Search for:

Refleksi BUMDes Lentera Desa Cluntang: Butuh Restrukturalisasi, Manajemen, dan Dukungan Pemerintah Desa

Proses Refleksi BUMDes dipimpin ibu Kepala Desa Cluntang

BUMDes yang diberi nama LENTERA tersebut sudah berdiri sejak tahun 2017 atas inisiasi masyarakat dan pemerintah desa, yang dalam proses pembentukannya didampingi oleh SPEK-HAM. BUMDES  yang memiliki tiga unit usaha  dibentuk atas pertimbangan potensi yang dimiliki oleh Desa Cluntang Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali Jawa Tengah. Tiga unit usaha tersebut adalah Unit Usaha Wisata, Unit Usaha Peternakan dan Pertanian, serta Unit Keuangan Mikro (Koperasi Simpan Pinjam). Dari tiga unit tersebut telah berjalan beberapa kegiatan antara lain pengembangan Camping Ground  dan selfie spot ditempat yang popular akan pengunjung Tikungan Cinta (TC), serta rencana pengembangan Pusat Pembelajaran Pertanian, dll.

BUMDes dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa, terlebih perempuan. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengelola BUMDes menjadi nilai positif yang seringkali terlupakan. Selama ini focus dari BUMDes melulu soal keuntungan. Berbeda dengan BUMDes Lentera yang mengedepankan partisipasi masyarakat dalam membentuk dan mengelola, saat ini usaha desa tersebut sudah meningkatkan akses ekonomi pada perempuan. Ada  10 perempuan dapat membuka usaha di kawasan wisata Tikungan Cinta yang dikelola oleh BUMDes, 5 perempuan membuka usaha catering jika ada event acara di Kawasan Tikungan Cinta, 52 perempuan (49%) sebagai anggota koperasi
Arta Lentera.

Namun demikian dari hasil refleksi bersama yang diselenggarakan pada 27 Februari 2020 yang lalu, dalam prakteknya BUMDes Lentera belum dapat optimal mencapai tujuan tersebut. Beberapa factor penyebab kurang maksimalnya kinerja BUMDes seperti kepengurusan yang kurang optimal, terdapat beberapa pengurus yang smasih belum terlihat komitmennya dalam menjalani tugas memajukan BUMDes Lentera.

Usaha potensial yang kedepan lebih dikembangkan lagi adalah Koperasi Simpan Pinjam dan usaha wisata. Dengan perencanaan tersebut, BUMDes dan pemerintah desa perlu menyiapkan kader-kader baru yang mampu berkomitmen dalam pengembangan BUMDes Lentera. Dukungan dan sinergi pemerintah desa sangat diharapkan untuk mengembangkan unit usaha BUMDes ke depan, penyertaan modal masih menjadi tantangan dari banyaknya pekerjaan rumah penyelesaian infrastruktur desa. Dalam kebijakan yang mengatur, kepemilikan modal 51 % adalah dari desa. Jika dikelola dengan managemen yang efektif dan efisien, maka ke depan BUMDes bisa menjadi sumber pendapatan desa dalam melakukan program pembangunan secara otonom. Nila- Manager Divisi SL

Sosialisasi Program Pertanian Terpadu Ramah Lingkungan Untuk Penguatan Ekonomi Perempuan di Desa Kuncen Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten

Pada Hari Senin (13/8) SPEK-HAM melakukan sosialisasi program pertanian ramah lingkungan di Desa Kuncen Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten bersama Pemerintah Desa Kuncen dan PT. Agri Kencana Perkasa. Pada pertemuan tersebut dihadiri oleh Muspika Ceper, BPD, anggota KP3A, pengurus BUMDES, dan KWT. Peserta diberi pengarahan untuk membangun semangat dalam memanfaatkan lahan pertanian mereka dengan metode pertanian yang ramah lingkungan. Harapan Kepala Desa Ibu Kristiyana pertanian dapat membentuk sebuah icon sebagai ciri khas Desa Kuncen.

Dari pihak SPEK-HAM diwakili oleh Nila Ayu Manager Divisi Sustainable Livelihood. SPEK-HAM menyampaikan bahwa salah satu program strateginya adalah pengelolaan sumber daya alam untuk penghidupan berkelanjutan, khususnya untuk peningkatan ekonomi perempuan rentan. Kuncen memiliki potensi pertanian yang dapat dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Pengelolaannya bisa melibatkan kelompok perempuan maupun BUMDES.

