Willy Paul anggota legislatif dari Nasdem berfoto bersama kader kespro
Para kader kesehatan reporduksi (Kespro) yang berasal dari tiga kecamatan yakni Klaten Tengah, Bayat dan Juwiring serta kader kespro dari Aisyiyah bertatap muka dan berdiskusi dengan Willy Paul, anggota legislatif dari Partai Nasdem pada Jumat (30/8) bertempat di Sanggar SPEKTA yang terletak di Kelurahan Tonggalan Klaten Tengah.
Sujatmi kader kespro dari Kecamatan Bayat, mengatakan bahwa pengalaman menjadi kader kespro dengan menjalani pelatihan tentang Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR). Ia menyatakan bahwa yang sebelumnya tak pernah tahu kemudian jadi mengetahui apa itu Kehamilan Tidak Dikehendaki (KTD) yang menimpapada remaja, atau menimpa pada pasangan yang gagal KB. Beberapa hal telah dilakukannya terkait kader kespro adalah dengan melakukan safari kader dan mengikuti pelatihan-pelatihan yang difasilitasi oleh SPEK-HAM lewat program PEKERTi bekerja sama dengan IPAS.
Sedangkan dari kader kespro Kecamatan Juwiring, telah mendapat dukungan dan kepercayaan dari camat setempat sehingga ketika terjadi relasi maka menemukan solusi, mendorong kepada kepala desa untuk menganggarkan Dana Desa agar berpihak kepada isu HKSR. Pemihakan dari pihak desa ini penting karena ketika begerak, dorongan dari pemangku kepentingan setempat salah satunya dengan penganggaran yang berpihak.
Di depan Willy Paul, para kader menyampaikan secara konkrit harapan dari masyarakat Kecamatan Bayat terkait KTD dan kekerasan kepada perempuan dan anak agar angkanya dapat ditekan. Harapan mereka, apa yang disampaikan akan membentuk perspektif Willy Paul sebagai anggota legislatif. Ambar, kader kespro dari Klaten Tengah juga menyampaikan bahwa harapan para kader kespro ke depan adalah terbit perda yang mengatur tentang Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR).
Willy menambahkan bahwa dirinya belum sepenuhnya paham dengan isu HKSR, dan berjanji akan berusaha maksimal dan bukan cuma duduk menikmati gaji. Ia menyadari bahwa HKSR menjadi isu internasional dan semuanya butuh proses dan karena menjadikan kepentingan bersama maka ia menganjurkan untuk pantang menyerah. (red)
Suasana Peretmuan Kelompok Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A)
Kelompok Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) Desa Kuncen Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten memiliki rencana program kerja pertemuan rutin, 2 bulan sekali, mengkawal dana (mulai bulan agustus-september) akomodir dana dari desa, mengawal Perdes, Agustus-Desember sedangkan yang belum terjadwalkan adalah pembabatan pupuk organik, penyuluhan KDRT antara Januari-Desember/sesuai kebutuhan, penyuluhan tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), Januari-Desember/sesuai kebutuhan, penyuluhan tentang Kespro bagi perempuan dan remaja pada Januari-Desember/sesuai kebutuhan. Hal ini diungkapkan dalam pertemuan rutin KP3A pada, Rabu (28/8).
Ada ajuan 60 juta untuk 6 tahun anggaran dari kelompok kepada pemerintah desa, namun saat ini masih diperjuangkan. Jika terealisasi dan dana turun maka kelompok harus memiliki program-progam. Jika belum turun, maka KP3A akan bekerja sebagai relawan. Namun apabila ada dana ini maka akan ada intensif atau pengganti uang transport atau konsumsi untuk kegiatan-kegiatan KP3A termasuk ketika jika ada kunjungan ke luar bisa menggunakan dana itu.
