Kesehatan Masyarakat Archives - Laman 12 dari 19

Audiensi dengan Dinas Kesehatan Boyolali, SPEKHAM Diajak Bersinergi

Berawal dari fokus pada pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi untuk perempuan dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi di Kabupaten Boyolali, pada hari kamis (22/12) SPEK-HAM melakukan audiensi dengan Dinas kesehatan Kabupaten Boyolali. Hasil riset yang dilakukan oleh SPEK-HAM dan JP2K (Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan) pada tahun 2016 yang menyoroti masalah kesehatan reproduksi dalam skema Jaminan kesehatan Nasional (JKN-BPJS) disampaikan dalam kegiatan ini.

Menurut Rahayu Purwaningsih (Ayu), Manajer Divisi Kesehatan Masyarakat SPEK-HAM, Kabupaten Boyolali dipilih menjadi tempat riset karena memiliki 361 kasus HIV (sampai Juni 2016). Riset ini meneliti masalah layanan IVA, IMS dan VCT di puskesmas dan layanan lainnya. Masih menurut Ayu, mayoritas Perempuan tidak mau memeriksa organ reproduksinya sebelum terkena penyakit, mereka malu bila memeriksa kesehatan reproduksinya.

SPEK-HAM Bekerjasama dengan Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan (JP2K) telah melakukan dua kali riset, yakni pada tahun 2015 dan 2016 dengan responden 200 orang. Karena ada sampling eror, yang lolos hanya 129 orang responden yang terdiri dari 50 % responden pemilik JKN-BPJS.

Hasil riset menyebutkan bahwa sebanyak 86% responden tidak tahu kalau BPJS bisa digunakan untuk pemeriksaan kehamilan, 77,7 % responden tidak tahu BPJS bisa digunakan untuk persalinan, 93,7% responden tidak tahu BPJS bisa digunakan untuk periksa IMS. Sementara itu sebanyak 91,0 % responden tidak tahu BPJS bisa digunakan untuk layanan KB. Sejumlah 92,5% responden menyatakan bahwa BPJS tidak bisa untuk screening deteksi dini kanker leher rahim.

Di bagian lain, Henrico Fajar, CO Divisi Kesehatan Masyarakat menyatakan SPEK-HAM mengorganisir masyarakat untuk membangun kesadaran bersama terkait dengan pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi perempuan, diantaranya dengan melakukan aksi bersama dengan melakukan screening IVA tes, IMS dan VCT di Desa Bangak, Kecamatan Banyudono dengan melibatkan 43 perempuan ibu rumah tangga. Dari hasil pemeriksaan diperolah informasi sebanyak 39 perempuan positif IMS dan hanya 4 orang perempuan saja yang dinyatakan sehat.

Masih menurut Fajar, BPJS sebagai lembaga penjamin mempunyai kewajiban kepada mayarakat untuk melakukan upaya preventif. “Upaya melakukan screening IVA, IMS, dan VCT pada komunitas perempuan dan layanan masih terkendala,” ungkap Fajar. Dia menambahkan SPEK-HAM telah berupaya untuk bisa menjembatani masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan sehingga dukungan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali berupa layanan yang prima menjadi keharusan.

Antonius Danang Wijayanto yang juga CO Divisi Kesehatan Masyarakat SPEK-HAM menyatakan bahwa SPEK-HAM mendorong agar penyedia layanan wajib memberikan yang terbaik bagi masyarakat terutama perempuan dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi. Menurutnya, riset ini menjadi bukti konkret untuk perbaikan layanan kesehatan reproduksi khususnya di Kabupaten Boyolali.

Bersinergi dengan Layanan Kesehatan

Kepala Dinas Kesehatan Boyolali, Ratri S. Lina menyambut baik hasil riset yang telah disampaikan. Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali mendukung untuk pemenuhan hak kesehatan masyarakat khususnya perempuan dalam pemeriksaan kesehatan reproduksi dan akses layanan dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-BPJS).

Lina menambahkan, semua layanan baik Puskesmas maupun Faskes Primer yang sudah tersetup untuk layanan Kespro harapanya mampu melayani dengan prima. “Tapi sebelum melayani harus sudah sesuai dengan standar terlebih dahulu. Tenaga kesehatan juga harus sudah terampil untuk pemeriksaan IVA dan IMS,” jelas Lina. Masih menurut Lina, SPEK-HAM harus memetakan dimana saja lokasi-lokasi prioritas untuk pendampingannya. Dia berjanji, bila ada temuan fasilitas layanan kesehatan yang masih kurang, Dinas Kesehatan akan membantu.

Diakhir pertemuan, Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali mengusulkan adanya MOU antara Dinas Kesehatan, BPJS, dan SPEK-HAM dalam skema JKN untuk layanan kesehatan reproduksi sehingga harapannya masyarakat Kabupaten Boyolali khususnya perempuan bisa mengakses layanan kesehatan seperti pemeriksaan IVA tes, IMS dan VCT di puskesmas atau layanan yang lainnya. “Kita harus saling mendorong dan bersinergi untuk memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” tutup Lina. (Pipin Apriliani, Muhammad Zudin- Mahasiswa Magang Divisi Kesmas SPEK-HAM. Editor: Henrico Fajar KW – Divisi Kesmas SPEK-HAM)

BPJS Kesehatan Boyolali Janji Perbaiki Kualitas Sosialisasi

Guna meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi perempuan dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-BPJS), SPEK-HAM dan Perwakilan Forum Warga Peduli BPJS Kabupaten Boyolali mengadakan kegiatan audiensi dengan Kepala BPJS Kesehatan Boyolali pada Rabu, 21 Desember, bertempat di kantor BPJS Kesehatan Boyolali. Rombongan diterima langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan cabang Boyolali, Diding Lukmana.

