Dimulai tanggal 25 Nopember sebagai Hari Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan pada tanggal 10 Desember sebagai hari Hak Asasi Manusia, maka dari rentan waktu itu kemudian dijadikan 16 Hari Tanpa Kekerasan terhadap Perempuan (HAKtP). Kampanye 16 HAKTP untuk menyerukan stop kekerasan terhadap perempuan dilakukan dengan longmarch dan orasi oleh Jaringan LSM Se-Kota Surakarta bersama UPT PAS dengan 51 PPT kelurahan. Kampanye dan orasi tak hanya diikuti oleh pegiat, namun juga pergerakan mahasiswa yang tergabung dalam Kohati, HMI, PMII dan Larasati di area Solo CFD, Minggu (9/12).
Seperti yang disampaikan pada press release, Komnas Perempuan dalam Catatan Akhir Tahun (Catahu) yang disampaikan pada 8 Maret 2018, bahwa sepanjang tahun 2018 ada 348.466 menerima aduan kasus kekerasan terhadap perempuan. Sedang untuk kasus kekerasan seksual sejumlah 597 kasus,nomor dua setelah kasus kekerasan fisik yang berjumlah 736 kasus. Sedangkan untuk kasus kekerasan yang diterima aduannya oleh UPT PAS Kota Surakarta mencapai 66 kasus, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 87 kasus.
Longmarch berlanjut orasi di Solo CFD, Minggu (9/12)
Menurunnya angka bukan berarti sudah tidak ada penanganan kasus tetapi kalau dilihat dari bentuk pelanggarannya menunjukkan bentuk pelanggaran HAM berat karena ada kekerasan terhadap istri masih mendominasi ada 35 kasus (81,4%), sedangkan kekerasan dalam pacaran ada 7 kasus (16,3%(). Kekerasan terhadap anak yang dilakukan ayah tiri ada 1 kasus (2,3%). Jenis kasus kekerasan terhadap istri biasanya bersifat ganda, mengalami satu bentuk kekerasan disertai dengan bentuk kekerasan lainnya. Seperti sudah mengalami, kemudian ditelantarkan dan ditinggal selingkuh serta ada juga yang mengalami kekerasan seksual terhadap istri. (AP)
Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki sensitivitas terhadap tetangga dan keluarga yang menjadi pekerja migran, serta belum adanya peran desa terkait Undang-Undang Desa, bahwa 30 persen Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat, hubungannya dengan pemberdayaan ekonomi sehingga desa memiliki kepedulian ketika warganya pergi ke luar negeri untuk menjadi pekerja, menjadi latar belakang diadakannya seminar pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Seminar yang bertajuk peran strategis masyarakat dan pencegahan TPPO atas kerja sama SPEK-HAM Surakarta dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Brebes pada Selasa (4/4). Seminar dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Forkompimda, camat, kepala desa, Gabungan Organisasi Wanita (GOW), komunitas dampingan SPEK-HAM dan puluhan siswa SDN Brebes 01 yang menyajikan gerak dan lagu “Three Ends”.
Narjo, S.H,M.H Wabup Brebes sedang mengukuhkan Tim Peduli TPPO tingkat desa
Seminar yang dimoderatori oleh Elizabeth Yulianti Raharjo menghadirkan dua narasumber Sri Dewi Indrayati dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menutup mata jika ada kasus yang juga melibatkan laki-laki sebagai korban. Menurutnya beberapa kasus TPPO itu seperti pelacuran, eksploitasi seksual, kerja pelayanan paksa, buruh migran illegal. “Saya pernah memulangkan dari Brebes yang akan kerja masuk Malaysia, yang dua masih di Malaysia, yang dua di Pekanbaru dan dikirim ke Sumatera Utara. Dua yang di Malaysia membawa identitas yang tidak asli karena identitas sudah dibuang oleh mereka. Tujuh orang ke Brebes dan sampai di provinsi, yang menjemput adalah teman-teman dari provinsi,”terangnya
Sedangkan narasumber lainnya, Nila Ayu Puspaningrum dari SPEK-HAM menekankan tentang peran keluarga dan masyarakat dengan mendorong pemerintah pusat dan daerah menginisiasi pembentukan tim komunitas peduli TPPO yang berada di desa. Menurutnya, masyarakat adalah lapis kedua setelah keluarga dan dalam hal ini pendekatannya mesti menyeluruh, karena korban baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak. Hal ini terkait juga dengan perkembangan kebijakan perlindungan perempuan dan anak yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Menurut Nila Ayu, di sini masyarakat harus paham itu, apalagi sudah ada payung hukum Perda nomor 2 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.