Sedangkan dari PT Agri Kencana Perkasa, sebuah perusahaan yang membidangi pertanian organik di kawasan Ceper, sekaligus yang nantiny berperan sebagai CSR (Corporate Social Responsibility) yaitu Pak Priyo Jatmiko menyatakan siap membantu perkembangan di bidang pertanian Desa Kuncen dengan bimbingan SPEK-HAM seperti mengajarkan membuat kompos dengan menggunakan bakteri pengurai dari perusahaan tersebut. Yang menarik perusahaan tidak akan mengambil keuntungan sepeserpun dari usaha ke depan nanti, malah Pak Priyo mengatakan, “kami akan membantu dengan apa yang kami punya sekuat tenaga kami, bahkan kami akan membantu menjual hasil panen nanti jika hasilnya memuaskan, langsung ke penadah atau lewat kami terlebih dahulu dan kami tidak akan mengambil keuntungan sepeserpun”.

Peserta yang pada awalnya masih bingung, dia akhir acara terlihat antusias dengan rencana tindak lanjut berupa praktek pembuatan kompos sebagai persiapan mendasar untuk memulai pertanian ramah lingkungan. Rencananya praktek pembuatan kompos akan dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2018 bersama dengan PT Agri Kencana Persada dan SPEK-HAM.

(Andrey & NL)

 

Bunga Matahari “Menjadi Strategi Jitu dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Destinasi Wisata Tikungan Cinta “

Kawasan wisata tikungan cinta seakan tak terdengar di tiga bulan terakhir, dikarenakan salah satu Icon “ Kapal Titanic“ roboh pada akir bulan Desember 2018, kondisi ini membuat semangat menurun pengelolaan usaha wisata yang di sebut Tikungan Cinta Management (40 remaja menjadi pengerak wisata berbasis potensi lokal / Program kerja saa SPEK-HAM dengan KEMENPP). Kondisi ini berakibat pada kunjungan wisatawan menurun hampir 80%, dimana setiap minggu atau hari libur tidak kurang 250 s/d 500 pengunjung dan kalau ada even tidak kurang 1000 s/d 2000 pengunjung, membuat prihatin para stakeholders termasuk kepala desa  Suryati S.Pd, ketua Bumdes lentera, Sumarjo dengan kondisi yang ada di kawasan wisata yang megandalkan pemandangan alam yang menjadi unggulan berfoto selfie.

Kondisi ini tidak bisa di biarkan terlalu lama, sehingga strategi yang di gunakan adalah mendorong Bumdes unit usaha pertanian dan peternakan untuk melakukan sesuatu, sehingga melalui rapat koordinasi tema Bumdes di sepakati untk menambah wahana spot berfoto dengan produk pertanian sebagai ikonnya, maka di sepakati tiga kelompok tani masing-masing  Karya Tani dk. Gondang, Berkah Tani dk.Tutup, Sri Rejeki dk. Jelog. Untuk mengelola kebun di kawasan TC tersebut menjadi usaha petanian yang mendukung wisata, sehingga kepala desa menstimulan dengan biaya Rp. 2.000.000 untuk pupuk dan bibit, maka tiga kelompok tani tersebut mulai mengolah lahan dimana dengan produk unggulan kebun sayur bagi poktan Berkah Tani, Sri Rejeki sedangkan poktan Karya Tani memilih tanaman bunga matahari sebagai ikonnya.

Dua bulan berlalu dan kelompok tani mulai melakukan evaluasi atas hasil hasil kerja dimana kelompok tani Sri Rejeki menghasilkan hasil panan sayur senilai Rp. 750.000 , sedangkan Berkah Tani tidak panen karena terkena hama dan ulat. Poktan Karya Tani dengan bunga mataharinya yang dulu di pandang sebelah mata, dua minggu terakir ini bisa membuat obyek wisata Tikungan Cinta “booming” kembali karena pesona bunga matahari. Bahkan beberapa pengunjung mengupload foto selfi mereka ke berbagai medsos.  Jumlah wisatawan yang datang ke Cluntang sampai dengan hari minggu 1 Maret sebanyak 345 wisatawan. Untuk bisa masuk dan menikmati panorama alam pegunungan yang lengkap dengan destinasi wisata kebun bunga matahari, setiap wisatawan harus membayar karcis masuk Rp. 2.500,-. Wisatawan juga disuguhi oleh minuman khas masyarakat desa Cluntang, yaitu the mawar. Mereka bisa mencicipi minuman khas ini hanya dengan Rp. 1.000, dan jika wisatawan ingin berfoto selfie dengan tulisan unik , cukup membayar Rp. 1.000,- per jenis tulisan.  Mulai ramainya obyek wisata ini berimbas pada pemasukan desa kurang lebih Rp. 950.000,.

