyak di jenjang pendidikan SLTA. Dari karakteristik tingkat pendidikan dan usia bisa dilihat,  kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi pada usia berapa saja  dan tingkat pendidikan yang beragam juga.

Data profesi korban dan pelaku:

Tabel3

          Dilihat dari jenis profesi  atau pekerjaan, dapat dilihat bahwa korban sebagian besar bekerja sebagai karyawan swasta (39%) dan ibu rumah tangga atau tidak bekerja (33%). Hal ini menunjukkan bahwa kerentanan terhadap kekerasan terhadap perempuan yang memiliki pekerjaan di ranah publik juga cukup tinggi bukan hanya pada IRT yang bekerja di ranah privat atau di rumah.

            Dari data diatas juga dapat dilihat bahwa kekeraan yang dilakukan oleh pelaku yang memiliki pekerjaan maupun posisi yang dianggap baik oleh masyarakat juga mengalami penigkatan. Hal ini terlihat dari adanya kasus yang dilakukan oleh tokoh masyarakat, TNI/Polri, PNS dan guru yang mencapai 5 kasus. Dari 5 kasus yang terjadi tersebut perlu dicatat bahwa seluruhnya merupakan bentuk kekerasan seksual diantaranya pencabulan dan perkosaan. Yang perlu mendapat perhatian dalam kasus-kasus yang melibatkan pejabat publik maupun tokoh di masyarakat ini proses hukum yang dijalanai cenderung terhambat atau tidak ditangani secara cepat oleh institusi penegak hukum. Penegakan hukum bahkan terlihat tidak berpihak pada korban atau kalaupun sampai pada tahap pengadilan hanya memperoleh vonis hukuman yang ringan. Kondisi realitas penegakan hukum tersebut tentunya telah kembali menempatkan korban menjadi korban untuk kedua kalinya. Terdapat banyak hambatan bagi perempuan korban kekerasan seksual  untuk mendapatkan hak-haknya melalui mekanisme hukum pidana.

Tantangan dalam penanganan maupun pemulihan:

  • Kasus kekerasan dalam rumah tangga terutama kasus kekerasan seksual dianggap bukan sebuah tindak kekerasan. Ketika kasus dilaporkan ke kepolisian maka upaya yang dilakukan adalah damai. Asumsi di institusi kepolisian merasa kekerasan seksual tidak bisa terjadi di dalam rumah tangga.
  • Masih terdapat hukuman yang ringan bagi kasus percobaan perkosaan dengan alasan kurangnya bukti dan hanya kekerasan fisik saja yang diproses dengan pemberian  hukuman 7 bulan. Kekerasan fisik saja yang dianggap memiliki cukup  bukti tetapi percobaan untuk perkosaan yang mengakibatkan trauma pada korban belum di lihat. Hal ini tentunya tidak memberi efek jera bagi pelaku dan tidak ada keadilan bagi korban Kasus ini terjadi di wilayah Boyolali.
  • Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat publik atau tokoh masyarakat masih belum secara cepat ditangani pihak kepolisian. Bahkan pihak kepolisian atau penegak hukum memiliki pandangan yang semakin menyudutkan atau mencari kesalahan korban kekerasan seksual.

(Divisi PPKBM-2014/spekham.org)

Refleksi Gerakan Perempuan “PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN & ANAK”

Selasa, 10 Desember 2013.

Hujan cukup deras disaat akan diadakannya kegiatan sarasehan Jejer Wadon, dalam rangka kampanye I6 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Sarasehan kali ini bertemakan “Refleksi Gerakan Perempuan dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak”. Kondisi hujan tidak mempengaruhi kegiatan yang diadakan di Balai Soedjatmoko, Kompleks Toko Buku Gramedia Jl. Slamet Riyadi, tetapi semakin memperlihatkan kalau narasumber dan para undangan punya komitment yang tinggi terhadap penanganan  kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan hadir dalam kegiatan tersebut. Peserta yang datang diantaranya dari perwakilan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat Surakarta, aktivis hukum, aktivis media, akademisi, sastrawan dan masyarakat Surakarta yang peduli, Ormas, serta individu pemerhati kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tujuan kegiatan kali ini adalah :

