Search for:

Bank Sampah Sumber Rejeki Memberdayakan Kelompok Perempuan Kepala Keluarga

“Inilah awalnya modal untuk jualan.  Sebagian dari hasil penjualan sampah saya setor  ke Bank Sampah Sumber Rejeki,” ungkap Ibu Sri Hariyati

Proses pengumpulan sampah oleh kelompok perempuan

Kelompok Perempuan  RW 02 Kelurahan Kemlayan Kecamatan Serengan mempunyai  kepedulian terhadap lingkungan agar bersih dan sehat. Pada mulanya ada beberapa perempuan yang diajak untuk membentuk kelompok bank sampah. Kelompok yang kemudian bernama Sumber Rejeki semula tidak saja beranggotakan perempuan, ibu rumah tangga. Namun akhirnya banyak perempuan yang turut berpartisipasi lalu  bergabung.  Ibu Dumasari sebagai ketua Kelompok Bank Sampah Sumber Rejeki mengajak perempuan yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, diutamakan dari perempuan sudah berkeluarga dan mempunyai masalah dalam rumah tangganya atau  yang belum mempunyai pekerjaan tetap. Bank Sampah Sumber Rejeki  berdiri tahun 2014 dan anggota awalnya hanya 15 orang.  Itu saja keanggotaannya sering keluar masuk. Namun ada ibu yang tangguh dan termasuk pengurus.

Namanya Ibu Sri Hariyati. Ia  kelahiran Surakarta  dan memiliki satu anak. Sejak anaknya berusia 2,5 tahun (kini 29) ditinggal sang suami.  Ia tinggal satu rumah bersama dengan keluarga adiknya.  Karena merasa bertanggung jawab terhadap keluarga, ia  bekerja keras untuk mengurus anak. Maka dengan adanya Bank Sampah Sumber Rejeki yang telah memilah sampah organik dan anorganik, maka sampah nonorganik ini dikumpulkan. Kesepakatan untuk penimbangan setiap minggu kedua dan minggu keempat dalam penimbangan sampah yang dihasilkan rata- rata 75 kg s/d 105 kg dan laku Rp 75.000 s/d Rp 150.000 tergantung pada jenis sampah anorganik yang disetorkan. Menurut keterangan Ibu Sri Hariyati, pada tahun 2017 ia telah ikut lomba lingkungan yang diutamakan tentang lomba 3R ( Reduce, Reuse , Recycle) dan mendapat juara harapan satu. Kemudian tahun 2018 terbentuk Pra Koperasi Sumber Rejeki RW.02 Kelurahan Kemlayan .

Ibu Sri Hariyati ini sangat terbantukan karena ada tambahan penghasilan   setiap bulan dengan adanya penimbangan sampah 2( dua ) kali dan  untuk penjualannya  dulu sering mengundang lapak atau pembeli sampah yang sering keliling kampung.  Karena jalanan padat dan untuk masuk lorong sulit, maka sekarang kalau habis penimbangan  dinaikkan ke gerobak sampah. Gerobak tersebut hasil bantuan dari CSR.

Ibu Sri Hariyati dan suasana pemilihan sampah

Gerobak didorong bersama pengurus dengan ketuanya Ibu Duma dan Ibu Rusdiah menuju tempat pembelinya di RW 03, dengan jarak sekira 500 meter. Selain penimbangan sampah Ibu Sri Hariyati bekerja untuk mencari tambahan penghasilan dengan membuat makanan ringan/snack. Makanan ringan tersebut dititipkan di warung-warung. Ia juga menerima pesanan. (Soepadmin)

Kelompok Perempuan Kelurahan Gilingan Srikandi dan Eksistensinya

Kelompok Perempuan Kelurahan Gilingan Srikandi yang pada 17 Juli 2018 lalu telah mengantongi legalitas berupa Surat Keputusan (SK) Kelurahan Gilingan telah mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) yang diselenggarakan pada Nopember 2018. Proses pelibatan kelompok dalam kegiatan Murenbangkel yang didahului dengan Pra Musrenbangkel melalui berbagai tahapan.

