Suasana pelatihan pembuatan hard candy (permen) mawar
Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM) bekerja sama dengan Fakultas Teknologi dan Industri Pangan (FATIPA) Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) mengadakan pelatihan pembuatan olahan makanan dari bunga mawar.
Dua puluhan perempuan anggota Kelompok Putri Mawar mengikuti pelatihan yang bertempat di rumah ketua RT Gondang, Desa Cluntang Boyolali, Senin (29/4/2019).
“Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan ketrampilan dan menambah varian produk makanan minuman berbahan baku bunga mawar”, kata Nila, Manager Divisi Lingkungan dan Ekonomi SPEK-HAM. Banyaknya bunga mawar di Desa Cluntang menjadi potensi untuk menggerakkan ekonomi masyarakat khususnya perempuan.
Dalam pelatihan yang dipandu oleh Ibu Wuri Dosen Fakultas Teknologi dan Industri Pangan (FATIPA) UNISRI, peserta diajari membuat hard candy (permen) mawar dengan bahan yang sederhana dan teknologi sederhana tepat guna.
hasil pelatihan pembuatan permen mawar
“Harapannya paska pelatihan ini kelompok dapat memproduksi sendiri untuk menyediakan kebutuhan menjelang lebaran. Jadi Desa Cluntang punya produk khas omahan mawar yang variatif,” imbuh Nila. (nila)
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan bertajuk “Diskusi Layanan Aduan JKN-BPJS” di Merbabu Penyet, Boyolali Sabtu (13/4). Kegiatan ini dihadiri oleh 20 anggota Forum Peserta JKN Boyolali yang berasal dari Kecamatan Selo, Musuk, Boyolali, Sawit, Ampel, Mojosongo, Nogosari, Andong, Klego, Kemusu dan Ngemplak.
Dalam kegiatan ini dibahas tentang keluhan-keluhan warga masyarakat khususnya perempuan dalam mengakses layanan JKN-BPJS Kesehatan, baik di Rumah Sakit, Puskesmas maupun Faskes layanan primer. Peserta cukup aktif menyampaikan keluhan dari warga masyarakat, misalnya Eti Dalwati dari Musuk mengeluhkan adanya denda bila telat bayar iuran BPJS Kesehatan di tiap bulannya. “Menurut saya denda itu memberatkan ya, karena kita bayar iuran per bulannya saja sudah berat apalagi ini ditambah denda bila telat bayar iuran,” keluh Eti. Dia menambahkan dalam sehari periksa ke dokter dengan BPJS tidak bisa digunakan lebih dari satu kali.
Hal lain disampaikan Fitri Haryani warga Kecamatan Sawit yang mengeluhkan tidak dikavernya layanan Visum pada perempuan korban kekerasan. “Mestinya untuk perlindungan perempuan korban harusnya bisa dikaver dalam BPJS, karena korban kekerasan banyak yang secara ekonomi tidak mampu”, ungkap Fitri yang juga pegiat isu perempuan dan HAM itu.
Sementara itu yang masih menjadi catatan dalam implementasi JKN-BPJS adalah banyak warga khususnya perempuan belum menggunakan kartu JKN-BPJS untuk mengakses layanan Kespro, misalnya IVA tes, Papsmear, IMS, dsb. Hal ini diakui oleh para peserta yang hadir dalam kegiatan ini, Fikri dari Klego menyampaikan bahwa masih banyak perempuan yang takut mengikuti IVA tes. “Kita harus terus-menerus sosialisasi kepada ibu-ibu, tidak boleh menyerah karena kita ingin perempuan sehat secara reproduksinya”, ungkap Fikri.
Beberapa keluhan lainnya yang disampaikan, antara lain: masih banyak fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama tidak buka 24 jam sehingga harus ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit, konsumsi makan saat opname dan obat dibedakan dengan pasien umum, antrean pasien untuk rawat inap masih sering terjadi, penerima kartu JKN-BPJS yang salah sasaran dan aturan kegawatdaruratan yang belum tersosialisasi dengan baik.
Diskusi pada forum peserta JKN
Terlepas dari permasalahan itu Forum Peserta JKN Boyolali mengapresiasi beberapa hal yang baik dalam implemantasi JKN-BPJS, yaitu: layanan gratis (periksa dokter, laboratorium, cuci darah obat, operasi dan persalinan bagi perempuan) dan sistem gotong-royong untuk membantu warga yang tidak mampu.