Beberapa dari 50 tim komunitas peduli TPPO berbasis desa
Narjo, S.H, M.H selaku wakil bupati Brebes yang hadir membuka seminar sampai acara selesai juga mengukuhkan 50 anggota Tim Komunitas Peduli TPPO yang berasal dari lima desa yakni Songgom, Songgom Lor, Cenang, Wlahar dan Larangan. Tak hanya pengukuhan, tim juga membacakan deklarasi sebagai bentuk kepedulian atas kasus-kasus pada TPPO dan sebagai bentuk komitmen mereka untuk mengawal dan mengkampayekan serta mengadvokasi segenap masyarakat dan perangkat desa tentang pentingnya pencegahan TPPO. (AP)
Direktur SPEKHAM paparan terkait data kasus kekerasan perempuan di Boyolali
Sebagai upaya untuk memastikan pembentukan Pos Pelayanan Terpadu (PPT) untuk perempuan dan anak, maka SPEK-HAM bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Boyolali menggelar kegiatan Safari Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di lima eks kawedanan, yang meliputi: Kawedanan Boyolali, Kawedanan Banyudono, Kawedanan Ampel, Kawedanan Simo dan Kawedanan Wonosegoro dengan jumlah keseluruhan sebanyak 19 Kecamatan.
Safari dilaksanakan secara marathon dimulai tanggal 26 September, 3, 10, 24 dan 31 Oktober 2018. Dengan menghadirkan narasumber dari DP2KBP3A, DISKOMINFO dan SPEK-HAM, selain dihadiri 19 camat kegiatan ini juga dihadiri Kapolsek, Koramil, KUA, Ormas, Perwakilan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dsbnya. Kegiatan Safari di lima eks kawedanan ini mendapatkan respon yang positif dari peserta, mereka berkomitmen untuk membantu terbentuknya PPT dimasing-masing Kecamatan. Sebagai informasi saat ini dari 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten Boyolali baru terbentuk PPT di Kecamatan Musuk dan Kecamatan Teras.
Dinuk Prabandini, Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Dinas P2KBP3A Kabupaten Boyolali menyampaikan setelah terbentuknya PPT di Kecamatan diharapkan muncul inisaitf pembentukan PPT di tingkat Desa. “Kami sangat berharap desa-desa berinisiatif membentuk PPT agar penanganan kekerasan perempuan dan anak bisa tertangani di tingkat bawah”, ungkap Dinuk.
Dibagian lain, saat ini Kabupaten Boyolali sudah dinyatakan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) sebagai salah satu konsekuensinya adalah keberadaan PPT menjadi wajib untuk diprioritaskan dan dimaksimalkan peran serta fungsinya. Selain itu kolaborasi dan sinergisitas semua pihak dalam mendukung pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mutlak dibutuhkan.
Kabid PPPA Boyolali memaparkan program pemerintah terkait perlindungan perempuan dan anak
Data yang dihimpun SPEK-HAM dari berbagai lembaga penyedia layanan, kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2016 di Kabupaten Boyolali tercatat sebanyak 51 kasus. Kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi karena adanya relasi kuasa antara laki laki dan perempuan yang tidak setara, tingginya budaya patriarki di masyarakat, rendahnya pemahaman masyarakat tentang pencegahan maupun penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta persoalan kesejahteraan ekonomi yang belum merata.