“PR” KP3A Mengawal Dana Anggaran dari Pemerintah Desa dan Butuh Dukungan Kepala Desa
RPJMDES terdiri dari sususan pengurus, kepala desa, perwakilan BPD dan tokoh masyarakat. “Dulu KP3A tidak khawatir karena kepala desa mendukung, namun kepala desa yang sekarang tidak tahu apakah bisa mengawal atau mendukung KP3A. Tugas seanjutnya harus ada yang koordinasi dengan kepala desa. Pak Sujianto mengatakan dulu ada satu atau beberapa orang su’udzon atau salah persepsi dengan adanya KP3A,”jelas salah seorang pengurus KP3A.
Cobowati, salah seorang pengurus KP3A mengatakan kalau di RPJMDES sudah ada cantolan program yang berbunyi upaya perlindungan perempuan, pemberdayaan perempuan dan semua tinggal diisi. Dana pagu dana lainnya yakni dana yang di pos-poskan seperti sektor pertanian dan stanting.
Cobowati memaparkan lagi bahwa di Klaten ada kasus kekerasan pada anak, di Kuncen juga ada namun belum ada penanganan. Kasus tersebut adalah seorang bapak yang melakukan kekerasan pada anak, sampai anaknya ketakutan hampir pergi dari rumah. Kondisi anak saat ini sedang depresi dan menarik diri dari sosial. Posisi KP3A tidak bisa menjemput paksa korban, hanya menunggu apakah korban mau datang dan bercerita ke KP3A. “Takutnya malah kita disalahkan karena mengurusi umah tangga oranglain. Kalau bisa kita mempengaruhi ke orang-orang terdekat untuk memberi tahu si bapak yang melakukan kekerasan,” ungkap Henrico Fajar, staf SPEK-HAM. Pernyataan tersebut kemudian dibalas oleh Cobowati bahwa keluarga korban telah mendapat bantuan dan setelah mendapat bantuan jadi berubah sikap, ada perubahan baik tidak lagi melakukan kekerasan kepada istri.
Di Dukuh Paten ada kampung KB, dan ketika keberadaan KP3A disosialisasikan, maka disambut dengan apresiasi yang baik karena sangat membantu dan menunjang dan berkaitan dengan kampung KB. Jika dikaitkan memang ada kaitannya karena Keluarga Berencana (KB) juga berbicara tentang bina keluarga, anak, lansia, dan kesehatan reproduksi. Terkait pernikahan dini hal ini karena angka Kehamilan Tidak Dikehendaki (KTD) di Kabupaten Klaten sangat tinggi dari bulan Januari-Juni, termasuk remaja yang mengajukan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama (PA). “Mahkamah Konstitusi ada pengujian Undang-Undang yang menangani pernikahan baik laki-laki dan perempuan minimal 19 tahun, padahal umur segitu masih kurang karena harusnya usia reproduksi yang aman atau siap itu usia 21 tahun,”pungkas Hendrico Fajar. (mhhswa mgg/red)
Berliana, staf dari SPEK-HAM memaparkan hasil kerja Sub Sub Recipient (SSR) SPEK-HAM dari bulan Januari -Juni 2019 dan menyatakan bahwa pada Male Sex Male (MSM) dan Transgender (TG) di Sukoharjo menduduki peringkat yang cukup tinggi serta banyak yang mengidap HIV dan AIDS. Selain itu juga dijelaskan mengenai Best Practice dari bagian SSR SPEK-HAM yaitu dalam penanggulangan yang sudah cukup baik, sinkronasi data baik, kinerja layanan yang sangat bagus, dan untuk klien yang jauh sekarang sudah dapat terjangkau dengan terpetakannya Petugas Lapangan (PL), dan strategi yang sekarang dilakukan melalui Virtual Outreach (VO) atau lewat online cukup efektif. Paparan data tersebut tercuat dalam diskusi dan pertemuan multistakeholder Kabupaten Sukoharjo, Rabu (28/8).
Bejo Raharjo, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo memaparkan tentang analisa situasi program TB dan HIV dengan situasi layanan yang selama ini ada di Sukoharjo. Pemaparan dari Dinas Kesehatan oleh Bejo Raharjo mengenai analisa situasi program TB / HIV. Program dan layanan kesehatan guna mendukung dalam penanggulangan HIV yang telah ada di kabupaten Sukoharjo, yaitu 18 HIV service, 17 TB HIV, 2 TMC (tes cepat monokuler), 12 Satelit TB kebal obat (MDR), 4 PDP (perawatan dan pengobatan).