Sebagai informasi Diskusi Layanan Aduan JKN-BPJS ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya, yaitu riset JKN-BPJS untuk Kesehatan Reproduksi Perempuan, pembentukan Forum Peserta JKN Boyolali, Audiensi dengan BPJS Kesehatan dan Dinkes. Kegiatan ini diselenggarakan SPEK-HAM bekerjasama dengan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan (JP2K), dengan dukungan AUSAID Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan). (Henrico Fajar K.W – Divisi Kesehatan Masyarakat/spekham.org)
Rakor SPEK-HAM dan BAZNAS Boyolali terkait evaluasi kerja-kerja yang dilakukan selama ini dibuka dengan pemaparan kegiatan yang sudah dilakukan tentang pelatihan budidaya pertanian ramah lingkungan yang dilakukan pada 22 dan 24 Januari. Pelatihan tersebut diwadahi dalam sekolah tani.
Suasana Rapat SPEK-HAM dan BAZNAS Boyolali
Pendampingan yang dilakukan oleh SPEK-HAM memetakan lahan petani untuk budidaya bawang merah organik. Dilatarbelakangi harga tanah di Desa Cluntang harganya sudah mahal kemudian disepakati memakai lahan petani sebanyak 24 orang mempunyai lahan 1,1 hektar. Karena menurut pertimbangan sewa lahan tidak efektif.
Beberapa pendampingan tersebut adalah pelatihan pembuatan pupuk kompos dan produksi olahan mawar, sebab jumlah produksi masih perlu ditingkatkan. Ada beberapa jadwal di bulan februari di Desa Cluntang terkait program adalah pelatihan manajemen, administrasi pada budidaya bawang merah, pendataan lahan, pembuatan kompos.
Perlu Strategi dan Langkah-Langkah ke Depan
Jamal Yazid, Ketua BAZNAS Boyolali menanggapi, bahwa terkait pelatihan manajemen administrasi, dan penanaman apakah sudah ada demplot. Demplot atau Demonstration Plot adalah suatu metode penyuluhan pertanian kepada petani, dengan cara membuat lahan percontohan, agar petani bisa melihat dan membuktikan terhadap objek yang didemontrasikan. Jamal kemudian menyarankan ada kajian dan pemantapan efisiensi penggunaan lahan.
Terkait pengolahan bunga mawar, menurut Jamal Yazid, perlu strategi dan langkah-langkah ke depan salah satunya bahwa untuk permintaan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) bekerja sama dengan Universitas Slamet Riyadi (Unisri) untuk melihat nilai kandungan dan manfaat apa yang terkandung supaya produk memenuhi standar dan memastikan kualitas produk. (Catharina,mahasiswa magang UNS)
Kunjungan Pemerintah Boyolali ke Kelompok Perempuan Sekar Putri
Desa Musuk memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar dan ditunjang keberagaman penduduk terkait agama, budaya dan kearifan local yang saling berkorelasi. Menjadi sebuah modal untuk membangun masyarakat yang sejahtera.
SPEK-HAM melakukan pendampingan kepada masyarakat di Desa Musuk melalu strategi penguatan kelompok perempuan dan remaja serta advokasi mendorongkan adanya kebijakan pro perempuan. Penguatan kelompok melalui pemberdayaan di bidang ekonomi dan advokasi pemenuhan hak- hak dasar, mendorong para perempuan belajar dan praktek ekonomi kerakyatan seperti pertanian dan peternakan ramah lingkungan, serta belajar tentang perspektif perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam untuk mendukung gerakan terebut.
Dua kelompok perempuan di inisiasi SPEK-HAM sejak tahun 2012 yaitu KWT Rukun Makmur di Dukuh Pengkol dan KWT Sekar Putri Dukuh Karanglo Selatan Desa Musuk. Saat ini, kelompok yang terdiri dari 20 orang perempuan korban kekerasan maupun rentan menjadi korban kekerasan ini memulai proses-proses penguatan secara internal baik dalam ketrampilan managemen kelompok maupun ketrampilan dalam mengelola pengetahuan yang dimiliki anggota.
Beberapa catatan penting terkait strategi yang dilakukan di kelompok ini adalah memperkuat skill dan pengetahuan kelompok dengan melakukan praktik-praktik penguatan ekonomi melalui kegiatan program tanaman pekarangan, kebun bersama, koperasi dan toko bersama, serta usaha bersama produksi makanan olahan. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan dengan sistem pendokumentasian yang baik.