Fakta lain yang ditemukan SPEK-HAM di Kabupaten Boyolali adalah tingginya angka dispensasi perkawinan tahun 2014 – 2017 yang tercatat di Pengadilan Agama sebanyak 212 kasus. Angka dispensasi pekawinan usia anak, sebagian besar dipengaruhi faktor kehamilan tidak diinginkan. Data ini menunjukkan tingginya angka kekerasan seksual yang terjadi pada usia anak. Dari sisi kesehatan reproduksi perkawinan usia anak sangat berpotensi terjadinya kematian saat melahirkan karena perdarahan sehingga berkontribusi pada tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), melahirkan bayi yang tidak sehat, berisiko tinggi mengalami kanker leher rahim, dan persoalan kesehatan reproduksi lainnya. Fajar/Divisi Kesmas SPEK-HAM
Aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia (Simfoni) yang diluncurkan pada tahun 2016 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), sudah semestinya bisa bersinergi dengan sistem aplikasi Simanis oleh Forum Penyedia Layanan (FPL) yang bersinergi dengan Komnas Perempuan. Demikian pula yang berada di daerah, misalnya untuk wilayah eks karesidenan Surakarta. Untuk itu SPEK-HAM mengadakan rakor yang bertujuan supaya ke depan akan ada sistem yang lebih komprehensif untuk layanan yang lebih baik kepada korban. Dengan adanya rakor diharapkan hasilnya berupa catatan bersama untuk merancang kegiatan selanjutnya. Rakor yang diikuti oleh P2TP2A Klaten dan Boyolali serta Surakarta yang difasilitasi oleh SPEK-HAM diselenggarakan di kantor Dinas PPPAPM komplek Balaikota pada Rabu, 21/11. Mengawali rakor masing-masing pihak SPEK-HAM diwakili oleh Fitri Haryani melakukan presentasi dilanjutkan paparan oleh Guruh Aditya dari DInas PPPAPM.
Simanis Tak Hanya tentang Meng-Entry Data tetapi Analisa
Pada aplikasi Simanis ada sistem hanya bisa dibuka dengan password. Dan disitu terpampang jumlah kasus kekerasan dan secara keselurahan, jumlah pelaku yang teridentifikasi, termasuk umur. “Misal kami di Solo punya jaringan Klaten yang punya password, kami bisa melihat secara umum tapi tidak detail. Tetapi kalau lebih detailnya, itu yang bisa buka adalah di masing-masing. Ada semacam kode etik untuk menjaga kerahasiaan korban,”ujar Fitri Haryani. Password bertujuan memberikan perlindungan dan keamanan korban. Kayak ada semacam, kayak ada kronologis, bisa dilihat di masing-masing.
“Di kami, kalau untuk bentuk-bentuk kekerasannya sendiri masih mengacu kepada Undang-Undang, kalaupun ada di luar dari yang ada : kekerasan psikis, fisik, penelantaran itu adalah diskriminasi. Jadi di luar empat bentuk kekerasan, di aplikasi Simanis ada diskriminasi langsung dan tidak langsung,” imbuh Fitri. Bentuk diskriminasi langsung dan tidak langsung misalnya pelanggaran HAM korban 65, misalnya kasus intimidasi terhadap korban. Menurut Fitri, database bukan hanya sebatas bagaimana seseorang itu meng-entry tetapi perlu analisa dan perkembangannya seperti apa dengan kondisi bagaimana.
Sedangkan untuk aplikasi Simfoni, menurut Guruh Aditya yang bertugas sebagai petugas admin data mewakili dinas PPPAPM mengatakan bahwa di aplikasi ini terkait data kasus, dalam hal ini nomor register bisa disesuaikan dengan surat buku dinas. Juga tertera tanggal pelaporan, terkait pengaduan klien. “Di sini, di aplikasi ada status tanggal kejadian, pelapor bisa menjelaskan tanggal kejadian atau lupa tanggal kemudian ada deskripsi, apa yang menjadi landasan kasus bisa di rumah tangga, sekolah, dan tempat fasilitas umum. Ini harus diisi semua supaya bisa masuk sistem,”terang Guruh.