Target Rencana Aksi Nasional (RAN) TB dan HIV memiliki beberapa tujuan yaitu membentuk dan memperkuat mekanisme kolaborasi TB HIV, menurunkan beban TB pada pasien ODHA dan inisasi pemberian ARV dini, menurunkan beban HIV pada pasien TB yang artinya penderita TB akan mendapatakan tes HIV. Dinas Kesehatan juga menyebutkan beberapa kesulitan yang dialami dalam penanggulangan HIV di Sukoharjo yaitu kesulitan dalam mencari pasien/orang dengan HIV yang mau berpartisipasi untuk menjadi relawan setelah sembuh. Selain itu juga menjelaskan bahwa belum semua penderita TB di Sukoharjo mendapatkan screening HIV, dan baru ada 2 puskesmas yang melakukan screeningTB dan HIV.
Pasien pengidap HIV di Sukoharjo masih banyak yang belum terdeteksi, kemungkinan terdapat 72,99% yang belum ketahuan. Yang terjangkit HIV pada kisaran umur 20-30 tahun, dan jika diulas lebih dalam mereka terjangkit pada usia muda yaitu sekitar 15 tahun. Mereka yang terjangkit paling banyak bekerja sebagai karyawan dan didominasi oleh laki-laki, sedangkan untuk mereka yang heteroseksual, adalah pelanggan Pekerja Seks (PS), dan lainnya tidak terlalu banyak yang terjangkit.
Di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Sukoharjo memiliki pasien terjangkit HIV dan yang paling banyak terdapat di Kecamatan Grogol, Kartasura, dan Mojolaban. Target yang akan dicapai terdapat pada ibu hamil (bumil) yang harus segera mendapatkan tes, selain itu pada Waria, PS, Penasun. “Pasien TB dan HIV juga masih menjadi PR untuk Dinas Kesehatan,”ujar Bejo Raharjo. Kabupaten Sukoharjo telah mencapai target sekitar 89% atau berhasil menangani kasus sebanyak 425 menggunakan sistem DOT.
Dinas Kesehatan juga memaparkan masalah yang sekarang dialami diantaranya : pemeriksaan yang dilakukan pada komunitas dan tempat yang berisiko belum optimal (baru terjangkau 1 SPA dan 2 tempat karaoke), pemeriksaan VCT masih rendah pada komunitas, capaian pada penasun masih kurang karena Petugas Lapangan (PL) sering ganti, kurangnya pengetahuan HIV dan AIDS yang komperhensif pada anak usia 15-24 tahun, kepatuhan petugas layanan perlu ditingkatkan dan rendahnya angka kepatuhan pengobatan pada pasien HIV dan AIDS.
Penjangkauan Sampai Tempat SPA dan Karaoke
SPA Niagara sudah rutin melakukan pemeriksaan, selain itu juga ada Karaoke Bima, Inul, Melly Guslow. Terbaru mereka melakukan pemeriksaan sebanyak dua kali, Gema dan Es Club baru melakukan sekali pemeriksaan. Dan sekarang untuk dinas pariwisata sedang menggalakkan pemberian informasi serta menghimbau untuk tempat hiburan malam melakukan pemeriksaan.
Dinas Pendidikan untuk anak usia 15-20 yang berada di tingkat SMA sudah tidak menjadi wewenang dinas pendidikan Sukoharjo karena sudah ditangani oleh pihak Provinsi. Dan untuk anak sekolah di Sukoharjo sendiri belum memiliki program untuk melakukan pengecekan HIV.
Dari Satpol PP, tempat kos masih belum dapat terjangkau pemeriksa an. “Dulu sudah pernah dilakukan operasi dan dalam sekali operasi dapat menjaring 10 pasangan. Eduksi yang dilakukan hanya sebatas gertakan dan sosialisasi agar tidak mengulangi dan terjadi efek jera terhadap pelaku.