Dalam kerangka memperluas dan membangun keberlanjutan program, kelompok ini mulai membangun dukungan program melalui kemitraan dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun dari sektor swasta.
Berbagai penguatan kapasitas pada anggota kelompok untuk membangun kemitraan strategis dilakukan bersama SPEK-HAM melalui sekolah komunitas rutin setiap bulan. Beberapa materi yang dibahas antara lain : advokasi anggaran desa; teknik lobi dan koordinasi dengan pengambil kebijakan; ketrampilan penyusunan proposal program. Tidak berhenti di tataran pengetahuan, kelompok perempuan juga diajak praktek membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak berawal dari sosialisasi dan pengenalan kepada OPD terkait yang ada di lingkup Kabupaten Boyolali.
Februari 2017 loby dan berkoordinasi dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali. Membuahkan hasil program pengadaan sarana prasarana untuk Posyandu Kambing berupa timbangan digital.
Juli 2017 melakukan loby dan koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan akhirnya dua bulan kemudian mendapatkan program pasca panen senilai 7.500.000 untuk pengadaan produksi olahan makanan.
Desember 2017 juga mengajukan dua proposal sekaligus yaitu pengadaan bibit merica dari Dinas Pertanian dan Program KRPL dari Dinas Ketahanan Pangan untuk pengadaan rumah bibit, kebun bersama, olahan makanan pasca panen, dll. Pada bulan April ini program pengadaan bibit merica sudah turun sebanyak 2000 bibit cabe dan program KRPL senilai Rp. 50.000.000.
Kelompok Perempuan Sekar Putri, Musuk, Boyolali
Banyak pengalaman kelompok perempuan di Desa Musuk Boyolali yang bisa menjadi pembelajaran bersama untuk membangun kemitraan dan dukungan dari berbagai pihak dalam konteks pemberdayaan ekonomi melalui pengelolaan potensi pertanian, peternakan dan keuangan mikro lainnya. Kelompok yang aktif dengan berbagai program dan kegiatannya menjadi sebuah indikator kelompok tersebut ada dan. Saat ini banyak kelompok di masyarakat yang muncul bahkan telah memiliki badan hukum. Tetapi sebenarnya banyak kelompok yang fiktif, atau hanya di bentuk karena kebutuhan mendapatkan program saja, “dari 10 program yang di turunkan kepada kelompok bisa berhasil dan berjalan baik di 5 kelompok saja sudah bersyukur mas, karena pernah punya pengalaman pahit, program yang di turunkan tidak ada yang bertahan sebelum satu tahun , malah kelompok –kelompok ibu ibu itu lo yang bagus dan punya kegiatan dan pencatatan yang baik “ demikian penuturan salah satu Kabid di salah satu OPD di Kabupaten Boyolali.
Hal ini bisa dijadikan ukuran bagaimana kelompok yang produktif, kreatif, tertib admnistrasi dan dokumentasi, serta memiliki ide kreatif yang unik dalam pelaksanaan program pasti akan mendapat peluang sinergi program dengan OPD. Harusnya menjadi refleksi bersama atas pemberdayaan yang dilakukan CSO di komunitas, agar hasil kerjanya lebih dapat terukur dan berkelanjutan, sehingga kelompok sudah menyiapkan sejak dini tentang konsep pemberdayaan yang mandiri dan berkelanjutan.
Kawasan wisata tikungan cinta seakan tak terdengar di tiga bulan terakhir, dikarenakan salah satu Icon “ Kapal Titanic“ roboh pada akir bulan Desember 2018, kondisi ini membuat semangat menurun pengelolaan usaha wisata yang di sebut Tikungan Cinta Management (40 remaja menjadi pengerak wisata berbasis potensi lokal / Program kerja saa SPEK-HAM dengan KEMENPP). Kondisi ini berakibat pada kunjungan wisatawan menurun hampir 80%, dimana setiap minggu atau hari libur tidak kurang 250 s/d 500 pengunjung dan kalau ada even tidak kurang 1000 s/d 2000 pengunjung, membuat prihatin para stakeholders termasuk kepala desa Suryati S.Pd, ketua Bumdes lentera, Sumarjo dengan kondisi yang ada di kawasan wisata yang megandalkan pemandangan alam yang menjadi unggulan berfoto selfie.