Oleh Noko Alle C.O Desa Cluntang

Kirab Budaya “Bersih Desa Cluntang“

PROMOSI USAHA  WISATA YANG DIKELOLA BUMDES LENTERA DESA CLUNTANG

30 April 2017, ada yang berbeda di Desa Cluntang. Berbagai persiapan dilakukan Pemerintah Desa, BUMDes Unit Usaha Wisata Juang Kelompok Putri Mawar, dan PKK Desa guna mempersiapkan acara tersebut. Kirab budaya ini diharapkan menjadi acara tahunan Pemerintah Desa Cluntang dalam membangun BUMDes Usaha Wisata. Diyakini acara ini menjadi salah satu strategi pemasaran produk usaha wisata Tikungan Cinta yang sudah diinisiasi kurang lebih 6 bulan terakir yang menyuguhkan aneka pilihan spot selfie, gardu pandang, kuliner khas pegunungan, serta pertunjukan seni budaya seperti reog, ketoprak, karawitan, dan orkes melayu.

Kirab budaya dihadiri Dinas Pemerintahan Kabupaten Boyolali: Dinas UMKM dan Koperasi, Disparbud, DP2AKKB Kabupaten Boyolali yang tentunya untuk mendorong percepatan pembangunan pedesaan berbasis potensi local, baik SDM maupun SDA.

Acara ini juga menjadi ajang pameran UMKM produk-produk dampingan SPEK-HAM, seperti Kelompok Perempuan RUKUN MAKMUR, SEKAR PUTRI, dan PUTRI MAWAR yang memiliki usaha kecil menengah produk aneka makanan seperti keripik, kue kering, teh mawar, sirup mawar, pilus, dan kripik mawar. Pengunjung kirab budaya yang diperkirakan tidak kurang dari 1.700 orang ini memberikan pemasukan keuangan dari parkir dan retribusi sebanyak 7.875.000

Kawasan Tikungan Cinta saat ini masuk dalam 15 besar destinasi wisata terlaris versi diskominfo Kabupaten Boyolali. Promosi Cluntang sebagai desa wisata sedang digalakkan oleh Pemkab Boyolali dengan pembuatan film profil desa yang akan dibawa oleh Duta Seni Boyolali 2017 ke Rusia dan Belgia. Keterlibatan Putri Citra Boyolali 2016  dan Duta Wisata Boyolali 2016 dalam promosi wisata diharapkan dapat membawa nama Desa Wisata Cluntang ke tingkat nasional maupun internasional

Selain untuk mempromosikan desa wisata, kegiatan ini juga menantang masyarakat Desa Cluntang dalam mempersiapkan diri guna menyambut Desa Cluntang sebagai desa wisata yang memadukan potensi pertanian, peternakan, dan pelibatan perempuan, remaja, dan anak dalam proses pembangunan desa yang berkelanjutan. Demikian yang disampaiakan ibu Suryati S.Pd selaku Kepala Desa Cluntang diakir wawancara. (Noko Alee – CO Divisi Sustainable Livelihood/spekham.org)

Meretas Harapan dari Lereng Merapi

SEMANGAT DESA-DESA DI LERENG MERAPI DALAM MEMBANGUN BUMDESA

Slogan “Desa Membangun” seakan menjadi spirit bagi desa-desa yang memiliki niat dan komitmen untuk mengelola potensi desa. Potensi desa dikelola sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa (PAD) melalui usaha BUMDESA, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014  tentang Desa.

Proses demi proses, tahapan demi tahapan dilalui dengan melibatkan kader-kader muda dengan tujuan agar usaha-usaha yang akan dilakukan dirasakan kepemilikan oleh para pemuda, perempuan dan tokoh masyarakat. Energi para pemuda tentunya lebih segar, dan kreatif dengan ide dan pemikiran untuk mengembangkan potensi yang dimilki desa, baik potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia.

