Search for:

KOPERASI SIMPAN PINJAM PEREMPUAN: MEMBANGUN KEMANDIRIAN KEUANGAN BAGI PEREMPUAN “Berdaya dengan Keuangan Mandiri“

Koperasi, istilah yang sudah sering kita dengar sehari-hari dan mungkin kita sudah menjadi salah satu anggota dari koperasi-koperasi yang ada. Untuk memperdalam pemahaman koperasi, kita dapat mengacu pada perundang-undangan yang berlaku saat ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

 Koperasi terbukti mampu menopang ekonomi masyarakat kecil, khususnya perempuan. Hal ini dilihat dari pengalaman pendampingan yang dilakukan SPEK-HAM pada koperasi-koperasi simpan pinjam perempuan di beberapa wilayah di Jawa Tengah. Sejak tahun 2008 hingga saat ini, SPEK-HAM menginisiasi pembentukan koperasi simpan pinjam perempuan, tercatat sudah ada 13 koperasi yang terbentuk dan tersebar di wilayah Surakarta, Boyolali, Klaten, dan Brebes. Koperasi-koperasi tersebut sudah mampu meningkatkan perekonomian sekitar 284 orang perempuan miskin, perempuan rentan, dan perempuan korban kekerasan. Total aset yang sudah mampu dikelola oleh koperasi perempuan pada akhir tahun 2017 sebesar kurang lebih 130 juta.

Pembentukan koperasi menjadi salah satu strategi penguatan ekonomi perempuan serta upaya pemulihan ekonomi perempuan korban kekerasan dan perempuan rentan lainnya. Diyakini bahwa dengan pemberdayaan ekonomi perempuan, maka kekerasan bisa dicegah. Kekerasan seringkali menjadi dampak dari persoalan ekonomi rumah tangga. Kemiskinan perempuan juga menjadi faktor kerentanan kekerasan dapat terjadi dan menimpa perempuan. Ketika kekerasan pada perempuan terjadi, banyak dari mereka yang kehilangan sumber pendapatan, hak-hak ekonomi mereka terampas. Sehingga salah satu upaya yang dilakukan SPEK-HAM adalah melakukan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pengelolaan potensi lokal. Koperasi menjadi salah satu wadah untuk akses permodalan bagi perempuan.

Berdasarkan data BPS, 60 juta penduduk Indonesia adalah pelaku UMKM, dan 60% pelakunya adalah perempuan. Namun banyak tantangan yang dihadapi perempuan pelaku usaha kecil, salah satunya akses permodalan. Rumitnya persyaratan pinjaman dari lembaga keuangan seperti bank mendorong dibentuknya koperasi-koperasi simpan pinjam di komunitas yang memberikan kemudahan akses pinjaman modal bagi perempuan. Koperasi, model keuangan ini dirasa lebih tepat dengan kondisi yang ada baik di perkotaan maupun di pedesaan, ada beberapa hal prinsip yang menjadi pertimbangan yaitu tujuan dibentuknya koperasi adalah untuk kesejahteraan anggota, keanggotan / pendiri adalah perempuan-perempuan yang selama ini mengalami kesulitan mengakses dana karena alasan rumitnya persyaratan seperti jaminan, persetujuan suami/pasangan. Hal ini tentu menyulitkan bagi perempuan miskin dan korban kekerasan yang ditinggal pasangannya. Dengan koperasi aturan main bisa dibuat bersama sehingga lebih bisa menyesuaikan dengan kondisi anggota.

 

Koperasi adalah membangun kemandirian keuangan

Bagaimana memulai koperasi ? Bagaimana permodalannya. Pertanyaan ini biasanya yang paling pertama ditanyakan oleh kelompok yang akan membentuk koperasi. Permodalan diawali dengan dana-dana yang di peroleh dari calon aggota baik melalui simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Ketiga jenis simpanan tersebut yang menjadi modal awal dari kegiatan keuangan mikro ini. Pengalaman pendampingan yang dilakukan SPEK-HAM pada beberapa koperasi perempuan, justru dengan simpanan anggota dimana uang tersebut murni berasal dari anggota akan menumbuhkan rasa kepemilikan pada koperasi. Dengan demikian pengelolaan koperasi menjadi lebih baik, karena ada rasa tanggungjawab membesarkan koperasi bersama-sama.