Pada aplikasi Simfoni, sebagai penginput data adalah beberapa pihak. Misalnya untuk Kabupaten Klaten yang paling banyak adalah P2TP2A, Boyolali adalah Polresta sedangkan Surakarta adalah RSJD dr Arif Zainudin, RS Moewardi, BAPAS, dan Dinas PPPAPM sebagai koordinator. Beberapa perbedaan dari kedua aplikasi ini adalah pada aplikasi Simponi tidak ada skema pembiayaan kebutuhan korban. Di aplikasi Simanis yang terdata adalah korban perempuan dan anak. Sedangkan pada Simponi ada korban laki-laki juga tercatat. Pada aplikasi Simfoni input terkait kasus dulu sedangkan di Simanis yang terdata adalah korban dulu. Di Simanis tidak ada data untuk memasukkan NIK, untuk mengakomodir korban-korban yang tidak memiliki identitas.
Direktur SPEKHAM mengusulkan ada sinkronisasi data dari dua sistem informasi
Rahayu Purwaningsih, Direktur SPEK-HAM yang turut hadir dalam rakor mempertanyakan bahwa apakah selama ini ada sinkronisasi pengelolaan data? Menurutnya pada program HIV-AIDS telah menggunakan layanan sistem. Dan pihaknya mengharapkan forum rakor nanti bisa mempertemukan kedua belah pihak. “Jika pun selama ini belum ada sinkronisasi data, kita akan mengusulkan adanya sinkronisasi,”terang Rahayu Purwaningsih. Menurutnya langkah ke depan yang harus dikerjakan adalah melakukan sinergi yang tidak hanya database tetapi strategi untuk penanganannya, ada ruang untuk sinergi bersama. (AP)
Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali berada di ujung barat dan selatan Kabupaten Boyolali, lereng Merapi menjadi salah satu ciri khas yang cukup dikenal oleh masyarakat luas. Di kecamatan yang terkenal dengan penghasil susu segar yang cukup baik ini, setahun lalu perempuan-perempuan yang mulai resah dan gelisah dengan berbagai hal seperti kondisi pertanian dan peternakan yang semakin terpuruk, kondisi kekerasan yang marak, mulai menginisiasi untuk bertemu, berkumpul mendiskusikan berbagai hal, baik soal ekonomi, soal ternak, soal usaha rumahan, sampai soal peran dan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan. Maka bertempat di Desa Cluntang pada bulan September sampai November 2017 tiga kelompok perempuan menginisiasi menjadi perempuan penggerak di masyarakat dengan menamakan diri Jaringan Perempuan : KEMBANG WANGI
Refleksi satu tahun kelompok Kembang Wangi
Satu tahun sudah jaringan perempuan tingat kecamatan ini terbentuk, belum banyak yang bisa di lakukan untuk merubah dunia seperti moto dan spirit mereka pada saat malam refleksi setahun lalu. Jaringan yang diinisiasi kelompok perempuan Rukun Makmur Desa Musuk, Sekar Putri Desa Musuk, dan Putri Mawar Desa Cluntang tersebut mendeklarasikan diri disaksikan Camat Musuk, DPRD Kab Boyolalali serta Kepala bidang pemberdayaan perempuan DP2KB P3A Kab. Boyolali Dinuk Prabandini.
Selama satu tahun kelompok ini berjalan berbagai aktifitas dilakukan baik dalam bentuk kegiatan di kelompok masing-masing atau dalam kegiatan jaringan bersama seperti sekolah tani perempuan, bazar UMKM perempuan serta kegiatan dikusi tematik yang setahun dilakukan dua kali, yaitu isu Trafficking pada Maret 2018, serta Pemanfaatan Potensi Lokal untuk Produk OlahanMakanan.