Mengawali kegiatan ini Endang Listiani, Direktur SPEK-HAM menyampaikan tujuan audiensi dilakukan, pertama untuk menjalin kerjasama yang lebih intens lagi dengan BPJS Kesehatan dan yang kedua kami akan menyampaikan hasil riset yang telah dilakukan di tahun 2016. “Sebenarnya kami sudah sering bekerjasama dengan teman-teman di BPJS Kesehatan cabang Boyolali, bersama berupaya mendorong negara secara optimal memberi perlindungan kepada perempuan khusunya tentang hak-hak kespronya,” jelas Eliest. Lebih lanjut dia menambahkan, SPEK-HAM sudah melakukan riset untuk melihat skema JKN-BPJS Kesehatan sejauh mana sudah dipahami masyarakat khususnya perempuan.

Rahayu Purwaningsih selaku Manajer Program Kesehatan Masyarakat SPEK-HAM menyampaikan hasil riset yang sudah dilakukan pada tahun 2016 yang lalu. Beberapa hasil riset yang disampaikan diantaranya dari 100% responden sebanyak 86% tidak tahu kalau BPJS bisa mengkaver pemeriksaan kehamilan. 77% responden tidak tahu bahwa persalin normal di tanggung BPJS. Kemudian terkait dengan kespro remaja, ternyata 93% responden tidak tahu kalau dikaver BPJS, sementara itu sebanyak 93% responden tidak tahu layanan IMS ditanggung BPJS.

Masih menurut Ayu, layanan kesehatan reproduksi sudah disetup di sejumlah penyedia layanan, tapi belum merata dan pelayanannya juga belum maksimal. “Kami bekerja sejak tahun 2013 pada isu kespro, kami pernah melakukan kegiatan screaning IVA, IMS dan HIV untuk Ibu rumah tangga di Desa Bangak, Kecamatan Banyudono. Hasilnya sungguh mengejutkan. Sebanyak 90% positif terkena IMS,” ungkap Ayu.

Ayu menambahkan, terkait dengan layanan melahirkan dengan komplikasi, sebanyak 94% responden tidak tahu kalau dikaver BPJS. Sementara itu sebanyak 91% responden tidak tahu kalau layanan KB dikaver BPJS dan sebanyak 92% responden tidak tahu screaning untuk kanker leher rahim juga bisa dikaver BPJS.

Menanggapi temuan kasus tersebut, Kepala BPJS cabang Boyolali, Diding Lukmana mengapresiasi. Dia mengatakan bahwa hasil riset ini menjadi bahan evaluasi kita dalam melakukan sosialisasi. “Kita akan merancang bentuk sosialisasi dengan metode yang berbeda dari yang selama ini kita lakukan,” ungkap Diding. Menurutnya yang perlu menjadi perhatian adalah sosialisasi yang selama ini belum menyentuh pada semua kalangan, kita akan berusaha keras agar semua lapisan masyarakat mendapat edukasi yang baik tentang JKN-BPJS Kesehatan.

Masih menurut Diding, pihaknya akan memaksimalkan peran kader yang sudah dibentuk oleh BPJS di tingkat kecamatan untuk memberikan edukasi yang lebih masif lagi dengan sosialisasi hingga ke tingkat desa dan pada semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok perempuan.

Sebagai informasi, riset dilakukan pada periode Juni-Juli 2015 dan Maret-April 2016 di 15 Propinsi, yaitu Aceh, Maluku, NTT, NTB, Sulsel, Sulut, Lampung, Jambi, Sumbar, Sumut, DKI Jakarta, Bali, Yogyakarta, Jateng dan Jatim.

SPEK-HAM menjadi pelaksana riset di wilayah Jawa Tengah. Lokasi yang dipilih adalah Kabupaten Boyolali, karena wilayah ini merupakan wilayah dampingan SPEK-HAM. Selain itu diperkuat dengan data kasus HIV-AIDS sebanyak 360 (hingga bulan Juni 2016) dan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 213 kasus (akumulasi tahun 2013-2016). Angka ini masuk dalam kategori tinggi di Jateng. Riset dilakukan di 10 desa yang terbagi menjadi 2 tahap dengan melibatkan 400 orang responden perempuan usia 15-65 dan 100 orang responden yang mewakili penyedia layanan, terdiri dari jajaran direksi, dokter, bidan dan analis kesehatan.

Tujuan riset adalah mengetahui gambaran pelaksanaan skema jaminan kesehatan nasional secara rutin, baik dari perspektif pemberi pelayanan maupun pengguna pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya terkait dengan kebutuhan perempuan dan pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual.

Rangkaian kegiatan riset, audiensi dengan BPJS-JKN untuk kesehatan reproduksi diselenggarakan SPEK-HAM bekerjasama dengan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan (JP2K), dengan dukungan AUSAID Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan). (Henrico Fajar K.W – Divisi Kesehatan Masyrakat SPEK-HAM )

Dinas Kesehatan Klaten Ajak SPEK-HAM Latih 25 Orang Kader Kesehatan

Guna meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pencegahan dan pengobatan HIV-AIDS secara desentralisasi hingga ke tingkat layanan primer (Puskesmas), Dinas Kesehatan Klaten mengadakan kegiatan Pelatihan Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB) dan SUFA (Strategic Use of ART) di Hotel Grand Tjokro, 7-9 September 2016. Pelatihan ini melibatkan SPEK-HAM sebagai fasilitator dan diikuti oleh 25 orang kader kesehatan yang berasal dari 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Jogonalan, Klaten Tengah, Bayat, Jatinom dan Delanggu.

