Search for:

3 Zero Tangkal Penyebaran HIV-AIDS

HIV-AIDS telah menjadi salah satu wabah penyakit paling mematikan dalam sejarah umat manusia. Karena dampak penyakit ini juga tidak hanya di sisi kesehatan namun juga mempunyai implikasi sosial, ekonomi, etnis, agama dan hukum, bahkan cepat atau lambat akan menyentuh hampir semua aspek kehidupan manusia.

Data dari KementrianKesehatan Republik Indonesia menyebutkan jumlah kasus penderita HIV-AIDS hingga tahun 2016 mencapai 276,511 jiwa dengan rincian kasus HIV sebanyak 198,219  jiwa, kasus AIDS sebanyak 8,292 jiwa. Di Jawa Tengah hingga Bulan September 2015, kasus HIV dan AIDS di Jawa Tengah berjumlah 12.814 yang terdiri dari kasus HIV 6.945 dan 5.869 AIDS (peringkat 4 di Indonesia) yang sudah meninggal berjumlah 1.188. Dilihat dari faktor resikonya, Kementerian Kesehatan mencatat, dilihat dari faktor resikonya (sampai Juni 2015) heteroseksual 63,8%, homoseksual 17,1, IDU 12,7%, Perinatal 2,8%. Percepatan pencapaian 3 zero menjadi keharusan bagi pemerintah dan stakeholder terkait dalam pelaksanaan program penanggulangan HIV-AIDS, yang meliputi: zero infeksi baru, zero kematian terkait AIDS dan zero stigma dan diskriminasi menuju Indonesia bebas AIDS di tahun 2030.

Untuk menuju 3 zero tersebut tentu saja dibutuhkan peran serta semua pihak yang terlibat, baik pemerintah, swasta, LSM dan masyarakat pada umumnya. Pemerintah hendaknya mau tidak mau harus menyediakan layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) yang terjangkau, mudah dan berkesinambungan. Selain itu melakukan upaya-upaya pencegahan penularan HIV, meningkatkan segera akses pengobatan HIV, meningkatkan retensi pengobatan dan meningkatkan kualitas hidup ODHA, mitigasi dampak sosial ekonomi epidemi HIV pada individu, keluarga dan masyarakat untuk menjaga produktifitas dan sumber daya manusia.

SPEK-HAM menjadi salah satu lembaga yang peduli pada persoalan kemanusiaan ini, lewat dukungan Global Fund melakukan intervensi program di 3 wilayah, yaitu di Kabupaten Sukoharjo, Boyolali dan Kota Salatiga. Pada impelementasinya tentu saja pelaksanaan program ini menyisakan tantangan dan catatan keberhasilan keberhasilan.

Beberapa keberhasilan dalam program ini, misalnya di Kabupaten Sukoharjo yang menjadi wilayah intervensi sejak tahun 2016 yang lalu adalah layanan HCT gratis di semua Puskesmas yang menyediakan layanan HCT, mobile HCT bisa dilakukan di waktu siang dan malam hari, peran serta Warga Peduli AIDS (WPA) yang berjalan maksimal dalam upaya pencegahan penularan HIV dan upaya mengurangi stigma dan diskriminasi pada ODHA.

Kabupaten Boyolali dan Kota Salatiga yang tahun 2017 hingga tahun 2020 menjadi wilayah kedua dan ketiga yang diintervensi oleh SPEK-HAM, walaupun para periode sebelumnya tahun 2013-2015 SPEK-HAM pernah mengintervensi wilayah ini, beberapa keberhasilan di Kabupaten Boyolali dalam implementasi program ini adalah penambahan sebaran layanan HCT di Puskesmas yang sebelumnya berjumlah 11 akan di tambah menjadi 7 Puskesmas dan layanan mobile HCT siang maupun malam hari. Selain itu di Kota Salatiga sudah sudah terbit Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang penanggulangan HIV-AIDS. Keberhasilan tersebut merupakan hasil jejaring yang efekttif yang dilakukan lintas stakeholder yang teribat dalam program ini.