Selain memperkuat di bidang ekonomi, jaringan kerja ini juga sering terlibat dalam berbagai kegiatan advokasi baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Beberapa kegiatan audiensi yang pernah dilakukan pada pmerintah kecamatan seperti usulan rancangan program, memberikan masukan program. Sedangkan advokasi pada pemerintah kabupaten yang pernah dilakukan antara lain lihat dalam kegiatan festival peternakan, hari pangan maupun event lainya dimana kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepercayaan OPD terkait terhadap kerja kelompok maupun jaringan.
Upaya advokasi pada pemerintah membuahkan hasil, terlihat dari tiga kelompok yang menginisiasi jaringan perempuan ini beberapa kali mendapatkan program dari pemerintah seperti program pasca panen, program kemitraan simpan pinjam modal bergulir serta program tanaman pekarangan.
Perempuan Menggerakan Dunia
Satu tahun Jaringan Perempuan Kembang Wangi diperingati pada tanggal 10-11 September 2018 dengan tema “PEREMPUAN MENGGERAKAN DUNIA“. Saat ini bergabung dua kelompok baru yaitu PPT-TPPO Kecamatan Musuk dan Kelompok Perempuan Berkah Tani, sehingga jumlah anggota mencapai lebih dari 100 orang. Kelompok PPT-TPPO bekerja untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali. Sudah 7 bulan terakhir bergabung memperkuat kerja-kerja jaringan khususnya untuk issue kekerasan yang saat ini cukup marak di Kecamatan Musuk. Sedangkan kelompok perempuan Berkah Tani fokus pada kegiatan pertanian dan peternakan di Desa Cluntang.
Sambutan Kepala Desa Cluntang
Pada refleksi peringatan satu tahun Jaringan Perempuan Kembang Wangi, dilakukan beberapa rangkaian kegiatan antara lain : Refleksi program dan penyusunan program, pelatihan media sosial untuk advokasi dan jejaring pemasaran, outbound leadership dan dialog. Kegiatan diikuti 5 kelompok perempuan di Kecamatan Musuk Boyolali serta 1 kelompok dari Desa Balerante Kabupaten Klaten.
Untuk kegiatan yang terakhir yaitu dialog Lereng Merapi menjadi acara puncak sekaligus penutup rangkaian acara refleksi setahun kembang wangi. Dengan melibatkan 140 peserta turut hadir Haryani Saptaningtyas dari representasi SRI Belanda yang menyampaikan bahwa perempuan-perempuan harus bergerak dan mempengaruhi kebijakan public dengan memanfaatkan media sosial. Acara ini ditutup oleh Dinuk Prabandini kepala bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak DP2KB P3A Kabupaten Boyolali yang menyampaiakan peran pemerintah dengan kebijakan yang mendukung untuk program pemberdayaan perempuan, salah satunya adalah program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penguatan ekonomi keluarga yang kreatif.
Sari pati dan point penting dari kegiatan ini adalah memperkuat jejaring perempuan untuk mendorong program yang pro perempuan. Pada refleksi 1 tahun, dihasilkan program bersama antara lain : 1. Memperkuat jejaring produksi dan pemasaran produk komunitas, 2. Advokasi mendorong program dan anggaran pro perempuan, 3. Penguatan internal kelembagaan perempuan, karena dengan lembaga yang kuat mampu menjalan program dan advokasi untuk mendorong pemenuhan hak-hak perempuan.
Kuncen adalah Desa di sebelah Utara Kabupaten Klaten, dimana sektor pertanian menjadi penopang ekonomi masyarakatnya. Fasilitas pengairan cukup memadai dengan menggunakan irigasi teknis, meskipun ada sebagian kecil yang tadah hujan. Padi dan jagung menjadi komoditas unggulan di Desa Kuncen, disamping produksi emping melinjo, ternak puyuh yang banyak digeluti masyarakat sebagai sumber pendapatan rumah tangga.