Lebih dari 10 tahun kegiatan koperasi ini dilakukan, berbagai persoalan menjadi bagian dari temuan selama proses berlangsung. Tantangan yang biasanya muncul terkait dengan pencatatan/ administrasi, permodalan yang kurang, kemacetan angsuran, skill pengelola yang perlu ditingkatkan. Namun di sisi lain banyak kemudahan dan manfaat yang dirasakan oleh anggota. Bagaimana anggota yang selama ini menikmati kemudahan akses, jaminan yang tidak menjadi prioritas ketika mau akses pinjaman, prasyaratan masuk keanggotaan yang mudah dengan aturan-aturan main yang sangat berpihak pada anggota, bahkan kemanfaatan koperasi dalam menunjang modal usaha sangat bisa di rasakan oleh anggota. Dari analisa, pinjaman paling banyak untuk memperluas usaha/ penambahan alat produksi yang menunjang peningkatan usaha (warung, rias, jahit, laundry, katering, produksi olahan hasil pertanian, produksi apem sewu, beli ternak, perbaiki kandang, beli pupuk, dll). Selain meningkatkan produksi usaha perempuan, ternyata dengan meminjam ke koperasi perempuan dapat memulai usaha baru kecil-kecilan.

 

Pakdhe Soepadmin — CO Divisi Sustainable Livelihood

 

 

CATAHU SPEK-HAM SURAKARTA 2017

Pemenuhan Hak atas keadilan bagi korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak merupakan kewajiban Negara. Kewajiban itu untuk diantarannya untuk memberikan perlindungan hukum maupun perlindungan social bagi korban. Perlindungan tersebut semestinya diberikan secara holistic/menyeluruh, memenuhi semua aspek dalam penaganan maupun pemulihan. Sebagai perlindungan hukum sendiri Negara telah memberikan jaminan perlindungan hukum salah satunya  lewat Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW, Convention on the Elimination of All froms of Discrimination Against Women). Praktis kurang lebih 34 tahun sudah implementasi Undang – Undang tersebut dijalankan.

Di Surakarta sendiri sejak tahun 2004 telah terbentuk Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta ( PTPAS ) yang merupakan konsorsium institusi vertical maupun horizontal seperti  ada Aparatur Penegak Hukum, Rumah Sakit, Lembaga Swadaya Masyarakat serta Ormas Perempuan.  Peran mereka secara jejaring melakukan penaganan kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak  dengan menyediakan 5 layanan ( layanan pengaduan, layanan medis, layanan hukum, layanan rehabilitasi sosial, layanan reintegrasi ) secara komperhensif sesuai dengan peran masing – masing.  Layanan dan peran masing – masing konsorsium tersebut dituangkan dalam MoU dan Nota Kesepakatan. Sejak tahun 2015 MoU dan Nota kesepakatan telah berakhir.  Di tahun 2016 atas respon adanya Permen No.1 tentang Tata kelola Unit Pelaksanaan Tehnis Perlindungan Perempuaan dan Anak, Kota Surakarta merespon dengan membentuk Unit Pelayanan Terpadu ( UPT ) PTPAS.

Dari data yang di himpun SPEK-HAM dari Januari sampai dengan Desember tahun 2017 ada 43 Jenis kasus. Untuk data lebih lengkapnya bisa di download disini

 

ROADSHOW RAMADHAN 1438 HIJRIYAH : IRT ODHA ADA DAN NYATA

 

Audiensi dengan OPD
Audiensi Kelompok Perempuan HIV Positif Kab. Klaten  dengan OPD

Menjunjung semangat “meningkatkan kualitas hidup komunitas,” Ibu Rumah Tangga (IRT) ODHA Sukoharjo, Sragen, dan Klaten menggelar Roadshow Ramadhan dalam bentuk pertemuan dengan kepala-kepala OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) yang ada di masing-masing kabupaten. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan IRT ODHA, pengurus KDS (Kelompok Dukungan Sebaya), dan SPEK-HAM. Dalam pertemuan ini disampaikan kondisi dan kebutuhan-kebutuhan IRT ODHA di 3 Kabupaten.