Kondisi ini tidak bisa di biarkan terlalu lama, sehingga strategi yang di gunakan adalah mendorong Bumdes unit usaha pertanian dan peternakan untuk melakukan sesuatu, sehingga melalui rapat koordinasi tema Bumdes di sepakati untk menambah wahana spot berfoto dengan produk pertanian sebagai ikonnya, maka di sepakati tiga kelompok tani masing-masing Karya Tani dk. Gondang, Berkah Tani dk.Tutup, Sri Rejeki dk. Jelog. Untuk mengelola kebun di kawasan TC tersebut menjadi usaha petanian yang mendukung wisata, sehingga kepala desa menstimulan dengan biaya Rp. 2.000.000 untuk pupuk dan bibit, maka tiga kelompok tani tersebut mulai mengolah lahan dimana dengan produk unggulan kebun sayur bagi poktan Berkah Tani, Sri Rejeki sedangkan poktan Karya Tani memilih tanaman bunga matahari sebagai ikonnya.
Dua bulan berlalu dan kelompok tani mulai melakukan evaluasi atas hasil hasil kerja dimana kelompok tani Sri Rejeki menghasilkan hasil panan sayur senilai Rp. 750.000 , sedangkan Berkah Tani tidak panen karena terkena hama dan ulat. Poktan Karya Tani dengan bunga mataharinya yang dulu di pandang sebelah mata, dua minggu terakir ini bisa membuat obyek wisata Tikungan Cinta “booming” kembali karena pesona bunga matahari. Bahkan beberapa pengunjung mengupload foto selfi mereka ke berbagai medsos. Jumlah wisatawan yang datang ke Cluntang sampai dengan hari minggu 1 Maret sebanyak 345 wisatawan. Untuk bisa masuk dan menikmati panorama alam pegunungan yang lengkap dengan destinasi wisata kebun bunga matahari, setiap wisatawan harus membayar karcis masuk Rp. 2.500,-. Wisatawan juga disuguhi oleh minuman khas masyarakat desa Cluntang, yaitu the mawar. Mereka bisa mencicipi minuman khas ini hanya dengan Rp. 1.000, dan jika wisatawan ingin berfoto selfie dengan tulisan unik , cukup membayar Rp. 1.000,- per jenis tulisan. Mulai ramainya obyek wisata ini berimbas pada pemasukan desa kurang lebih Rp. 950.000,.
Kegiatan pelatihan ini diselenggarakan oleh DP2KBP3A kabupaten Boyolali , melibatkan 60 peserta dari 10 PPT yang sudah ber SK kepala desa seperti desa Sumur , Jemowo, Dragan, Cluntang, Karangkendal, Musuk, Pusporenggo, Sukorame, dan Keposong dengan melibatkan 3 orang masing-masing PPT desa, sedangkan calon PPT seperti desa Sukorejo, Kebongulo, Mriyan, Ringin Larik, Sangup, Lampar, Kembangsari, Karanganyar , yang juga dilibatkan masing-masing tiga orang.
Kegiatanya dilaksanakan pada tanggal 26 dan 27 Maret 2018 di aula kantor DP2KBP3A, dengan melibatkan dua fasilitator dari SPEK-HAM dan Forum Pengada Layanan Boyolali Noko Alee dan Nuri Kadek Devasahira, S.Psi yang tergabung di P2TP2A Kabupaten Boyolali, serta dari dinas ibu Dasih Wiryastuti SH, M.Hum selaku kepala dinas DP2KBP3A dan ibu Dinuk Prabandini, SH selaku kepala bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Kegiatan ini hasil advokasi SPEK-HAM selama 6 bulan untuk mendorong terbentuknya PPT tingkat kecamatan dan di dukung 10 desa sudah berkomitmen dengan mendeklarasikan PPT desa melalui SK PPT desa, dengan adanya pelatihan ini di harapkan ketrampilan pengelola PPT desa semakin maksimal , materi dari pelatihan ini meliputi 1) Kebijakan pemerintah dalam pengadaan P2TP2A tingkat kabupaten, PPT tingkat kecamatan serta PPT desa 2) Materi kedua terkait dengan gender dan kodrat sebagai akar persoalan terjadinya kekerasan , 3) Jenis-jenis kekerasan agar peserta mampu mengidentifikasi kasus-kasus kekerasan yang terjadi di wilayahnya, 4) Pencatatan dan pendokumentasian kasus kekerasan sebagai sumber data yang terintegrasi antara PPT desa, PPT kecamatan dan P2TP2A, sebagai bahan advokasi kebijakan kota.