Awalnya Kelompok Perempuan Srikandi yang bertempat di RT 02 RW 05 yang diketuai oleh Sulis, seorang pegiat, menyampaikan kepada Lurah setempat untuk beraudiensi. Setelah beberapa kali menghadap, dan didampingi oleh SPEK-HAM, bahwa kegiatan-kegiatan telah dilakukan oleh kelompok yakni setiap bulan sekali di tanggal 4, lalu kelompok mengundang Joko Partono, S.T, M.Si, Lurah Gilingan untuk hadir dalam pertemuan tersebut. Akhirnya Lurah Gilingan hadir pada pertemuan. Didukung oleh pernyataan Ketua RT 02, RW 05 bahwa Kelompok Perempuan Srikandi sudah banyak melakukan kegiatan di antaranya adalah Bank Sampah dan Pra Koperasi dan Kelompok Pembuatan Karak, akhirnya SK itu terbit.

Kelompok Perempuan Srikandi juga telah mengajukan perijinan Perusahaan Industri Rumah Tangga (PIRT) ke Dinas Kesehatan dan sudah pernah ditinjau, bahkan diberi masukan adanya pemisahan tempat awal pembuatan karak dan tempat penjemuran. Masukan dari dinas akh irnya menjadi pertimbangan sendri dan bahan pemikiran oleh kelompok untuk melaksanakannya. Kelompok juga telah mengajukan proposal alat pengering karak ke bala kota, waktu itu langsung menghadap Wali Kota, FX. Hadi Rudyatmo.

Awal Nopember 2018, Soepadmin, CO (Petugas Lapangan) SPEK-HAM yang mendampingi bersama ketua kelompok menghadap kembali Joko Partono agar dalam Musrenbangkel kelompok bisa dilibatkan secara partisipatif, dengan mengajukan kebutuhan-kebutuhan kegiatan yang selama ini dilakukan oleh kelompok. Saat itu, Lurah menyarankan agar berkoordinasi dengan Ketua RW 05 dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Hal ini karena menurut Joko Partono, semua dana hibah melalui LPMK. Joko Partono juga menganjurkan agar kelompok sekalian mengisi formulir dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Ketua RW 05. Pengajuan formulir diisi oleh ketua kelompok sebagai data pengajuan di Musrenbangkel.[Soepadmin)

Penandatangan Kesepahaman Dinas PPPAPM dalam Penanganan Kasus Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Bertempat di ruang rapat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (PPPAPM) pada hari Rabu (19/12) diserahkan dokumen kesepahaman (MoU) Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta kepada para pihak . Adapun para pihak yang seluruhnya berjumlah 28 ini terdiri dari institusi pengada layanan salah satunya  adalah SPEK-HAM. Selain itu termasuk di dalamnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan institusi vertikal seperti Polres, Pengadilan  Negeri, Pengadilan Agama dan Kejaksaan.

Konsep layanan terpadu untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dilahirkan atas dasar kebutuhan untuk mendekatkan akses keadilan bagi perempuan korban dan sebagai strategi untuk menjawab kebutuhan korban dalam proses pemulihan. Selain itu juga beragamnya pengalaman kekerasan yang dialami perempuan korban sehingga membutuhkan pendekatan dan penanganan yang beragam.  

Konsep pelayanan terpadu ini menjadi langkah maju dalam penyelenggaraan layanan bagi perempuan korban kekerasan. Keterpaduan layanan yang dimaksudkan adalah menguatnya mekanisme koordinasi antar institusi pengada layanan, termasuk didalamnya OPD dan intitusi vertikal seperti Polres,Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama maupun Kejaksaan  sehingga korban semakin cepat terbantu dan tertangani.  

Penyerahan kesepahaman (MoU) ini berbarengan dengan penyusunan “Perjanjian Kerja Sama Penanganan Kasus Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak “ yang merupakan tindak lanjut dari lahirnya MoU. (Ani)

FGD Rencanakan Penyusunan Buku Praktik Baik Advokasi Penganggaran Berperspektif Perempuan

FGD rencana penyusunan buku panduan praktik baik advokasi penganggaran

Pada akhir tahun 2017, SPEK-HAM telah melakukan evaluasi atas program-program pendampingan di perdesaan dan perkotaan, maka mendekati penghujung tahun 2018 teparnya Senin (17/12) sebuah FGD dilaksanakan untuk merencanakan penyusunan buku panduan praktik baik advokasi penganggaran strategis organisasi berdasarkan mandat dan rekomendasi yang disampaikan oleh kelompok dan komunitas perempuan.