Peran OPD dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV dan AIDS (ODHA), tidak bisa lepas dari penjabaran Sila Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pasal 27 ayat yang ke 2 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,” serta pasal 34 ayat 3 yang berbunyi “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” Mengacu dari dua pasal tersebut, Yayasan SPEK-HAM bersama teman-teman Kelompok Dukungan Sebaya/ibu rumah tangga terinfeksi HIV dan AIDS Soloraya melakukan kegiatan audiensi bersama jajaran OPD yang ada di Kabupaten Sukoharjo, Sragen, dan Klaten.

Audiensi yang dilakukan pada bulan puasa ini merupakan rencana tindak lanjut dari agenda kerja Divisi Kesehatan Masyarakat yang salah satunya adalah pendampingan dan penguatan kapasitas ibu rumah tangga terinfeksi HIV dan AIDS di Soloraya. Agenda audiensi yang pertama adalah memperkenalkan Kelompok Dukungan Sebaya yang ada di 3 Kabupaten (Sukoharjo, Sragen, dan Klaten) kepada jajaran OPD sebagai bentuk pengakuan keberadaan KDS khususnya Ibu Rumah Tangga terinfeksi HIV dan AIDS di masing-masing kabupaten. Kedua, mengenal lebih dekat dengan OPD yang bisa yang bisa menjadi mitra kerja sesuai dengan kebutuhan komunitas yang juga disesuaikan dengan usia maupun jenis kelamin. Ketiga adalah membangun komitmen bersama dalam peran dan tanggungjawab guna meningkatkan kualitas hidup IRT ODHA.

Komitmen Pemerintah Daerah

Audiensi pertama dilakukan di Kabupaten Sukoharjo. Audiensi bertemu dengan P3AKB yang diterima langsung oleh kepala Dinas. KDS diwakili oleh Maria dan Parno selaku pengurus Yayasan Sehat Mitra Sebaya Sukoharjo. Dalam kesempatan itu Maria menyampaikan tentang kondisi HIV di Sukoharjo, jumlah ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV serta status masing-masing ibu rumah tangga.

Sekelumit gambaran kondisi HIV di kalangan ibu rumah tangga dari Maria membuat kaget jajaran P3AKB Sukoharjo. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah melalui P3AKB langsung merespon apa yang menjadi kebutuhan IRT ODHA di Sukoharjo. P3AKB melalui kepala dinas memberikan komitmen untuk melibatkan teman-teman IRT ODHA secara langsung baik yang sifat perwakilan maupun yang sifatnya khusus untuk komunitas ketika ada pelatihan-pelatihan.

Selain kabupaten Sukoharjo, juga dilakukan audiensi di Kabupaten Sragen dan Klaten. KDS Sragen yang diwakili oleh 4 orang IRT ODHA dan Ririn Hanjar sebagai koordinator diterima langsung oleh istri wakil bupati Sragen yang dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Tim Pengerak PKK Kabupaten Sragen. Ririn memperkenalkan keberadaan KDS beserta kondisi yang ada. Selain itu juga memberikan gambaran IRT ODHA Sragen yang mayoritas berperan sebagai kepala rumah tangga. Teman-teman KDS juga menyampaikan beberapa hal yang menjadi kebutuhan mereka, diantaranya kebutuhan pekerjaaan, PMT bagi anak-anak ODHA, dan pendidikan bagi anak-anak ODHA.

Pemerintah Kabupaten Sragen yang selama ini tidak asing dengan isu HIV. Melalui ketua TPKK Kabupaten, pemerintah akan melibatkan langsung teman-teman KDS IRT ODHA dalam semua kegiatan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh OPD yang ada, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan kelompok KDS. Selain itu KDS diminta untuk memperbaiki proposal yang akan diusulkan oleh ketua TPKK pada anggaran perubahan.

Kegiatan Roadshow IRT-ODHA berakhir di Kabupaten Klaten. Dibawah koordinasi P3AKB Kabupaten Klaten, teman-teman IRT ODHA dan pengurus KDS dipertemukan dengan 8 OPD (DINSOS, Dinas Pertanian Pertenakan dan Perikanan, DISPERINAKER, DISDIK, PKK, Dinas Koperasi Perdagangan dan UKM, BAPEDA, serta DIPERMASDES). Masing-masing OPD mempunyai peran yang bisa menjawab kebutuhan IRT ODHA, terutama dalam peningkatan kualitas hidup mereka yang meliputi sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendikan.

