Pemenuhan Hak atas keadilan bagi korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak merupakan kewajiban Negara. Kewajiban itu untuk diantarannya untuk memberikan perlindungan hukum maupun perlindungan social bagi korban. Perlindungan tersebut semestinya diberikan secara holistic/menyeluruh, memenuhi semua aspek dalam penaganan maupun pemulihan. Sebagai perlindungan hukum sendiri Negara telah memberikan jaminan perlindungan hukum salah satunya lewat Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW, Convention on the Elimination of All froms of Discrimination Against Women). Praktis kurang lebih 34 tahun sudah implementasi Undang – Undang tersebut dijalankan.
Di Surakarta sendiri sejak tahun 2004 telah terbentuk Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta ( PTPAS ) yang merupakan konsorsium institusi vertical maupun horizontal seperti ada Aparatur Penegak Hukum, Rumah Sakit, Lembaga Swadaya Masyarakat serta Ormas Perempuan. Peran mereka secara jejaring melakukan penaganan kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dengan menyediakan 5 layanan ( layanan pengaduan, layanan medis, layanan hukum, layanan rehabilitasi sosial, layanan reintegrasi ) secara komperhensif sesuai dengan peran masing – masing. Layanan dan peran masing – masing konsorsium tersebut dituangkan dalam MoU dan Nota Kesepakatan. Sejak tahun 2015 MoU dan Nota kesepakatan telah berakhir. Di tahun 2016 atas respon adanya Permen No.1 tentang Tata kelola Unit Pelaksanaan Tehnis Perlindungan Perempuaan dan Anak, Kota Surakarta merespon dengan membentuk Unit Pelayanan Terpadu ( UPT ) PTPAS.
Dari data yang di himpun SPEK-HAM dari Januari sampai dengan Desember tahun 2017 ada 43 Jenis kasus. Untuk data lebih lengkapnya bisa di download disini
Audiensi Kelompok Perempuan HIV Positif Kab. Klaten dengan OPD
Menjunjung semangat “meningkatkan kualitas hidup komunitas,” Ibu Rumah Tangga (IRT) ODHA Sukoharjo, Sragen, dan Klaten menggelar Roadshow Ramadhan dalam bentuk pertemuan dengan kepala-kepala OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) yang ada di masing-masing kabupaten. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan IRT ODHA, pengurus KDS (Kelompok Dukungan Sebaya), dan SPEK-HAM. Dalam pertemuan ini disampaikan kondisi dan kebutuhan-kebutuhan IRT ODHA di 3 Kabupaten.
Peran OPD dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV dan AIDS (ODHA), tidak bisa lepas dari penjabaran Sila Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pasal 27 ayat yang ke 2 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,” serta pasal 34 ayat 3 yang berbunyi “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” Mengacu dari dua pasal tersebut, Yayasan SPEK-HAM bersama teman-teman Kelompok Dukungan Sebaya/ibu rumah tangga terinfeksi HIV dan AIDS Soloraya melakukan kegiatan audiensi bersama jajaran OPD yang ada di Kabupaten Sukoharjo, Sragen, dan Klaten.
Audiensi yang dilakukan pada bulan puasa ini merupakan rencana tindak lanjut dari agenda kerja Divisi Kesehatan Masyarakat yang salah satunya adalah pendampingan dan penguatan kapasitas ibu rumah tangga terinfeksi HIV dan AIDS di Soloraya. Agenda audiensi yang pertama adalah memperkenalkan Kelompok Dukungan Sebaya yang ada di 3 Kabupaten (Sukoharjo, Sragen, dan Klaten) kepada jajaran OPD sebagai bentuk pengakuan keberadaan KDS khususnya Ibu Rumah Tangga terinfeksi HIV dan AIDS di masing-masing kabupaten. Kedua, mengenal lebih dekat dengan OPD yang bisa yang bisa menjadi mitra kerja sesuai dengan kebutuhan komunitas yang juga disesuaikan dengan usia maupun jenis kelamin. Ketiga adalah membangun komitmen bersama dalam peran dan tanggungjawab guna meningkatkan kualitas hidup IRT ODHA.