Pelatihan ini di tindak lanjuti di desa masing-masing dimana desa yang belum memiliki PTT, akan melakukan sosialisasi, deklarasi dan pengesahan SK PPT desa, sedang bagi yang sudah memiliki SK akan menindak lanjuti sosialisasi di tingkat dukuh, dan melakukan advokasi desa ramah anak , guna menarik dan mempermudah untuk dipahami peserta maka metode yang digunakan adalah praktik bedah kasus, analisa dan pemetaan kasus dimana peserta terlibat aktif sebagai narasumber juga, pelatihan di tutup dengan apresiasi kelompok tiap desa dan ditutup oleh seketaris kantor DP2KBP3A.
Hal tersebut disepakati dalam pertemuan Forum Peserta JKN Boyolali yang dilaksanakan pada kamis (23/3) di Warung Bamboo Arum, Boyolali. Hadir dalam kegiatan ini perwakilan beberapa kecamatan yaitu Banyudono, Teras, Selo, Andong, Ampel, Sawit, Musuk, Boyolali, Sambi, Ngemplak dan perwakilan media massa.
Pertemuan Forum JKN BPJS Boyolali
Pos pengaduan dibentuk untuk merespon banyaknya keluhan masyarakat terkait dengan implementasi JKN-BPJS baik dilingkup masyarakat maupun layanan. Menurut Fajar Wibowo, warga Ampel, Boyolali, keluhan masyarakat terkait dengan implementasi JKN belum terwadahi dengan baik. “Forum ini harapannya menjadi wadah pengaduan berbasis masyarakat. Segala keluhan warga harus disampaikan kepada pihak-pihak terkait, misalnya Dinas Kesehatan dan BPJS,” ungkap Fajar. Masih menurut Fajar, selama ini pos pengaduan yang dibentuk oleh BPJS belum menyentuh pada masyarakat tingkat bawah seperti Desa, RW, dan RT.
Penerima Aduan Berbasis Masyarakat Implementasi JKN BPJS Kab. Boyolali
NO.
NAMA
KECAMATAN
NO. TELP
1
Wiwit Sutanti
Ampel
085647400675
2
Endang
Banyudono
082138887374
3
Sumiatun
Banyudono
085647100243
4
Eti Dalyati
Musuk
081393725598
5
Mulatsih
Musuk
081548310834
6
Sutarni
Ngemplak
087812817131
7
Supartiningsih
Ngemplak
085842704332
8
Eko Bambang
Teras
085647468501
9
Sasanti
Boyolali
085728395281
10
Widodo
Boyolali
085647468501
11.
Fitri Haryani Junanto
Sawit
081548332290
12
Mawardi
Sambi
085725367803
13
Rahayu P
Andong
085642159760
Kegiatan ini juga menyoroti tentang uji coba layanan screening IVA yang dilakukan oleh ibu-ibu dari Kecamatan Selo dan Kecamatan Musuk di Puskesmas Musuk pada 17 dan 28 Februari 2017. Hasilnya, dari 61 perempuan, sebanyak 15 perempuan (25%) terdeteksi mengalami kanker leher rahim stadium awal. Sementara itu sebanyak 13 perempuan terkena penyakit kelamin atau Infeksi Menular Seksual.
Dipaparkan oleh Rahayu Purwaningsih, pegiat kesehatan masyarakat dari SPEK-HAM, bahwa tidak semua layanan puskesmas di kabupaten bisa melaksanakan screening IVA dan IMS. Dikatakan Rahayu, layanan IVA tes dan IMS tes bisa diakses di Puskesmas Boyolali 1, Puskesmas Ampel 1, Puskesmas Banyudono dan RSUD. Pandanarang. ”Selain bisa melayani IVA tes dan IMS tes, keempat layanan tersebut juga bisa melayani VCT atau tes HIV,” ungkap Rahayu.
Forum JKN BPJS Boyolali
Masih menurut Rahayu, ketika diketemukan kasus kanker leher rahim stadium 2 atau 3 harus dilakukan kemoterapi sebagai langkah pengobatannya. Boyolali sudah memiliki alat untuk melakukan kemoterapi, tetapi tidak dapat digunakan karena tidak ada tenaga medis yang mampu menjalankannya. Selain itu juga karena Peraturan Bupati terkait dengan pengoperasian alat itu tak kunjung ada. “Alat tersebut tersimpan di Puskesmas Boyolali I, dokter yang sudah bersertifikat untuk menggunakan alat tersebut sekarang berdinas di Puskesmas Musuk I,” ungkap Rahayu. Dia berharap agar Perbup segera diterbitkan sehingga perempuan yang membutuhkan pengobatan bisa tertolong.
