Search for:

Dialog Kelompok Perempuan Srikandi Kelurahan Gilingan dengan Anggota DPRD Kota Surakarta

Senin 16 April 2018, dalam rangka menyambut peringatan Hari Kartini, Kelompok Perempuan Srikandi Gilingan (KPKGS) melakukan sebuah dialog situasi dan kebutuhan perempuan perkotaan dalam upaya pemenuhan hak dasar. Kelompok Perempuan Srikandi dibentuk pada tahun 2012 sebagai sebuah wadah berkegiatan bagi perempuan dalam upaya peningkatan kualitas hidupnya.

Bertempat di gedung pertemuan RT 02 RW 05 Kelurahan Gilingan, 30 orang anggota kelompok dengan semangat menyambut kehadiran Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan dan Ibu Heni Nogogini selaku anggota DPRD Kota Surakarta. Ini kali pertama sejak 6 tahun yang lalu kegiatan kelompok perempuan dihadiri DPRD. Meskipun selama 6 tahun terakhir kelompok ini sudah memiliki kegiatan yang sangat aktif. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain : Pengelolaan Sampah, Koperasi Simpan Pinjam, dan UKM Karak Non Kimia. Kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya di dampingi oleh SPEK-HAM.

Kegiatan dimulai dengan perkenalan dari Ibu Wuryani Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Gilingan dan Ibu Heni Nogogini selaku anggota DPRD Kota Surakarta. Dilanjutkan dengan sharing pengalaman kegiatan kelompok Srikandi.

Ibu Sulis selaku Ketua Kelompok Perempuan Kelurahan Gilingan Srikandi (KPKGS) mengatakan sudah ada kemajuan perempuan di Gilingan melalui pengelolaan Bank Sampah “SRIKANDI“. Hasilnya sudah mencapai  Rp 1.947.500 dari penjualan sampah pada tahun 2017, oleh anggota bank sampah digunakan untuk membeli kebutuhan rumah tangga seperti sayur dan sembako.

Dalam kesempatan dialog dengan Anggota DPRD perempuan komisi III, kelompok perempuan menyampaikan usulan program untuk mendukung produksi usaha karak. Ibu Sulis mewakili anggotanya, menyampaikan kendala produksi karak, “Alhamdulilah produksi karak masih berjalan, tapi kemarin musim hujan produksi berhenti karena tidak bisa kering. Kami butuh bantuan mesin pengering. Sudah mengajukan proposal ke Walikota, mohon dibantu dari DPRD”.

Menanggapi usulan kelompok perempuan Ibu Heni Nogogini terlebih dahulu mengapresiasi program-program Kelompok Perempuan Srikandi. “Saya sangat senang sekali menghadiri pertemuan kelompok perempuan yang ada di RT 02 RW 05 Kelurahan Gilingan. Saya berada di Komisi 3 bidang Pendapatan dan Pajak, salah satu mitra OPD Dinas Koperasi dan UMKM. Menanggapi usulan ibu-ibu saya akan menapung dan bantu untuk menyampaikannya pada pihak terkait. Proposal untuk pengadaan alat pengering karak sudah sampai di Walikota dan saya tinggal nggiring atau dampingi”.

Kehadiran Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Gilingan pada pertemuan kelompok memberikan angin segar dukungan pengembangan usaha kecil karak non kimia yang dikerjakan oleh ibu-ibu anggota kelompok. “Saya baru tahu ada UMKM Karak di sini, apabila ada kegiatan dari dinas Koperasi dan UMKM atau Bazar saya nanti pasti akan kotak dengan Ibu Sulis untuk memperluas pemasaran”, janji Ibu Wuryani

Dari kegiatan dialog dengan legislatif, Kelompok perempuan Srikandi belajar bagaimana melakukan advokasi untuk mendorongkan program dan anggaran bagi perempuan khususnya dalam bidang pemberdayaan ekonomi perempuan. Berharap mampu berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan Kota Surakarta.

Soepadmin & Nila Ayu — Divisi Sustainable Livelihood

SPEK-HAM Minta Perwali Nomor 25A Tahun 2016 Direvisi

Pernyataan tersebut mengemuka dalam audiensi  bersama Komisi IV DPRD Kota Surakarta pada selasa (14/3). SPEK-HAM dan perwakilan Kader Kesehatan Kelurahan diterima langsung oleh Paulus Haryoto (Ketua Komisi IV), Asih Sunjoyo Putro (Wakil Ketua Komisi IV) dan sejumlah anggota Komisi IV, yaitu Slamet Widodo, Kristianto dan Siti Muslikah.