Inayati Hasanah Evita Dewi, Kepala Seksi (Kasi) Pengendalian Pemberantasan Penyakit Menular Langsung dan Penyakit Tidak Menular (Kasi P2ML dan PTM) Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten menyampaikan peran serta kader dalam program penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Klaten sangatlah penting. “Kader itu kan sebagai ujung tombak di masyarakat. Apapun yang terjadi, yang tahu kondisi riilnya adalah mereka. Mari kita berjihad untuk menjadi pelopor penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Klaten”, ungkap Inayati. Dia berharap agar kedepan tidak ada lagi diskriminasi bagi ODHA di tengah-tengah masyarakat.

Hal senada disampaikan Kepala Bidang (kabid) Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P) Dinkes Klaten, Herry Martanto. Menurutnya, butuh peran aktif kader untuk membantu mensukseskan Program Three Zero yang digagas oleh Global Fund tersebut, yaitu tidak ada penularan baru, tidak ada kematian karena HIV-AIDS dan tidak ada diskriminasi ODHA. “Semakin banyak yang ditemukan HIV positif dan terlaporkan maka itu semakin baik, karena harapannya ada penanganan sejak dini. Kita ingin membongkar yang namanya fenomena gunung es”, ungkap Herry. Ia menambahkan bahwa jumlah kasus HIV-AIDS di Kabupaten Klaten sampai dengan bulan Juni 2016 ini mencapai 425 orang dengan rincian HIV sejumlah 247 orang, AIDS sejumlah 178 orang dan yang meninggal sejumlah 51 orang.

SPEK-HAM yang sudah 10 tahun bergelut dengan isu HIV-AIDS mempunyai peran dan tanggungjawab membantu mewujudkan LKB dan SUFA HIV-AIDS di Kabupaten Klaten. Untuk saat ini melalui Proyek Penanggulangan HIV-AIDS GF NU, SPEK-HAM melakukan penjangkauan untuk 2 populasi kunci yaitu MSM dan TGs. Sebagai informasi pada tahun 2015 SPEK-HAM juga terlibat dalam set up LKB dan SUFA di Kabupaten Boyolali dan di Kabupaten Sukoharjo di tahun 2016 ini.

Dalam pelatihan ini disampaikan beberapa materi diantaranya tentang Informasi Dasar HIV-AIDS, Eliminasi, Stigma dan Diskriminasi, Peran Tugas dan Fungsi Kader, Orientasi Perilaku Berisiko dan Aman, Komunikasi Persuasif, TOP (Temukan Obati dan Pertahankan), Teknik Analisa Situasi dan Pemetaan Persoalan Kesehatan.

Bagi kader kesehatan, setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan mampu melakukan jejaring kerja dengan pemberdayaan dan mendorong akses layanan kesehatan komprehensif. Salah seorang peserta, Rere, Kader Kesehatan dari Kecamatan Delanggu mengaku senang dengan kegiatan ini. Dia akan berusaha memberikan informasi yang sebaik-baiknya tentang HIV-AIDS kepada warga masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

Sebagai informasi, selain SPEK-HAM, kegiatan pelatihan ini juga menggandeng LSM dari propinsi yang peduli pada persoalan HIV-AIDS yaitu Graha Mitra, Dinkes Propinsi Jateng dan perwakilan dari WHO. Peserta pelatihan bukan hanya kader saja, tetapi juga diikuti Kelompok Dukungan Sebaya (KDS), Dokter, Bidan, Tenaga Medis (perawat dan petugas laboratorium). (Henrico Fajar K.W – Divisi Kesehatan Masyarakat SPEK-HAM/spekham.org)

SPEK-HAM Dorong Optimalisasi Layanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Pernyataan tersebut mengemuka dalam kegiatan Dialog Publik Multisthakeholder dan Sosialisasi Hasil Riset BPJS-JKN untuk Kesehatan Reproduksi di Rumah Makan Elang Sari, Boyolali, Kamis 18/8. Kegiatan ini diikuti oleh 40 orang peserta, terdiri dari perwakilan Dinas Kesehatan, Dinsosnakertrans, Ikatan Bidan Boyolali, perwakilan Puskesmas di wilayah Kabupaten Boyolali, Akademisi, Perangkat Desa wilayah riset, Media Massa, Serikat Pekerja dan Buruh, Komunitas Perempuan, Tokoh Masyarakat, Ormas dan LSM di wilayah Boyolali.

Dialog publik menghadirkan 4 orang narasumber, yaitu Endang Listiani (Direktur SPEK-HAM), Slamet Widodo (BPJS Cabang Boyolali), dr. Sherly J. Kilapong dari Dinkes Boyolali dan Ribut Budi Santoso, Ketua Komisi IV DPRD Boyolali. Endang Listiani menyampaikan beberapa temuan pada riset kedua yang dilakukan tahun 2016, diantaranya adalah masih rendahnya perempuan desa untuk mengakses layanan kespro dalam program JKN. “Jenis pemeriksaan yang dilakukan perempuan desa hanya pemeriksaan persalinan dengan besaran 32,0%, pemeriksaan kehamilan dan pelayanan KB masing-masing 24,2% dan 10,6%”, ungkap Endang.

Riset ini juga menemukan alasan responden belum menjadi anggota BPJS. Dari responden yang menjawab sebanyak 43,0% mengaku tidak tahu prosedur pembuatannya, 36,8% menjawab tidak bisa membayar premi, sebanyak 13,7% menjawab pelayanan kurang baik dan sisanya 5,7% mengaku sudah mempunyai asuransi.