Dari pertemuan tersebut, ada beberapa OPD yang sudah siap untuk melibatkan langsung IRT ODHA dalam pelatihan-pelatihan yang akan dilakukan, serta membantu dalam sosialisasi-sosialisasi di tingkat bawah, terutama ibu-ibu PKK. “Seperti tujuan awal kegiatan roadshow “meningkatkan kualitas hidup,” dengan memperkenalkan keberadaan IRT-ODHA di masing-masing kabupaten, pemerintah juga lebih mengetahui keadaan dan keberadaan masyarakatnya yang dinyatakan positip HIV” pungkas salah satu OPD.

(Antonius Danang Wijayanto – CO Divisi Kesehatan Masyarakat/spekham.org)

Potret Realita Kondisi Kesehatan Reproduksi Perempuan Kota Surakarta

 

“Reproduksi adalah siklus untuk setiap kehidupan manusia sehingga sangat penting untuk diperhatikan,” pernyataan itu muncul pada sambutan pembuka Ibu Ariani Indriastuti, SH. selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Surakarta dalam acara Jaringan Kota.

Jarkot Kesehatan Reproduksi
Jarkot Kesehatan Reproduksi

Ibu Aryani menegaskan, diskusi dalam jaringan ini nantinya tidak hanya terfokus pada kesadaran isu kesehatan reproduksi saja tapi juga sadar akan adanya Keluarga Berencana, dan KB semakin berhasil di kota Surakarta.

Kegiatan jaringan kota yang dihadiri oleh Komisi 1 DPRD Kota Surakarta, Ibu Hartanti, dan perwakilan dari Walikota Surakarta, Kepala Dinas Kesehatan, serta masyarakat Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan Surakarta yang terdiri dari perwakilan 51 kelurahan yang ada di Surakarta merupakan bentuk dukungan dari Pemerintah Kota lewat DPPKB sebagai media untuk saling berdiskusi dan memberikan solusi tentang temuan kasus kesehatan reproduksi perempuan (ibu rumah tangga) di Surakarta.

Selain jaringan kota (Jarkot), dukungan dana dari pemerintah diimplementasikan dalam bentuk kegiatan pelatihan dasar kesehatan reproduksi bagi kader-kader 51 Kelurahan, dan akses layanan kesehatan reproduksi (pemeriksaan IVA, IMS, VCT) pada 1.104 orang perempuan dari 42 kelurahan. DPPKB memberikan kepercayaan penuh kepada SPEK-HAM Surakarta untuk melakukan pendampingan serta mengawal program pemerintah sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat langsung.

Kegiatan pelatihan dan akses layanan tersebut melahirkan 102 perempuan kader kesehatan di 51 kelurahan, dan kelompok peduli kesehatan reproduksi yang terdiri dari 1.050 perempuan dari 42 kelurahan, serta 1.104 ibu rumah tangga mengakses layanan klinik kesehatan reproduksi dan mengetahui kondisi kesehatannya yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Surakarta.

Dukungan pemerintah telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengetahuan kesehatan reproduksi para perempuan untuk meningkatkan derajat kesehatan reproduksi di Kota Surakarta. Pengaruh yang mendasar yang bisa dirasakan adalah banyaknya ibu rumah tangga yang mengakses tes IVA dan tes IMS di 42 kelurahan. Hal ini memberikan potret realita kondisi kesehatan reproduksi perempuan yang perlu mendapatkan perhatian serius oleh semua pihak.

Data yang didapatkan SPEK-HAM dari Puskesmas LKB (Manahan, Sangkrah, Kratonan, Stabelan, Gajahan, Penumping, Pajang, Purwodiningratan, Purwosari, Pucang Sawit) ada 49% atau sebanyak 545 perempuan mengalami persoalan kesehatan reproduksi, mulai  jamur, bakteri, kencing nanah dan kandiloma. Dari 1.104 perempuan yang menjali tes IMS, ditemukan 27 perempuan mengalami gejala awal kanker leher Rahim, serta 2 orang perempuan HIV positif. Fakta ini menjadi refleksi pihak pemerintah kota yang disampaikan oleh Ibu Eny selaku perwakilan Walikota Surakarta. Walikota merasa prihatin dengan kondisi temuan kasus kesehatan reproduksi ibu rumah tangga. Harapannya kader-kader yang sekarang hadir di pertemuan jaringan kota ini tidak henti-hentinya melakukan pendampingan pada ibu rumah tangga guna tercapainya pengurangan kasus kesehatan reproduksi.