Rahayu Purwaningsih selaku Manajer Divisi Kesehatan Masyarakat SPEK-HAM memaparkan tentang kemitraan yang dijalin bersama dengan Pemerintah Kota Surakarta melalui program KIE dan Kesehatan Reproduksi sejak tahun 2013. Sebanyak 46 Kelurahan sudah mendapatkan pelatihan tentang kesehatan reproduksi. Tindak lanjut dari pelatihan adalah pemeriksaan Kespro pada kelompok perempuan/ibu rumah tangga di Kota Surakarta. Dari total peserta 1370 perempuan, 581 dinyatakan positif IMS (Infeksi Menular Seksual), 31 perempuan dinyatakan mengalami IVA positif dan 4 orang perempuan positif HIV.

Sementara itu Tri Murniati, Kader Kesehatan dari Kelurahan Keprabon menyampaikan harapannya agar Perwali No. 25A Tahun 2016 direvisi, mestinya layanan kesehatan juga mengatur pemeriksaan IMS (Infeksi Menular Seksual). “Melihat fakta tentang tingginya kasus IMS pada ibu rumah tangga, mestinya layanan IMS bagi ibu rumah tangga juga harus digratiskan”, ungkap Murni. Dia berharap agar setelah digratiskan maka akan banyak masyarakat Surakarta, khususnya perempuan berminat untuk mengikuti pemeriksaan IMS.

Keberatan terkait dengan Perwali No. 25A tahun 2016 ini juga disampaikan Dwi Firman, Kader Kesehatan asal Kelurahan Gilingan. Ia menyoroti tentang syarat-syarat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis yang harus menyertakan surat keterangan domisili. “Banyak warga yang keberatan kalau harus bikin surat keterangan domisili. Kita harus mencari surat pengantar dulu ke RT/RW baru ke kelurahan. Inikan butuh waktu lama”, keluh Dwi.

Menanggapi paparan temuan kasus Kespro tersebut, Paulus Haryoto, Ketua Komisi IV menyampaikan rasa keprihatinannya. Dia berjanji akan menyampaikan temuan tersebut kepada dinas terkait untuk mendapatkan perhatian dan tindak lanjut. “Mendengarkan paparan data Kespro tadi saya merasa miris dan prihatin, ini terjadi pada kelompok ibu rumah tangga yang seharusnya mendapatkan perlindungan kesehatan yang baik”, jelas Paulus. Dia menambahkan terkait dengan revisi Perwali No. 25A tahun 2016 pihaknya berjanji akan memperhatikan dan menyampaikan ke pihak eksekutif.

Sebagai informasi, Perwali No. 25A Tahun 2016 mengatur tentang program pembebasan biaya pelayanan kesehatan bagi warga kota Surakarta yang dibuktikan dengan KTP, KK dan Surat Keterangan Domisili. Layanan gratis meliputi: pemeriksaan IVA tes, pelayanan KB, pelayanan program TBC, pemeriksaan VCT, dan pemeriksaan laboratorium (general medical check up). (Henrico Fajar K.W-Divisi Kesmas SPEK-HAM/spekham.org)

Audiensi DPRD; Informasi, Layanan dan Anggaran Kesehatan Reproduksi Kota Surakarta

Spekham.org, SURAKARTA – 6 Juli 2015. SPEK-HAM Surakarta bersama perwakilan dari beberapa kelurahan mengadakan audiensi dengan Komisi IV DPRD Surakarta. Audiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil diskusi jaringan kota tanggal 12 Juni 2015. Komisi IV DPRD diwakili oleh Ibu Hartanti selaku Ketua Komisi IV DPRD, beserta dengan Pak Paulus Haryoto selaku Wakil Komisi IV DPRD, dan Pak Widodo selaku Anggota Komisi IV DPRD.

Pertemuan diawali dengan pemaparan hasil pemeriksaan IVA tes, VCT, dan IMS oleh Mbak Ayu. Sebelum memaparkan hasil pemeriksaan tersebut, Mbak ayu terlebih dahulu memperkenalkan SPEK-HAM secara umum. “SPEK-HAM fokus kepada pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan.” Tutur Mbak Ayu.  “Pada tahun ini SPEK-HAM bekerja sama dengan BAPERMAS melatih kader kesehatan di 10 kelurahan, pemeriksaan kesehatan reproduksi, dan diskusi komunitas yang membahas hasil pemeriksaan tersebut.” Sambung Mbak Ayu.