Sebagai informasi riset dilakukan pada periode Juni-Juli 2015 dan Maret-April 2016 di 15 Propinsi, yaitu Aceh, Maluku, NTT, NTB, Sulsel, Sulut, Lampung, Jambi, Sumbar, Sumut, DKI Jakarta, Bali, Yogyakarta, Jateng dan Jatim.

SPEK-HAM menjadi pelaksana riset di wilayah Jawa Tengah. Lokasi yang dipilih adalah Kabupaten Boyolali, karena wilayah ini merupakan wilayah dampingan SPEK-HAM. Selain itu diperkuat dengan data kasus HIV-AIDS dan kasus kekerasan terhadap perempuan yang masuk dalam kategori tinggi di Jateng. Riset dilakukan di 10 desa yang terbagi menjadi 2 tahap dengan melibatkan 400 orang responden perempuan usia 15-65 dan 100 orang responden yang mewakili penyedia layanan, terdiri dari Jajaran Direksi, Dokter, Bidan dan Analis Kesehatan.

Slamet widodo dari BPJS Cabang Boyolali mengakui bahwa sosialisasi yang dilakukan memang belum maksimal, “Kalau untuk menjangkau ke 19 kecamatan di Boyolali sudah kami lakukan tetapi untuk ratusan desa belum bisa kami datangi semua, makanya kami butuh kerjasama dari semua pihak terutama dengan Dinkes”, jelas Slamet. Ia menambahkan bahwa untuk tahun 2016 ini target kepesertaan JKN adalah untuk usaha mikro.

Masih menurut Slamet, bahwa BPJS bekerja dengan aturan UU dan regulasi. Kemanfaatan layanan BPJS meliputi preventif, kuratif dan rahabilitasi. Selain itu untuk layanan Kespro seperti Iva test, Pap Smear terkaver dalam JKN. Slamet meminta kepada masyarakat bila ada layanan yang tidak baik silakan mengadu termasuk masalah penambahan pembayaran obat.

Sementara itu dr. Sherly J. Kilapong dari Dinkes Boyolali menyampaikan komitmennya tentang kesehatan reproduksi. Menurutnya, kesehatan reproduksi harus dipahami dari sejak dalam kandungan, bayi, balita, anak, dewasa hingga lansia. Dinkes Boyolali melalui layanan yang dibangun berjejaring mulai dari Rumah Sakit, Puskesmas hingga Bidan Desa menerapkan layanan kespro, diantaranya dengan menyediakan rumah tunggu kelahiran.

Ketua Komisi IV DPRD Boyolali, Ribut Budi santoso menyampaikan apresiasinya atas rilis riset yang disampaikan SPEK-HAM. Menurutnya masyarakat harus dipahamkan dengan persoalan JKN, pertama soal aturan dan regulasinya. Selain itu riset ini juga bisa menjadi evaluasi bagi BPJS sendiri. “Setiap 6 bulan sekali ada kegiatan evaluasi pelaksanaan JKN, tetapi tidak pernah mengundang masyarakat umum, ini yang menjadi persoalan”, ungkap Ribut. Ribut menambahkan jumlah peserta BPJS di Boyolali hingga per April 2016 sebanyak 579.071 peserta atau sekitar 59,49 persen dari total penduduknya 973.322 jiwa.

Masih menurut Ribut, tugas DPR ada 3 yaitu regulasi, penganggaran dan pengawasan. Dalam hal pelaksanaan JKN khususnya di Kabupaten Boyolali, ia berharap peran pengawasan bisa dilakukan oleh masyarakat. Ribut sangat terbuka bila ada kegiatan hearing dengan anggota DPRD untuk membahas persoalan layanan kesehatan.

Pada sesi diskusi muncul keluhan dari salah seorang peserta, Sinam M. Sutarto warga Desa Sempu, Kecamatan Andong mengeluhkan masalah data penerima BPJS yang tidak akurat, menurutnya ada warga yang sudah mati mendapat kartu BPJS. Hal lain yang dikeluhkan adalah persoalan pemindahan kelas kamar di Rumah Sakit, Tarmi Warga desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak pernah mengalaminya dengan alasan kamar kelas 2 penuh maka ia harus menerima dipindah ke kelas yang lebih tinggi sehingga harus membayar sejumlah biaya.

Sayangnya beberapa keluhan warga yang disampaikan belum bisa terjawab karena Slamet Widodo dari BPJS Cabang Boyolali meninggalkan acara secara mendadak dengan alasan ada kegiatan lain yang lebih penting.

Adwi Joko, Direktur Pattiro Surakarta menyampaikan tentang Forum Masyarakat Peduli BPJS-JKN yang menurutnya sangat penting untuk dibentuk di Boyolali. Menurutnya layanan pengaduan yang dibuat oleh BPJS baik melalui telepon, SMS, web atau media yang lainnya belumlah efektif karena pengaduan yang diberikan masyarakat belum tentu ditanggapi. Joko menambahkan Forum Warga Peduli BPJS-JKN akan menjadi sarana untuk mengawasi layanan yang terkaver BPJS di Rumah Sakit maupun di Faskes Primer.

Rangkaian kegiatan Riset, Dialog Publik Multisthakeholder dan Sosialisasi Hasil Riset BPJS-JKN untuk Kesehatan Reproduksi diselenggarakan SPEK-HAM bekerjasama dengan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan (JP2K), dengan dukungan AUSAID Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan).