Dr. Romdon dari Dinas Kesehatan memaparkan bahwa banyak terdapat tempat mangkal Kunci yang belum bisa terjangkau. Layanan kesehatan penyuluhan Kespro kepada usia yang mudah terjangkit HIV juga telah dilakukan. Terkait hal tersebut perwakilan Puskesmas Kartasura menyatakan bahwa banyak sekolah yang diajak untuk kerjasama namun belum ada tindakan serius. Dan saat pemberian sosialisasi hanya anak yang alim dan pintar yang datang untuk mendengarkan sosialisasi, padahal target sasarannya adalah anak yang dianggap nakal.
Pertemuan Stakeholder Kabupaten Sukoharjo
Dinas Kesehatan juga pernah menemukan pasien yang terjangkit penyakit Sipilis di area remaja (anak sekolah) namun menolak untuk melakukan pemeriksaan dan langsung dirujuk ke dokter spesialis.Banyak tempat yang belum terjangkau seperti terminal lama, SMA dengan program khusus, dan Pabrik-pabrik.
Sedangkan Puskesmas Baki pada tahun 2018 banyak menemukan kasus HIV, salah satu yang terjangkit adalah 2 orang Bumil dan 1 suami. Di desa Jetis masih sulit untuk ditemui karena masyarakatnya gampang-gampang susah. Jika ada pengumuman tentang penanggulangan HIV banyak yang tidak datang, dan saat turun ke lapangan juga banyak yang kabur. (mhsswa mgg/red)
Paparan data dari SPEK-HAM dalam bulan Januari – Juni 2019 cukup berhasil untuk penanggulangan HIV/AIDS. Dengan mencapai target penjangkauan 80% dengan target 3859, dan dengan pencapaian 3102. Tidak hanya tatap muka namum juga menggunakan media sosial dalam beinteraksi. Tim HCT yaitu 59% dengan target 2021 dan pencapaiannya 1188. Untuk selanjutnya data-data sebagai berikut :
a.) Capaian akumulatif Transgender (TG), dengan target jangkauan 142 dan capaiannya 155 (109%), untuk HIV Consulting Test (HCT) targetnya 74 dan jangkauannya 72 (97%), kemudian dari 72 target, yang positif terjangkit HIV adalah satu orang yang ditemukan di kota Salatiga. b.) Capaian akumulatif pengguna narkoba suntik (penasun), dengan target jangkauan 400, pencapaian 309 (77%), HCT target 208 pencapaianny 174 (84%), target 174 dengan 0 positif. c.) Capaian Man Sex Man Boyolali (MSM) Januari – Juli 2019, dengan target penjangkauan 1403 dengan pencapaian 1277 (91%), HCT dengan target 735 dan pecapaian 543 (74%), dan positif dengan target 543 ditemukan 10 positif (2%). d.) Capaian Transgender (TG) Boyolali Januari – Juni 2019, target jangkauan 52 pencapaian 57 (110%) HCT target 27 pencapaian 32 (119 %), positif dengan target 32 dan 0 positif (0%).
Untuk Cascade Januari – Juli 2019 Boyolali. Untuk MSM dengan 1277 jangkauan, 543 HCT, dan positif 10 orang, ARV 9 orang, dan non ARV 1 orang. Kemudian untuk Transgender dengan jangkauan 57, pencapaian 32, positif, ARV, dan Non ARV ditemukan 0.
Paparan di atas adalah data-data yang disampaikan oleh SPEK-HAM pada pertemuan multistakeholkder Kabupaten Boyolali, Selasa (27/8) di Front One Airport Hotel. Galih Novianto, pengelola program HIV dan AIDS dalam sambutannya memberi dukungan untuk penganggulangan HIV dan AIDS di Boyolali butuh kerjasama dan saling bersinergi dengan pejabat dinas di Boyolali untuk menuju three zero yaitu zero diskriminasi, zero infeksi baru dan zero kematian akibat penyakit HIV dan AIDS.