Proses-proses pengorganisasian SPEK-HAM yang selama ini bekerja di masyarakat sedikit banyak membuahkan hasil dan akan didokumentasikan. Praktik baik selama ini telah terjadi seperti di Desa Kuncen atau wilayah lain yang sudah mulai mendapatkan anggaran dari pemerintah/desa, dimana sebelumnya perempuan belum mendapatkan perhatian, sampai pengganggaran desa pun tidak ada yang berpihak pada perempuan.

Kelompok perempuan bisa terlibat mulai dalam perencanaan anggaran hingga sampai musyawarah desa dan musrenbangdes. Namun akses ke situ masih jauh dari harapan. Kehadiran kelompok perempuan dalam musdes dan musrenbangdes lebih disebabkan hanya untuk memenuhi kuota daftar hadir saja, tetapi tidak lebih dari itu. Semestinya perempuan ditempatkan sebagai sumber pengetahuan untuk menerima dan memperhatikan  dan tahu penerima manfaatnya, mempertahankan usulan anggaran yang diajukan. Ingin terlibat aktif dalam implementasi program dengan terlibat menjadi pengurus/pelaksana program dan partisipasi aktif kelompok perempuan

Seperti yang terjadi pada kelompok Srikandi Gilingan Surakarta yang diwakili oleh Dwi Winarsih yang bisa terlibat dalam perencanaan anggaran dan tahu penerima manfaatnya, mempertahankan usulan anggaran yang diajukan. “Kami ingin pula terlibat aktif dalam implementasi program dengan terlibat menjadi pengurus/pelaksana program,”terang Dwi. Sedangkan di Kemlayan Surakarta, 80% perempuan ikut dalam Musrenbangkel, dan banyak posisi pada peran-peran strategis dipegang perempuan sehingga lebih mudah dalam penyusunan program kerja kelompok perempuan.

Sedangkan Candra Nendra Setiyati Wuryaningsih dari Kelompok Sadar Gender Kemlayan Surakarta mengatakan bahwa sebelum adanya pengarusutamaan, pengurus hanya bapak-bapak, kebutuhan dasar perempuan belum diperhatikan. “Alur kami adalah perempuan akan membawa usulan dari komunitas, terlibat dalam pengambilan keputusan atas kebijakan yang disepakati kemudian juga terlibat dalam implementasi program,”jelas Candra.

Lain cerita kelompok perempuan desa Musuk Boyolali. Mereka belum pernah dilibatkan dalam proses kegiatan penyusunan program desa, karena anggota kelompoknyai hanya dari komunitas terbawah di desa. Yulianti, salah seorang perwakilan kelompok perempuan desa Musuk yang turut hadir dalam diskusi mengatakan bahwa dullu pernah anggotanya diundang dalam musrenbangdes, namun kedatangannya hanya untuk menyetujui program yang sudah disusun sebelumnya dan tinggal mengesahkan tanpa melibatkan kelompok perempuan di proses sebelum-sebelumnya.

Fitri Haryani yang menjadi fasilitator dalam diskusi mengatakan bahwa harapannya para peserta yang mewakili kelompok masing-masing memiliki alur sebagai gambaran yang dilalui seperti pemenuhan secara administratif pembentukan kelompok dengan mengantongi SK kepala desa atau lurah setempat, penyusunan program kerja kelompok, mengawal proposal, sampai kepada mencari informasi terkait peluang misalnya dengan stakeholder atau tokoh-tokoh kunci di masyarakat sebagai langkah strategi sebagai penentu  kebijakan. (AP)

.

Pentingnya Kelompok Pendukung Bagi Perempuan Penyintas Kekerasan

Diskusi bagi kelompok penyintas kekerasan

Menyadari pentingnya kelompok pendukung bagi perempuan penyintas kekerasan, SPEK-HAM menyelenggarakan diskusi terfokus, yang menghadirkan para penyintas kekerasan pada Jumat (14/12). Sebutlah namanya R, dia perempuan penyintas yang saat ini didampingi oleh SPEK-HAM. R sudah memiliki masalah rumah tangga sejak tiga tahun lalu. Setelah mengalami perrceraian yang dianggapnya menyelesaikan masalah, ternyata problem itu ada saja dalam kehidupannya.

R mengalami kegalauan terkait tindakan yang dilakukan oleh mantan suaminya terhadap sang anak.  Mantan suaminya hendak mengambilalih pengasuhan, namun si anak tidak menginginkan tinggal bersama ayahnya. “Anak saya sampai memiliki kebencian kepada bapaknya. Bagaimana ya, lha anak saya dulu sering menyaksikan saya suka dipukul oleh ayahnya”ujar R.