Henrico Fajar K.W-Divisi Kesehatan Masyarakat SPEK-HAM

Pelatihan Kader untuk Set LKB Kabupaten Sukoharjo

Wujudkan Layanan Berkesinambungan Komprehensif dan SUFA HIV-AIDS di 5 Kecamatan, Dinkes Sukoharjo Libatkan SPEK-HAM

Kelima Kecamatan tersebut meliputi Grogol, Bendosari, Mojolaban, Nguter dan Kartasura. Sebagai tahap menuju Layanan Berkesinambungan Komprehensif (LKB) dan Strategic Use of ARV (SUFA) HIV-AIDS diadakanlah Pelatihan LKB dan SUFA yang diselenggarakan di Hotel Sarila pada tanggal 1-5 Agustus yang diikuti oleh para dokter, tenaga medis (perawat, petugas Laboratorium dan Konselor) dan Kader Kesehatan.

Seksi Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten, Bambang Sudiono, SKM dalam pembukaan pelatihan LKB dan SUFA menyampaikan bahwa pelatihan LKB untuk HIV-AIDS merupakan program HIV-AIDS yang di gagas oleh Global Found, yaitu Program Three Zero (tidak ada penularan baru, tidak ada kematian karena HIV-AIDS dan tidak ada diskriminasi ODHA).

Bambang mengakui, untuk saat ini di semua rumah sakit milik swasta maupun milik pemerintah di Sukoharjo belum mampu menangani kelahiran ibu hamil positif HIV. “Bila ada ibu hamil positif HIV akan dirujuk ke rumah sakit dr. Moewardi Surakarta”, ungkap Bambang. Diharapkan bila LKB dan SUFA HIV-AIDS diterapkan di Kabupaten Sukoharjo maka penanganan, pengobatan dan persalinan pada ibu hamil positif HV bisa lakukan di tiap-tiap rumah sakit atau layanan kesehatan.

Masih menurut Bambang, LKB dan SUFA penting diterapkan di Kabupaten Sukoharjo karena laju perkembangan HIV yang cukup mengkawatirkan, sampai dengan bulan Juni tahun ini saja jumlah penderita HIV baru, mencapai 46 kasus dari total 316 kasus. Sementara itu data menunjukkan dari tahun ke tahun kasus HIV-AIDS di Kabupaten Sukoharjo mengalami kenaikan. Pada tahun 2012 dan tahun 2013 masing-masing sebanyak 110 dan 142 kasus, sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 289 kasus dan tahun 2015 sebanyak 256 kasus.

SPEK-HAM yang sudah 10 tahun bergelut dengan isu HIV-AIDS mempunyai peran dan tanggungjawab membantu mewujudkan LKB dan SUFA HIV-AIDS di Kabupaten Sukoharjo, karena untuk saat ini melalui Proyek Penanggulangan HIV-AIDS GF NU, SPEK-HAM melakukan penjangkauan untuk 3 populasi kunci yaitu MSM, TGs, dan Penasun. Sebagai informasi pada tahun 2015 SPEK-HAM juga terlibat dalam set up dan LKB dan SUFA di Kabupaten Boyolali.

Dalam Pelatihan tersebut SPEK-HAM melatih 25 Kader kesehatan yang mewakili 5 Kecamatan. Peran Kader kesehatan menjadi begitu penting dalam set up LKB dan SUFA ini, karena mereka adalah ujung tombak yang mengetahui kondisi riil di masyarakat yang paling bawah. SPEK-HAM yang menjadi narasumber dan fasilitator pada pelatihan tersebut, menyampaikan beberapa materi diantaranya tentang Eliminasi, Stigma dan Diskriminasi, Peran Tugas dan Fungsi Kader, Orientasi Perilaku Berisiko dan Aman, Komunikasi Persuasif, TOP (Temukan Obati dan Pertahankan), Teknik Analisa Situasi dan Pemetaan persoalan kesehatan.

Peserta mengaku senang dengan Pelatihan LKB dan SUFA ini, selain bisa menambah pengetahuan dan informasi tentang bagaimana menjadi kader yang baik, pelatihan ini juga bisa menjadi bekal bagi kader ketika nanti kembali ke tengah-tengah masyarakat. “Prinsipnya kami itu senang, walupun kami tidak dibayar, kami ikhlas memberikan informasi bahkan pendampingan untuk mengakses ke layanan kesehatan bagi warga yang membutuhkan karena semuanya ini untuk kebaikan masyarakat luas”, ungkap Nuryanto kader asal Kecamatan Mojolaban.

Kepala Dinas Kesehatan Sukoharjo Dr. Guntur Subiantoro, M.Si yang hadir dalam penutupan kegiatan ini menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam bagi para kader kesehatan, menurutnya kader adalah orang-orang terpilih yang sukarela dan tulus ikhlas memberikan tenaganya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas. “Saya berharap para kader dapat terus bersemangat dalam memberikan informasi tentang HIV-AIDS kepada masyarakat, karena penanggulangan HIV membutuhkan peran dari banyak pihak”, ungkap Guntur.

Henrico Fajar K.W – Divisi Kesm/spekham.org

Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Gandeng SPEK-HAM Siaran di 93.60 MHz Radio Merapi FM

Media massa baik cetak, elektronik maupun media online berperan penting dalam memberikan informasi dan mewujudkan perubahan sikap bagi khalayak. Radio merupakan bagian dari media massa yang secara efektif mampu merubah perilaku bagi pendengarnya. Kekuatan radio terletak pada kedekatan atau keakraban yang terjalin antara penyiar, narasumber dan pendengarnya.

SPEK-HAM yang sudah cukup lama bekerja di wilayah Kabupaten Boyolali, yaitu sejak tahun 2012 pada isu pemberdayaan ekonomi, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kesehatan perempuan, ternyata mampu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah melalui beberapa dinas atau SKPD terkait, satu diantaranya adalah Dinas Kesehatan.