Sherly Jeanne Kilapong, dari Kabid Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Boyolali memaparkan materi tentang permasalahan mengenai HIV/AIDS di Kabupaten Boyolali. Dinkes sendiri memiliki target selain menyangkut MSM, yakni pemaparan layanan diperuntukkan bagi para pejabat yang datang pada saat acara. Puskesmas di Boyolali bisa melakukan pemeriksaan HIV yakni Puskesmas Simo, Puskesmas Musuk 1, dan Puskesmas Boyolali. Namun di Puskemas Ngemplak dan Banyudono I terganggu karena mutasi. Terkait Data Layanan Capaian layanan HCT 2019. MSM target 539 dan realisasi 30, kemudian waria targetnya 131 dan realisasi 1. Pasangan ODHA target 6539, realisasi 2, populasi umum dan lain-lain target 1592 realisasi 374, bumil di tes HIV target 11404 realisasi 2090, pasien TB target 944 realisasi 16.
Data mengenai kasus HIV AIDS 2005-2019 di setiap kecamatan, ditemukan kasus oleh petugas Kabupaten Boyolali, di Selo banyak sekali orang-orang yang bekerja di tempat pasir yang banyak mengidap HIV namun yang menjadi masalah belum diperiksa semua. Kemudian masalah yang lain karena banyak yang merantau di luar kota. Hampir di semua kecamatan di Kabupaten Boyolali banyak teridentifikasi terkena HIV. Dengan presentasi jenis kelamin Laki-laki 63%, Perempuan 37 %. Sedangkan berdasarkan umur, pengidap HIV mayoritas berumur produktif. Kasus meninggal akibat penyakit HIV AIDS di prosentasekan sebanyak 14%, dan yang masih bertahan hidup sebanyak 86%.
Promosi Kesehatan dan Kaitannya dengan Implementasi Perda nomor 13 Tahun 2019
Sherly menambahkan bahwa terkait payung hukum, Kabupaten Boyolali memiliki Perda nomor 13 Tahun 2019 tentang Penanggulangan TBC dan HIV dan AIDS terutama di Pasal 19. Beberapa program terkait promosi diantaranya adalah menyediakan media informasi yang bermutu memadai dan mudah diakses masyarakat dan yang menjadi sasaran adalah anak berusia 15-24 tahun, calon pengantin, Ibu Hamil (Bumil), Orang dengan HIV dan AIDS, dan penderita Hepatitis. Terkait dengan populasi kunci yang sampai saat ini targetnya belum diketahui, serta langsung kepada pekerja pabrik dan ibu rumah tangga, pelanggan seks sesama atau MSM, serta warga binaan Lapas.
Beberapa promosi kesehatan dilakukan dengan kepedulian remaja di sekolah-sekolah, pemeriksaan antenatal, pada pengguna NAPZA, dan pada lembaga pendidikan seperti yang dilakukan dinas pendidikan dan kebudayaan serta kementerian agama. Materi terkait HIV dan AIDS dimasukkan dalam pendidikan agama, dan masuk dalam muatan lokal atau atau ditambahkan di kurikulum sekolah.
Pencegahan penularan HIV secara non seksual diberikan pada pola hidup aman dan tidak beresiko. Hubungan seksual dengan menggunakan alat kontrasepsi, serta dari ibu melalui plasenta, jarum suntik yang tidak steril, pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual, menggunakan alat kontrasepsi dan jangan lupa memeriksa status HIV. Pencegahan pada perusahaan dan instansi pemerintahan dengan melakukan konseling dan edukasi mengenai HIV dan AIDS pada karyawan, antisipasi dengan program-program yang ada untuk melakukan sosialisasi tentang penyakit-penyakit menular dan berbahaya, serta menghimpun CSR untuk pengendalian dan pemberantasan HIV dan yang terpenting adalah melarang mem-PHK karyawan yang terpapar HIV.