  1. Terbangunnya komitmen bersama akan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
  2. Refleksi di antara elemen terhadap apa yang sudah disumbangkan dalam rangka penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

JW 1

Sebelum kegiatan dimulai, ada pembacaan puisi  oleh Yu Pon (istri Wiji Tukul)m, Ibu Haryati Panca Putri (Direktur YAPHI), Ibu Endang Listiani (Direktur SPEK-HAM), Juwita (Talitakum), Wani (anak Wiji Tukul) serta musikalisasi Fajar ( anak Wiji Tukul) and Friends. Kegiatan domoderatori oleh Ibu Vera Kartika Giantari serta narasumber Dra. A. Nunuk Prasetyo Murniati, MA  dari Jogja dan Drs. Anung Indro Susanto, MM (Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Surakarta) yang pada malam itu Beliau tidak bisa hadir.

Sebelum menyampaikan materinya, Dra. A. Nunuk Prasetyo Murniati, MA  memperkenalkan diri,  setelah itu Beliau menyampaikan materinya dengan awalan terkait  Periodisasi gerakan perempuan.

Ada beberapa periodeisasi gerakan perempuan :

  • Zaman penjajahan
  • Sebelum kemerdekaan
  • Sesudah kemerdekaan, dibagi ORLA dan ORBA
  • Reformasi sampai kini

JW 2

Disampaikan juga tonggak sejarah gerakan perempuan Indonesia sendiri diawali dengan berdirinya gerakan perempuan pada tgl 22 Desember  1928. Disampaikan juga adanya  perbedaan tujuan dalam gerakan perempuan saat sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Dulu, awal gerakan perempuan sebelum kemerdekaan berdiri secara independent. Seseorang masuk bukan karena paksaan, dorongan dari siapapun baik Pemerintah maupun suami tetapi karena keinginan sendiri dan punya persamaan tujuan yaitu perjuangan untuk kaum mereka sendiri, perempuan. Memasuki orde baru, tujuan mulai bergeser. Gerakan perempuan diarahkan untuk mendukung Negara demi pembangunan. Organisasi perempuan independen “Tiarap” kalah dengan gegap gempitanya gerakan PKK &  Organisasi perempuan “Dharma”.  ini juga yang pada akhirnya menjebak perempuan, terlena dalam “julukan peran ganda”.

Ada beberapa catatan penting yang disampaikan oleh narasumber terkait dukungan Pemerintah Indonesia terhadap gerakan perempuan :

  1. Tahun 1983,  Menteri Urusan Wanita  RI  meratifikasi CEDAW à diwujudkan adanya UU. RI. No. 7 tahun 1984.
  2. Tahun 1995,  Pemerintah Indonesia terikat  keputusan  BPFA (Beijing Plan For Action), didalamnya ada  ketentuan antara lain mengenai gender mainstreaming, quota 30% bagi perempuan.
  3. Respon Pemerintah Indonesia mengenai  Gender Mainstreaming  à muncul Dasar Hukum Gender Mainstreaming è Intruksi Presiden No. 9 tahun 2000, dilanjutkan menjadi Undang-Undang Kesetaraan Gender (sampai saat sekarang belum selesai pembahasannya).
  4. Tahun 2000, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan meratifikasi  Optional Protokol à Mekanisme langsung untuk komunikasi  ke London.

Hal penting yang disampaikan narasumber lainnya adalah “Perempuan membangun gerakan dengan kekuatan bukan dengan kekuasan”. Ini berarti gerakan perempuan mestinya mempunyai tujuan yang sama walaupun yang dilakukan mungkin berbeda-beda. Itu juga yang menjadi kritik akan gerakan perempuan masa kini. Banyak organisasi maupun gerakan perempuan yang berkembang tetapi arah tujuannya justru melenceng jauh dari arah gerakan perempuan saat dulu, tidak ada benang merah yang menyatukan antar gerakan perempuan. Itu pula yang kadang kala dijadikan alat untuk memecah belah gerakan perempuan.