Talang River Balerante (Dok. Wonderfull Balerante)

Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten serta Desa Cluntang, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali adalah dua desa yang menjadi mitra SPEK-HAM dalam menginisiasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) 6 bulan terakir ini. Tahapan-tahapan dilakukan secara partisipatif seperti pemetaan potensi desa, analisa kelayakan usaha, penentuan unit-unit usaha, pembentukan pengurus, hingga penyusunan regulasi yang tertuang dalam Peraturan Desa (Perdes).

Desa Balerante selama kurun waktu Desember 2016 s/d Februari 2017 ini bekerja keras melakukan analisa kelayakan usaha, hingga akhirnya terbentuk 3 unit usaha yaitu unit usaha wisata, unit pengelolaan air minum, dan koperasi serba usaha/toko rakyat. Usaha BUMDes yang menjadi unggulan di Desa Balerante adalah unit usaha wisata Kali Talang/Talang Rivers. Ditunjang dengan destinasi wisata yang lain seperti Museum Erupsi Merapi, Rumah Batik Merapi, pusat oleh-oleh, Home Stay, jalur pendakian, jalur downhill dan trabasan motor trill.

Tikungan Cinta Desa Cluntang

Pelibatan pemuda dan perempuan juga sangat mewarnai BUMDesa yang diberi nama Maju Makmur. Hampir 100% diisi orang-orang yang umurnya antara 20 s/d 35 tahun, dan 5 perempuan menjadi pengurus yang cukup strategis. BUMDes Maju Makmur dikukuhkan Plt Bupati Klaten Sri Mulyani pada 26 Februari 2017.

“Seiring dengan penataan manajemen dan pengelolaan unit usaha, banyak peluang pendanaan dari Pemerintah Kabupaten Klaten, baik yang berupa dana aspirasi bupati maupun APBD Perubahan 2017. Perlahan-lahan permodalan; modal penyerta dan modal utama BUMDesa bisa terpenuhi secara bertahap”, begitu yang disampaikan Kepala Desa Balerante, Sukono.

Sedangkan di Desa Cluntang, saat ini sedang pada proses pendiskusian Peraturan Desa,  AD/ART serta penyusunan kepengurusan BUMDesa. BUMDesa yang diberi nama Bibi Merapi ini memiliki 3 unit usaha yaitu usaha usaha wisata, unit usaha peternakan, pertanian dan pengelolaan produk olahan hasil pertanian, dan koperasi yang memiliki usaha toko rakyat, simpan pinjam, pembayaran bermacam-macam pajak seperti listrik dan lain-lain.

Pembangunan kawasan wisata Tikungan Cinta atau yang lebih tenar dengan nama TC  merupakan wujud komitmen pemerintah desa dan masyarakat. Gotong-royong dari dua dukuh itu sudah  berjalan hampir 3 bulan, begitupun komitment pemerintah desa yang menggulirkan  tidak kurang dari 350 juta anggaran ditahun 2017 ini. Begitu yang di sampaikan oleh  Kades Cluntang ibu Suryati, S. Pd.

Berdirinya BUMDesa Desa Balerante dan Desa Cluntang memiliki harapan dan cita-cita yang tinggi. Dengan keterlibatan masyarakat, khususnya para pemuda dalam menjaga kearifan lokal dan tata kelolanya, potensi-potensi akan berkembang dan akses kepemilikan oleh warga masyarakat. Satu tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. (Sunoko – CO Divisi Sustainable Livelihood/spekham.org)

Peresmian BUMDes Maju Makmur Desa Balerante

Klaten – SPEKHAM.ORG. BUMDes Maju Makmur Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten diresmikan hari ini 24 Februari 2017 oleh Plt Bupati Klaten Sri Mulyani di lokasi wisata Talang River. Dalam peresmian ini juga dilakukan pengukuhan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Balerante.

Sri Mulyani dalam sambutannya mengatakan “Setelah diresmikannya BUMDes Maju Makmur serta dikukuhkan Pokdarwis, potensi yang ada di Balerante bisa dioptimalkan. Segala potensi wisata yang ada di Balerante dikelola dengan baik sehingga menarik wisata dari Klaten sendiri dan juga dari luar kota”.