Pada isu kesehatan perempuan, SPEK-HAM mendorong kepada Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk mengeluarkan peraturan yang mendorong agar setiap desa mengalokasikan anggaran untuk kesehatan reproduksi perempuan. SPEK-HAM juga melakukan pendampingan pada ibu rumah tangga HIV Positif, perempuan rentan di beberapa desa, yaitu Musuk, Sawahan dan Bangak.

Siaran Radio yang digagas Dinkes Kabupaten Boyolali dan SPEK-HAM tersebut dimulai pada bulan Mei 2016 dengan tema “Perkembangan Kasus HIV, AIDS, IMS dan Akses Layanan di Kabupaten Boyolali,” selain Dinkes dan SPEK-HAM hadir pula narasumber dari KPA (Komisi Penangulangan AIDS) Kabupaten Boyolali.

Sementara itu pada bulan Juni 2016, siaran radio diisi dengan tema “Peluang UU Desa dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Perempuan.” Hadir narasumber tamu Sutrisno, Kepala Desa Suroteleng, Kecamatan Selo. Bulan Juli 2016, tema yang diangkat adalah “Suara-Suara Terpinggirkan (Ibu Rumah Tangga HIV Positif). Dalam siaran ini menghadirkan narasumber Mawardi yang merupakan bagian Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) dan seorang Ibu Rumah Tangga HIV Positif.

Tema-tema siaran setiap bulan yang sudah disepakati dengan Dinas Kesehatan Boyolali dari bulan Agustus hingga Desember 2016, yaitu:

Agustus 2016. Tema: Akses Layanan Kesehatan Reproduksi; IVA tes, IMS, dan VCT.
September 2016. Tema: Kesehatan Reproduksi Remaja.
Oktober 2016. Tema: Akses layanan Kesehatan bagi Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Boyolali.
November 2016. Tema: Jaminan Kesehatan untuk Akses Layanan Kespro.
Desember 2016. Tema: Peringatan Hari AIDS Sedunia (1 Desember).

Radio Merapi FM “Mitra Setia Anda” merupakan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Boyolali Tersenyum yang beralamat di Jalan Pandanaran 162. Hingga saat ini aktif menjadi media untuk memberikan edukasi bagi masyarakat khususnya warga Boyolali, sekaligus juga menjadi corong bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam mensosialisasikan program-program pemerintah. (Henrico Fajar – Divisi Kesehatan Masyarakat/spekham.org)

Koordinasi Pelatihan Kespro BAPERMAS PP PA dan KB Kota Surakarta

BAPERMAS PP PA dan KB Kota Surakarta Gandeng SPEK-HAM (lagi) dalam Pelatihan Kespro 51 Kelurahan

Salah satu upaya pencegahan HIV AIDS dan IMS dilakukan dengan memberikan informasi, pembekalan dan membuka kesadaran akan hak dan pentingnya kesehatan reproduksi kepada masyarakat. Melakukan pelatihan kepada kader-kader kesehatan yang menjadi ujung tombak dalam hal ini dilakukan oleh Bapermas bekerjasama dengan yayasan SPEK-HAM Surakarta penting dilakukan guna menyebarluaskan informasi kesehatan reproduksi sekaligus kader ini menjadi role model bagi masyarakat sekitar mereka tinggal. Pelatihan kader kesehatan reproduksi dilakukan bertahap di 51 kelurahan di Kota Surakarta pada tahun 2014 dan 2015 yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan IVA dan IMS .

Balai Kota Surakarta. 22 Juli 2016, bertempat di ruang rapat BAPERMAS PP PA dan KB, dihadiri oleh Bu Titik (Sekretaris BAPERMAS PP PA dan KB) dalam hal ini mewakili Pak Widi Srihanto (Kepala BAPERMAS PP PA dan KB), Bu Nuning (Kabid PP BAPERMAS PP PA dan KB), dokter Istar Yuliadi dan dokter Andri Putranto, dokter Retno dari Puskesmas Sangkrah, dokter Suwarji dari Puskesmas Manahan, dan beberapa staf SPEK-HAM; Rahayu Purwaningsih, Nila Ayu Puspaningrum, Danang Wijayanto, Henrico Fajar, Soepadmin, Roskaningrum bersama-sama melakukan evaluasi terhadap pelatihan kader kespro dan pemeriksaan IVA dan IMS yang telah dilakukan sebelumnya. Pertemuan ini juga sebagai persiapan diadakannya pelatihan kader kespro pada bulan Agustus 2016 di kelurahan-kelurahan yang belum mendapatkan pelatihan.

Salah satu yang menjadi pembahasan dalam koordinasi ini adalah tentang tindaklanjut dari hasil pemeriksaan IVA dan IMS. “Bagaimana ketika dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan ternyata ada peserta yang memerlukan pengobatan lanjutan, bagi warga kota Solo bisa dilakukan pemeriksaan dengan klaim biaya dari BPJS, atau bisa juga klaim kepada PTPAS dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan” jelas Bu Nuning. (nuel oei/spekham.org)

Memotret Situasi Layanan VCT dan IMS di 2 Kota dan 5 Kabupaten di Jawa Tengah

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas mencantumkan cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan, perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bersumber dari tujuan nasional itulah maka lahir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang dinilai sudah tidak relevan lagi di jaman globalisasi saat ini. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 mengamanatkan tentang pentingnya peran pemerintah daerah dalam memberikan layanan kesehatan yang non diskriminasi bagi seluruh masyarakatnya.