Komitmen Pemerintah Daerah
Audiensi pertama dilakukan di Kabupaten Sukoharjo. Audiensi bertemu dengan P3AKB yang diterima langsung oleh kepala Dinas. KDS diwakili oleh Maria dan Parno selaku pengurus Yayasan Sehat Mitra Sebaya Sukoharjo. Dalam kesempatan itu Maria menyampaikan tentang kondisi HIV di Sukoharjo, jumlah ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV serta status masing-masing ibu rumah tangga.
Sekelumit gambaran kondisi HIV di kalangan ibu rumah tangga dari Maria membuat kaget jajaran P3AKB Sukoharjo. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah melalui P3AKB langsung merespon apa yang menjadi kebutuhan IRT ODHA di Sukoharjo. P3AKB melalui kepala dinas memberikan komitmen untuk melibatkan teman-teman IRT ODHA secara langsung baik yang sifat perwakilan maupun yang sifatnya khusus untuk komunitas ketika ada pelatihan-pelatihan.
Selain kabupaten Sukoharjo, juga dilakukan audiensi di Kabupaten Sragen dan Klaten. KDS Sragen yang diwakili oleh 4 orang IRT ODHA dan Ririn Hanjar sebagai koordinator diterima langsung oleh istri wakil bupati Sragen yang dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Tim Pengerak PKK Kabupaten Sragen. Ririn memperkenalkan keberadaan KDS beserta kondisi yang ada. Selain itu juga memberikan gambaran IRT ODHA Sragen yang mayoritas berperan sebagai kepala rumah tangga. Teman-teman KDS juga menyampaikan beberapa hal yang menjadi kebutuhan mereka, diantaranya kebutuhan pekerjaaan, PMT bagi anak-anak ODHA, dan pendidikan bagi anak-anak ODHA.
Pemerintah Kabupaten Sragen yang selama ini tidak asing dengan isu HIV. Melalui ketua TPKK Kabupaten, pemerintah akan melibatkan langsung teman-teman KDS IRT ODHA dalam semua kegiatan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh OPD yang ada, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan kelompok KDS. Selain itu KDS diminta untuk memperbaiki proposal yang akan diusulkan oleh ketua TPKK pada anggaran perubahan.
Kegiatan Roadshow IRT-ODHA berakhir di Kabupaten Klaten. Dibawah koordinasi P3AKB Kabupaten Klaten, teman-teman IRT ODHA dan pengurus KDS dipertemukan dengan 8 OPD (DINSOS, Dinas Pertanian Pertenakan dan Perikanan, DISPERINAKER, DISDIK, PKK, Dinas Koperasi Perdagangan dan UKM, BAPEDA, serta DIPERMASDES). Masing-masing OPD mempunyai peran yang bisa menjawab kebutuhan IRT ODHA, terutama dalam peningkatan kualitas hidup mereka yang meliputi sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendikan.
Dari pertemuan tersebut, ada beberapa OPD yang sudah siap untuk melibatkan langsung IRT ODHA dalam pelatihan-pelatihan yang akan dilakukan, serta membantu dalam sosialisasi-sosialisasi di tingkat bawah, terutama ibu-ibu PKK. “Seperti tujuan awal kegiatan roadshow “meningkatkan kualitas hidup,” dengan memperkenalkan keberadaan IRT-ODHA di masing-masing kabupaten, pemerintah juga lebih mengetahui keadaan dan keberadaan masyarakatnya yang dinyatakan positip HIV” pungkas salah satu OPD.
(Antonius Danang Wijayanto – CO Divisi Kesehatan Masyarakat/spekham.org)
SEMANGAT DESA-DESA DI LERENG MERAPI DALAM MEMBANGUN BUMDESA
Slogan “Desa Membangun” seakan menjadi spirit bagi desa-desa yang memiliki niat dan komitmen untuk mengelola potensi desa. Potensi desa dikelola sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa (PAD) melalui usaha BUMDESA, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.