Lain lagi cerita N, perempuan yang memiliki anak dari suami yang saat ini tengah digugatnya cerai ini mengaku sudah tidak sanggup lagi untuk bersatu dalam relasi perkawinan dengan sang suami. Namun demikian pihaknya saat ini tengah mengajukan proses hukum terkait tanggung jawab suaminya untuk menanggung beban hidup sang anak.

Diskusi yang memiliki format tidak formal kemudian semakin seru saat salah seorang penyintas kekerasan dalam rumah tangga yang sudah enam tahun bercerai, namun turut dalam kelompok diskusi dengan tujuan berbagi pengalaman hidup dan saling memotivasi. Menurut perempuan berusia hampir setengah abad itu, baginya seorang perempuan yang bisa menemukan potensi diri dan berdaya dari peristiwa keterpurukan, adalah perempuan yang layak disebut survivor.

“Adanya diskusi ini semakin menguatkan bahwa penting dibentuk kelompok pendukung bagi perempuan penyintas kekerasan. Penting untuk dicatat bahwa adanya diskusi ini menjadikan saya lebih aware lagi kepada anak saya, yang harus dipulihkan atas trauma kekerasan yang pernah dia lihat saat dulu,”pungkasnya. (AP)

Indriyati Suparno : Isu Penegakan Hukum Paling Menonjol terkait Pemenuhan HAM Perempuan

Indriyati Suparno, komisioner Komnas Perempuan yang juga salah seorang pendiri Yayasan SPEK-HAM (no.1 dari kanan)

Banyaknya contoh kasus hukum terhadap perempuan sepanjang tahun ini, terakhir adalah kasus penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk korban kekerasan seksual di NTB, Baiq Nuril. Kasus ini kemudian mendorong desakan massa terutama di media sosial, karena kasus pelecehan seksual tidak terungkap namun upaya memidanakan perempuan itu yang terungkap. Kemudian ada lagi kasus perempuan yang terpaksa membunuh bayinya demi menjaga moralitas. Kasus-kasus ini menjadi potret kelamnya penegakan HAM perempuan di Indonesia. Demikian dikatakan oleh Indriyati Suparno, komisioner di Komnas Perempuan yang juga salah seorang pendiri Yayasan SPEK-HAM Surakarta pada media gathering refleksi 20 tahun penegakan HAM perempuan di Indonesia oleh SPEK-HAM di Rumah Makan “Mbak Yun”, Senin (10/12).

Menurut Indri Suparno, jika dikaitkan dengan deretan kasus HAM lain, ini menjadi ‘PR” yang sangat panjang. Karena pelanggaran HAM perempuan di masa lalu, juga masih belum terungkap. Kalau berbicara refleksi 20 tahun penegakan HAM, maka faktor utama penghalangnya adalah impunitas atau kekebalan hukum yang para pelakunya saat ini duduk di dalam komponen pemerintahan. Kasus kekerasan Mei 98 baik di Jakarta maupun Solo, dukungan untuk kasus ini mandek. Bahkan di beberapa wilayah pos konflik seperti Aceh, atau Papua, fakta-fakta korban yang mengalami kekerasan, perkosaan, pelecehan seksual, itu sama sekali belum diakui kebenarannya.

Pemerintah sudah merasa cukup perbincangan tentang ‘luka’. karena cukup para korban sudah mendapatkan ‘haknya’ seperti pemenuhan kebutuhan dasar, rumah layak, bantuan kompensasi namun hak atas pengungkapan kebenaran tidak dilakukan. “Kalau kita bicara pemenuhan hak perempuan sebetulnya secara masyarakat internasional kita sudah punya pegangan, yakni CEDAW, yaitu Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan,”jelas Indri Suparno.

Menurut Indri, pelanggaran HAM ada di masa lalu dan sekarang. Yang masa lalu contohnya seperti di Aceh dengan pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM). Sedangkan pelanggaran HAM masa sekarang adalah korban-korban kekerasan pada saat diberlakukannya hukum syariat islam. Pelanggaran HAM di masa sekarang juga dipotret dengan catatan Tahunan (CATAHU) Komnas perempuan. CATAHU merekam kasus-kasus HAM perempuan sepanjang setahun yang biasanya diluncurkan pada Hari Perempuan Internasional setiap 8 Maret.