Masyarakat tentu berharap bahwa layanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah, misalnya layanan VCT dan IMS tidak hanya diselenggarakan untuk project penanggulangan HIV saja melainkan harus terus terselenggara tanpa harus bergantung pada donor asing, dalam hal ini Global Fund For TB HIV. Penting bagi Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran Kesehatan Reproduksi dan Penanggulangan HIV dalam APBD di daerah masing-masing untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat, khususnya perempuan dengan menjamin ketersediaan layanan yang berkualitas dan aksesibel.

Desain Program Penanggulangan HIV yang dijalankan di Indonesia selama ini hanya menyentuh pada populasi kunci saja, padahal kasus tertinggi HIV/AIDS adalah bukan hanya untuk populasi kunci tetapi juga untuk ibu rumah tangga. Sampai dengan Maret 2014 jumlah kasus HIV AIDS di Provinsi Jawa Tengah adalah 10.923 kasus, yang terdiri dari 3.339 kasus AIDS dan 7.584 kasus HIV. Jumlah tersebut menempatkan Provinsi Jawa Tengah pada posisi ke 6 dengan kasus HIV AIDS terbanyak di Indonesia. Dari jumlah kasus tersebut, 61,4% atau lebih dari separuh penderitanya adalah perempuan. Dan menurut sebaran profesi penderita HIV AIDS tersebut, perempuan khususnya ibu rumah tangga menduduki peringkat kedua atau 18,2% setelah kelompok wiraswasta.

Saat ini Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM) mengadvokasi pemerintah daerah agar melakukan kebijakan kesehatan yang non diskriminasi dengan terlibat dalam penyusunan RPJMD dan MUSRENBANGKOT agar layanan kesehatan mudah diakses, cepat dan terpercaya bagi masyarakat yang membutuhkan. SPEK-HAM juga melakukan kerjasama strategis dengan Bapermas PP PA dan KB untuk melatih kader kesehatan di 31 Kelurahan di Kota Surakarta.

Berikut ini kami sajikan data tentang beberapa layanan yang diselenggarakan olah pemerintah daerah di 2 Kota dan 5 Kabupaten:

DAFTAR PELAYANAN IMS, IVA TES DAN VCT PUSKESMAS DI KOTA SURAKARTA LAYANAN KOMPREHENSIF BERKESINAMBUNGAN ( LKB )

No.	Puskesmas	Alamat	Pelayanan	Keterangan
1.	Manahan	Manahan	IMS.Ivates, VCT/ PMTCT/ PTRM	Gratis
2.	Sangkrah	Sangkran	IMS. IVATES, VCT/ PMTCT	Gratis
3.	Statebelan	Stabelan	IMS, IVATES/VCT/ PMTCT	Gratis
4.	Kratonan	Kratonan	IMS/IVATES/VCT/PMTCT	Gratis
5.	Pajang	Pajang	PMTCT ( PPIA )	Gratis
6.	Penumping	Penumping	PMTCT ( PPIA )	Gratis
7.	Purwosari	Purwosari	PMTCT	Setelah di Skrining kemudian diserahkan dan dirujuk pelayanan LKB yang sudah ditunjuk dan dibagi per wilayahnya .
8.	Jayengan	Jayengan	PMTCT
9.	Gajahan	Joyosuran	PMTCT
10.	Purwodiningratan	Purwodiningratan	PMTCT
11.	Ngoresan	Ngoresan	PMTCT
12.	Sibela	SibelaMojosongo	PMTCT
13.	Pucangsawit	Pucangsawit	PMTCT
14.	Nusukan	Nusukan	PMTCT
15.	Gilingan	Gilingan	PMTCT
16.	Banyanyar	Banyuanyar	PMTCT
17.	Gambirsawit	Kadipira	PMTCT

RUMAH SAKIT KOTA SURAKARTA YANG MELAYANI IMS, IVATES, VCT , PTRM/TB

No.	Rumah Sakit	Alamat	Pelayanan	Keterangan
1.	RSUD MOEWARDI	Jebres	PMTCT/VCT/PTRM	Tes VCT membayar Rp. 35.000
2.	RSUD Ngipang	Kadipiro	PMTCT/VCT	Bayar Rp. 25.000
3.	RS Dr OEN	Kandangsapi	VCT	Bayar Rp. 25.000
4.	PMI	Jebres	VCT	–
5.	BBPKM	Jajar	Pemeriksaan TB/VCT	Bayar Rp. 25.000
6.	RsKasihIbu	Purwosari	PMTCT	–
7.	RS PKU	Timuran	PMTCT	–
8.	RS Pantiwaluya	Kerten	PMTCT	–

DAFTAR LAYANAN KESEHATAN DI KAB. SUKOHARJO YANG MELAYANI IMS, IVATES, VCT , PTRM/TB

No.	Nama Layanan	Alamat	Pelayanan	Keterangan
1.	Puskesmas Pucangan Kartasura	Puncangan, Kartasura	IMS	Klinik IMS di Puskesmas Pucangan Kartasura Gratis akan tetapi kendalanya adalah Layanan IMS sangat jauh dari kota Sukoharjo dan Klinik Lebih dekat dengan Kota Surakarta/Solo tepatnya di dekat Markas Kopasus Kartasura.
2.	RSUD. Sukoharjo	Sukoharjo	VCT dan IMS	Layanan VCT sudah bisa diakses meskipun masih bertahap dan gratis. Mobile IMS dan Mobile VCT belum bisa diakses.
3.	Puskesmas Grogal	Grogol, Sukoharjo	VCT dan IMS	Layanan VCT dan IMS sudah bisa diakses gratis, sementara itu untuk Mobile VCT melayani hingga malam hari dengan ketentuan peserta minimal berjumlah 15 orang.
4.	Puskesmas Nguter	Nguter, Sukoharjo	VCT dan IMS	Layanan VCT dan IMS sudah bisa diakses gratis.
5.	RSI. Yarsis	Pabelan, Kartasura	VCT dan IMS	Layanan VCT gratis, sementara layanan IMS berbayar.