Proses demi proses, tahapan demi tahapan dilalui dengan melibatkan kader-kader muda dengan tujuan agar usaha-usaha yang akan dilakukan dirasakan kepemilikan oleh para pemuda, perempuan dan tokoh masyarakat. Energi para pemuda tentunya lebih segar, dan kreatif dengan ide dan pemikiran untuk mengembangkan potensi yang dimilki desa, baik potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia.
Talang River Balerante (Dok. Wonderfull Balerante)
Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten serta Desa Cluntang, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali adalah dua desa yang menjadi mitra SPEK-HAM dalam menginisiasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) 6 bulan terakir ini. Tahapan-tahapan dilakukan secara partisipatif seperti pemetaan potensi desa, analisa kelayakan usaha, penentuan unit-unit usaha, pembentukan pengurus, hingga penyusunan regulasi yang tertuang dalam Peraturan Desa (Perdes).
Desa Balerante selama kurun waktu Desember 2016 s/d Februari 2017 ini bekerja keras melakukan analisa kelayakan usaha, hingga akhirnya terbentuk 3 unit usaha yaitu unit usaha wisata, unit pengelolaan air minum, dan koperasi serba usaha/toko rakyat. Usaha BUMDes yang menjadi unggulan di Desa Balerante adalah unit usaha wisata Kali Talang/Talang Rivers. Ditunjang dengan destinasi wisata yang lain seperti Museum Erupsi Merapi, Rumah Batik Merapi, pusat oleh-oleh, Home Stay, jalur pendakian, jalur downhill dan trabasan motor trill.
Tikungan Cinta Desa Cluntang
Pelibatan pemuda dan perempuan juga sangat mewarnai BUMDesa yang diberi nama Maju Makmur. Hampir 100% diisi orang-orang yang umurnya antara 20 s/d 35 tahun, dan 5 perempuan menjadi pengurus yang cukup strategis. BUMDes Maju Makmur dikukuhkan Plt Bupati Klaten Sri Mulyani pada 26 Februari 2017.
“Seiring dengan penataan manajemen dan pengelolaan unit usaha, banyak peluang pendanaan dari Pemerintah Kabupaten Klaten, baik yang berupa dana aspirasi bupati maupun APBD Perubahan 2017. Perlahan-lahan permodalan; modal penyerta dan modal utama BUMDesa bisa terpenuhi secara bertahap”, begitu yang disampaikan Kepala Desa Balerante, Sukono.
Sedangkan di Desa Cluntang, saat ini sedang pada proses pendiskusian Peraturan Desa, AD/ART serta penyusunan kepengurusan BUMDesa. BUMDesa yang diberi nama Bibi Merapi ini memiliki 3 unit usaha yaitu usaha usaha wisata, unit usaha peternakan, pertanian dan pengelolaan produk olahan hasil pertanian, dan koperasi yang memiliki usaha toko rakyat, simpan pinjam, pembayaran bermacam-macam pajak seperti listrik dan lain-lain.
Pembangunan kawasan wisata Tikungan Cinta atau yang lebih tenar dengan nama TC merupakan wujud komitmen pemerintah desa dan masyarakat. Gotong-royong dari dua dukuh itu sudah berjalan hampir 3 bulan, begitupun komitment pemerintah desa yang menggulirkan tidak kurang dari 350 juta anggaran ditahun 2017 ini. Begitu yang di sampaikan oleh Kades Cluntang ibu Suryati, S. Pd.
Berdirinya BUMDesa Desa Balerante dan Desa Cluntang memiliki harapan dan cita-cita yang tinggi. Dengan keterlibatan masyarakat, khususnya para pemuda dalam menjaga kearifan lokal dan tata kelolanya, potensi-potensi akan berkembang dan akses kepemilikan oleh warga masyarakat. Satu tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. (Sunoko – CO Divisi Sustainable Livelihood/spekham.org)
Klaten – SPEKHAM.ORG. BUMDes Maju Makmur Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten diresmikan hari ini 24 Februari 2017 oleh Plt Bupati Klaten Sri Mulyani di lokasi wisata Talang River. Dalam peresmian ini juga dilakukan pengukuhan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Balerante.