Pada acara yang juga dihadiri BPBD jateng, BPPTKG, PRB Jakarta, kepala desa-kepala desa di Klaten, dan masyarakat, Sri Mulyani mengatakan akan membantu BUMDes Maju Makmur sebesar 100 juta. Selain Desa Balerante, ada 150 desa di Klaten yang akan menerima bantuan untuk BUMDes, akan tetapi belum ditentukan desa mana saja yang akan menerimanya. Mendirikan BUMDes bukan hanya untuk menerima bantuan, tapi BUMDes ini harus dikembangkan karena yang menjadi salah satu syarat untuk diberikannya bantuan adalah BUMDes harus bagus”.

Salah satu objek wisata yang dikelola oleh BUMDes Maju Makmur adalah Talang River. Talang River berada di lokasi yang termasuk pada Kawasan Rawan Bencana (KRB) 3. “Pesan saya kepada pengurus harus hati-hati. Setiap pengunjung diiingatkan untuk hati-hati. Para pengurus harus menutup lokasi wisata kalau kondisi membahayakan; hujan, lahar dingin atau ketika ada material dari gunung merapi yang turun” pesan Sri Mulyani.

Kepala Pelaksana Harian BPBD Jateng, Sarwo Pramono pada kesempatan yang sama mengemukakan “Pada saat BUMDes dimulai maka semangatnya luar biasa, nanti setelah berkembang harus ada duduk bersama biar semuanya bisa dirembug bersama. Kalau dilihat dari lokasi Talang River ini kan berada di wilayah yang menjadi tanggungjawab kehutanan, jadi harus dikomunikasikan ke Dinas Perhutanan, jangan sampai setelah nanti berkembang malah terjadi persoalan tersendiri”. (nueloei/spekham.org)

Bapak Susilo Hartono dari Bapermasdes Kabupaten Boyolali

MEMBANGUN BUMDES MANDIRI DAN BERKELANJUTAN MELALUI POTENSI-POTENSI DESA YANG TERABAIKAN

“Inisiasi, komitment, dan peta potensi desa dalam mendukung program kawasan melalui BUMDesa“

Kecamatan Musuk yang merupakan satu diantara 19 kecamatan yang berada di kabupaten Boyolali, berbatasan dengan kecamatan Cepogo untuk wilayah barat, di sebelah selatan sudah berbatasan dengan kabupaten Klaten, serta memiliki jangkauan 7 KM dari pusat kota kabupaten Boyolali. Kecamatan yang juga berada di lereng Gunung Merapi ini memiliki potensi di bidang pertanian dan peternakan yang cukup diperhitungkan diantara 18 kecamatan lainnya. Menjadi salah satu penghasil susu sapi terbaik pada tahun 1994 s/d 1998, ternak sapi perah menjadi sangat populer kala itu. Hampir setiap KK memiliki sapi perah pada masa itu, ditunjang dengan keberadaan KUD yang menjadi penopang kehidupan pertanian maupun peternakan pada masanya, tetapi sejak 2001 fungsi KUD sudah tidak bisa menjadi andalan masyarakat di kecamatan Musuk dikarenakan layanan dan managemen KUD.

Situasi ini sedikit banyak berpengaruh pada penghidupan masyarakat dimana penopang penghidupan utama dari sektor pertanian dan peternakan yang tidak cukup menjanjikan  untuk mencukupi kebutuhan hidup karena biaya untuk pertanian dengan hasil yang diperoleh kurang bisa menutup modal yang dikeluarkan, begitupun pada saat harga susu sapi tidak menutup dengan biaya pakan yang dikeluarkan petani setiap harinya, sehingga sejak tahun 2000 peternak beralih pada sapi pejantan yang harganya relatif stabil.

Saat ini, dengan adanya pemerintah yang baru era Presiden Jokowi, peluang desa untuk membangun sangat terbuka luas. Melalui UU Desa No. 6 tahun 2014 dengan kebijakan otonomi desa ini diharapkan  setiap desa memiliki Badan Usaha Milik Desa yang mengolah potensi desa masing-masing baik di sektor pertanian, peternakan, sumber air, alam, kebudayaan, lembaga keuangan mikro mampu menjadi penopang pendapatan desa untuk pembangunan  desa keberlanjutan. Melalui proses panjang setelah adanya sosialisasi tentang pembentukan BUMDes sejak tahun 2014, belum cukup menjadi daya ungkit para perangkat desa untuk bergegas menginisasi pembentukan wadah usaha desa ini.