Angka di CATAHU tahun ini masih kelam, karena dimensi personal masih menjadi penyumbang pertama kekerasan terhadap perempuan. Meskipun saat ini dimensi lain juga dilaporkan misalnya kekerasan yang menimpa perempuan korban penggusuran, konflik perebutan sumber daya alam, kasus dampak pembangunan pabrik semen dan kasus-kasus yang dialami oleh perempuan difabel yang mencapai angka 16 kasus. Demikian penjelasan Indri Suparno.

Ada pula kasus kekerasan terhadap perempuan terkait transaksi elektronik dan kasus-kasus penggunaan media maya untuk hal-hal berkedok agama misalnya untuk kasus poligami di situs ayopoligami.com dan lainnya. Hal itu untuk mendapatkan dukungan bahwa poligami ada di hati mereka yang mempraktikannya dan lalu lahirlah komunitas-komunitas istri-istri yang dipoligami.

Selama 20 tahun menangani masalah HAM di Indonesia, Komnas Perempuan mencatat ada 15 bentuk kekerasan seksual. Perkosaan itu salah satunya. Ada perdagangan perempuan untuk tujuan seks, prostitusi paksa, ada perkawinan paksa, perbudakan seksual, pelecehan seksual eksploitasi seksual dan beberapa lagi. “Dari 15 bentuk itu dalam hukum positif kita hanya ada tiga bentuk yang diatur tapi itupun tidak memadai yakni perkosaan di KUHP, yang hanya diungkapkan sebagai penetrasi vagina dan penis dilandasi kekerasan sehingga ketika korbannya adalah anak-anak dan difabel, itu tidak masuk, lalu ada perdagangan perempuan untuk tujuan seksual yang diatur dalam kitab hukum perdagangan orang yang tidak spesifik terhadap perempuan serta ketiga bentuk kekerasan seksual eksploitasi seksual di UU Perlindungan Anak, jadi kalau yang dieksploitasi adalah dewasa tidak kena lagi,” terang Indri Suparno. (AP)

Diskusi SPEK-HAM Refleksi 20 Tahun Penegakan HAM Perempuan di Indonesia

20 tahun lalu SPEK-HAM berdiri dengan latar belakang banyak terjadi kasus kekerasan pada perempuan terutama perempuan etnis Tionghoa. Lalu SPEK-HAM bekerja untuk penanggulangan HIV-AIDS dengan berbagai programnya. Karena HIV-AIDS, kesehatan terkait dengan isu kekerasan terhadap perempuan. Perempuan-perempuanyang terjangkiti HIV-AIDS, perempuan-perempuan yang mengalami persoalan kesehatan reproduksi yang secara tidak langsung mengalami kekerasan. Demikian paparan Rahayu Purwaningsih saat menjadi narasumber media gathering refleksi 20 tahun penegakan HAM perempuan di Indonesia, di Rumah Makan ‘Mbak Yun”, Senin (10/12).

SPEK-HAM juga bekerja pada isu pemberdayaan ekonomi, mengusahakan perempuan mendapatkan pendampingan dan pemberdayaan secara ekonomi agar pulih, sejahtera. “Karena perempuan yang berdaya secara ekonomi lebih kecil kemungkinannya untuk jadi korban kekerasan. Karena ia memiliki kesempatan untuk berdiskusi dengan pasangannya, memiliki ruang untuk dirinya sendiri,”jelas Rahayu Purwaningsih.

SPEK-HAM juga telah melakukan upaya advokasi secara intensif agar terbentuk lembaga pengada layanan berbasis komunitas dengan harapan agar masyarakat korban kekerasa, terutama yang terdapat di pelosok-pelosok yang tidak terjangkau oleh LSM, tertangani oleh lembaga berbasis komunitas tersebut dengan bentuk mediasi, pendampingan dan sebagainya.

Kurangnya sosialisasi dengan baik atas payung hukum seperti undang-undang dan Perda di daerah serta aturan lainnya menjadi fakta ketika media masih memberitakan kasus-kasus terkait terjadinya kekerasan. Saat ini SPEK-HAM berjejaring dengan NGO se-Jawa tengah sedang menyoroti terkait pekerja rumahan, karen perusahaan yang memperkerjakan mereka seringkali abai dengan pemenuhan hak-hak mereka. Pekerja rumahan ini kebanyakan perempuan yang sering tersembunyi dengan dalih “hitung-hitung cari penghasilan tambahan”, yang ternyata mereka diperkerjakan yang berat dengan upah sedikit serta tidak memiliki jaminan-jaminan sebagaimana pekerja yang bekerja di pabrik/perusahaan seperti jaminan ketenagakerjaan dan kesehatan.