DAFTAR LAYANAN KESEHATAN DI KAB. KLATEN YANG MELAYANI IMS, IVATES, VCT , PTRM/TB

No.	Nama Layanan	Alamat	Pelayanan	Keterangan
1.	Puskesmas Karangdowo	Karangdowo, Klaten	IMS	Layanan IMS bayar Rp. 3500,- (Perda Retribusi).
2.	Puskesmas jogonalan 1	Jogonalan, Klaten	VCT dan IMS	Layanan VCT dan IMS bayar Rp.3500,- (Perda Retribusi).
3.	RSJD Sudjarwadi	Klaten	VCT dan IMS	Layanan VCT dan IMS sudah bisa diakses gratis.
4.	RSUP Suradji Tirto Negoro	Klaten	VCT	Layanan VCT membayar Rp.17.500,-
5.	BKPM	Klaten	VCT dan IMS	Layanan VCT dan IMS bayar Rp. 15.000,-

DAFTAR LAYANAN KESEHATAN DI KAB. BOYOLALI YANG MELAYANI IMS, IVATES, VCT , PTRM/TB

No.	Nama Layanan	Alamat	Pelayanan	Keterangan
1.	Puskesmas I Boyolali	Boyolali	IMS dan VCT	Layanan IMS dan VCT buka setiap hari akan tetapi kegiatan Mobile IMS hanya di hari Rabu dan Kamis. Komunitas yang datang ke klinik IMS dan VCT dengan membawa surat r ujukan hanya membayar Rp. 100,- sedangkan kalau tidak membawa surat rujukan komunitas harus membayar Rp. 5.100,-
2.	Puskesmas Ampel	Ampel, Boyolali	IMS dan VCT	Sudah di set up oleh Pemerintah daerah kab Boyolali sejak tahun 2013, dan sudah mulai beroperasi sejak bulan April 2014, dan sudah terlibat dalam kegiatan Mobile IMS yang dilakukan oleh LSM.
3.	Rumah Sakit Daerah Banyudono	Banyudono, Boyolali	VCT dan IMS	Layanan VCT dan IMS sudah bisa diakses gratis bagi pemilik Jamkesmas maupun Jamkesda
4.	Rumah Sakit Pandanaran	Boyolali	VCT dan IMS	Layanan VCT buka hari senin sampai sabtu jam 08.00 – 14.00 WIB tetapi melayani hingga jam 12.00 WIB. Bagi pemilik Jaminan Kesehatan Jamkesda dan jamkesmas bisa mengakses layanan secara gratis pendaftaran di Poli Klinik Umum Rp. 14.100,- biaya habis pakai laborat Rp. 27.400,- bayar tes VCT Rp. 39.500,- tolal biaya Rp. 81.000,-.
5.	Rumah sakit Umum Darerah Bon Ijo Simo	Simo, Boyolali	VCT	Sudah di Set Up awal tahun 2014, tetapi belum beroperasi sampai dengan saat ini.

DAFTAR LAYANAN KESEHATAN DI KOTA SALATIGA YANG MELAYANI IMS, IVATES, VCT , PTRM/TB

No.	Nama Layanan	Alamat	Pelayanan	Keterangan
1.	PKM Sidorejo Lor	Salatiga	VCT dan IMS	Layanan VCT dan IMS dapat diakses gratis.
2.	PKM Mangunsari	Salatiga	VCT dan IMS	Layanan VCT dan IMS baru di set up
3.	PKM Sidorejo Kidul	Salatiga	IMS	Layanan IMS sudah bisa diakses gratis.
4.	RSP. Dr. Ario Wiryawan	Salatiga	VCT dan IMS	Layanan VCT dan IMS Mobile dapat diakses gratis. Bila klien datang sendiri ke klinik membayar Rp.20.000,-
5.	RSUD. Salatiga	Salatiga	VCT dan IMS	Layanan VCT dan IMS Mobile dapat diakses gratis , tetapi bila klien datang sendiri klinik membayar Rp.3.000,-

DAFTAR LAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN SRAGEN YANG MELAYANI IMS, IVA TES, VCT , PTRM/TB

No.	Nama Layanan	Alamat	Pelayanan	Keterangan
1.	RSUD Sragen	Sragen	VCT dan IMS	Membayar Rp. 17.000,-
2.	Puskesmas Sumberlawang	Sumberlawang	IMS	Bayar retribusi Rp. 3.500,-
3.	Puskesmas Gemolong	Gemolong	IMS	Bayar retribusi Rp. 3.500,-
4.	Puskesmas Sambirejo	Sambirejo	IMS	Bayar retribusi Rp. 3.500,-

DAFTAR LAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN KARANGANYAR YANG MELAYANI IMS, IVATES, VCT , PTRM/TB

No.	Nama Layanan	Alamat	Pelayanan	Keterangan
1.	RSUD Karanganyar	Karanganyar	VCT dan IMS	Layanan dapat diakses gratis.
2.	Puskesmas Tasikmadu	Tasikmadu	IMS	Bayar Rp. 35.000,-
3.	Puskesmas Colomadu	Colomadu	IMS	Layanan dapat diakses gratis.

Henrico Fajar Kristiarji Wibowo
Divisi Kesehatan Masyarakat SPEK-HAM

Category Archives: Kesehatan Masyarakat