Kegiatan selesai pukul 22.00 WIB, tidak ada kesepakatan bersama dalam acara ini.  Pembelajaran yang didapat dalam acara ini adalah  “Negara sudah banyak melakukan banyak hal tetapi yang dilakukan itu memberi arti apa dan makna apa, saat nya juga untuk bergandengan tangan untuk mengalang kebersamaan antar gerakan perempuan, semakin beragamnya gerakan perempuan semakin lebih baik, saatnya masing-masing untuk berefleksi kembali..”(spek-ham/fitri hr, email: fitrijunanto@yahoo.com)

PEREMPUAN DIFABEL DAN PERKOSAAN

perkosaan      Ketika mendengar kata “perkosaan”, apa yang terlintas di benak anda? Pemaksaan, ancaman, intimidasi, perampasan dan kehilangan keperawanan. Mungkin hal-hal seperti di atas sempat anda pikirkan.

      Kata ‘perkosaan’ memiliki beragam definisi. Oleh PBB, perkosaan didefinisikan sebagai hubungan seksual tanpa persetujuan yang sah. Sementara itu, WHO, pada tahun 2002, mendefinisikannya sebagai dipaksa secara fisik atau dipaksa penetrasi bahkan sedikit bagian dari vulva atau anus, dengan menggunakan penis, atau bagian tubuh yang lain. Sedangkan beberapa Negara seperti Jerman, misalnya, mendefinisikan perkosaan tidak memerlukan penetrasi. Pada tahun 1998 Pengadilan Internasional untuk Rwanda mendefinisikannya sebagai “invasi fisik bersifat seksual yang dilakukan pada seseorang dalam situasi memaksa” (Jurnal Perempuan Volume 71, Perkosaan dan Kekuasaan, 2011 : 120).

Dari definisi yang beragam itu dapat ditarik satu kesimpulan bahwa perkosaan bukanlah hal yang menyenangkan. Ia beraroma pemaksaan dan ngeri yang tak dapat disembuhkan dalam waktu yang sebentar. Korban perkosaan bisa mengalami trauma berkepanjangan.

      Dari dua jenis kelamin di dunia ini (laki-laki dan perempuan), perempuanlah yang sering kali mengalami perkosaan. Menjadi korban pemerkosaan. Hal ini tidak terlepas dari stigma yang dilekatkan pada perempuan; bahwa perempuan itu makhluk lemah, bahwa perempuan itu adalah properti dari makhluk berjenis kelamin laki-laki.

      Stigma itu demikian melekat sehingga menjadi alasan pembenar bagi laki-laki pelaku perkosaan (atau bukan) ; rok mini yang mengundang nafsu berahi, lekuk pinggang yang menimbulkan syahwat.

Lalu, apa kaitan antara perkosaan dan difabel?

      “Difabel” adalah akronim dari different abilities people  atau orang dengan kemampuan yang berbeda. Dengan istilah ini, masyarakat diajak untuk merekonstruksi nilai-nilai sebelumnya, yang semula memandang kondisi cacat atau tidak normal sebagai kekurangan atau ketidakmampuan menjadi pemahaman terhadap difabel sebagai manusia dengan kondisi fisik berbeda yang mampu melakukan aktivitas dengan cara dan pencapaian yang berbeda pula (Lifesupportalchemist’sBlog : Difabel dan Pendidikan).

Sayangnya, banyak pihak-pihak yang mengambil keuntungan pribadi maupun kelompok dari keadaan penyandang disabilitas. Mereka memanfaatkan keadaan penyandang difabel yang berbeda itu sebagai tempat pelampiasan nafsu, memperkosa misalnya. Pemerkosa memilih korban yang lemah, dan “lemah” sangat lekat dengan penyandang disabilitas. Trauma yang dialami oleh perempuan difabel akibat perkosaan bisa saja jauh lebih sulit disembuhkan.