Kondisi kesehatan reproduksi perempuan dengan temuan kasus yang begitu banyak membuat ibu Hartanti, anggota DPRD dari Fraksi PDIP kota Surakarta yang sekarang ada di Komisi 1 DPRD angkat bicara. Beliau menyampaikan unek-uneknya, fasilitas kesehatan di Kota Surakarta sudah sangat mudah diakses masyarakat, tapi kondisi masyarakat yang kurang informasi membuat layanan yang sifatnya pencegahan jarang dilakukan. Biasanya kalau sudah sakit parah baru datang ke layanan. Beliau juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kasus HIV AIDS. Menurut informasi dan data dari KPAD Surakarta, jumlah perempuan yang dinyatakan positif HIV dan AIDS sampai tahun 2016 sebanyak 322. Kader kesehatan masih diharapkan untuk menjadi garda terdepan dalam proses pendampingan dan pemberi informasi di tengah masyarakat.

Ibu Hartanti juga meminta kerjasama. Beliau dan teman-teman berjuang di Dewan (DPRD) untuk penyusunan penganggaran, sedang teman-teman kader berjuang di tingkatan bawah untuk pendampingan. Dan mohon selalu informasikan kalau ada temuan-temuan kasus baru, serta kalau ada kurang maksimalnya layanan kesehatan.

Peningkatan kualitas serta kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan di Surakarta mengalami perubahan yang positif dan berpihak kepada masyarakat. Pada diskusi juga diinformasikan bahwa komitmen Pemerintah Kota Surakarta dalam isu kesehatan dituangkan dalam Perwali No. 25-A tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Layanan Kesehatan.

Pemerintah Kota Surakarta melalui Kepala Dinas Kesehatan mengucapkan terima kasih kepada SPEK-HAM yang sudah melakukan mobilisasi masyarakat dalam kegiatan screening kesehatan reproduksi di 42 kelurahan sehingga kami Dinas Kesehatan bisa melihat dan ditemukan kasus-kasus kesehatan reproduksi perempuan di Kota Surakarta. Bentuk komitmen pada isu kesehatan reproduksi sesuai dengan Perwali No. 25-A tahun 2016 adalah membebaskan biaya layanan kesehatan yang menjadi program pemerintah (tes IVA dan tes IMS) dengan persyaratan membawa KTP, kartu keluarga dan keterangan domisili. Harapan pemerintah, dengan semakin dimudahkannya akses layanan kesehatan reproduksi, perempuan Kota Surakarta semakin meningkat derajat kesehatannya. (Antonius Danang Wijayanto – Divisi Kesehatan Masyarakat/spekham.org)

SPEK-HAM Minta Perwali Nomor 25A Tahun 2016 Direvisi

Pernyataan tersebut mengemuka dalam audiensi  bersama Komisi IV DPRD Kota Surakarta pada selasa (14/3). SPEK-HAM dan perwakilan Kader Kesehatan Kelurahan diterima langsung oleh Paulus Haryoto (Ketua Komisi IV), Asih Sunjoyo Putro (Wakil Ketua Komisi IV) dan sejumlah anggota Komisi IV, yaitu Slamet Widodo, Kristianto dan Siti Muslikah.

Rahayu Purwaningsih selaku Manajer Divisi Kesehatan Masyarakat SPEK-HAM memaparkan tentang kemitraan yang dijalin bersama dengan Pemerintah Kota Surakarta melalui program KIE dan Kesehatan Reproduksi sejak tahun 2013. Sebanyak 46 Kelurahan sudah mendapatkan pelatihan tentang kesehatan reproduksi. Tindak lanjut dari pelatihan adalah pemeriksaan Kespro pada kelompok perempuan/ibu rumah tangga di Kota Surakarta. Dari total peserta 1370 perempuan, 581 dinyatakan positif IMS (Infeksi Menular Seksual), 31 perempuan dinyatakan mengalami IVA positif dan 4 orang perempuan positif HIV.