Melimpahnya limbah ternak puyuh menjadi satu pemikiran bersama untuk memanfaatkan limbah tersebut menjadi pupuk organik. Pupuk sudah tentu dibutuhkan oleh petani untuk membantu meningkatkan produktivitas pertaniannya. Hari Sabtu tanggal 15 September yang lalu, perempuan yang tergabung dalam Kelompok Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) Desa Kuncen dan Kelompok Wanita Tani mengikuti praktik pengolahan pupuk organik di Rumah Bapak Sutiyono. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari pelatihan pembuatan pupuk organik yang diawali pada 25 Agustus 2018 yang lalu. Pelatihan tersebut merupakan kerjasama antara SPEK-HAM, PT. Agri Kencana Persada, dan Pemerintah Desa Kuncen. Sudah ada sekitar 200 kg pupuk organik yang diolah dengan bahan yang sederhana seperti : kotoran burung puyuh, arang sekam/ serbuk gergaji, dolomit/ batu kapur, bakteri pengurai, dan sampah organik rumah tangga. Untuk bakteri pengurai penyediaannya dibantu oleh PT Agri Kencana Persada sebuah perusahaan yang memproduksi bakteri sebagai bahan pupuk organik dan kebutuhan industri besar lainnya.
Pembuatan pupuk organik ini terbilang mudah bagi perempuan. Seluruh bahan dicampur dengan rata dan ditutup dengan plastik. Setelah satu minggu dibalik, ditambah air dan ditutup kembali. Proses ini dilakukan setiap minggu, selanjutnya pupuk akan matang setelah 40 hari. Di dampingi oleh Priyo Jatmiko selaku konsultan dari PT Agri Kencana Persada dan Soepadmin, CO SPEK-HAM, setiap hari Sabtu KP3A dan KWT memproduksi kompos yang bahan-bahannya diperoleh dengan
Praktik membuat pupuk organik
swadaya anggota. Anggota yang datang membawa kotoran organik dari rumah masing-masing, ada yang membawa kotoran puyuh, sisa sayuran, bahkan -daunan kering. Ditanya akan digunakan untuk apa nanti hasilnya, Cobawati selaku pengurus KP3A mengatakan “Ya nanti kalau sudah jadi pupuknya akan dipakai memupuk tanamannya sendiri-sendiri”.
Berbeda dengan Cobawati, menurut Kristiyana yang penting adalah gerakan perempuan mengolah sampah. Menurut Bu Carik biasanyaperempuan setiap hari pasti menghasilkan sampah dari aktivitas memasak, ke pasar dan sebagainya. Paling tidak sampahnya sendiri diolah biar tidak mengganggu lingkungan.
Mereka belum berfikir hasil produksi kompos akan dijual. Fokusnya digunakan untuk pribadi masing-masing sambil mengamati hasilnya. Dibutuhkan waktu dan proses yang berkelanjutan untuk merubah paradigma pertanian kimia ke pertanian organik. Saat ini sudah ada niat dan kemauan dari perempuan untuk memulai. Sunarsi (60 th) salah satu perempuan yang ingin belajar dan memulai. Sehari-hari beliau bekerja sebagai buruh tani, berangkat ke sawah mulai jam 06.00 hingga tengah hari. Tetapi setiap hari Sabtu beliau pasti menyempatkan diri untuk mengikuti praktik mengolah kompos. Sunarsi berangkat ke sawah lebih awal supaya jam 10.00 bisa ikut. Baginya kegiatan ini bisa menambah pengetahuan, yang selama ini tahunya dan biasa memakai pupuk kimia.