Tes inisiatif juga dilakukan pada pasien TBC Wajib diperiksa status HIVdan AIDS. Sebaliknya, pasien positif HIV harus melakukan tes TBC, demikian juga kepada pengidap penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS), ibu hamil, pasangan yang akan menikah, pada gizi buruk, dan gejala-gejala lain. Bahkan penyakit dompo yang sering terjadi pada Ibu Rumah Tangga serta penderita diare pernah ditemukan positif HIV. Inisiasi pemeriksaan juga mengarah kepada paramedis dan petugas medis secara berkala. (mhswa mgg/red)
Surakarta telah memiliki visi dan misi terkait program yakni 3 WMP (Waras, Wasis, Wareg, Mapan, Papan) bahkan terkait penanganan HIV bukan sekadar formalitas. Hingga lahir produk-produk payung hukum seperti perda dan perwali. Demikian dikatakan oleh Slamet Priyanto, Fokal Poin yang mengusung isu HIV dan AIDS pada acara Media Gathering oleh Organisasi Perubahan SosiaI Indonesia (OPSI), Senin (19/8) di Javenir Resto&Artshop. Pertemuan yang menghadirkan media cetak, daring dan radio termasuk mengundang spekham.org tersebut diikuti oleh beberapa komunitas dari populasi kunci : Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) wilayah Klaten, KDS Surakarta, pendamping pengguna narkoba, IPI, dan GayaMahardika.
Mulyadi, pendamping pengguna narkoba dari Yayasan Mitra Alam selama beberapa tahun terakhir membentuk 1 kelompok dukungan dan pernah melakukan kolaborasi dengan media Soloposdan tampil di youtube. “Harapan saya kepada media adalah karena di Solo penggunaan narkoba nomor 2 terbesar di Jawa Tengah, supaya media memberi edukasi kepada masyarakat. Pemberitaan bukan hanya soal target penangkapan saja misalnya tetapi juga rehabilitasi,”ujar Mulyadi. Saat ini ada 17 wilayah yang didampinginya di 17 RT, yakni sebuah RW di kelurahan Semanggi. “Saya ingin mengharap media juga paham bahwa hak pengguna itu ada,”imbuh Mulyadi.
Mulyadi berjejaring dengan BNN Kota Surakarta dengan membentuk kelompok organisasi antinarkoba dengan syarat berhenti menggunakan narkoba. “Saat ini yang memprihatinkan adalah anak-anak kelas 3 Sekolah Dasar (SD) sudah mengkonsumsi sabu-sabu. Dan saya mendampinginya,”terang Mulyadi. Ia menambahkan bahwa rehabilitasi yang dilakukan oleh lembaganya biasanya berlangsung 6 bulan. Pendampingan akan dilakukan kelompok sehabis rehabilitasi, dan kemudian dirujuk. Konseling dilayani selama 24 jam dan jika ada perubahan akan dipulangkan ke masyarakat. “Biasanya keluarga memasukkan ke rumah sakit jiwa dahulu, kemudian setelah 2-3 minggu, diserahkan kepada komunitas. Lalu kami beri edukasi, secara emosional dan mood,”tukas Mulyadi. Sejak bergerak di isu penggunaa narkoba dan napza lainnya di tahun 2005-2006-an, Mulyadi telah berhasil menjangkau pengguna narkoba sebanyak 1700-an orang.