Diantara catatan keberhasilan tersebut masih dijumpai beberapa tantangan dalam program ini, diantaranya masih diberlakukannya retribusi pada pasien yang akan melakukan HCT bahkan pada populasi kunci sekalipun, yaitu sebesar Rp. 5.100,-, pemeriksaan laboratorium yang dibebankan kepada pasiesn sebesar Rp. 12.500 – Rp. 14.000,- (disesuaikan dengan kebijakan Puskesmas masing-masing) dan belum adanya Perda tentang Penanggulangan HIV-AIDS. Tantangan tersebut terjadi di Kabupaten Boyolali.

Sebagai informasi diketahui sampai Oktober 2017 tercatat ada 447 kasus HIV-AIDS di Sukoharjo. Rinciannya HIV 225 orang dan AIDS 222 orang. Dari jumlah tersebut tercatat ada 22 orang meninggal dunia. Sementara itu data di Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Boyolali, jumlah penderita HIV-AIDS di Kabupaten Boyolali berjumlah 423 orang yang merupakan data kasus akumulatif dari tahun 2005 hingga 2017. Dari angka itu sebanyak 83 ODHA diantaranya meninggal dunia.

Jumlah penderita terbanyak di Kecamatan Boyolali Kota yakni 29 pasien. Kedua Kecamatan Ampel sebanyak 25 orang, disusul Kecamatan Mojosongo dan Banyudono masing–masing ada 19 orang. Sedangkan penderita terendah berada di Kecamatan Selo yakni ada 2 orang. Sementara dari sisi jenis kelamin, laki-laki sebanyak 61 persen dan kaum perempuan 39 persen.

Sementara itu Dinas Kesehatan Kota Salatiga mencatat selama tahun 2017 terdapat 17 kasus HIV/AIDS. Sedangkan pada tahun 2016, ditemukan ada 18 kasus. Jika data diakumulasi dari tahun 1994 hingga 2017 penderita HIV-AIDS di Kota Salatiga mencapai 284 kasus. Sebanyak 66 orang di antaranya meninggal dunia.

Henrico Fajar Kristiarji Wibowo

Divisi Kesehatan Masyarakat.

Potret Realita Kondisi Kesehatan Reproduksi Perempuan Kota Surakarta

 

“Reproduksi adalah siklus untuk setiap kehidupan manusia sehingga sangat penting untuk diperhatikan,” pernyataan itu muncul pada sambutan pembuka Ibu Ariani Indriastuti, SH. selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Surakarta dalam acara Jaringan Kota.

Jarkot Kesehatan Reproduksi
Jarkot Kesehatan Reproduksi

Ibu Aryani menegaskan, diskusi dalam jaringan ini nantinya tidak hanya terfokus pada kesadaran isu kesehatan reproduksi saja tapi juga sadar akan adanya Keluarga Berencana, dan KB semakin berhasil di kota Surakarta.

Kegiatan jaringan kota yang dihadiri oleh Komisi 1 DPRD Kota Surakarta, Ibu Hartanti, dan perwakilan dari Walikota Surakarta, Kepala Dinas Kesehatan, serta masyarakat Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan Surakarta yang terdiri dari perwakilan 51 kelurahan yang ada di Surakarta merupakan bentuk dukungan dari Pemerintah Kota lewat DPPKB sebagai media untuk saling berdiskusi dan memberikan solusi tentang temuan kasus kesehatan reproduksi perempuan (ibu rumah tangga) di Surakarta.

Selain jaringan kota (Jarkot), dukungan dana dari pemerintah diimplementasikan dalam bentuk kegiatan pelatihan dasar kesehatan reproduksi bagi kader-kader 51 Kelurahan, dan akses layanan kesehatan reproduksi (pemeriksaan IVA, IMS, VCT) pada 1.104 orang perempuan dari 42 kelurahan. DPPKB memberikan kepercayaan penuh kepada SPEK-HAM Surakarta untuk melakukan pendampingan serta mengawal program pemerintah sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat langsung.

Kegiatan pelatihan dan akses layanan tersebut melahirkan 102 perempuan kader kesehatan di 51 kelurahan, dan kelompok peduli kesehatan reproduksi yang terdiri dari 1.050 perempuan dari 42 kelurahan, serta 1.104 ibu rumah tangga mengakses layanan klinik kesehatan reproduksi dan mengetahui kondisi kesehatannya yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Surakarta.