Widodo, warga Kecamatan Boyolali menyampaikan pandangannya terkait dengan kemoterapi. Menurutnya, kita harus mendesak agar alat itu bisa segera digunakan. “Kalau saya melihat data itu saja sudah miris, saya meminta ada tindaklanjut, tidak ada kata lain Perbup harus segera diterbitkan”, ujar Widodo. Masih menurut Widodo, pemerintah juga harus menjamin layanan Kespro di semua puskesmas dan rumah sakit daerah, sehingga harapannya layanan bisa merata.
Pada pertemuan kali ini juga disepakati dalam waktu dekat akan melakukan rapat dengar pendapat dengan komisi IV DPRD Kabupaten Boyolali, dan menjadwalkan untuk bertemu dengan Bupati Kabupaten Boyolali untuk menyampaikan temuan kasus kesehatan reproduksi dan implementasi pelaksanaan JKN-BPJS.
Sebagai informasi, kegiatan pertemuan Forum Peserta JKN Boyolali ini merupakan rangkaian dari kegiatan sebelumnya, yaitu Riset JKN-BPJS untuk Kesehatan Reproduksi Perempuan, ujicoba layanan kespro, audiensi dengan BPJS Kesehatan dan Dinkes. Kegiatan ini diselenggarakan SPEK-HAM bekerjasama dengan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan (JP2K), dengan dukungan AUSAID Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan).(Henrico Fajar K.W – Divisi Kesehatan Masyarakat/spekham.org)
Pagi itu perempuan Dusun Karanglo Selatan, Desa Musuk, Boyolali sudah bergegas ke lahan pekarangan sebelah rumah Ibu Maryati. Ya, hari Selasa tanggal 28 Maret 2017, Kelompok Wanita Tani (KWT) Sekar Putri panen cabe, terong, dan sayuran lainnya di pekarangan yang luasnya 100 m2. Pagi itu adalah panen perdana dari gerakan menanam di lahan pekarangan rumah yang dilakukan sejak Desember 2016 yang lalu.
KWT Sekar Putri belajar tentang pertanian ramah lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan perempuan melalui Sanggar Belajar Pertanian Terpadu Ramah Lingkungan yang diselenggarakan SPEK-HAM di Desa Musuk pada Oktober 2016. Pertanian di pekarangan rumah ini adalah praktek dari Sanggar Belajar Pertanian Terpadu Ramah Lingkungan tersebut.
“Sudah bisa panen cabe dan terong mbak, bisa dijual ½ kg dan sebagian dimasak sendiri, dibuat sambal”, ujar Bu Hartanti penuh semangat menceritakan panen perdananya.
Panen Cabai
Tentu tidak sekedar bisa panen dan membuat sambal yang dapat kita ambil pembelajarannya. Perempuan di Dusun Karanglo, Musuk, Boyolali bersama SPEK-HAM sedang membuat laboratorium ketahanan pangan keluarga sekaligus sumber pendapatan bagi perempuan melalui pemanfaatan lahan pekarangan rumah. Menariknya lagi, pertanian ala perempuan ini adalah ramah lingkungan. Pupuk menggunakan sisa limbah biogas dan kotoran ternak lainnya. Kotoran ternak itu mereka peroleh dari limbah peternakan kambing mereka. Benar-benar menerapkan pertanian terpadu ramah lingkungan.
“Dipupuk pakai limbah biogas dan pupuk organik bunganya tidak mudah rontok meskipun kena hujan terus menerus. Pohonnya juga cepat besar”, kata Bu Maryati yang sebagian pekarangannya dimanfaatkan untuk lahan pertanian.
Dari praktek yang dilakukan KWT Sekar Putri bersama SPEK-HAM, perempuan memiliki kuasa menentukan komoditas, teknik pertanian yang ramah lingkungan, serta menentukan pemasaran. Tentu panen-panen selanjutnya sudah ditunggu, mereka berharap ada tambahan pendapatan dari usaha pertanian sayuran di pekarangan. Perempuan sejahtera perempuan berdaya! (Nila Ayu Puspaningrum– Manajer Divisi Sustainable Livelihood/spekham.org)