Sulis, survivor HIV berharap kepada media bahwa dengan adanya Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) dan pertemuan komunitas ODHA bisa mengikis stigma. Media mestinya berpihak kepada orang dengan HIV tidak dengan mendiskriminasi karena terbukti mereka banyak yang berdaya. Beberapa agenda yang didampingi dari temuan sampai progress lanjutan. “Alurnya, ada telepon dari pasien, lalu kita pantau 1-3 bulan, kemudian klien dilepas untuk bisa mandiri. Yang sebelum 3 bulan berarti berani ambil obat sendiri. KSD sudah mendampingi 600 orang dengan HIV se-Solo Raya. 1 pendamping secara program mendampoingi 40 orang. Ada teman, orang dengan HIV baru yang saat di RS belum ambil obat, lalu kami kasih tahu via WA, kita follow up ke rumah sambil ngobrol dan sharing,praktiknya seperti itu,” pungkas Sulis. (red)
Dr. Sherly Jeanne Kilapong, Kabid Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Boyolali mengatakan bahwa saat ini urgen untuk dilakukan kolaborasi program tuberculose (TB) dan Human Immunodeficiency Virus (HIV) sebab data terakhir Januari-Juli 2019 baru ditemukan 399 kasus TBC dari target 2000-an. Karena program pemerintah adalah kolaborasi TB dan HIV, dia mengharapkan para kader supaya bisa menemukan sebanyak mungkin TB, dan yang berisiko tertular HIV. “Dengan adanya target, sebanyak ingin kita dapat terduga TB, secepat mungkin diobati, dan berobatnya gratis. Fasilitas kesehatan semua melayani TB, kalau terduga HIV dilayani di RS Pandanaran RS Simo dan Puskesmas Boyolali 1,” terang dr. Sherly Jeanne di hadapan para peserta Training TB-HIV terdiri dari pendamping sebaya dan petugas lapangan serta kader TB yang diselenggarakan oleh SPEK-HAM didukung Yayasan Spiritia dan Lakpesdam NU di Hotel Pondok Asri, Jumat (16/8).
Dr. Sherly Jeanne menjawab pertanyaan peserta terkait Orang Dengan HIV positif (ODHA)yang sudah minum rutin meminum antiretroviral (ARV) dan terdiagnosa TB serta bagaimana dengan pengobatannya? Dua-duanya diminum dan ARV tidak boleh putus. Minum obat paling bagus pagi hari, ketika tubuh masih fresh. “Kalau minum obat TB sebaiknya sebelum makan, penyerapan obat bisa 100 persen. Minum obat antibiotik sebaiknya sebelum makan, kecuali yang asam,”jelas dr. Sherly Jeanne. Terkait layanan, pihaknya telah mulai mengembangkan layanan, untuk Boyolali pemeriksaan diagnosa di setiap layanan harus mulai dikembangkan. Layanan TB semua puskesmas bisa. Karena TB masuk dalam skala prioritas maka harus selesai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sehingga tidak boleh dirujuk, kecuali kalau ada komplikasi. “Kalau hanya TB saja di FKT harus selesai,”tukas dr. Sherly.
Salah seorang kader TB di Boyolali
Fahrul Rozi, penggerak komunitas TB di Yogyakarta, narsum lainnya dalam training ini memiliki alasan mengapa kolaborasi program TB dan HIV ini penting. Karena menyangkut dunia luar, yakni turis asing yang habis masuk Indonesia dan mereka mendapatkan penyakit ini. Pendekatan TB menurutnya, jika sudah terpapar penyakit ini, maka pendekatan kepada keluarga adalah penting. Menurutnya, jika salah seorang anggota keluarga terpapar penyakit TB, maka semua anggota keluarga perlu memeriksakan diri, termasuk anak-anak didalamnya. Jika satu keluarga terpapar oleh penyakit TB, maka empat tetangga dekat (dari kiri, kanan, utara, selatan) juga harus diperiksa. “Indonesia menempati urutan nomor dua untuk kasus TB terbanyak, dan jika sudah TB terpapar pula HIV maka irisannya akan semakin lebih banyak lagi dan pendekatannya akan berbeda antara teman-teman,”jelas Rozi. Rozi juga menambahkan bagaimana peran kader penggerak TB sangat besar dalam hal ini ketika di lapangan menjumpai kasus terduga TB, dan mengajaknya untuk melakukan tes HIV. (red)
Suasana pelatihan media dan CSO yang berperspektif ODHA
Indonesia AIDS Coalition (IAC) bekerja sama dengan Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) melakukan pelatihan bagi awak media dan organisasi sosial, dalam hal ini populasi kunci, pada 12-14 Agustus di Hotel Novotel. Pelatihan difasilitasi oleh Akbar Prayuda dari IAC dan Patrianus dari Komunitas Rumah Cemara. Pelatihan selain memberikan pembekalan pengetahuan dasar hingga pengobatan serta situasi dan data kekinian tentang paparan HIV dan AIDS, juga menemukan solusi bagi kerja-kerja advokasi yang lebih baik.