Merespon kondisi tersebut maka SPEK-HAM bekerja sama dengan Pemerintah Boyolali melalui Pemerintah Kecamatan Musuk dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali menyelenggarakan kegiatan workshop tentang inisiasi pembentukan BUMDes pada tanggal 26 Mei 2016 yang melibatkan 20 desa di kecamatan Musuk.

Tujuan dari workshop adalah untuk membangun komitmen kepala desa dan perangkatnya untuk menginisiasi terbangunnya BUMDes dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyelenggarakan kebutuhan publik. Tahap awal yang harus dilakukan desa adalah pemetaan potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang meliputi  potensi bidang peternakan dan pertanian, sumber-sumber air, kegiatan simpan pinjam, kegiatan usaha masyarakat seperti UMKM dan lain-lain. Potensi-potensi inilah yang kedepan dapat dikembangkan menjadi BUMDes yang mampu menjadi salah satu sumber pendapatan asli desa (PADes)

Kepala Desa Perempuan

Dalam proses pemetaan, masing-masing kepala desa masih berbeda dalam memotret dan melihat potensi yang mereka miliki. Desa Sangup, para perangkat melihat bahwa potensi alam seperti pegunungan, sumber air yang masih alami dan belum tergarap jika dikemas menjadi paket wisata cukup menjanjikan, tetapi tantangannya adalah pembangunan infrastruktur khususnya jalan, jembatan dan juga talut juga akan membutuhkan alokasi anggaran yang banyak bahkan perkiraan 4 tahun kedepan serapan dana masih akan terserap di bidang infrastruktur. Bagaimana kebijakan desa juga akan mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan, khususnya untuk perempuan anak dan remaja.

Hampir serupa dengan Kepala Desa Pager Jurang, Sumur dan juga Cluntang melihat bahwa potensi-potensi seperti pertanian dan peternakan mampu menjadi andalan karena ternak sapi dan kambing jumlahnya cukup besar dan menjadi sumber penghidupan masyarakat. Pengelolaan air juga menjadi potesi yang akan dilirik desa Pager Jurang, tinggal memantapkan managemen pengelolaan yang terwadahi dalam unit-unit usaha BUMDes.

Melalui acara ini, kesadaran, peningkatan wawasan serta komitmen diharapkan akan muncul. BUMDes tidak terbentuk karena tekanan atau karena adanya kebijakan anggaran yang harus terserap, tetapi dikarenakan analisa yang panjang oleh perangkat desa bahwa kegiatan ini akan menjadi penopang keberlanjutan sebuah desa dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. Setidaknya ada 5 desa yang akan segera menindaklanjuti untuk terbentuknya BUMDes ditahun 2016 ini yaitu Karang Kendal, Sangup, Musuk, Ringin Larik, dan Pager Jurang

Upaya ini sinergi dengan rencana strategis Bapermasdes dalam menyusun konsep besar pengembangan BUMDES di Boyolali tahun ini yang menjadi blue print bagi desa-desa dalam menginisasi dan mengembangkan BUMDes yang mandiri dan berbasis pada potensi lokal, tentunya melibatkan perempuan dan pemuda. (spekham.org)

Ditulis oleh Sunoko & editor oleh Nila Ayu Puspaningrum

Membangun Komitmen untuk Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Upaya untuk membangun komitmen tentang kebijakan dan penganggaran di Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa yang berpihak pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terus dilakukan SPEK-HAM. Didukung program MAMPU-AUSAID digelar dialog publik dengan tema “Membangun Publik Komitmen Multistakeholder dalam Memanfaatkan Peluang Anggaran Desa untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak” bertempat di Aula Wijaya Kusuma, Gedung Setda Kabupaten Boyolali, selasa 8/3.

Diskusi menghadirkan dua orang narasumber yakni Paryanto, Ketua DPRD Kabupaten Boyolali, dan Dasih Wiryastuti, Kepada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Boyolali.

Paryanto dalam paparannya menyampaikan komitmen dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mendukung program-program yang pro perempuan dan anak. Ia juga menyampaikan bahwa membicarakan penganggaran itu yang dibahas adalah tentang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan karena itu menyentuh masyarakat tanpa membedakan, dan yang berikutnya bicara kemisikinan ini akan menjadi parameter kita bersama untuk mengukur kesejahteraan. “Saya menyambut baik adanya pertemuan ini yang tujuannya adalah membangun komitmen bersama dengan bersinergi antar SKPD, Pemerintah Desa dan masyarakat. Harapannya komitmen itu dapat dilaksanakan,” ungkap pria berkumis itu. Lebih lanjut Paryanto menyampaikan bahwa Kabupaten Boyolali patut berbangga dengan lahirnya beberapa Perda, diantaranya Perda tentang Perlindungan Anak, Perda tentang TKI, dan Perda tentang Difabel.