Sri Mulyani dalam sambutannya mengatakan “Setelah diresmikannya BUMDes Maju Makmur serta dikukuhkan Pokdarwis, potensi yang ada di Balerante bisa dioptimalkan. Segala potensi wisata yang ada di Balerante dikelola dengan baik sehingga menarik wisata dari Klaten sendiri dan juga dari luar kota”.
Pada acara yang juga dihadiri BPBD jateng, BPPTKG, PRB Jakarta, kepala desa-kepala desa di Klaten, dan masyarakat, Sri Mulyani mengatakan akan membantu BUMDes Maju Makmur sebesar 100 juta. Selain Desa Balerante, ada 150 desa di Klaten yang akan menerima bantuan untuk BUMDes, akan tetapi belum ditentukan desa mana saja yang akan menerimanya. Mendirikan BUMDes bukan hanya untuk menerima bantuan, tapi BUMDes ini harus dikembangkan karena yang menjadi salah satu syarat untuk diberikannya bantuan adalah BUMDes harus bagus”.
Salah satu objek wisata yang dikelola oleh BUMDes Maju Makmur adalah Talang River. Talang River berada di lokasi yang termasuk pada Kawasan Rawan Bencana (KRB) 3. “Pesan saya kepada pengurus harus hati-hati. Setiap pengunjung diiingatkan untuk hati-hati. Para pengurus harus menutup lokasi wisata kalau kondisi membahayakan; hujan, lahar dingin atau ketika ada material dari gunung merapi yang turun” pesan Sri Mulyani.
Kepala Pelaksana Harian BPBD Jateng, Sarwo Pramono pada kesempatan yang sama mengemukakan “Pada saat BUMDes dimulai maka semangatnya luar biasa, nanti setelah berkembang harus ada duduk bersama biar semuanya bisa dirembug bersama. Kalau dilihat dari lokasi Talang River ini kan berada di wilayah yang menjadi tanggungjawab kehutanan, jadi harus dikomunikasikan ke Dinas Perhutanan, jangan sampai setelah nanti berkembang malah terjadi persoalan tersendiri”. (nueloei/spekham.org)
Guna meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pencegahan dan pengobatan HIV-AIDS secara desentralisasi hingga ke tingkat layanan primer (Puskesmas), Dinas Kesehatan Klaten mengadakan kegiatan Pelatihan Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB) dan SUFA (Strategic Use of ART) di Hotel Grand Tjokro, 7-9 September 2016. Pelatihan ini melibatkan SPEK-HAM sebagai fasilitator dan diikuti oleh 25 orang kader kesehatan yang berasal dari 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Jogonalan, Klaten Tengah, Bayat, Jatinom dan Delanggu.
Pelatihan Kader Kesehatan
Inayati Hasanah Evita Dewi, Kepala Seksi (Kasi) Pengendalian Pemberantasan Penyakit Menular Langsung dan Penyakit Tidak Menular (Kasi P2ML dan PTM) Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten menyampaikan peran serta kader dalam program penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Klaten sangatlah penting. “Kader itu kan sebagai ujung tombak di masyarakat. Apapun yang terjadi, yang tahu kondisi riilnya adalah mereka. Mari kita berjihad untuk menjadi pelopor penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Klaten”, ungkap Inayati. Dia berharap agar kedepan tidak ada lagi diskriminasi bagi ODHA di tengah-tengah masyarakat.
Hal senada disampaikan Kepala Bidang (kabid) Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P) Dinkes Klaten, Herry Martanto. Menurutnya, butuh peran aktif kader untuk membantu mensukseskan Program Three Zero yang digagas oleh Global Fund tersebut, yaitu tidak ada penularan baru, tidak ada kematian karena HIV-AIDS dan tidak ada diskriminasi ODHA. “Semakin banyak yang ditemukan HIV positif dan terlaporkan maka itu semakin baik, karena harapannya ada penanganan sejak dini. Kita ingin membongkar yang namanya fenomena gunung es”, ungkap Herry. Ia menambahkan bahwa jumlah kasus HIV-AIDS di Kabupaten Klaten sampai dengan bulan Juni 2016 ini mencapai 425 orang dengan rincian HIV sejumlah 247 orang, AIDS sejumlah 178 orang dan yang meninggal sejumlah 51 orang.