Keikutsertaan KTH (Kelompok Tani Hutan) Wana Makmur dalam kegiatan ini berawal dari celetukan bapak-bapak petani ketika sedang diskusi kelompok yang ingin ikut karnaval dengan tujuan memperkenalkan sereh wangi ke masyarakat luas. Namun dalam proses persiapannya, justru petani sereh perempuan yang sangat antusias. Moment ini dirasa tepat karena pada saat kegiatan dipastikan akan banyak sekali orang berkumpul untuk menyaksikan karnaval, sehingga dapat digunakan sebagai ajang promosi sereh wangi. Meskipun tidak semua anggota mengikuti kegiatan ini, hanya beberapa orang sebagai perwakilan namun acara tetap meriah meskipun cuaca cukup panas.
Diharapkan dengan keikutsertaan dalam kegiatan karnaval ini, masyarakat lebih mengenal tanaman sereh wangi dan mengetahui bahwa di Desa Parereja sudah mulai merintis budidaya sereh wangi. Di spanduk yang dibawa oleh kelompok pun ditampilkan foto-foto tentang aktifitas dari mulai penanaman, pemanenan sampai penyulingan sereh wangi. Hal ini bisa membuat “penasaran” masyarakat hingga akhirnya mencari tahu dan bertanya pada kelompok. Melalui karnaval ini diharapkan semakin banyak petani di Desa Pereja yang tertarik mengembangkan komoditas sereh wangi dilahan-lahan marginal yang tidak subur untuk menambah pendapatan petani.. Terlebih lagi untuk pemerintah desa, diharapkan agar dapat memberi perhatian lebih kepada kelompok dan kegiatan budidaya ini.
Solo, SpekHam.org – Setiap kampung binaan Yayasan Spek-Ham memiliki potensinya masing-masing. Di daerah Kampung Sewu yang juga menjadi bagian dari kampung binaan Spek-Ham, makanan apem jadi barang dagang potensial yang masuk dalam program pemberdayaan. Program pemberdayaan melalui kuliner apem ini juga dijalankan bersama dengan Kelompok Perempuan Kampung Sewu (KPKS).
Nina, salah satu anggota KPKS yang juga menjadi salah satu pedagang Apem, mengatakan kalau memang di Kampung Sewu terkenal dengan apem sewu. Bahkan Dinas Koperasi & UMKM sampai membuatkan shelter di dekat kelurahan. Tujuannya adalah untuk ikut mempromosikan apem sewu ke khalayak umum. Sayangnya, Nina belum berani membuat apem di luar pesanan, karena resikonya lebih besar.
”Tapi saya sendiri tidak hanya menjual Apem, saya juga menjual ketan, kolak dan lain-lain. Itu untuk tambahan saja. Yang jelas, apem itu sebenarnya yang saya andalkan. Satunya seharga seribu rupiah, kolak, ketan, dan alinnya saya jual tiga ribuan,” ungkap Nina, Selasa (14/8)
Sulis, yang juga merupakan anggota KPKS adalah salah satu pedagang apem yang sudah cukup lama berjualan. Sulis mulai berjualan sejak tahun 2013. Apem yang dijualnya ada beraneka ragam rasa. Ia, tapi sama dengan Nina, belum berani menjual di luar orderan. Ia hanya berani membuat jika ada orderan saja. ”Risikonya itu lho Mas, soalnya Apem kan umurnya ga bisa lebih dari tiga hari,” ujarnya, Selasa (14/8).
Menurut Sulis, walaupun banyak resiko seperti itu, apem sewu tetap memiliki daya tarik tersendiri. Bahkan ia pernah mendapatkan pelanggan dari luar negeri. Tak jarang juga ia mendapat orderan dari luar kota. Untuk solusi apem yang sukar bertahan lama itu Ia sempat mengakalinya dengan menjadikan Apemnya makanan beku dahulu,”Sempat nyari solusi, dan ketemu itu, dijadiin Frozen dulu Mas,” Tambah Sulis.
Pekerjaan rumah bagi pedagang apem sewu lainnya menurut Nina adalah pemasaran dan packagingnya. ”Saya pernah memutar otak untuk memasarkan lewat media sosial seperti Facebook, Instagram, dan yang terakhir ini saya memasarkannya melalui Shopee juga,” tukas Sulis.