Dukungan pemerintah telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengetahuan kesehatan reproduksi para perempuan untuk meningkatkan derajat kesehatan reproduksi di Kota Surakarta. Pengaruh yang mendasar yang bisa dirasakan adalah banyaknya ibu rumah tangga yang mengakses tes IVA dan tes IMS di 42 kelurahan. Hal ini memberikan potret realita kondisi kesehatan reproduksi perempuan yang perlu mendapatkan perhatian serius oleh semua pihak.

Data yang didapatkan SPEK-HAM dari Puskesmas LKB (Manahan, Sangkrah, Kratonan, Stabelan, Gajahan, Penumping, Pajang, Purwodiningratan, Purwosari, Pucang Sawit) ada 49% atau sebanyak 545 perempuan mengalami persoalan kesehatan reproduksi, mulai  jamur, bakteri, kencing nanah dan kandiloma. Dari 1.104 perempuan yang menjali tes IMS, ditemukan 27 perempuan mengalami gejala awal kanker leher Rahim, serta 2 orang perempuan HIV positif. Fakta ini menjadi refleksi pihak pemerintah kota yang disampaikan oleh Ibu Eny selaku perwakilan Walikota Surakarta. Walikota merasa prihatin dengan kondisi temuan kasus kesehatan reproduksi ibu rumah tangga. Harapannya kader-kader yang sekarang hadir di pertemuan jaringan kota ini tidak henti-hentinya melakukan pendampingan pada ibu rumah tangga guna tercapainya pengurangan kasus kesehatan reproduksi.

Kondisi kesehatan reproduksi perempuan dengan temuan kasus yang begitu banyak membuat ibu Hartanti, anggota DPRD dari Fraksi PDIP kota Surakarta yang sekarang ada di Komisi 1 DPRD angkat bicara. Beliau menyampaikan unek-uneknya, fasilitas kesehatan di Kota Surakarta sudah sangat mudah diakses masyarakat, tapi kondisi masyarakat yang kurang informasi membuat layanan yang sifatnya pencegahan jarang dilakukan. Biasanya kalau sudah sakit parah baru datang ke layanan. Beliau juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kasus HIV AIDS. Menurut informasi dan data dari KPAD Surakarta, jumlah perempuan yang dinyatakan positif HIV dan AIDS sampai tahun 2016 sebanyak 322. Kader kesehatan masih diharapkan untuk menjadi garda terdepan dalam proses pendampingan dan pemberi informasi di tengah masyarakat.

Ibu Hartanti juga meminta kerjasama. Beliau dan teman-teman berjuang di Dewan (DPRD) untuk penyusunan penganggaran, sedang teman-teman kader berjuang di tingkatan bawah untuk pendampingan. Dan mohon selalu informasikan kalau ada temuan-temuan kasus baru, serta kalau ada kurang maksimalnya layanan kesehatan.

Peningkatan kualitas serta kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan di Surakarta mengalami perubahan yang positif dan berpihak kepada masyarakat. Pada diskusi juga diinformasikan bahwa komitmen Pemerintah Kota Surakarta dalam isu kesehatan dituangkan dalam Perwali No. 25-A tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Layanan Kesehatan.

Pemerintah Kota Surakarta melalui Kepala Dinas Kesehatan mengucapkan terima kasih kepada SPEK-HAM yang sudah melakukan mobilisasi masyarakat dalam kegiatan screening kesehatan reproduksi di 42 kelurahan sehingga kami Dinas Kesehatan bisa melihat dan ditemukan kasus-kasus kesehatan reproduksi perempuan di Kota Surakarta. Bentuk komitmen pada isu kesehatan reproduksi sesuai dengan Perwali No. 25-A tahun 2016 adalah membebaskan biaya layanan kesehatan yang menjadi program pemerintah (tes IVA dan tes IMS) dengan persyaratan membawa KTP, kartu keluarga dan keterangan domisili. Harapan pemerintah, dengan semakin dimudahkannya akses layanan kesehatan reproduksi, perempuan Kota Surakarta semakin meningkat derajat kesehatannya. (Antonius Danang Wijayanto – Divisi Kesehatan Masyarakat/spekham.org)