SPEK-HAM yang sudah 10 tahun bergelut dengan isu HIV-AIDS mempunyai peran dan tanggungjawab membantu mewujudkan LKB dan SUFA HIV-AIDS di Kabupaten Klaten. Untuk saat ini melalui Proyek Penanggulangan HIV-AIDS GF NU, SPEK-HAM melakukan penjangkauan untuk 2 populasi kunci yaitu MSM dan TGs. Sebagai informasi pada tahun 2015 SPEK-HAM juga terlibat dalam set up LKB dan SUFA di Kabupaten Boyolali dan di Kabupaten Sukoharjo di tahun 2016 ini.
Pelatihan Kader Kesehatan
Dalam pelatihan ini disampaikan beberapa materi diantaranya tentang Informasi Dasar HIV-AIDS, Eliminasi, Stigma dan Diskriminasi, Peran Tugas dan Fungsi Kader, Orientasi Perilaku Berisiko dan Aman, Komunikasi Persuasif, TOP (Temukan Obati dan Pertahankan), Teknik Analisa Situasi dan Pemetaan Persoalan Kesehatan.
Bagi kader kesehatan, setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan mampu melakukan jejaring kerja dengan pemberdayaan dan mendorong akses layanan kesehatan komprehensif. Salah seorang peserta, Rere, Kader Kesehatan dari Kecamatan Delanggu mengaku senang dengan kegiatan ini. Dia akan berusaha memberikan informasi yang sebaik-baiknya tentang HIV-AIDS kepada warga masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
Sebagai informasi, selain SPEK-HAM, kegiatan pelatihan ini juga menggandeng LSM dari propinsi yang peduli pada persoalan HIV-AIDS yaitu Graha Mitra, Dinkes Propinsi Jateng dan perwakilan dari WHO. Peserta pelatihan bukan hanya kader saja, tetapi juga diikuti Kelompok Dukungan Sebaya (KDS), Dokter, Bidan, Tenaga Medis (perawat dan petugas laboratorium). (Henrico Fajar K.W – Divisi Kesehatan Masyarakat SPEK-HAM/spekham.org)
Tulislah apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu tulis.
Sebuah pepatah yang tepat untuk langkah awal pendokumentasian sebuah kegiatan.
Penyusunan Program Kerja
Keberadaan sebuah kelompok atau organisasi akan semakin eksis bila didukung oleh dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini yang menjadi tema diskusi Komunitas Kejar Peduli Peran Pacing. Kelompok ini telah melewati 3 fase kepengurusan yang tentunya melalui dinamika dan progres masing-masing.
Dalam diskusi ini peserta melakukan review kegiatan-kegiatan yang selama ini sudah mereka lakukan, dari reorganisasi, menyusun program kelompok beserta rencana anggarannya, melakukan advokasi; baik legalitas kelompok/SK dan anggaran desa untuk keberlanjutan kelompok, serta kegiatan-kegiatan seperti pencegahan dan penanganan kasus yang menjadi konsen kelompok ini. Mereka baru menyadari kalau ternyata banyak output yang telah tercapai. Progres dari apa yang dikerjakan akan terlihat bila terdokumentasi dengan baik.
Pemulihan Ekonomi
Ada hal yang menjadi berbeda dari kelompok ini dibanding dengan kelompok yang sejenisnya, yaitu adanya pemulihan ekonomi secara sederhana bagi korban yang mereka tangani. Kebanyakan korban yang datang tidak memiliki pendapatan dan tergantung sekali pada pelaku. Korban yang menjadi dampingan kelompok ini diajari menjahit secara gratis kemudian mereka direkomendasikan ke tempat-tempat borongan jahitan/konveksi yang pengerjaannya bisa dibawa ke rumah sehingga bisa dilakukan dengan mengasuh anak maupun mengerjakan pekerjaan rumah. Berdaya secara ekonomi menjadi salah satu jalan untuk mengurangi kerentanan perempuan mengalamai kekerasan. Hal ini disadari oleh kelompok ini. (Ani Surtinah – CO Divisi Pencegahan dan Penanganan Kasus Berbasis Masyarakat/spekham.org)
Peringatan Hari Kartini di berbagai tempat di Indonesia setiap tahunnya selalu dirayakan dengan berbagai macam kegiatan. Di Desa Kuncen, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, 39 Perempuan mengikuti kegiatan pemeriksaan VCT dan IMS, kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud dari pemenuhan hak perempuan dalam partisipasinya untuk mengetahui kesehatan tubuhnya khususnya kesehatan reproduksi.