Sementara itu Tri Murniati, Kader Kesehatan dari Kelurahan Keprabon menyampaikan harapannya agar Perwali No. 25A Tahun 2016 direvisi, mestinya layanan kesehatan juga mengatur pemeriksaan IMS (Infeksi Menular Seksual). “Melihat fakta tentang tingginya kasus IMS pada ibu rumah tangga, mestinya layanan IMS bagi ibu rumah tangga juga harus digratiskan”, ungkap Murni. Dia berharap agar setelah digratiskan maka akan banyak masyarakat Surakarta, khususnya perempuan berminat untuk mengikuti pemeriksaan IMS.

Keberatan terkait dengan Perwali No. 25A tahun 2016 ini juga disampaikan Dwi Firman, Kader Kesehatan asal Kelurahan Gilingan. Ia menyoroti tentang syarat-syarat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis yang harus menyertakan surat keterangan domisili. “Banyak warga yang keberatan kalau harus bikin surat keterangan domisili. Kita harus mencari surat pengantar dulu ke RT/RW baru ke kelurahan. Inikan butuh waktu lama”, keluh Dwi.

Menanggapi paparan temuan kasus Kespro tersebut, Paulus Haryoto, Ketua Komisi IV menyampaikan rasa keprihatinannya. Dia berjanji akan menyampaikan temuan tersebut kepada dinas terkait untuk mendapatkan perhatian dan tindak lanjut. “Mendengarkan paparan data Kespro tadi saya merasa miris dan prihatin, ini terjadi pada kelompok ibu rumah tangga yang seharusnya mendapatkan perlindungan kesehatan yang baik”, jelas Paulus. Dia menambahkan terkait dengan revisi Perwali No. 25A tahun 2016 pihaknya berjanji akan memperhatikan dan menyampaikan ke pihak eksekutif.

Sebagai informasi, Perwali No. 25A Tahun 2016 mengatur tentang program pembebasan biaya pelayanan kesehatan bagi warga kota Surakarta yang dibuktikan dengan KTP, KK dan Surat Keterangan Domisili. Layanan gratis meliputi: pemeriksaan IVA tes, pelayanan KB, pelayanan program TBC, pemeriksaan VCT, dan pemeriksaan laboratorium (general medical check up). (Henrico Fajar K.W-Divisi Kesmas SPEK-HAM/spekham.org)

Advokasi KIE dalam Rangka Pendewasaan Usia Perkawinan

Upaya peningkatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu diadakan pembekalan lintas program dan lintas sektor yang terkait. Bicara pembangunan tentunya tidak lepas dari kependudukan dan kesehatan penduduk itu sendiri. Dalam kependudukan berkaitan dengan peningkatan jumlah penduduk serta program kesehatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas masyarakat dalam peningkatan status kesehatannya maupun kualitasnya.

Menyadari akan hal tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) kota Surakarta bekerjasama dengan SPEK-HAM Surakarta melaksanakan kegiatan pelatihan “Advokasi dan KIE dalam Rangka Pedewasaan Usia Perkawinan” di 5 kelurahan yang ada di kota Surakarta (Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Laweyan,  Kelurahan Timuran, Kelurahan Bumi dan Kelurahan Purwodiningratan) pada tahun 2017.

Kegiatan ini diikuti oleh 25 peserta yang merupakan perwakilan organisasi-organisasi yang ada di keluraha-kelurahan (PPT, WPA, KTI, GSI, Posyandu, PKK, KLA, Forum Anak, Desa Siaga, KP Ibu). Program pelatihan ini merupakan lanjutan dari pelatihan tahun 2013-2016 yang sudah dilakukan di 41 kelurahan, yang mempunyai tujuan untuk membekali para kader yang ada di 51 kelurahan guna peningkatan pengetahuan tentang kesehatan dan hak-hak kesehatan perempuan serta kesehatan reproduksi remaja. Mereka dibekali dengan beberapa materi yang meliputi :

  • Kesehatan Reproduksi Remaja
  • Gender dan Kespro
  • Hak Seksual Perempuan dan Hak Kespro
  • HIV dan IMS
  • Pengendalian Penduduk dan Keluraga berencana

Pelatihan ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) kota Surakarta, ibu Ariani Indriastuti, SH dan kemudian dilanjutkan oleh Kepala-Kepala Kelurahan (5 kelurahan) dengan paparan kegiatan yang ada di kelurahan masing-masing. Dalam sambutannya, ibu Ariani selaku kepala DPPKB memperkenalkan diri bahwa DPPKB dulu dikenal dengan BAPERMAS PP, PA dan KB. Berhubung Solo dinyatakan sebagai kota terpadat di Jawa Tengah maka untuk mengefektifkan kerja, khususnya untuk isu-isu pengendalian penduduk dan KB maka dibentuklah dinas baru yang namanya Dinas Pengendalian Penduduk dan KB atau untuk lebih mudah dimengerti disingkat DPPKB.

