Search for:
Diskusi Komunitas Kelompok Perempuan Rukun Makmur

Peran dan Dukungan Pemerintah Boyolali untuk Penguatan Perempuan sangat Dibutuhkan

Musuk  Adanya kelompok-kelompok pertanian dan peternakan di masyarakat saat ini membuktikan bahwa kebutuhan masyarakat akan wadah kegiatan semakin meningkat. Tidak kurang dari 20 kelompok di Desa Musuk memiliki fokus kegiatan di bidang peternakan dan pertanian, sayangnya kondisi itu tidak berbanding lurus dengan dukungan program dari pemerintah desa, sehingga keberadaan kelompok tersebut kurang maksimal keberadaannya.

Satu dari 20 kelompok tersebut adalah Kelompok Perempuan Rukun Makmur yang berada di Dukuh Tawang Rejo RT 03 RW 01, Desa Musuk. Sejak bulan November 2015 telah berbadan hukum dengan akta notaris dari Andang Sunoko SH & rekan. Kelompok ini setidaknya memiliki ciri khas atau pembeda dari kelompok lainnya, yaitu tidak hanya untuk meningkatkan ekonomi perempuan tetapi juga memberikan dukungan pada perempuan rentan miskin, kepala keluarga, dan perempuan korban kekerasan melalui peningkatan ekonomi dan dukungan psikologis. Tidaklah berlebihan jika dalam jangka waktu 3 tahun, kepercayaan masyarakat dan pemerintah sudah mulai terbangun.

Posyambing
Posyambing

Kondisi tersebut juga harus dibayar mahal dengan pengorbanan dari para anggota dan pengurus. Pengorbanan tenaga, pemikiran, waktu, materi dan lain sebagainya. Stigma negatif sebagai kelompok perempuan seringkali masih mereka dapatkan dari cemoohan tetangga dan masyarakat. Itu semua belumlah cukup untuk menjadi indikator sebuah kelompok yang lahir dan dibangun atas kesadaran kritis perempuan, masih banyak pendalaman terhadap issue yang harus dinternalisasi melalui diskusi-disksui dengan masyarakat untuk membangun perspektif dan ideologi lingkungan, kebencanaan, perspektif gender, serta perspektif pada korban, sehingga kedepan, kelompok ini benar-benar menjadi kelompok berdaya yang berkontribusi pada penghidupan perempuan secara berkelanjutan.

Upaya mengajak kelompok untuk melakukan komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Boyolali secara intensif sudah dilakukan sejak 6 bulan terakhir, seperti dengan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas UMKM & Koperasi, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, dan BP3AKB. Tujuannya adalah agar kelompok ini mulai berfikir akan keberlanjutan program kedepan, dan mampu memetakan program yang dapat diakses oleh kelompok.

Sinergi program dengan Dinas Peternakan dan BP3AKB sudah dilakukan, salah satunya adalah seperti yang dilakukan pada tanggal 18 November 2015 yang lalu. Tim kesehatan dari Dinas Peternakan datang dalam acara POSYAMBING ke-6 di rumah ibu Sri Surani. Kambing yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 28 ekor, terdiri dari pemberian obat, pemberian vitamin dan konseling yang dilakukan tim dokter dari Dinas Peternakan Kabupaten Boyolali. Sementara di pos lainnya ada diskusi dari sebagian anggota kelompok Rukun Makmur yang khusus membahas tentang kasus-kasus kekerasan yang ada dan dialami perempuan di sana. Mereka mendiskusikan upaya yang sudah dilakukan untuk membantu korban kekerasan. Ada yang mendengarkan curhat, memberikan masukan pada saat sidang, bahkan ikut membantu memberikan pekerjaan supaya berdaya, dan yang paling penting kelompok Rukun Makmur bisa menjadi media untuk para perempuan curhat tentang kekerasan yang ada di sekitarnya, supaya Musuk menjadi Desa yang aman dan nyaman.

Kepercayaan dinas–dinas yang muncul ini juga dibuktikan pada tanggal 20 November 2015. Kelompok Perempuan Rukun Makmur mendapatkan stimulan berupa kambing betina sebanyak 6 ekor yang saat ini digaduh perempuan kepala keluarga dan perempuan pra sejahtera. Harapan kedepan akan banyak program dari dinas–dinas yang ada di Kabupaten Boyolali yang bisa memperkuat akses perekonomian, informasi, dan layanan bagi perempuan pedesaan yang rentan.

Penulis : Sunoko – CO Divisi Sustainable Livelihood

Edit : Nila Ayu Puspaningrum – Manager Divisi Sustainable Livelihood

Kampung Sapi Balerante, Satu Tapak Maju

Kelompok Perempuan Mawar kali ini belajar bersama dengan Ibu Sri Muryati Dwiatmini (Kepala Bidang sub-Peternakan pada Dinas Pertanian), Bapak Mulyono, dan Bapak Purwanta dari Dinas Pertanian sub-Peternakan Klaten. Diskusi dilakukan untuk membahas tentang program-program dari Dinas. Kebutuhan peternak Balerante yang dapat disinergikan dengan program Dinas terkait dengan Petugas/Tenaga tambahan, legalitas kelompok yang meliputu persyaratan sebagai kelompok dampingan, dan informasi lain yang dapat membangun semangat peternak Balerante semisal Pelatihan Ternak.

Dinas pada awal kedatangannya pagi itu di rumah Ibu Jani, 25 Januari 2015 merasa heran pada kelompok MAWAR karena anggotanya ibu-ibu dan ada juga yang berusia di atas 50 tahun, yang ternyata masih kuat melakukan aktifitas beternak seperti merumput dan lain-lain. Kemudian Dinas juga memeriksa buku kepengurusan sambil bertanya tentang kegiatan yang dilakukan oleh kelompok Mawar dan pendampingan SPEK-HAM. Dinas juga bertanya tentang keluhan apa saja yang dirasakan kelompok, semisal mengenai permasalahan tenaga IB (suntik kawin), yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh Dinas dengan menerjunkan tenaga IB yang tidak terikat kontrak Dinas dan warga berkewajiban menyiapkan tempat untuk mondok (menginap) untuk tenaga pembantu tersebut karena tenaga pembantu tersebut tidak masuk tenaga honorer.

Mengenai legalitas kelompok yang dapat didampingi dari Dinas syaratnya adalah minimal beranggotaan 20 orang, sudah dikukuhkan oleh Kades, sudah berkegiatan rutin selama 1 tahun dan sudah mendapat pendampingan dari PPL. Dinas tidak mampu berjanji, namun akan berupaya untuk menginformasikan program-program yang dapat melibatkan kelompok. Seperti program yang berjalan di Jatinom, ada 10 Kelompok yang merupakan target swasembada susu dan subsidi pakan tahun 2020. Hal itu dapat diupayakan jika Kecamatan tersebut terdapat KUD persusuan yang masih aktif dan berjalan dengan baik. Realitanya, untuk mewujudkan hal ini tidak sesingkat yang dibayangkan, tentu melalui proses, ketentuan dan waktu yang cukup lama.

Banyak ketentuan agar Program Pemerintah dapat masuk ke Balerante terkait dengan Kawasan Rawan Bencana (KRB). Dinas sendiri mengakui adanya kesulitan memasukkan Program ke Balerante terkait KRB tersebut. (eko nur arifin/spekham.org)