Kegiatan ini diawali dengan penjelasan dari Tim Kesehatan Puskesmas Keliling Kecamatan Delanggu dan Komisi Perlindungan AIDS (KPA) Kabupaten Klaten tentang maksud dan tujuan dari kegiatan ini, sekaligus juga dijelaskan tentang proses atau tahapan pemeriksaan yang akan dilalui oleh para peserta.
Pemeriksaan IMS dan VCT Mobile
Test VCT bertujuan untuk mengetahui apakah seseorang positif HIV atau tidak, dengan cara mengambil sampel darah pada orang yang mau diperiksa. Sementara itu pemeriksaan IMS (Infeksi Menular Seksual) bertujuan untuk mengetahui apakah seseorang terkena IMS atau tidak, metode pemeriksaannya bisa dengan IVA Test dan Papsmear.
Salah seorang peserta, Sarmi, mengaku senang mengikuti kegiatan pemeriksaan semacam ini karena menurut dia bisa mengetahui kondisi tubuhnya. “Terima kasihnya kepada Pemerintah Desa, Dinas Kesehatan Klaten, KPA Kabupaten Klaten dan SPEK-HAM karena telah mengadakan kegiatan ini,” ungkap perempuan 40 tahun itu. Lebih lanjut dia berharap agar kegiatan semacam ini bisa dilaksanakan rutin tiap tahun.
Lain halnya dengan Darsini, perempuan ini menyampaikan bahwa bila ingin sehat maka harus rajin ikut pemeriksaan seperti ini. “Awalnya saya takut, karena darah saya harus diambil dengan jarum, tapi akhirnya berani juga.” Dia berharap agar kegiatan semacam ini dapat memberikan kepastian tentang status kesehatan seseorang.
Camat Ceper, Supriyono, S.Sos yang hadir dalam kegiatan ini menyampaikan apresiasinya khususnya kepada Pemerintah Desa kuncen yang berani melakukan kegiatan yang inovatif seperti ini. “Saya apresiasilah kegiatan semacam ini sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya perempuan,” ungkap Supriyono. Lebih lanjut ia berharap agar desa-desa yang lain di wilayah Kecamatan Ceper bisa mengadakan kegiatan serupa.
Sementara itu Kepala Desa Kuncen, Kristiana menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk penghargaan kepada Kartini-Kartini di Desa Kuncen karena mereka adalah bagian dari masyarakat dan juga berperan dalam pembangunan Desa. ”Pada peringatan hari Kartini kita membangun rasa kepedulian pada para perempuan agar mereka sehat dan berdaya,” ungkap Kristiana. Diapun berharap agar momen peringatan Hari Kartini bisa dijadikan kesempatan untuk memberikan penyadaran kepada perempuan tentang pentingnya kesehatan khususnya kesehatan reproduksi.
Kegiatan pemeriksaan VCT dan IMS ini diselenggarakan atas kerjasama Pemerintah Desa Kuncen, Dinas Kesehatan, KPA dan SPEK-HAM. Untuk memeriahkan peringatan Hari Kartini juga digelar kegiatan bazar yang diikuti oleh para perempuan di Desa Kuncen dengan menampilkan produk-produk lokal desa. (Henrico Fajar Kristiarji Wibowo – CO Divisi Kesehatan Masyarakat/spekham.org)
Musrenbangdes merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan oleh desa dalam melakukan perencanaan dan penganggaran partisipatif dengan melibatkan semua unsur masyarakat. Penyelenggaraan desa mustahil akan berjalan lancar tanpa dukungan semua pihak yang peduli, perlu kiranya aparat desa mendapatkan masukan-masukan yang dibutuhkan dari masyarakat dan menyepakati skala prioritas kebutuhan dan kegiatan desa yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes).