      Begitulah yang terjadi pada korban, sebut saja Rina (22). Ia adalah penyandang difabel tuna rungu-wicara dan retardasi intelektual. Meski telah berusia 22 tahun, namun perkembangan psikologi dan intelektualnya berhenti pada usia 9 tahun. Usia memang diatas batas anak tapi psikologinya jelas-jelas masih anak. Rina bersekolah di SLB di kotanya. Di sekolah inilah ia mengalami perkosaan yang dilakukan oleh gurunya sendiri, sebut saja Pak Heru (38), sebanyak enam kali.

      Perkosaan itu petama kali dilakukan pada hari Senin, 16 Juli 2012 sekitar pukul 13.00 WIB. Ketika pelajaran usai dan para siswa diperbolehkan pulang, Rina tidak diperbolehkan pulang.  Belum cukup sampai di situ, pelaku mengulangi perkosaan itu hingga enam kali dan tentu saja mengancam penyintas untuk tidak memberitahu siapapun tentang perbuatan kejinya.

      Tak tahan dengan penderitaan yang dialaminya, dengan caranya Rina memberanikan diri mengadukan perbuatan gurunya itu kepada salah satu guru lain yang mengajar di sekolah tempatnya belajar itu. Momen yang pas, sekolah rame karena adanya penyebaran video porno di sekolahnya. Tak hanya pelaku perkosaan, pelaku dengan sengaja merusak anak didiknya dengan mempertontonkan video porno kepada anak-anak yang menyandang disabilitas bahkan kepada teman sesama gurunya.

      Kasus ini membutuhkan dukungan banyak pihak. Jaringan penanganan kasus di Solo Raya (ditambah juga Yojakarta) ikut terlibat didalamnya. Korban didampingi keluarga melaporkan pelaku ke pihak yang berwajib di kotanya. Dengan dibantu oleh penerjemah yang merupakan gurunya, Rina diperiksa sebagai korban oleh unit PPA. Proses berjalan lancar hingga BAP. Tapi keadilan bagi korban tidak serta merta didapatkan. Kepolisian belum juga melakukan penangkapan terhadap Pak Heru.

Bukti yang kuat tak membuat kepolisian bertidak tegas. Kepolisian meragukan  apakah ini kasus perkosaan ataukah suka sama suka. Polisi lupa bahwa korban menderita retardasi intelektual yang artinya secara mental korban sama dengan anak-anak. Untuk kasus anak, istilah suka-sama suka itu tidak berlaku.. Alasannya, peristiwa (perkosaan) itu sudah terjadi enam kali, kenapa korban baru lapor? Agaknya pihak kepolisian belum memahami bahwa penyandang disabilitas memiliki kebutuhan berbeda dengan non difabel. Bayangkanlah, bagaimana seorang anak perempuan penyandang tuna rungu-wicara dan retardasi intelektual (dulu dikenal retardasi mental atau terbelakang mental) mengalami kekerasan seksual pada level paling atas (perkosaan) berkali-kali. Tentu saja dia tidak punya cukup keberanian untuk menceritakan apa yang dialaminya kepada orang terdekatnya, Ibunya misalnya. Kalaupun punya keberanian, dia mungkin mengalami kebingungan bagaimana untuk menyampaikan ceritanya tersebut.korban perkosaan

      Pembuktian keberadaan korban yang memang difabel secara psikologis tidak muncul dari inisiatif penegak hukum. Akhirnya teman-teman pendamping berinisiatif untuk membawa Rina ke RSJD setempat untuk memeriksa kondisi psikologi dan perkembangan intelektualnya. Dari pemeriksaan itulah didapat bukti hitam di atas putih bahwa perkembangan intelektual Rina berhenti pada usia sembilan tahun. Bukti itu membuat polisi harus melakukan penangkapan terhadap pelaku tidak bisa berkata tidak lagi.

Kisah ini masih berlanjut. Tulisan ini menandai sidang atas kasus sini telah sampai pada sidang yang ke 9 yaitu keterangan dari saksi korban; orangtua korban. Tekanan masih didapati oleh keluarga korban. (spekham.org/Linggar Rimbawati)