Screening kesehatan reproduksi dimulai dari tahun 2014 – 2015 di 24 kelurahan dengan peserta total 868 orang. Berdasarkan hasil screening yang didapatkan dari Klinik/Puskesmas LKB, hampir 47% dari total peserta ibu rumah tangga mengalami persoalan kesehatan reproduksi, mulai dari jamur/kandidiasis, bakterial vaginosis, kencing nanah, dan kandiloma. Selain itu ditemukan 36 orang mengalami gejala awal kanker leher rahim, dan ditemukan 4 kasus HIV (2 orang ibu rumah tangga, 2 orang laki laki). Hasil tersebut memberikan potret realita kondisi kesehatan reproduksi perempuan yang memprihatinkan. “Terima kasih atas informasinya. Data yang saya peroleh hari ini sungguh mencengangkan dan membuat saya miris. Hal ini membuka mata kami, pengetahuan kami tentang kespro.” Ujar Pak Paulus. Selain itu, Pak Paulus juga menambahkan bahwa data tersebut akan menjadi materi Komisi IV DPRD untuk diskusi dengan BAPERMAS dalam upaya menyikapi kondisi yang ada.

Melalui audiensi ini, perwakilan dari beberapa kelurahan juga berkesempatan mengutarakan pengaduan akan kesehatan reproduksi. Banyak dari mereka menuturkan kendala akan anggaran yang tersedia.

“Baru-baru ini kami mengadakan pemeriksaan kespro dan hasilnya banyak yang positif, sehingga kami sebagai kader semangat untuk melakukan pemeriksaan. Kendalanya ada di anggaran Pak.” Tutur Ibu Sri Wahyuni yang mewakili Kelurahan Gilingan.

“Anggaran kita dulu memang mendapatkan 5% dari DPK, dan untuk saat ini jumlahnya menurun. Sekarang kita tidak ada patokan berapa dana yang bisa kami akses, jadi tolong kami dikasih tahu patokan berapa % misal untuk WPA.” Kata Ibu Tri Murniati yang memakili Kelurahan Keprabon.

“Saya ingin menyampaikan kalau antusiasme masyarakat di wilayah Tipes dalam melakukan periksa itu sudah tinggi. Terbukti pada pemeriksaan yang pertama ada 100 orang yang mendaftar, namun hanya 63 orang yang dilayani. Untuk pemeriksaan yang kedua ada 55 pendaftar, tapi baru 27 orang yang dilayani. Yang menjadi kendalanya ialah kenapa kuota dari penyedia layanan dibatasi hanya 20 orang. Saya mohon untuk pelayanan dari Puskesmas itu sekali periksa 50 orang, dan juga sosialisasi ke kelurahan itu supaya berkesinambungan. Hasil dari pemerikaan juga membuat kami terkejut karena banyak yang positif.” Sambung Ibu Yuni yang mewakili Kelurahan Tipes.

Ibu Hartanti juga berharap, melalui audiensi ini kegiatan seperti yang sudah diutarakan tadi bisa dilaksanakan di 51 kelurahan. Sependapat dengan dengan Pak Paulus, Bu Hartanti juga sangat prihatin dengan temuan yang diperoleh dari pemeriksaan tersebut.  Ibu Hartanti juga menjanjikan akan mengkoordinasikan dengan Pak Sekda.

“Hasilnya sangat memprihatinkan, kita harus menyadarkan kesadaran bapak yang pada intinya kita harus bisa menanggulangi. Yang bisa saya bantu adalah nanti saya akan koordinasi dengan Pak Sekda dan bisa membuat surat edaran.” Pungkas bu Hartanti.

Selain itu, Bu Hartanti juga berharap SPEK-HAM mau bekerjasama dengan DPRD. “Saya mohon dari SPEK-HAM ada sharing terkait perkembangan kespro ibu-ibu. Tidak usah sungkan datang ke DPRD.” Ujar Bu Hartanti. Di akhir diskusi Bu Hartanti juga sepakat dana kegiatan di kelurahan digunakan untuk pemeriksaan, bukan hanya sosialsiasi.

(Paul Sinaga – Mahasiswa Magang dari STT Jakarta)