Selain sebagai media perkenalan, ibu Aryani juga menyampaikan pesan untuk generasi muda yang diwakili oleh teman-teman KTI sebagai peserta tentang pentingnya kesehatan reproduksi di tingkat remaja dan adanya perencanaan dalam  berumah tangga, terutama untuk usia pernikahan kalau bisa sesuai dengan ketentuan, 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.

Upaya peningkatan partisipasi perempuan dan generasi muda di kota Surakarta di bidang kesehatan secara langsung akan dilakukan antara lain dengan pemeriksaan IVA tes guna melakukan deteksi dini kanker leher rahim serta IMS (Infeksi Menular Seksual) sebagai pintu utama masuknya virus HIV dan AIDS. Dua agenda ini diutamakan karena angka kematian yang disebabkan oleh kenker leher rahim menduduki peringkat pertama, dan penderita HIV AIDS juga didominasi oleh perempuan (ibu rumah tangga). Kegiatan ini dilakukan di 51 kelurahan yang nantinya akan diampu bersama dengan kader-kader kelurahan dengan dana anggaran dari kelurahan setempat pula, khususnya untuk isu Kespro.

Pelatihan kali ini diisi dengan materi-materi yang berkaitan dengan gender, kespro dan hak perempuan yang disampaikan oleh teman-teman dari FPL, AMPERA, JPPAS, serta SPEK-HAM. Sedangkan materi berkenaan dengan medis dibawakan oleh pihak Dinas Kesehatan; dr. Soewardji dari Puskesmas Manahan, dr. Retno dari Puskesmas Sangkrah, dan para dosen kedokteran UNS; dr. Andri dan dr. Istar. (Anthonius Danang Wijayanto/spekham.org)

DPPKB Kota Surakarta Gandeng SPEK-HAM Adakan Pelatihan Kespro di 5 Kelurahan

Kelima Kelurahan tersebut adalah Kampung Baru, Timuran, Bumi, Laweyan dan Purwodiningratan. Hal tersebut disepakati dalam Rapat Koodinasi (Rakor) Pelatihan Kesehatan Reproduksi Bagi Kader Kesehatan Kalurahan pada Rabu, 1/2 di Ruang Rapat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Surakarta. Hadir dalam kegiatan ini narasumber dan fasilitator pelatihan dari DPPKB, Dinas Kesehatan, LPPM UNS, dan SPEK-HAM. Pelatihan akan dimulai pada bulan Februari hingga awal Maret 2017.

Dalam pengantarnya, Ariani Indriastuti, kepala DPPKB Kota Surakarta menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas kepedulian dan kesanggupan para Narasumber dan Fasilitator terkait dengan persoalan Kesehatan Reproduksi. Dalam kesempatan tersebut, Ariani menyampaikan terkait dengan SOTK (Struktur Organisasi Tata Kerja) yang berlaku per 1 Januari 2017 Kota Surakarta yang berimbas pada dipecah dan digabungnya beberapa SKPD. “Jadi mulai 1 januari 2017, diadakan DPPKB. DPPKB merupakan pecahan dari Bapermas, PP, PA, dan KB. DPPKB memiliki tiga bidang, yaitu Bidang KB, Pengendalian Penduduk, dan Bidang Kesejahteraan dan Ketahanan”, jelas Ariani. Dia berharap Dinas yang dia pimpin dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga dapat bermanfaat bagi semua warga masyarakat Kota Surakarta.

Selain menyepakati jumlah Kelurahan, kegiatan ini juga membahas materi-materi yang akan diberikan pada para peserta dalam kegiatan Pelatihan Kesehatan Reproduksi tersebut. Beberapa materi yang akan diberikan antara lain tentang Kesehatan Reproduksi Remaja, Kesehatan Seksual dan Hak Seksual Perempuan, IMS, HIV dan Kerentanan Perempuan, Pemetaan Persoalan Kespro, Gender dan Kesehatan Reproduksi, Kebijakan dan Strategi Pengendalian Penduduk dan KB. Selain itu pertemuan ini juga menyepakati agar Kepala Kelurahan di 5 kelurahan tersebut menyampaikan Program dan Anggaran Kespro di tingkat kelurahannya masing-masing.