Terkait situasi epidemi HIV dan AIDS di Kota Surakarta, Agus Hufron, narasumber dari Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa untuk Surakarta dan sekitarnya Orang Dengan HIV dan AIDS yang mengakses layanan (estimasi) adalah 3.180 dan yang memenuhi syarat ACT sebanyak 2.537 dan pernah mengalami pengobatan sebanyak 2.384. Yang sudah meninggal sebanyak 548, masih terapi ARV sebanyak 873, stop secara sadar sebanyak 60, sedang drop out tanpa diketahui alasan sebanyak 564 orang dan menjalani rujukan sebanyak 339.
Dari data di atas, para peserta melakukan diskusi terkait rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh komunitas di populasi kunci antara lain adalah salah satunya mengangkat tema pengobatan bagi ODHA melalui sosialisasi. Sosialisasi yang akan dilakukan di antaranya kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama serta media. Selain pengobatan, para peserta diskusi juga memetakan masalah bahwa terkait diskriminasi dan stigma masih terjadi pada ODHA baik di kalangan masyarakat sendiri, maupun yang datang dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinsos dengan menyerahkan pengasuhan dan perawatan ODHA terlantar kepada yayasan atau komunitas seperti yang saat ini dilakukan oleh Yayasan Gaya Mahardika Solo dengan merawat lima Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) dengan fase penyakit yang menyertainya.
Media Hendaknya Bijak Menggunakan Bahasa-Bahasa Positif
Dalam pelatihan ini, Noer Atmaja dari Radio TA TV memberikan masukan bahwa bahasa-bahasa yang digunakan dalam media audio lebih awam, tidak detail, tidak terlalu medis, namun mudah diingat oleh pendengar. Noer juga setuju ketika pilihan diksi positif juga akan mengurangi stigma di masyarakat seperti kata ‘penderita’ diganti dengan ‘pengidap’ atau lebih bagus lagi dengan enyebutan Orang Dengan HIV atau Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA).
Suasana diskusi
Perlu persebaran informasi kepada masyarakat tentang pengetahuan dasar terkait penanggulangan HIV dan AIDS. Berita-berita positif antara lain pengetahuan bahwa penyakit ini bisa diobati dan ODHA bisa berdaya, dengan catatan rutin terapi meminum ARV. Orang dengan HIV juga bisa berprestasi, memiliki keturunan, dan bekerja dengan baik di masyarakat. Butuh dukungan dari segenap masyarakat, jika pengetahuan tentang HIV dan AIDS lebih dini diketahui maka pengobatan lebih mudah dilakukan serta untuk pencegahan penularan agar tidak masif. (red)
Tercatat 400 kehamilan remaja di Kabupaten Klaten, 159 terlaporkan hingga ke persalinan sedangkan sampai pertengahan tahun ini menurut data 143 kasus kehamilan terjadi di usia remaja, 43 terlapor sampai persalinan, sedang sisanya tidak diketahui. Selain itu, Angka Kematian Ibu (AKI) sampai semester pertama adalah delapan orang. Demikian data yang dibuka saat workshop media yang diselenggarakan oleh Yayasan Inisiatif Perubahan Akses Menuju Sehat (IPAS) Indonesia.
dr Marcia Soumokil, Direktur Ipas Indonesia
Dilatarbelakangi hal tersebut maka IPAS Indonesia menjadikan Kabupaten Klaten, Ponorogo dan Kota Yogyakarta. Untuk Kabupaten Klaten, Ipas Indonesia menggandeng Yayasan SPEK-HAM dan bekerja sama dengan RSUD Bagas Waras dan RSIA Aisyiyah. Dalam pendampingannya, IPAS Indonesia memberi pelatihan pada tim dokter dan para bidan. Dua puskesmas yang didampingi dalam layanan Asuhan Pascakeguguran Komprehensif (APK),adalah Puskesmas Bayat dan Juwiring.
Dr. Marcia Soumokil, Direktur IPAS menyatakan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada Yogyakarta yang mendampingi dua rumah sakit di atas.