Alokasi anggaran untuk perempuan juga rendah, terbukti saat penanganan kasus, tidak semua kota/kabupaten secara khusus memiliki anggaran khusus karena kadang-kadang anggaran untuk visum tidak ada. “Pernah terjadi kami ditelepon oleh pihak RSUD Moewardi yang tidak bisa melakukan visum karena tidak memiliki anggaran. Anggaran pada Dana Desa misalnya, dari yang bernilai hingga 2 milyar, namun yang memiliki anggaran untuk pemberdayaan perempuan hanya berapa puluh juta saja,”imbuh Rahayu Purwaningsih.

SPEK-HAM selama tahun 2018 menangani 53 kasus kekerasaan, dari berbagai macam kasus kekerasan : psikologi, ekonomi, fisik, dan seksual. Ini hanya data yang ada di Solo saja, sedangkan yang melaporkan kepada jaringan belum terhitung. Tigginya angka perempuan terinveksi HIV-AIDS membuat miris yakni 12.000 kasus, kemudian BPJS tidak mengkaver kesehatan reproduksi kalau ada gejala penyakit, misaalnya perempuan yang ingin mendeteksi dini kalau ada penyakit di dalam tubuhnya, tidak bisa. “Harus ada keluhan dulu, misal kanker payudara itu harus ada benjolan dulu baru dicek. Dan itu saya kira ada yang salah dengan sistemnya. Perempuan harus menunggu sakit, baru ia bisa dirawat. Sudah terlambat,”pungkas Rahayu Purwaningsih. (AP)

16 HAKtP Gerak Bersama Serukan Segera Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Dimulai tanggal 25 Nopember sebagai Hari Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan pada tanggal 10 Desember sebagai hari Hak Asasi Manusia, maka dari rentan waktu itu kemudian dijadikan 16 Hari Tanpa Kekerasan terhadap Perempuan (HAKtP). Kampanye 16 HAKTP untuk menyerukan stop kekerasan terhadap perempuan dilakukan dengan longmarch dan orasi oleh Jaringan LSM Se-Kota Surakarta bersama UPT PAS dengan 51 PPT kelurahan. Kampanye dan orasi tak hanya diikuti oleh pegiat, namun juga pergerakan mahasiswa yang tergabung dalam Kohati, HMI, PMII dan Larasati di area Solo CFD, Minggu (9/12).   

Seperti yang disampaikan pada press release, Komnas Perempuan dalam Catatan Akhir Tahun (Catahu) yang disampaikan pada 8 Maret 2018, bahwa sepanjang tahun 2018 ada 348.466 menerima aduan kasus kekerasan terhadap perempuan. Sedang untuk kasus kekerasan seksual sejumlah 597 kasus,nomor dua setelah kasus kekerasan fisik yang berjumlah 736 kasus. Sedangkan untuk kasus kekerasan yang diterima aduannya oleh UPT PAS Kota Surakarta mencapai 66 kasus, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 87 kasus.

aksi longamarch berlanjut orasi oleh jaringan LSM Se-Solo didukung UPT PAS dan 51 PPT kelurahan serta pergerakan organisasi mahasiwa
Longmarch berlanjut orasi di Solo CFD, Minggu (9/12)

Menurunnya angka bukan berarti sudah tidak ada penanganan kasus tetapi kalau dilihat dari bentuk pelanggarannya menunjukkan bentuk pelanggaran HAM berat karena ada kekerasan terhadap istri masih mendominasi ada 35 kasus (81,4%), sedangkan kekerasan dalam pacaran ada 7 kasus (16,3%(). Kekerasan terhadap anak yang dilakukan ayah tiri ada 1 kasus (2,3%). Jenis kasus kekerasan terhadap istri biasanya bersifat ganda, mengalami satu bentuk kekerasan disertai dengan bentuk kekerasan lainnya. Seperti sudah mengalami, kemudian ditelantarkan dan ditinggal selingkuh serta ada juga yang mengalami kekerasan seksual terhadap istri. (AP)