Desa Kuncen, Kecamatan Ceper yang diampu oleh ibu Christiani S.Pd. sebagai Kepala Desa melakukan kegiatan MUSRENBANGDes pada hari Senin, 25 Januari 2016. Kegiatan yang dimulai pukul 09.30-12.15 WIB ini dihadiri perwakilan masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh agama, PKK, Karang Taruna, GAPOKTAN, P3A, KP3A, LINMAS, BPD, LPMD dan Perwakilan masyrakat, Camat Ceper beserta perangkatnya). Dalam MUSRENBANGDes ini semua unsur yang hadir bisa menyepakati prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri, dan dilakukan secara swadaya, prioritas kegiatan desa yang akan dibiayai desa sendiri melalui alokasi dana desa.
Acara yang berlangsung selama hampir 3,5 jam ini sangat menarik, peserta yang hadir sangat aktif. Keterlibatan perempuan di Desa Kuncen bisa dibilang besar, baik secara kehadiran maupun keterlibatan dalam menyampaikan aspirasinya sesuai kebutuhan yang diperlukan komunitas perempuan di Desa Kuncen. Dari hasil diskusi semua unsur masyarakat, ada satu hal yang menarik di Desa Kuncen dan diakui merupakan usulan pertama kali sepanjang kegiatan MUSRENBANGDes. Usulan tersebut berkenaan dengan pembinaan kemasyarakatan (Komunitas Perempuan & Anak, serta Komunitas Perempuan Peduli Kesehatan Reproduksi) yang masuk dalam RKPDes tahun 2017 sebesar Rp 15.000.000,-.
Beberapa usulan tokoh masyarakat ikut mewarnai kegiatan ini. Dengan suasana hangat dan bersahabat ditanggapi oleh pihak kecamatan maupun pihak Pemerintah Desa Kuncen. Terjalin komunikasi dua arah yang berjalan baik sehingga terbangun usulan yang direncanakan menjadi skala prioritas untuk usulan RPJMDes maupun Musrenbangdes 2016.
Pada Musrenbangdes kali ini, Kepala Desa Kuncen, ibu Christiani S.Pd. menegaskan prioritas utama yang tetap menjadi perhatian diantaranya adalah pembangunan infrastruktur yang menjadi fasilitas umum, seperti jalan lingkungan. Diharapkan, di seluruh dusun bisa dibetonisasi, pengerasan jalan. Sarana dan prasarana pertanian (pengadaan mesin tanam padi/rice transplanter), kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat juga mesti dioptimalkan dengan melihat potensi yang ada agar desa punya penghasilan yang tiap tahun terus meningkat, sehingga mimpi menjadi desa mandiri bisa terwujud.
Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat, secara tegas meminta kepada pemerintah desa supaya apa yang menjadi usulan masyarakat yang sifatnya prioritas harus terus diperjuangkan oleh pemerintah pada tahap musrenbang tingkat kecamatan, agar kedepannya juga mendapat manfaat bagi masyarakat banyak. “Kami hanya mengusulkan kegiatan yang jadi prioritas utama untuk tahun 2017 mendatang, itulah yang harus kita godok supaya masyarakat tidak kecewa atas usulan mereka yang tidak disetujui oleh pemerintah daerah. Sukses buat Desa Kuncen menuju desa yang mandiri dan berkualitas” (Antonius Danang/spekham.org)
Pemenuhan Hak atas keadilan bagi korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak merupakan kewajiban Negara. Kewajiban itu untuk diantarannya untuk memberikan perlindungan hukum maupun perlindungan social bagi korban. Perlindungan tersebut semestinya diberikan secara holistic/menyeluruh, memenuhi semua aspek dalam penaganan maupun pemulihan. Sebagai perlindungan hukum sendiri Negara telah memberikan jaminan perlindungan hukum salah satunya lewat Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW, Convention on the Elimination of All froms of Discrimination Against Women). Praktis kurang lebih 34 tahun sudah implementasi Undang – Undang tersebut dijalankan.