Sementara itu Direktur SPEK-HAM, Endang Listiani menyampaikan bahwa fungsi pelatihan ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya perempuan agar berani melakukan upaya-upaya preventif, diantaranya dengan melakukan akses ke layanan kesehatan tanpa perlu merasa malu. “Saat ini masih banyak perempuan yang malu untuk berani periksa organ reproduksinya karena konstruksi budaya kita yang membentuknya”, ungkap Elist. Dia berharap lewat pelatihan ini akan muncul kader-kader kesehatan yang handal di tingkat Kelurahan.

Sebagai informasi, SPEK-HAM dipercaya sejak tahun 2013 sebagai mitra Pemerintah Kota Surakarta dalam menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Kesehatan Reproduksi. Melalui Program Advokasi dan KIE Kesehatan Reproduksi dengan dukungan dana dari APBD Kota Surakarta, hingga tahun 2016 bersama dengan Bapermas, PP, PA dan KB Kota Surakarta, SPEK-HAM telah melatih 41 Kelurahan dari total 51 Kelurahan yang ada. Sementara itu melalui program ini, lebih dari 1500 perempuan di Kota Surakarta telah mengakses layanan Kespro di Puskesmas. Kini di tahun 2017, bersama DPPKB Kota Surakarta yang bermitra dengan SPEK-HAM bersiap untuk merampungkan Pelatihan Kespro di 10 Kelurahan yang tersisa. (Henrico Fajar KW-Divisi Kesmas SPEK-HAM/spekham.org)

RAT Pra-Koperasi Sadar Gender Kemlayan

“Pra-Koperasi Sadar Gender Kelurahan Kemlayan, Surakarta, ada sejak 9 tahun lalu. Awal didirikannya adalah sebagai sampingan untuk mensiasati terjadinya kebosanan dalam pertemuan rutin bulanan PPT. Dalam perkembangannya muncul kebutuhan untuk mensuport ekonomi produktif anggotanya” jelas Ir. Ketty Ristini, Badan Pengawas Pra-Koperasi Sadar Gender dalam pemaparannya saat rapat anggota tahunan di Balai Kelurahan Kemlayan, 30 Januari 2017.

SOLO, SPEK-HAM – Awal berdirinya Pra-Koperasi Sadar Gender memiliki 62 anggota. Seiring dengan berjalannya waktu, ada anggota yang keluar dan ada anggota baru yang masuk. Saat ini terdapat 66 orang menjadi anggota Pra-Koperasi Sadar Gender. Dengan jumlah anggota yang cukup banyak dan dengan modal sebesar Rp 43.680.945,-, para pengurus dan anggota pra-koperasi berniat untuk menjadikan Pra-Koperasi Sadar Gender ini menjadi sebuah koperasi. Hal ini juga didukung oleh Lurah Kemlayan, Bapak Joko Sarwoto, SH. “Kami dari pihak Pemerintah Kelurahan Kemlayan sangat mendukung dengan niat panjenengan semua (anggota dan pengurus Pra-Koperasi Sadar Gender-red) untuk menjadikan pra-koperasi ini menjadi koperasi. Hal yang perlu dilakukan adalah harus semakin mentertibkan administrasi, dan juga anggotanya harus tertib dalam menyetorkan angsuran pinjaman. Selain itu juga perlu ditambah jumlah pengurus koperasinya, supaya kerja pengurus lebih ringan dan ada regenerasi”.

“Selama ini, adanya Pra-Koperasi Sadar Gender sangat mendukung anggotanya dalam permodalan, hanya saja permodalan kita masih terbatas. Tadi saja sudah ada 15 orang yang antri untuk mengajukan pinjaman modal, tetapi modal kita belum bisa memenuhi semuanya. Dari 66 anggota kita, 23 anggota tidak memiliki simpanan sukarela. Seandainya semua anggota memiliki simpanan sukarela, maka modal kita akan semakin besar. Selain modal besar, pinjaman yang besar juga akan membuat SHU kita tambah besar”  jelas Ir. Atik Candra. (Nuel Oei/spekham.org)