Sementara itu Dasih Wiryastuti, kepala BP3AKB dalam paparannya menyampaikan tentang kondisi Kabupaten Boyolali saat ini dalam menjalankan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sudah berjalan. Ia mengemukakan saat ini sudah ada PRG (Penganggaran Resposif Gender) di masing-masing SKPD, artinya setiap SKPD sudah mempunyai anggaran untuk melakukan pemberdayaan terhadap perempuan.

Terkait dengan anggaran di Desa, Dasih menyampaikan bahwa sudah ada himbauan kepada Kepala Desa agar menganggarkan program untuk pemberdayaan perempuan dan anak. “Kami sudah melakukan sosialisasi terhadap 263 desa dan 4 kelurahan yang ada di Boyolali,” ungkapnya. Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa untuk meningkatkan produktifitas ekonomi perempuan maka digulirkanlah Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), selain itu ada program Pos Pemberdayaan Masyarakat (Posdaya).

Komitmen Boyolali sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) diwujudkan dengan menunjuk satu desa layak anak di setiap Kecamatan yang kemudian akan menjadi virus untuk desa-desa lainnya. “Sudah ada 19 Desa Layak Anak di Kabupaten Boyolali, ini menjadi komitmen kami sebagai Kabupaten Layak Anak,” ungkap Dasih. Dia menambahkan bahwa Kabupaten Boyolali sudah pernah mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak dari Pemerintah Pusat pada tahun 2013 dan 2015.

Salah satu peserta berbagi pengalaman di desanya
Salah satu peserta berbagi pengalaman di desanya

Sesi diskusi, beberapa peserta mengalami kebingungan terkait dengan implementasi UU Desa yang belum jelas terkait prioritas program yang harus dijalankan di desa. Suwiji, peserta dari Desa Samiran menyampaikan bahwa belum ada sosialisasi terkait Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal itupun diamini oleh Mahadi, Wakil Ketua BPD musuk yang menyatakan belum pernah ada sosialisasi dari BP3AKB. Peserta lainnya, Eko Bambang dari Desa Teras menyampaikan kritiknya terhadap pemerintah yang tidak pernah menyampaikan tentang indikator Desa Layak Anak dan Kabupaten Layak Anak.

Sementara itu, Subasuki, Kasi Pemeritahanan Desa Bangak menyampaikan harapannya agar ada pertemuan tindaklanjut seperti sosialisasi tentang program pro perempuan dan Desa Layak Anak dengan mengundang semua desa. ”Seharusnya ada tindaklanjutnya, BP3AKB mengundang desa-desa di tiap kecamatan, jangan dicomot-comot seperti ini, ungkap Basuki.

Diskusi publik ini menjadi sarana yang baik untuk saling belajar antar desa, misalnya di Desa Samiran yang sudah mengalokasikan anggaran desanya untuk Forum Anak. Harapannya hal ini bisa ditiru oleh desa-desa yang lainnya. Diskusi Publik ini menghadirkan peserta dari beberapa SKPD seperti BP3AKB, Bappeda, DPPKAD, Bapermasdes dan Dinsosnakertrans, perwakilan Camat Musuk, Camat Banyudono, Pendamping Desa, PATTIRO, Darma Desa, Perangkat Desa Bangak, dan Desa Musuk, BPD Musuk, dan Komunitas Perempuan Desa Musuk.

Endang Listiani, Direktur Yayasan SPEK-HAM menyampaikan harapannya agar kegiatan ini mampu mendorong adanya penguatan pemahaman bersama pada semua stakeholder dan masyarakat tentang pentingnya implementasi UU Desa yang mendukung upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa dan Kabupaten Boyolali. Komitmen program atau anggaran dimasukkan ke dalam RPJMD/RPJMDES dan APBD/RKPDes yang mengakomodir kebutuhan perempuan dan anak, khususnya perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. (Henrico Fajar K.W – Divisi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Masyarakat/spekham.org)